Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 20. 4 (empat) lembar fotoDra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 21. Kalender Tahun 2008; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si : a. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000; b.

barang siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah270pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara

negara atau pegawai negerisebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang

., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ProgramPengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkasperkara terpisah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat selaku PPTK Program Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala DinasPariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 0O2/I/2020 tentang Penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang berhak menentukanada tidaknya kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, akan tetapi dapat juga dilakukanoleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratsebagaimana termaksud dalam Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, danJaksa Penuntut Umum pun dapat melakukan

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 22 dari 1389 Putusan Nomor : 21/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, PengadilanNegeri Pelembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang,Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, PengadilanNegeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiPengawai Negeri atau Penyelenggara

Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yangpada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs.

,M.H. ) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlalukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawalNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY;S.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,yang melakukan,yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan, jika antarabeberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri AtauPenyelenggara Negara Yang Pada Waktu Menjalankan Tugas, Meminta,Menerima, Atau Memotong Pembayaran Kepada Pegawai Negeri AtauPenyelenggara Negara Yang Lain Atau Kepada Kas Umum, SeolaholahPegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara Yang Lain Atau Kas UmumTersebut Mempunyai Utang Kepadanya, Padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang,yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 terdakwa diangkat selakuBendahara Desa BangunciptoKecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progoberdasarkan Keputusan Kepala Desa Banguncipto Kecamatan SentoloKabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2015 tanggal 1 Mei 2015;Bahwa kemudian pada TA 2016, terdakwa diangkat lagi menjadi BendaharaDesa

sendiri kepada para pihak ketiga penyedia barang/ jasa(toko toko, dll) kemudian meminta kuitansi maupun nota kosong yangnominal pembelanjaannya diisi sendiri dan meminta stempel pihak ketiga,sehingga nominal pembelanjaannya tidak sesuai dengan kebenaranmateriilnya (mark up) maupun membuat SPJ kegiatan fiktif selain itu adahonor kegiatan yang tidak dibayarkan (Pegawai Negeri AtauPenyelenggara Negara Yang Pada Waktu Menjalankan Tugas,Meminta, Menerima, Atau Memotong Pembayaran Kepada PegawaiNegeri Atau Penyelenggara

Negara Yang Lain Atau Kepada KasUmum, Seolaholah Pegawai Negeri Atau Penyelenggara NegaraYang Lain Atau Kas Umum Tersebut Mempunyai Utang Kepadanya,Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang); Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banguncipto Nomor 7 Tahun 2015tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015,dengan struktur antara lain : 1.

Putusan Mahkamah AgungR.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menurutMajelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan danperbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanakorupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun

Mengapaahli katakan spesies, karena penyalahgunaan wewenang itu hanya bisadilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, atau dengan kata lainentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat ataupenyelenggara negara bentuknya adalah penyalahgunaan wewenang;Bahwa apabila penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan wewenangyang melekat pada pejabat atau penyelenggara negara, sehingga kalauyang bersangkutan tidak mempunyai wewenang tidak akan mungkin terjadipenyalahgunaan wewenang;Bahwaterkait

denganmaslah atribusi, apakah terkait dengan masalah delegasi, dan apakahterkait dengan mandat;Bahwa terkait esensi dari subyek hukum, mestinya itu bukan setiap orang,mestinya pejabat atau penyelanggara negara;Apakah terkait apakah subyek hukum pejabat penyelenggara itu hanyaberlaku untuk pegawai negeri saja atau di luar pegawai negeri, karenawewenang ini adalah wewenang publik dan merupakan ranahnya hukumadministrasi dan hukum tata negara, maka penyalahgunaan wewenang inibisa dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara

negara karena merekalahyang mempunyai wewenang publik;Bahwa penyalahgunaan wewenang tidak bisa diterapkan pada swastakarena tidak mempunyai wewenang publik;Bahwa terkait perbedaaan antara perobuatan melawan hukum (PMH) dalamonrechmatigheid dengan wederetelighet, kita tentunya mengenenal istilahonrechmatigdad, makanya ada putusan hogerad yang paling terkenal yaituadalah lidenbow vs folin hs tgl 31 Desember 1919, perbuatan melanggarhukum pasal 1365 BW (KUH Perdata) diberikan batasan oleh hogeraad

merasakan kehilangan, saya mengatakanbukan pencurian karena tindak pidana pencurian itu harus ada ;Bahwa kalau tidak ada pencurian tidak pidana itu tidak ada apa yang harusdicuci, Pencurian itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan asalusulharta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana ;Bahwa di dalam Undangundang Nomor : 28 tahun 1999, TentangPenyelenggara Negara yang bersih dari KKN diatur tentang kewajibanmenyerahkan LHKPN ;Kalau dilihat disini memang ketat Penyelenggara

Negara itu mereka yangpunya jabatan seperti eselon ataupun pejabat tertinggi yang dipilin Presiden,tetapi dalam pelaksanaannya laporan LHKPN ini diperluas olen KPK bahkanpenyidikpenyidik ditingkat bawahpun katakanlah di lavel kepala bagiankepalabagian juga diminta LHKPN termasuk juga Hakim juga diminta oleh KPK ;Bahwa tidak semua penyelenggara negara/PNS diminta menyampaikanLHKPN tapi lembagalembaga tertentu dan kemudian diperluas yang dimintadibuat surat, misalnya Direktur ke atas kadang Direkturpun

KotaPekanbaru Provinsi Riau, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran adahubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara

Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan uraianperbuatan sebagai berikut : Bermula ACHMAD MACHBUB alias ABOB selaku pemilik Kapal MT.Lautan 1 dan Kapal MT.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana dengan unsur sebagai berikut:1.2.4Setiap orang;Memberi atau menjanjikan sesuatu;Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraanNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajibannya;Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yangdilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan;Unsur Memberi atau Menjanjikan Sesuatu.

(vide Putusan Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan MahkamahAgung R.I, tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007);Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakpidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun bukanPegawai Negeri

/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa Jacob Rottie, S.AP dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimanatelah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksisaksi danterdakwa, bahwa terdakwa adalah Direktur PT.

(angka 6 halaman 18)Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebutdiatas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasanalasansebagai berikut :1.Bahwa terkait penyitaan sebagaimana tersebut dalam BERITAACARA PENYITAAN tanggal 06 Mei 2014 (point A dan point B)adalah untuk mendapatkan informasi dalam rangka mengklarifikasiharta kekayaan milik Pemohon sebagaimana telah dilaporkan olehPemohon dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN).Bahwa selain itu. penyitaan terhadap

Konvensi) sebagai PemerintahDaerah Kabupaten Tabalong;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas telah secara sah danmeyakinkan terbukti Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitumenyerang nama baik dan kehormatan dari Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi) nmamun sekalipundemikian, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat IIIKonvensi) selaku kepala pemerintahan Kabupaten Tabalong sekaligusaparat penyelenggara

negara yang mengayomi masyarakat tidak akanmengajukan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepadaTermohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi)yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Tabalong;Bahwa gugatan rekonvensi dinyatakan sah apabila memenuhi syaratformil yaitu menyebutkan halhal sebagai berikut:(i) Dengan tegas pihak atau subjek yang ditarik sebagai TergugatRekonvensi:Halaman181 dari 186hal.Put.

Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsisebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negaradengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang

pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagiHalaman 3 dari 163 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbhmembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatpemerintahan dan seluruh penyelenggara

negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan

ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMALAZIZ, MARKUS NARI, YASONA LAOLY dan 37 (tiga puluh tujuh) anggotaKomisi Il DPR RI lainnya serta meguntungkan korporasi yakni,Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PerumPNRI), PT LEN INDUSTRI, PT QUADRA SOLUTION, PT SANDIPALAARTHA PUTRA, PT SUCOFINDO, Manajemen Bersama KonsorsiumPNRI,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu paraTerdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranaselaku penyelenggara

negara yakni Terdakwa selaku Dirjen DukcapilHalaman 76 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabat yangMelakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran AnggaranBelanja atau Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan DirektoratPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) padaDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KementerianDalam Negeri Tahun 2011 s/d 2012 sekaligus sebagai Direktur PIAK,yang karena jabatannya para Terdakwa

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah;b.

No. 1609 K/Pid.Sus/2016dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendirisebagai berikut :Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung danmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi ; Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikan teladandalam penyelenggaraan pemerintah yang jujur dan bebas dari korupsi ; Perbuatan

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.