mengenal persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benarPermohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan kelahirannyayang telah melampaui (satu) tahun sejak kelahiran diajukan di Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

selanjutnya menetapkan sebagai berikut1Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2 Menyatakan bahwa kelahiran anakanak Pemohon yang bernama : HEREN LUCKY SETIAWAN, lahir di Banjarnegara, pada hari Kamis Manistanggal 16 Nopember 2000 anak lakilaki dari suami isteri sah bernama TAFIPdengan SUWARNI;Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukan penetapan ini kedalam daftar pencatatan Sipilyang

Pasal 141 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipilyang berbunyi : UndangUndang ini berlaku sejak tanggal diundangkan;c. Pasal 10 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yaitu Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik,KNUSUSNY@ ! 222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nn nen nnnnnes1. Azas Kepastian Hukum) 222222 22 none nnn=2. Azas Ketidak berpihakan:3. Azas Kecermatan 22222 n nonce nnn nn nc nc nnne4.

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa yang seharusnya menjadi dasar atau konsiderans menimbang padakeputusan obyek perkara adalah peraturan yang berlaku, yaitu PeraturanPemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, yaitu tanggal 30 Maret2017; Dimana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa yang seharusnya menjadi dasar atau konsiderans menimbang padakeputusan obyek perkara adalah peraturan yang berlaku, yaitu PeraturanPemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, yaitu tanggal 30 Maret 2017;Dimana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut

buktibukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menentukan esensipermasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:a. aspek substasi mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objekSENGKELA A QUO ono nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ne ene n nn nen nn nen ne neeb. aspek prosedur penerbitkan objek sengketa a quo ; c. aspek substansi mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN danPasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku regester catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligusdapat menerbitkan Akte Kematian atas nama JAPAR ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 122.000,(Seratus dua puluh dua ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Selasa,tanggal 13 Oktober 2020olehBAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya akta pencatatan sipilyang hilang maka Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilharus melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu baruHalaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Met.kemudian Petugas registrasi membuat duplikat Kutipan Akta

. 3510191711080020atas nama Kepala Keluarga yang bernama YAMANI, tanggal lahir anak PemohonPemohon tertulis 2 April 2000 untuk selanjutnya yang benar adalah 6 Agustus 2000Halaman 4 dari 6 Penetapan No.171.Pdt.P/2018/PN BywMenimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa adanya perubahan nama atau peristiwa penting ini haruslahdilaporkan oleh pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Natuna karena KelalaianPemohon sehingga anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untukmendapatkan Akte Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negerisetempat yaitu Pengadilan Negeri Ranai ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan aturan lebih lanjut dari UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang didalamnya

Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai padaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek agarsetelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, Supaya segeramencatat nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Pujiarto lahir padatanggal 27 Juli 1989 pada Kutipan Akta Lahir, untuk dicatatkan dalamcacatan pinggir kutipan akta kelahiran dan register akta pencatatan sipilyang tertulis dan terbaca Pujianto lahir pada tanggal 27 Juli 1992;4.

Tgt..Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser segera membuatcatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang bersangkutan;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdatapermohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara iniharus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor

Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2 Menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama : LUPUS RAHMASETIAWAN, lahir pada hari Sabtu Wage tanggal 29 Oktober 2005 diBanjarnegara, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama MUHAMAD ALIMUHTAROM ..............MUHTAROM dengan SAUDAH ; 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukan penetapan ini kedalam daftar pencatatan Sipilyang

dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam amar penetapan ini, Hakim perlumemerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir padaregister Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohontentang penggantian nama Pemohon yang sebelumya tertulis bernama DzakiraSoleil Akbar menjadi Dzakira Soleil sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Huruf cPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabatpencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan atas kelahiran anak Pemohon bernama MARTENIOARHANS NGIZATUDINILLAH, lahir pada hari RABU PAHING, tanggal 25MARET 2009, di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Kalmpok, KabupatenBanjarnegara, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama CANDRAIRAWAN dengan MURTI, kemudian

;Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Hakim Pengadilan NegeriSungailiat akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipilyang memuat peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registerPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (lihat Pasal 1 butir 15 UU Adminduk);Menimbang, bahwa sedangkan peristiwa penting tersebut merupakankejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak

Nomor 45 Tahun 1990 tentang PerubahanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN SimMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang

sesuai ketentuan Pasal 40 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif danlimitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebutuntuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakputusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dansebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan 27 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut u dipersidangan dan ternyatatidak datangnya itu disebabkan suatu ala sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

yurisdiksi Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasanpasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 sebagaiperubahan kedua atas UndangUndang No.7 tahun 1989 Pengadilan AgamaKota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : FINCENTYULIAN AURELIO ,lakilaki , anak kel .lakir di KabupatenPasuruan pada hari Sabtu Paing, jam 10.50 Wib. tanggal 13Juni 2009, Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sahantara Pemohon ( DONI YULIANTO ) dengan NUR BADRIYAH ; =3.Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dariPenetapan Kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukkan dan Catatan Sipilyang berwenang guna dicatat dan didaftar dalam bukuRegister

Pembetulanakta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Nomor 012/IST/1994tertanggal 31 Mei 1994 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yangdalam hal ini adalah Pemohon, maka Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipilyang diajukan oleh Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1sampai dengan bukti P6,serta keterangan saksisaksi yang telah memberikan keterangan

hukum dan oleh karenanyapatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmengganti nama Pemohon dari OLVIANA menjadi OLVIANA LILIANTO Adikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 dan 56 UndangundangRI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapanpenggantian nama ini yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan olehPanitera Pengadilan Negeri Bitung kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatatkan dalam buku daftar catatan sipilyang

Pengadilan akanmemerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatperubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipilyang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapetitum ke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Purbalinggauntuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut AktaKelahiran Nomor. 1016/Klg/D/1994 serta pada buku register Catatan Sipilyang bersangkutan;4.