Penduduk Lisan Sumarni Setiabudi, P7 berupaPetikn tanda Perkawinan Setiabudi dan Sunarwati, Bukti P8 Akta KematianSetiabudi, P9 berupa Surat Catatan Pernyataan Melepaskan KewarganegaraanTiongkok menjadi Warga Negara Indonesia, P10 Surat Pernyataan Ganti Namadari Lim Tiong Sin menjadi Setiabudi, P11 berupa Surat Keterangan GantiNama, P12 berupa akta keterangan hak waris, bukti P13 berupa AktePernyataan menerima warisan secara beneficiaire, bukti P14 surat tanggal 20September 1972 perihal Permohonan Idzin

bangunan, P15 berupa KutipanDaftar SuratSurat Bupati Banyuwangi mengenai idzin mendirikan bangunan, P16 berupa Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi kepadaSdr.Oesnawi,SH perihal pemberitahuan pelaksanaan putusan nomor104/Pdt.G/2009/PN.Bwi, P17 berupa Turunan Resmi Putusan PengadilanNegeri Banyuwangi Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN.Bwi, P18 berupa SuratPernyataan dari H.Achmad Ramli tanggal 7 Desember 1988, bukti P19 berupaSurat Izin Usaha Perdagangan SIUP CV Mataram Direktur Sunarwati,

Penggugat dan keluarga, amin.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telahmengajukan suratsurat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :Foto copy dari Berita Acara Jual Beli tanggal 20 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P.1Fotocopy surat Kuasa menjual atau mengalihkan hak dari Tergugat II kepada Tergugat Itanggal 21 April 2008, selanjutnya diberi tanda : P .2 ;Fotocopy dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1749, selanjutnya diberi tanda : P3 ;Fotocopy dari Surat Idzin

Surat Idzin menempati (Tinggal) tanggal 09 Desember 2003, yang dibuat danditandatangani oleh Mochdar Somadayo (Lurah Bastiong), bukti P.3;4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8271021708450011, atas nama Hi. SyehAbdullah, bukti P.4;5. Berita Acara Pengukuran UlangPemetaan Kadasiral, Nomor 4/BAPU27.01/1II/2019, tanggal 01 Maret 2019, bukti P.5;6.

Surat Idzin menempati (Tinggal) tanggal 09 Desember 2003, yang dibuat danditandatangani oleh Mochdar Somadayo (Lurah Bastiong, bukti T.2;3. Sertifikat Hak Milik Nomor 537, nama Pemegang Hak Hi.

diatas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksisaksiserta hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa batasbatas tanahyang disengketakan oleh Penggugat adalah: Sebelah Utara tanah/bangunan rumah Tergugat; Sebelah Barat jalan setapak; Sebelah Timur rumah milik lou Nursiati Alting; Sebelah Selatan rumah milik Sako;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan bukti suratbertanda T.2 tentang Surat Idzin

Bahwa, Tergugat IV menguasai lahan tersebut denganalasan yang sangat kuat dan sangatlah jelas dengan bukti kepemilikanSurat Hak Milik Register Pasirah Kepala Marga Pemulutan Nomor :33/X/1978 tanggal 09 Oktober 1978, Surat Keterangan Jual Beli Nomor :35/DM/IV/1978 tanggal 21 April 1978 dan Surat Idzin Berladang Nomor :2//DM/II/1975 tanggal 03 November 1975 dari Pasirah Kepala MargaPemulutan, Surat pengajuan Keterangan Hak Milik Adat / permohonanpenerbitan Akta Tanah dari Kepala Desa Talang Pangeran

102/VIII/26.8/1983 tanggal26 Agustus 1983 dan berdasarkan Peta Bidang Pertanianyangdikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Pemulutan dan Kerio KepalaDusun Talang PangeranTanggal 22 Nopember 1982, sangatlan cocokdan sesuai antara Peta Bidang Pertanian dengan Bukti Surat Hak MilikRegister Pasirah Kepala Marga Pemulutan;Bahwa, Surat Hak Milik Register Pasirah Kepala Marga PemulutanNomor: 33/X/1978 tanggal 09 Oktober 1978, Surat Keterangan Jual BeliNomor: 35/DM/IV/1978 tanggal 21 April 1978 dan Surat Idzin

Bahwa selanjutnya, apabila diteliti lebih lanjut, Bukti P3 berupa jual belitanah HGB No. 254 tanggal 21 September 1961, menyatakan :Bahwa tanahtanah eigendom dan tanahtanah altijd durende erfpachttersebut berdasarkan ketentuanketentuan konversi dari UndangUndangPokok Agraria 1960 berturutturut menjadi tanah HGB dan tanah HGU, makasekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atasmenerangkan, demikian bila akta itu didapat idzin dari yang berwajib yangdimaksudkan dalam UndangUndang Tahun

Bilamana idzin tersebut tidak bisa didapat dari berwajib, maka jual belli inimenjadi batal.Hal. 19 dari 32 hal. Put.

Fotocopy Kuitansi pembayaran Surat Idzin Bangunan Nomor1243/PU 071/DPUKB/1983, tanggal 23 Februari 1983 atas namaNy. Djumilah Satiaman;Fotocopy Tanda Bukti Idzin Bangunan Nomor 1243/PU 071/DPUKB/1983, tanggal 23 Februari 1983 atas nama Ny. DjumilahSatiaman;C. Fotocopy Surat Idzin Bangunan Nomor 1243/PU 071/DPUKB/1983, tanggal 23 Februari 1983 atas nama Ny. DjumilahSatiaman;D.

Memberi idzin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;Halaman 11 dari 19 halaman PutusanNo.:0606./Pdt.G/2018/PA.Smp3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisesual dengan ketentuan hukum yang berlaku.Dalam Rekonpensi :1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohondalam Konpensi untuk seluruhnya;2.

Menyatakan bahwa Tergugat , Il, Ill, IV dan V yang telah melakukantransaksi jual beli dan lainlain, menguasai dan memanfaatkan tanahsengketa tanpa idzin pemiliknya yang sah, adalah perbuatan melawanhukum ;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah diletakkan ;8.

Memerintahkan, supaya Tergugat dan Tergugat II atau siapa saja yangmemperoleh hak, baik dari Tergugat maupun Tergugat II untuk segeramengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketatersebut, kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;Menyatakan bahwa Tergugat , Il, Ill, IV dan V yang telah melakukantransaksi jual beli dan lainlain, menguasai dan memanfaatkan tanahsengketa tanpa idzin pemiliknya yang sah, adalah Perbuatan MelawanHukum ;.

Bukti P+P.II.Int 36 : Surat37.38.39.Idzin Untuk Menghuni secara Tetap No.371, tertanggal 24 Maret 1960 = atasnama Makbul (ayah dari Hj. TetyKuraesin) (Photo copy dari Photo copyyang telah disahkan)Bukti P+P.II.Int 37Verhuisverguning (VB) No: 7829tertanggal 24 Oktober 1949, atas namaOemar (suami dari M.

Tergugat II mengajukan alatbukti surat yang diberi tanda bukti T II 1 sampai dengan TII 4, dan tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbukauntuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai alas hak dari Para Penggugat,dimana Para Penggugat mengajukan alas hak kepemilikan rumahyang selama ini dihuni adalah berupa kurang lebih 40 (empatpuluh) tahun lamanya sampai dengan sekarang berdasarkanVerhuisverguning (VB), Surat Idzin

Kereta Api (Persero) Nomor KepU/LL.003/V/1/KA.2009, tanggal 14 Mei 2009, tentang PenetapanTarif Sewa Tanah dan Bangunan Serta Fasilitas Lainnya diLingkungan PT.Kereta Api (Persero), khususnya pada Pasal 6Ayat 1, menyatakan : Dengan diterbitkannya keputusan inimaka Surat Penunjukan Rumah Dinas (SPR), Verhuisverguning(VB), Surat Idzin Menghuni (SIM) dan bentuk penunjukan rumah74dinas lainnya yang telah diterbitkan oleh perusahaandinyatakan tidak berlaku.

Fotocopi Surat Keterangan Pemberian tertanggal Lubuk Kilangan 3Nopember 1962, bukti T.2.1;Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Padt.G/2018/PNPdg10.Fotocopi Surat Terima Wang Kontan tertanggal 3 Nopember 1962, buktiT. 2.2;Fotocopi Surat Keterangan Pemindahan Hak tertanggal Padang Besi 20Desember 1971, bukti T.2.3;Fotocopi Surat tertanggal Indarung 10 September 1972 perihalPermohonan idzin untuk mendirikan rumah atas nama Afridanis,Juliastuti.

Negeri Padang No.181/Pdt.G/2015/ PN Pdg, tertanggal 15 Agustus 2016, bukti T.2.6;Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.146/PDT/2016/PT Pdg, tertanggal 26 Januari 2017, bukti T.2 .7;Fotocopi lembaran terakhir dari salinan Putusan Pengadilan TinggiPadang No.146/PDT/2016/PN Pdg, tanggal 26 Januari 2017, yangmenerangkan bahwa para pihak tidak ada mengajukan upaya hukumkasasi, dengan demikian putusan perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap, bukti T.2.8;Fotocopi Surat Permohonan idzin

Relas Panggilan kepada Tergugat 3 (Yosmaini) No.145/Pdt.G/2018/PN Pdg, tidak dibubuhi materai dan tidak di stempel cap Pos, buktiT.3.9 (tanpa asli);Bukti surat tergugat 4:1.10.Fotocopi Surat Keterangan Pemberian tertanggal Lubuk Kilangan 3Nopember 1962, bukti T.4.1;Fotocopi Surat Terima Wang Kontan tertanggal 3 Nopember 1962, buktiT. 4.2;Fotocopi Surat Keterangan Pemindahan Hak tertanggal Padang Besi 20Desember 1971, bukti T.4.3;Fotocopi Surat tertanggal Indarung 10 September 1972 perihalPermohonan idzin

lembaran terakhir dari salinan Putusan Pengadilan TinggiPadang No.146/PDT/2016/PN Pdg, tanggal 26 Januari 2017, yangmenerangkan bahwa para pihak tidak ada mengajukan upaya hukumkasasi, dengan demikian putusan perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap, bukti T.4.8;Fotocopi Relas Panggilan kepada Tergugat 4 (Yuliastuti) No.145/Pdt.G/2018/PN Pdg, tidak dibubuhi materai dan tidak di stempel cap Pos, buktiT.4.9 (tanpa asli);Fotocopi Surat tertanggal Lubuk Kilangan 16 April 1974 perihalPermohonan idzin

pihak.hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fightyyah :WlacJ ule le piso awlaoll 55.Artinya ; Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarikkemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telahterbukti dalildalil permohonan Pemohon untuk dikabulkan sesuai denganpetitum pertama.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan ceraitalak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun1979, pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut Majelis Hakimmemberi idzin

Hulu Sungai Selatan Nomor194/SK 1997 tanggal 10 Juli 1997 tentangPenetapan Pemuda Pelopor Terbaik KabupatenDaerah Tingkat II Hulu) Sungai Selatan TH.1997 beserta lampirannya;. 7.1.4.Foto copy Petikan Surat Keputusan CamatDaha Selatan di Tumbuka Banyu Nomor : 01/IY/Ek/85 tanggal 2 Januari 1985 tentangPemberian idzin kepada Saudara Rahmat BinAkim; Talo.Foto copy Petikan dari Daftar SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIHulu) Sungai Selatan Nomor : 503/110Menimbang,Tergugat24C/Ek.1989tentang

Bukti P3: Surat Idzin Pembelian No: P.240/34/V73 tanggal 30Januari 1973. Bahwa Bukti P3 ini jelas menunjukkan halhalpenting yang mendukung dalil para Pemohon Kasasi bahwaobjek sengketa adalah bukan merupakan milik TNI ALsebagaimana dinyatakan dalam bukti tersebut:Pada baris ke13 dari Bukti P3, yang menyatakan:....

Memperhatikan: Hasil penelitian atas permohonan pembelianrumahrumah bukan milik A.L. oleh Dinas Pekerdjaan Umum &Tenaga Daerah;Bahwa berdasarkan bunyi Surat Idzin Pembelian yang diajukan olehpara Termohon Kasasi sebagai Bukti P3 tersebut, maka terbuktidengan sempurna bahwa: TNI AL sendiri telah menyatakan bahwaobjek sengketa adalah bukan milik TNI AL, sebagaimana tertulispada bagian dimaksud dari Bukti P3 tersebut;Pada baris ke23 dari Bukti P3, yang menyatakan:2.

Untuk menempati Rumah Dijalan Stail No.52, Kota Surabaya, Nama Pemegang Idzin KARNO,(fotocopy sesuai dengan aslinya);10. P10 : Surat Idzin Kepala Rumah No.181.?2LU402.5.03/1999 Tanggal 20 Desember 1999 dari Kepala Kantor Dinas Perumahan Daerah KotamadyaDaerah tingkat IT Surabaya. Untuk menempati Rumah Dijalan StailNo.52, Nama Pemegang Idzin KARNO,(fotocopy sesuai fotocopy);11.

Tanahobjek sengketa tersebut Tergugat peroleh pada tahun 1989 berdasarkanSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah No. D/XVII/157/20/1989 tanggalHal 15 dari 90 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2019/PN. Bp.28 November 1989 sebagai pembagian dari Kantor Pertanahan KabupatenLuwu yang letaknya di Patok 16 (P.16) bersama dengan masyarakat lainnyayang belum pernah mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah untukLanrdeform Proyek Pompengan Terpadu.

Situasi Nomor 1154/1992 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiSelatan tanggal 14 Oktober 1992 No. 2/5308/M/I/PPT/92 atas namapemegang hak Suleman Tamrin yang terletak di Dusun To Lemo, Desa ToLemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;Bahwa asal usul lokasi tanah persawahan tersebut pada point 1 tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi peroleh dari pemerintahpada Tahun 1989 melalui Lanrdeform Proyek Pompengan Terpaduberdasarkan Surat Idzin

Tanahobjek sengketa tersebut Tergugat peroleh pada tahun 1989 berdasarkanSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah No. D/XVII/157/20/1989 tanggal28 November 1989 sebagai pembagian dari Kantor Pertanahan KabupatenLuwu yang letaknya di Patok 16 (P.16) bersama dengan masyarakat lainnyayang belum pernah mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah untukLanrdeform Proyek Pompengan Terpadu.

Tanah objek sengketatersebut Tergugat peroleh pada tahun 1989 berdasarkan Surat Idzin Mengerjakan(Menggarap) Tanah No.

diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hakhakkebendaan, in casu mengenai penguasaan atas tanah sengketa, yang melekatpada diri Para Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dankapasitas hukum serta berhak bertindak atas tanah sengketa;Menimbang, bahwa penguasaan Tergugat didasari oleh alas hak berupaSertifikat Hak milik (SHM) Nomor: 106/To Lemo Tahun 1993 atas namaPemegang Hak Sulaiman Thamrin (Bukti T1) yang mana pemberian sertifikattersebut didahului oleh adanya surat Idzin

Lekka yangtelah meninggal dunia pada tahun 1970 berdasarkan Surat KeteranganWaris Nomor 123/GU/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 dan semasahidupnya telah memiliki Tanah/Sawah yang terletak di Desa Bontolanrasekarang Desa Pakabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalarberdasarkan Surat Idzin Mengerjakan Tanah Nomor 85/PLI/III/1972 yangdikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Selaku Panitia LandreformKabupaten Takalar, seluas 1.000 M2 tertanggal 10 Maret 1972 tercatat atasnama Lekka, dengan batas

Memberi idzin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmengikrarkan talak satu raji kepada Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaSukabumiDALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;2.

sebagai berikut: Bahwa objek sengketa yang disengketakan Penggugat dalam perkaraa quo adalah mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 324 yang terletak diJalan Arifin RT.05/RW.02 Cokronegaran, Kepatihan Wetan, Jebres,Surakarta seluas + 350 m*( tiga ratus lima puluh meter persegi),atas namaPenggugat diperoleh dengan cara melawan Hukum; Bahwa, Penggugat dalam melakukan proses permohonan penerbitansertifkat menjadi hak milik atas nama Penggugat tidak mempunyai dasarhukum yang jelas, karena berdasarkan Surat Idzin

termasuk dalam pengertian itu senjatasenjata yang nyatanyatamempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang = ajaibHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Sky(merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakaiatau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1948tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 danMenetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin

DJIBI bin KAJING mendapatSurat Idzin Potong Padi dan membayar iuran IPEDA/IREDA (Bukti P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 jo. Pasal 541,Pasal 548, Pasal 1955, Pasal 1958 dan Pasal 1963 Kitab UndangUndang HukumPerdata jo.

No. 837/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.hukum lagi karena haknya telah dicabut Sesuai dengan KeputusanGubernur KDKI Jakarta Nomor 353 tahun 1977 tanggal 6 Juni 1977tentang Pencabutan Garapan Tanah Negara yang menyebutkan diwilayahDKI Jakarta tidak ada lagi hak garapan diatas Tanah Negara.Dengandemikian surat idzin potong padi yang dimilki Para Penggugat sudahtidak memiliki kekuatan hukum lagi ;Sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yangsah untuk menyatakan sebagai pemegang hak atas

De Chineesche Raad, bukti T16 ;133 Foto copy Land Tandjoeng Chineesche Raad (soerat idzin potong padi), tertanggal04 Juni 1954, bukti T17 ;134 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Usaha No.37/T.L/1957,dikeluarkan oleh Direktur Djawatan Pekerjaan Umum, tertanggal 15 Agustus1957, bukti T18 ;135 Foto copy UndangUndang No.1 Tahun 1958, LN 1958/2, TLN No.1571 tentangpenghapusan tanahtanah partikelir, bukti T19.1 ;136 Foto copy Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979, tentang pokokpokokkebijaksanaan

DJIBI bin KAJINGmendapat Surat Idzin Potong Padi Dalil mana dibuktikan penggugat denganmenujukkan Bukti P.10, namun dalam bukti P.10 tersebut tercantum nama abd. Saim.Dalam hal ini menurut hemat Majelis, meskipun nama yang tercantum dalam dalambukti P.10 tersebut tercantum nama abd. Saim dan belum diadakan perubahan menjadinama DJIBI bin KAJING , akan tetapi karena hak sewa abd. Saim berpindah ke DJIBIbin KAJING, maka Ijin Potong padi itu berlaku bagi DJIBI bin KAJING ;Menimbang, bahwa Alm.