Menimbang bahwa apabila seorang lakilaki menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkanpoligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilansesuai dengan maksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975.Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahyang diajukan Pemohon dan Pemohon Il, maka berarti Pemohon II akanmenjadi isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon dan Pemohon II untukmelakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum.Pernikahan sirri yang telah Pemohon dan Pemohon Il lakukan adalahkarena unsur ketidaktahuan dan kealfaan yang tidak diketahui/tidak sengaja.Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;9. Bahwa, semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antaraPemohon dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;10.

Menyatakan Terdakwa I ANJAS alias AN, Terdakwa II HERMAN alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI alias EGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyeludupan Manusia Secara Bersama-Sama.2.

Saksi, EKA GUSMANSYAH, menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah anggota Sabara Polres Lombok Timur.47e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANJAS Alias AN, TerdakwaHERMAN alias HER, Terdakwa HUSAIN BALADI Alias EGI,Terdakwa MAHYUN, Terdakwa LALU RUSNAN.e Bahwa saksi telah terlibat dalam kegiatan penyeludupan 34 orang imigranyang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang warganegara Somalia dan 1(satu) orang warganegara Ereteria, yang rencananya akan diberangkatkansecara ilegal ke Australia, tanpa

alias Egi dan LaluRusnan.Bahwa jumlah imigran yang diseludupkan sebanyak 34 orang yang terdiridari 33 orang warganegara Somalia dan orang warga Ereteria.Bahwa peran masingmasing dalam kegiatan penyeludupan imigrantersebut bahwa H.Suparman Alias Supar sebagai orang yangberkomunikasi langsung dan mendatangkan para imigran dari Jakarta keLombok, menyiapkan perbekalan serta mengatur segala sesuatu yangberhubungan dengan keberangkatan dan juga sebagai pengendali danpengatur keuangan.Bahwa Daeng Azis

SUPARMAN alias SUPAR.Bahwa benar dalam kegiatan penyeludupan para imigran tersebutH.SUPARMAN alias SUPAR berperan sebagai orang yangberkomunikasi langsung dan mendatangkan para imigran dari Jakarta keLombok, menyiapkan perbekalan serta mengatur segala sesuatu yangberhubungan dengan keberangkatan dan juga sebagai pengendali danpengatur keuangan.Bahwa benar DAENG AZIS Alias AZIS berposisi dibawahH.SUPARMAN alias SUPAR, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan,Nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu

SUPARMAN alias SUPAR.90Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar dalamkegiatan penyeludupan para imigran tersebut HSSUPARMAN alias SUPAR H. berperansebagai orang yang berkomunikasi langsung dan mendatangkan para imigran dari Jakartake Lombok, menyiapkan perbekalan serta mengatur segala sesuatu yang berhubungandengan keberangkatan dan juga sebagai pengendali dan pengatur keuangan.Bahwa, DAENG AZIS Alias AZIS berposisi dibawah H.SUPARMAN aliasSUPAR, bertugas menyiapkan kapal,

Bahwa benar setelah kapalyang mengangkut para imigran tersebut berangkat, lalu Terdakwa ANJAS alias AN,Terdakwa HERMAN alias HER, Terdakwa HUSAIN BALADI alias EGI bersamaH.SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS, saksi EKA GUSMANSYAH, saksiMAHYUN dan saksi LALU RUSNAN, pulang kerumah masingmasing.Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa ataskerjasamanya dalam melakukan penyeludupan para imigran tersebut, selanjutnya pada hariSabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat

pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelisperkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum.Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilaki lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandritidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengansuami yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

sedangkan poligamitidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai denganmaksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilaki lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandritidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam.Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahannikahdengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

perkawinan yangmelanggar hukum dan tidak dapat disahkan secara hukum;Menimbang bahwa apabila seorang lakilaki menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligamitidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai denganmaksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

No. 0004/Pdt.P/2018/PA.Pan.maksud pasal 40 Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar)apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebutHakim Ketua berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon IItelah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundangundangan, harusdinyatakan tidak dapat diterima

StrMenimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum,Pengadilan telah mengumumkan permohonan lItsbat Nilkah a quo melaluiPapan Pengumumam Mahkamah Syariyah Sinabang dengan tenggang waktuempat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukankeberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UndangundangNomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah

StrMenimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum,Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah a quo melaluiPapan Pengumumam Mahkamah Syariyah Sinabang dengan tenggangwakitu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yangmengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama EdisiRevisi 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UndangundangNomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah

StrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum,Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah a quo melaluiPapan Pengumumam Mahkamah Syariyah Sinabang dengan tenggangwakitu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yangmengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama EdisiRevisi

Strterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum,Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah a quo melaluiPapan Pengumumam Mahkamah Syariyah Sinabang dengan tenggangwakitu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yangmengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Ikhsan P, S.H mendapat informasi dari masyarakatbahwa di Panipahan akan ada kegiatan penyeludupan satwa yangdilindungi berjenis Belangkas dari Panipahan menuju negara Malaysia; Bahwa sebelum dikirim ke Malaysia satwa Belangkas tersebut dikumpulkandan disimpan di gudang milik H.

dilindungidalam keadaan hidup adalah suatu tindakan seseorang yang dengan sengajamemperjual belikan satwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntunganmateriil/ materi dan satwa yang dijadikan obyek perniagaan itu adalah jenissatwa yang dilindungi oleh undangundang dan tidak boleh diperniagakan/diperdagangkan tanpa seijin pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganmenurut majelis hakim unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi karenaterdakwa telah melakukan penyeludupan

sebab itu menurut Majelisperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak dapat disahkan secarahukum.Menimbang bahwa apabila seorang lakilaki menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligamiwalaupun dibolehkan oleh syariat Islam namun harus ada izin terlebin dahuludengan putusan Pengadilan;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdengan isteri yang kedua berarti terdapat penyeludupan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNUSIN ALIAS BUYUNG BIN ALM IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyeludupan manusia, sebagaimana dalam dakwaan primari;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBNUSIN ALIAS BUYUNG BIN ALM IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

yang bernama Lili Hariyanti dan nanti kKemudian tahun2013 bercerai.Menimbang bahwa apabila seorang lakilaki menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligamitidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai denganmaksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahannikahdengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

poliandri, sedangkanpoliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam;Menimbang bahwa~ apabila seorang lakilaki menikah lagisementarastatusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan ain,makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkanpoligamitidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuaidenganmaksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdenganisteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan

tidak dapatdisahkan secara hukum.Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementarastatusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan lakilaki lain, makaperkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliyandri, sedangkan poligamiwalaupun dibolehkan oleh syariat Islam namun harus ada izin terlebih dahuludengan putusan Pengadilan;Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Bjm Hal. 4 dari 6 halamanMenimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdengan isteri yang kedua berarti terdapat penyeludupan

dan ternyata terdapat halhal yang tidak relevandan meragukan tentang status pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yangmana dalam posita disebutkan bahwa status Pemohon adalah duda ceraihidup berdasarkan akta cerai nomor 0098/AC/2014/PA.KBr, tanggal 24 Maret2014, sedangkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakantanggal 9 Januari 2012, sehingga pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIterjadi sebelum resmi terjadi perceraian antara Pemohon dengan isteriterdahulu, sehingga dimungkinkan adanya penyeludupan

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannyaatau tidak diketahui tempat tinggalnya atau terhalang menjadi wali, maka walihakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnyayang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikahdengan wali hakim yang bukan ditunjuk secara resmi oleh Menteri Agama atauPejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindaksebagai wali nikah berarti terdapat penyeludupan

di persidangan, para Pemohon telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya paraPemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan