Ditemukan 8630 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Arsip negara Menghina negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
127 — 37
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
92 — 17
  • Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
338 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus bagi KPK,sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan instansiyang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002).Dalam Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
92 — 38
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
93 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 September 2011 — ANDAN SUYANDA bin H. IA HADIYA
72 — 14
  • RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan,sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang diteruskan yaitu selaku pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawaiNegeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai Negeri atau penyelenggara
    Negara yang lainatau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yangdilakukan dengan cara:Pada tanggal 02 September 2009 di sebagian wilayah Kabupaten Bandungtermasuk wilayah Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk KabupatenBandung terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang menyebabkankerusakan terhadap beberapa rumah yang berada diwilayah tersebut.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN
Tanggal 23 Nopember 2018 — Nama Lengkap : ILA NURIAWATI, SE BINTI H.E. SUKENDI; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 7 November 1980; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kompleks BPI Bolk D No.16 RT.05/RW.06 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang); Pendidikan : S1;
163 — 57
  • ditentukan UndangUndang,maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Hal. 120 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUSTPK/2018/PT BTNMenimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnyamenyatakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidanamasih cukup ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kurangmemberikan pengaruh jera kepada diri terpidana atau pelaku yangbersangkutan, demikian juga kurang berpengaruh untuk takut berbuat yangsama bagi pejabat penyelenggara
    Negara atau aparat sipil Negara yang lainyang masih dalam masa jabatan, sehingga kurang mempunyai daya tangkaluntuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akandatang;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memoribandingnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair maupunlebih subsidair, sehubungan dengan itu mohon Terdakwa dibebaskan daridakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, atau kalau
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2015 — AIS SAHUPALA alias AIS
67 — 22
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd. AHMAD FARID Als MAMAK KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
44 — 9
  • Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2)Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka Terdakwa,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yangpada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara
    negara yang lain atau kepada kas umum seolaholah pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
60 — 35
  • UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismedan telah memenuhi ketentuanketentuan hukum tersebut di atas.Berdasarkan uraianuraian di atas, Tindakan TERGUGAT tidak terbukti MelanggarAsasasas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas Bertindak
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
201 — 695
  • Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Negara di bidang Eksekutif yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (VideBAB 1KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1) UU R.I. Nomor 28 Tahun 1999 TENTANGPENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME) ;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
KAMALUDDIN HARAHAP
92 — 71
  • PUTUSAN No:47/PID.SUS TPK/2016/PT.DKIdengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28, Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) UndangUndangNomor 27, Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : 9 son nro ne nen nen none> Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumut masa jabatan 2009s/d 2014
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.ROBERT MANYUZAR, MBA
435 — 234
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-12-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 82/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — FHAIDI IDA, ST
78 — 47
  • PutusanMahkamah Agung R.l. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l. tanggal 28Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa 132 saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka ataudidakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggaraNegaramaupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
404 — 338
  • baik berkaitan dengan Agama,moral , adat istiadat, kebiasaan, maupun nilainilai lainnya ;Selain itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangandengan Azas keterbukaan yang pada prinsipnya melayani Masyarakatmendapat akses dan infromasi yang benar, jujur, tidak diskriminatifdalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;Azas akuntabilitas yang menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan Penyelenggara
    Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai pemegangkedaukatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku ;Azas tertib penyelenggaraan Negara yang mengkehendaki adanyaketeraturan, ketertiban, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara, dan bertentangan dengan Azas kepastianhukum, Azas Proporsionalitas dan Azas Kecermatan yang merupakanAzasazas Umum Pemerintahan Yang Baik ;OBJEK SENGKETA DITERBITKAN BERTENTANGAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — METTIUS NEHRIR
107 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Balai PustakaTimur No. 39 Jakarta Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangmenerima pemberian atau janji, karena atau berhubungan dengan sesuatuyang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukandalam
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — BUDI SUPRIYANTO
224 — 134
  • Bahwa terhadap perkara Korupsi Khususnya perkara menerima suap ataupenyuapan, berpotensi menumbuhkan budaya mengedepankankepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan Negaraterlebih dilakukan penyelenggara negara dalam perkara a quo yaitu olehTerdakwa Budi Supriyanto selaku anggota DPR Rl,sehingga sangat riskanbila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak pada penjeraan padapelaku tindak pidananya.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
87 — 65
  • Alasanalasan yang dapat digunakan gugatan sebagimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a) Keputusan tata usaha negera uang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlakub) Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi asasasas sebagimana tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas darikorupsi,kolusi, dan neporisme
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADELINA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
117 — 71
  • orang perseoranganatau termasuk korporasi, dalam rumusan setiap tersebut tidak disyaratkanadanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku ;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orangdalam pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut,menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karenakedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/penyelenggara Negaramaupun bukan Pegawai Negeri/penyelenggara
    Negara ;Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telahdihadapkan seorang yang bernama Drs.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
55 — 41
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.