., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5. Pangihutan Siagian, S.H., pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IllIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;6. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., pekerjaan KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. Dwi Susianto Guntoro, S.H., pekerjaan Penangan PerkaraIIIA Tingkat Il pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;8.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum III, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Sumarni, S.H., MH. Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Dyah Kisworini , S.H Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Affan Mohammad, S.H.

., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat ;Drs. AGUS BAHTIAR, M.Pd., Jabatan KasubagPensiun pada Biro Kepegawaian Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat ;. TATANG FIRMANSYAH, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;8. YUSUF SUPRIATNA, SH., Jabatan Pelaksana padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;H.

., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6. Haryo Bimo Bramantyo,SH., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,7.

Fotokopi Perincian Gaji Nomor:XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Keuangan Dintanpangan Kabupaten Temanggung tanggal 05Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti T.2);3.

Nama : ADI JAYA BULUARSA,SH .Pangkat/Nrp : BRIGPOL/87040718Jabatan : BA SUBBAGKUM POLRESTABES MAKASSARMemilih domisili hukum pada kantor Subbagian Hukum Bag SumdaPolrestabes Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani No.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

,MM., Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Rizal Alpiani, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC pada Bagian Bantuan

,MP., Jabatan Kepala Sub DirektoratPelaksanaan Anggaran I pada Direktorat PelaksanaanAnggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan;4 Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

., S.H.Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum ,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum WN,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Bimbingan Penagihan,Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Penagihan, KPP PratamaSemarang

Tri Nugroho AriantonoPelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Seksi BimbinganPenagihan, Kanwil DJP Jawa Tengah Juru Sita, KPP Pratama SemarangBaratJuru Sita, KPP Pratama SemarangBaratSemuanya

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPW) tersebut.Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesarRp.5.965.223.350,00, terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawaban besertabuktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPU) tersebut.2.

Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TugasDan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah KabupatenMagetan yang menyebutkan bahwa Subbagian Bantuan Hukummempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum,konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindunganhukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukumbatik di dalam maupun di luar pengadilan;e.

Adapun Pasal 12ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Magetan yang menyebutkan bahwa Subbagian BantuanHukum mempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasihukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsurpemerintan daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2014

Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubag.Dipindai dengan CamScanner19Dalam proses pengajuan,pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten KutaiTimur Tahun Anggaran 2007,

Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubgag.Dalam proses pengajuan, pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, belanjabantuan sosial dikatagorikan

disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya tetap padasurat tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRwenn n nena anna Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian

Pasal 55 ayat (1) kelSUBSIDAIR :wanna nn nnnn n= = Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala BidangFormasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam

LEBIH SUBSIDAIRnina n enna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu

UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIHLEBIH SUBSIDAIRwonan nnn nnnne Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu

UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIRnina n anna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulanJuli Tahun 2010, atau setidaktidaknya pada

melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian

Danbisnis syariah;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012tanggal 29 Agustus 2013 telah memperkukuh kewenangan absolute PengadilanAgama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi yangmerupakan subbagian dari perkara ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugatmembantah bahwa perjanjian Mutrabahah dibuat tanggal 8 Maret 2013 dimanadalam pasal 16 (Penyelesaian Perselisinan) yaitu pasal 16.3 yang berbunyiBahwa kedua belah pihak mengambil

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Bali;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183/1370/Hk., tanggal 31Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan

ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBiro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ; 3.

pidana maka kemudian Pemohonkeluar rumah;Bahwa kemudian perselisihan tersebut terjadi hingga ber angsur angsur, hingga pada saat sepulangan Pemohon berencana untukmengklarifikasi kembali terkait masalahn perselingkuhan Termohondengan lelaki tersebut kepada instansi terkait, namun Ternyata masalahperselingkuhan tersebut sudah ditindak lanjuti terlebih dahulu oleh kantorKementrian agama, dilanjut lagi Pemohon mendapat surat panggilanmenghadap untuk diperiksa/ untuk dimintai keterangan oleh Kepala SubBagian

Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Roni Maulana Adekantari,tertanggal 02 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten LombokBarat, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telahdileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberikode : Bukti PK/TR.3.B. Bukti saksi :Saksi pertama pemohon konvensi/tergugat rekonvensi : Rannamananannane , di bawah sumpah telah menerangkan :Hal. 5 dari 20 hal. Put.

PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO (Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum) ;Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKT7. FAUZAN RIYADHANI (Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;8. SIT MUTMAINAH (Staf Bagian Bantuan Hukum,Setditjen SDPPI) ;9. ABl PRATAMA NUGRAHA (Staf Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;10. LIGNITA (Staf Bagian Bantuan Hukum, SetditjenSDPPI) :11. MUHAMMAD IMADUDDIN (Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum) ;12.