Ditemukan 8630 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Arsip negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
201 — 695
  • Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Negara di bidang Eksekutif yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (VideBAB 1KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1) UU R.I. Nomor 28 Tahun 1999 TENTANGPENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME) ;2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
213 — 111
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AAUPB;Bersifat final dalam arti yang lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau7 29 2 9Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 7 UndangUndang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum: 1.JODHI ATMA ENCHI, SH 2.REZA FERDIAN. SH. MH 3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH Terdakwa: RUDY HARYONO, SE
263 — 263
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-08-2016 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1255 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — HIDAYAT ABDUL RACHMAN
318 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halhal memberatkan:1) Perbuatan Terdakwa sebagai seorang penyelenggara negara tidakmendukung upaya pemerintah dalam memberantas terjadinya tindakpidana korupsi di Indonesia;2) Perbuatan Terdakwa menghambat terlaksananya prinsip pemerintahanyang baik dan bersih (good and clean governance);3) Bahwa perkara korupsi merupakan perkara yang menarik perhatianmasyarakat sehingga peradilan pidana harus menjadi obat yang mampumenimbulkan efek jera bagi pelakunya sebagai upaya pencegahan danpemberantasan korupsi
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
275 — 119
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau29 2 0Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa unsurunsur yang menyusun definisi Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalahbersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 24 September 2014 — Ir. HARI BUDIANTO
97 — 62
  • Hari Budianto, pada bulan Maret 2011 dan bulan Mei2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 20112012, bertempat di Kantor PPBLSDirektorat PPBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Penjernihan I No. 19A Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawainegeri
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
55 — 41
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby
Tanggal 14 Agustus 2015 — 1. HARJANI ; 2. AMIN WAHJOE BAGIYO ; 3. ANGGORO DIANTO ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
66 — 26
  • dengan Kemungkinan ;Bahwa pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi ada kata Tujuan dimaksud DenganKesengajaan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi disini ada tujuan berarti kesengajaan tersebut harus disertai dengan maksud ;e Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang pada pasal 3 UU TindakPidan Korupsi adalah wewenang yang diberikan berhubungan dengan pemberian hakartinya orang yang bisa menyalah gunakan wewenang adalah orang yang, subyeknyaadalah pejabat negara/penyelenggara
    negara ;e Bahwa unsur daripada Pasal 3 UU Tipikor diterjemakan secara parisial :Halaman 131 Perkara Nomor : 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbye Mempunyai kewenangan ;e Mempunyai kesempatan ;e Sarana ;e Bahwa pada Perpu 54 Tahun 2010 dalam penjelasan tugas PPTK ;e Bahwa pada PP No 54 tahun 2005 tentang Kewenangan Negara ;e Bahwa pada Kemendagri No 16 tahun 2007 untuk pengolahan APBD ;e Bahwa PPTK dibentuk pada tugas pokoknya untuk membantu tugas dari PPK( dalam bidang administrasi ) ;e Bahwa ada terjadi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
177 — 63
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atauf.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
61 — 18
  • Penjelasan pasal 6 disebutkan : Yang dimaksuddengan Instansi Yang Berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen dan adanyaPutusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober2012 bahwa BPKP berwenang melakukan Audit terhadap KerugianKeuangan Negara.Bahwa penunjukan pengurus KSU BMW bukan atas dasar hasil RATmelainkan atas dasar penunjukkan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 31 Agustus 2017 — DAHLAN ISKAN
1100 — 796
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f,g, h dan i, Hakim pada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
117 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
443 — 605
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;3. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;5.
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
71 — 11
  • Pemerintahan yang bersih danbebas dari KKN kemudiaan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004tentang percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada point pertamaPresiden RI menginstrusikan kepada seluruh pejabat Pemerintah termasuk kategoripenyelenggara negara sesuai undang undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut termasuklembaga Non Departemen untuk segera melaporkan kepada KPK apabila ada indikasitindak pidana Korupsi, Instruksi Presiden pada point keenamnya jugamenginstruksikan kepada penyelenggara
    negara untuk mengawasi pelaksanakanKepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah secaraKonsisten.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — INDAR ATMANTO
450 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IM2 bertanggungjawab kepada Pemegang Sahamtersebut di atas, bukan kepada negara dan jabatan Direktur Utama PT.IM2 pun bukan merupakan pejabat/penyelenggara Negara ;Bahwa hubungan Pemohon PK terhadap Negara dan kewajiban yangharus dilaksanakan hanya sebatas pembayaran pajak dan PNBP. Olehkarena itu Pemohon PK tidak mempunyai hak dan kewajiban yangsama sebagaimana Direktur BUMN ;Bahwa pengelolaan keuangan PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
80 — 17
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;134Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 26 Juni 2019 — ABDUL GAFUR SALEH Alias GAFUR
109 — 68
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — HAMID IDRUS,ST
97 — 29
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan~ danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan' kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan.Bahwa betul dalam Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI berbunyikoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi yang dalam penjelasannya yang dimaksuddengan instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, KomisiPemeriksaan Kekayaan Penyelenggara
    Negara, inspektorat padadepartemen atau lembaga pemerintah non departemen, yang manaUndangUndang No. 30 Tahun 2002 tersebut berlaku /ex specialisuntuk KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ;Bahwa akan tetapi pada saat terbitnya UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, apakahtelah ada undangundang yang mengatur siapa yang berwenang untukmengaudit adanya kerugian Negara ???
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: NIKLAS ME Alias NIKLAS
169 — 67
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.