Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MENY P.

ke1 KUHP telah terpenuhimaka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

Musnah.37/ PPNS-Kan/ Lan.2/ PW.511/ XI/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1 A sesuai Surat Penetapan Wakil Kepala Pengadilan Negeri/ HI/ PERIKANAN/ TIPIKOR TANJUNG PINANG KELAS 1 A Nomor: 39/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg, tanggal 27 Nopember 2018.

ELKANA PINALIA, yang menyatakan pernah ditambangseaikit dibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangattidak adil (onrechtwardig) dan telah salan dalam menentukan hukumnya, yaknidengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan(Vernietigbaar);

Karena itu pula Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, danPasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Adapun keberatan dari Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR SamarindaKelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, dapat kamiuraikan sebagai berikut:.

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas1A Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020 adalah sangatmenyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtyaaraig) oleh karenanyaputusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat di batalkan(Vernietigbaar);Jika yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanyalahpermasalahan tanda tangan yang tidak memenuhi asas keseimbangan dantidak memenuhi asas adanya kesepakatan kehendak, bagaimana dengan asasasas hukum

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1ANomor 87/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepadaPenggugat/Terbanding;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequa et Smro) menurut hukum,keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/ustitie rechtdoen);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaPenggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:A.

Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A mengabulkangugatan untuk sebagian;2. Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A menyatakanperjanjian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugatsebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 12 April 2013 antara Tn.FLORIANUS ALUI sebagai Pihak Pertama dengan CV. DUNIA USAHA sebagaiPihak Kedua dibatalkan dengan konsekuensi hukum;3. Bahwamenolak gugatan untuk selebihnya;4.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2017 sampaidengan 10 Juni 2017;Terdakwadalam persidangan tingkat pertama dididampingi oleh penasihathukum H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.

Tjkyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret2017, dan permintaan bandingtersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 29 Maret2017.

Atas memori banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut, Terdakwatelah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7April 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 10 April 2017;Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan kepada Terdakwa masingmasing tertanggal 18Hal. 39 dari 63 Puts. No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKApril2017 No.

Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 32/Pid.susTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 terlalu ringan dan belum memenuhirasa keadilan masyarakat.> Bahwa judex facti di dalam amar putusannya menyatakan terdakwaDrs.A.Kohar Ayub,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer.

No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak terdapat buktibahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal daritindak pidanakorupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganii;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32

Terdakwa tetap ditahan;

,serta dalam hal PT Sumigita jaya tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka PT SumigitaJaya dipidana, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (8) UU Tipikor;Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yangmenyatakan :"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";Bahwa dalam perkara a quo siapakah yang menjadi

Pertimbangan Hukum Judex Facti Dan Judex Juris MemperlihatkanSuatu Kekhilafan Nyata Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena TelahMenerapkan UU Tipikor Dalam Hubungan Perdata Antara SwastaDengan Swasta Berdasarkan Kontrak1.1 Bahwa hubungan hukum Herland Bin Ompo selaku Direktur PTSGJ adalah karena hubungan keperdataan, yaitu PT SGJ sebagaipemenang tender/lelang yang diselenggarakan oleh PT.

) karena akibat tertipunya dia akan dapatmengurangi jumlah uang yang menjadi kewajiban kontraknya.Demikian pula setiap orang yang lalai membayar rekeningtelepon atau PAM atau tidak membayar pada waktu makan direstoran akan dapat diruntut melakukan Tipikor karena dalamtagihan tersebut ada komponen pajak penjualan/pajakpertambahan nilai (PPN) yang merupakan hak Negara;Berdasarkan Novum, tagihan PT.

Padahal filosofinyapasal 18 UndangUndang Tipikor tersebut hanya untukmengembalikan kerugian negara bukan untuk mendapatkeuntungan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut PT SGJ atauTerdakwa seharusnya tidak dihukum membayar kerugian negarasebesar USS 6,900,929.67. jika PT. Chevron Pacific IndonesiaHal. 97 dari 136 hal. Put. Nomor : 29 PK/Pid.Sus/20156.8merasa dirugikan terhadap kegiatan bioremediasi, seharusnyaPT.

Aturan ini merupakan aturan hukum pidana materiilbukan hukum formil (acara) yang disisipbkan dalan Undangundang Tipikor;Bahwa dalam aturan hukum acara pidana pasal 143 KUHAP haruslahjelas nama Terdakwa dalam surat dakwaan.

Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala CabangPembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenanganPemohon Kasasi memberikan fasilitas kredit sejumlahRp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh jutalima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga komatiga puluh delapan rupiah);2.

Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalahIndikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan danHakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudiandilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengantidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Factiyang memeriksa perkara

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan yang didasarkan kepada Pertimbangan PengadilanTipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangansaksisaksi, bukti dan keterangan ahli;2.

Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yangdidakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukanperbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) denganrangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikanJudex Facti ;b.

:Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor inipembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawabanpidana berdasarkan Mateeriele Fiet sebagai Delik campuransaja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggungjawaban Geen Straf Zondw Schuld;Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)maupun Culpa (kelalaian) dengan perinsip formeelewederrechtelijkheid"* dan alasan penghapusan pidana dariprinsip Materi wedeerrechtelijk heid sebagai amanat dariSubstantif UU Tipikor

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salahdalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, kesalahan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mejatuhkan putusanterhadap diri para Terdakwa tidak ada pertimbangan hukum sama sekali atauhanya mengkopy pastekan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang jelas dan nyata telah keliru mengambil pertimbanganhukum dengan mendasarkan pada dakwaan yang

Lukman, sedangkan yang luasnya 6 (enam)gupang hanya dikuasai oleh para Terdakwa dan tidak terlihat adanyaperbuatan gadai;Berdasarkan keterangan tersebut, jelas sekali Penuntut Umum tidakteliti dan tidak cermat menyusun dakwaan hingga menjadi kabur, namunMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon membenarkannya dan menjadipertimbangan dalam menyusun putusannya begitu juga Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengikuti pertimbangan hukum yangsalah tersebut yang berakibat batal demi hukum

Dan setelah itu JPU mengeluarkan bentuk surat yangdisebut P.1 jadi berkas perkara yang sudah mendapatkan predikatP.21. itu terjadi pada kasus tersebut diatas yang notabene telahditetapbkannya tersangka An.WAJA dan SELUT, didalamnyatercantum nama Pemohon sebagai SAKSI.Bahwa sampai pada saat proses persidangan (berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Pemohon pun telah dipanggil untuk memberikan kesaksiandalam persidangan yang berlangsung sejak dimulainya

awalPebruari 2017sampai sekarang (Surat Panggilan Sidang tanggal 14Pebruari 2017 di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan NegeriPalangkaraya).

PUTUS ANNomor: 18 / TIPIKOR / 2013 / PLYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAw Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN.Tempat lahir : Bantul.Umur atau tanggal lahir : 44 tahun / 22 September 1968.Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia

No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;a Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartatanggal 2 Juli 2013 2013No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk.; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebutdalam SURAT DAKWAAN NOMOR REG.

Hoc Tipikor/Pembaca berpendapatpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan denganmembatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya) dan mengadili sendiri dengan menyatakanperbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana olehkarena itu melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutanhukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan

Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum. tid./ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.Panitera Pengganti :ttd./ Ny.

PUTUSANNomor : 02/ PID/TPK/ 2015 / PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanTinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidanakorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUBASTIAR TASLIM, S.IP Bin TASLIM;Tempat lahir : Tanjungpandan;Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 20 Juni 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia

Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitungtanggal 23 Desember 2014, No.34/Pen,Pid/TPK/2014/PT.BBL, sejak tanggal 31Desember 2014 s/d tanggal 28 Pebruari 2015;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut:Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangkabelitung, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi ( TIPIKOR ), yang memeriksa dan mengadili perkara tersebutSetelah membaca berkas perkara dan surat

;Bahwa objek sengketa a quohanya bersifat rekomendasi dan informatif,yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindaklanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor; Bahwa sifat objek sengketa a quo (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifatrekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam prosespenggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelah diserahkannya objek sengketa aquo kepada penyidik,

KALIMANTAN BARAT TENTANG .....; Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru danmenyesatkan karena Penggugat telah menafsirkan ketentuan peraturanperund angundangan berdasarkan kepentingan Penggugat semata; Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat bukan audit terhadap wajibbayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi audit tersebut dilakukanterhadap suatu kasus TIPIKOR

Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (PenuntutUmum) yang didukung oleh alatalat bukti yang kuat serta hakim memperolehkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut,walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor; Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat adalah gunamelaksanakan perintah undangundang di bidang hukum pidana (UU Tipikor,Bahwa Tergugat harus mendapat perlndungan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat

(2) hurufe UU Tipikor yang menyatakan: hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : LD) cag weene rene nnn cence nnn nce ne nce nce nnn nnn nn nen ene nen neem ne nnenennnnnes2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; ; Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapanPenggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upayahukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara penetapan Penggugat sebagaiTersangka dengan terbitnya objek sengketa a quo, sehingga objek sengketa a quotidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materilkarena objek sengketa a quo tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagaiTersangka dalam perkara Tipikor

asec enneeennneKebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Amalou, RT.013 > RW.007, Desa Modosinal,Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; Agama : Kristen ; Pekerjaan : Kepala Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut,Kabupaten Rote Ndao ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 November2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 13Desember 2013 ; 22 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neeWakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24Februari 2014 ; e = Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;e Diperpanjang oleh Wakil

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14Mei 2014 ;e Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengantanggal 03 September 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum LUIS BALUN, S.H dan WILLEMERENS M.KAUSE, SH berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 03/Pen.PH/Pid/ 2014/ PN.KPG tanggal 24 Februari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku WakilKetua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal17 Desember 2012 No.546/Pen.Pid/2012/PT.BNA,sejak tanggal 13 Desember 2012samapai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;8. Penetapan8.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor99/PDT/2017/PT/BNA tanggal 22 Januari 2018 yang dimohon kasasi olehPara Pemohon Kasasi tersebut;3.

Tipikor / 2012 / PN.AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwaTerdakwa :Nama LengkapNama Lengkap WAHYU SUCIPTO ADI, STTempat lahir JombangUmur / tgl lahir 42 tahun / 07 Juli 1970Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Kebun Cengkih

Penyidik Kejkasaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/dtanggal 12 November 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahapsejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10Desember 2012s/d tanggal 8 Januari 2013;5.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal10 Maret2013 s/d tanggal 8 April 2013;7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal9 April2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HERMANUS HATTU, SH.MH ; RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH; HERLY AKIHARY, SH; MARGARETHA de QUELJOE.

Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :60/Pid.

Tipikor/2012/PN.AB,tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS26/AMBON/ 10/2012 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa,serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT:1.