• selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II yaitu: Saksi Sudarna, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdidalem Pakualaman, sebagai staf pengageng kawedananKaprajan yang =mengurusi masalah Pertanahan(Panitikismo);e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dane Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  Nomor 3276 K/Pdt/2016berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebihjelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDAKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karenatelah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai

  berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.l.

  yangdigarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Yuswandibukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN (AKR),
  6.BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

• selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari pihak Pemohon Kasasi II yaitu: Saksi Sudarna, PNS selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  Nomor 3395 K/Pat/2016e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;e Saksi Rachman Hakim, selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang

  tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 20142034menyebutkan: Sub zona tambak berada di Desa Jangkaran danDesa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta RencanaPola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PERDAKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: Saksi Rahman Hakim selaku penilai pertanahan dari kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama tim penilai pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuinstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

  dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah)sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiYuswandi bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• Demikian pula limit appraisal yang dibuat tahun 2010 oleh KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) yang dijadikan patokan Terbading II/dahuluTergugat Il untuk melakukan pelelangan padahal diketahui secara umumbahwa tanah bangunan yang menjadi objek sengketa nilainya semakin tinggisehingga wajar ketika terjadi pelelangan Pembanding/dahulu Penggugatmemohon kesediaan appraisal yang diajukan juga sehingga ada perbandinganyang adil antara para pihak.

  Demikian pula limit appraisal yang dibuat tahun 2010 oleh KJPP (Kantor JsaPenilai Publik) yang dijadikan patokan terbanding II/dahulu Tergugat II untukmelakukan pelelalangan padahal diketahui secara umum bahwatanahbangunan yang menjadi objek sengketa nilainya semakin tinggi sehingga wajarketika terjadi pelelangan Pembanding/dahulu Penggugat memohon kesediaanHal. 13 dari 28 Putusan No.296/Pdt/2016/PT.Mksappraisal yang diajukan juga sehingga ada perbandingan yang adil antara parapihak.

  bahwa proses lelang yang dilakukan oleh TurutTergugat atas permohonan Tergugat II telah terjadi cacat hukum dan adaperbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang diajukan oleh TergugatIl yang mematahkan dalil gugatan Penggugat dengan adanya bukti TIl14 s/dTIl15 berupa suratsurat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta bukti TII19 s/dbukti TIl21 berupa pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali disurat kabar harianTribun Timur dan bukti Til13 tentang harga limit dari Appreisal KJPP

  Pengumuman pada surat kabar harian di Makassar yaitu Surat Kabar HarianTribun Timur tanggal 06 Nopember 2014 dan Surat Kabar Harian Tribun Timurtanggal 21 Nopember 2014;Bahwa Terbanding II/ Tergugat II telan melakukan apprisal atau penafsiranharga yang dilakukan oleh lembaga appraisal independen KJPP. Syarif,Endang & Rekan yang menafsir harga jaminan yang akan dilelang sekaligussebagai dasar dalam penentuan harga limit jaminan yang akan dilelang;.

• Bank Maluku MALUT ;Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST~ untukmelakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor5153. Karena saksi LUTFl AFFANDI bukan kuasa dari PT.

  Bank MalukuMALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanyamengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal1 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di Jalan DarmoNomor 5153 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilaipasar sebesar Rp44.805.500.000,00 ;Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan RayaDarmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empatmiliar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE

  Selain itu Hasil konfirmasiOJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaiantanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp 54,8 miliar mereka baru diminta olehsaksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M.

  No. 2128 K/Pid.Sus/201 7OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaiantanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp 54,8 miliar mereka baru diminta olehsaksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M.

• Berarti yang Permasalahan/keberatanPemohon Syahrizal Pane adalah atas penetapan harga/Nilai UangGanti Kerugian dari Apprisial/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP),sementara yang Pemohon Gugat hanya Kepala Kantor BadanPertanahan (BPN) Kabupaten Siak selaku Ketua PelaksananPengadaan Tanah (P2T) jalan Tol PekanbaruKandis, Hal itusangatlah keliru artinya yang menentukan Besaran Nilai GantiKerugian Tanah Pemohon adalah Apprisial yang seharusnya jugaPemohon Turut gugat/pihak Termohon hal ini menyebabkanPermohonan

  Bahwa terkait dengan harga tanah permeter hal ini merupakankewenangan Apprisial/KJPP, oleh karena itu Termohon sudah jawab dalamEksepsi di atas. Mengapa Apprisial tidak ikut Pemohon Gugagat, masukdalam Pihak Termohon apakah sebagai tergugat IIl atau Turut Tergugat;5.

  Bahwa apa yan Pemohon dalilkan terhadap besaran nilai Uang GantiKerugian dari Rp. 20.012 per m2 menjadi Rp. 500.000, per m2, hal itutidak masuk akal atau dalil yang mengadaada oleh karena nilai yang telahditeteapkan Apprisial merupakan nilai yang sudah layak berdasarkanstandar penilaian KJPP selaku Penilai yang indenpenden berdasarkanPasal 1ayat (11) UU NOmor 2 Tahun 2012 yang menyatakan dengan tegasbahwa Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaiansecara indenpenden dan professioanal

• (Sudahdilaksanakan oleh Pihak Pertama dan dimuat dalam laporanpenilaian property dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianusdan Rekan).Bahwa Para Pihak sepakat menunjuk Pihak Ke3 sebagai berikut :Nama : Soni Agus Setiawan.Alamat: Jalan.Teuku Umar Blok FB8 No 7, Bintaro Jaya Sektor7, Bintaro Jaya.Untuk mengurus pinjaman ke Bank dengan menjaminkan kedua asettersebut diatas dengan debitur sesuai nama yang tertera dalam asettersebut.

• Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tani Jaya Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aripin dan DairiObjek tanah seluas 15.725 meter persegi yang merupakan bagian dari SertifikatHak Pakai nomor 00009/Kampung Laut tahun 2014 dengan luas 23.983 meterbujur sangkar NIB.06.11.09.01.01405 Surat Ukur nomor : 0154/KampungLaut/2014 tanggal 06 Maret 2016.Pasal 4Besarnya pembayaran harga tanah tersebut pada Pasal 1 di atas berdasarkanpenilaian KJPP yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan yangberlaku

• alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusanMahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa YangDikelola Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Cabang Belawan yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Pengguna Barang sebagaimana objeksengketa yang mendasarkan pada Surat Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

• (delapanpuluh meter persegi) telah dinilai oleh Appraisal Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Wahyono Adi & Rekan sejumlahRp1.900.493.889,00 (satu miliar sembilan ratus juta empat ratussembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilanrupiah), suatu harga yang wajar, setelah sebelumnya dilakukansosialisasi dan musyawarah dengan standar penilaian Indonesiasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik juncto Pasal 5 ayat(3) huruf a Peraturan

• HADI SISWANTO ;

• Photo Copy Akte Perjanjian Kredit No. 92 tanggal 20 Juni 2017 ;
• Photo Copy Akta Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 7 Juni 2018 ;
• 1 (satu) bendel dokumen laporan penelitian asset KJPP Satria Iskandar dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  Bank Danamon Indonesia terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SW/260718.02 tanggal 26 Juli 2018 ;

• 1 (satu) bendel dokumen laporan penilaian asset KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  Bank Danamon Indonesia terletak Jalan Siwalankerto Tengah Nomor 57 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: R-PPC/SISCO.SBY/SBY/SW/130418.01 tanggal 13 April 2018 ;

• 1 (satu) bendel dokumen laporan penilaian asset KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  SETIAWAN ;

• 1 (satu) lembar Photocopy legalisir tanda daftar perusahaan nomor 09.02.5.74.35328 tanggal 4 Desember 2014 ;
• 1 (satu) bendel Photocopy legalisir NPW Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar dan Rekan ;
• 1 (satu) bendel Photocopy laporan pekerjaan KJPP Iskandar Setiawan dan Rekan bulan April dan bulan Juli 2018 ;
• 1 (satu) lembar Photocopy legalisir alur kerja penilai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

• Bahwa terhadap lelang yang dilaksanakan pada tanggal13 Nopember 2018, nilai limit lelang sebesar Rp 12.595.000.000,(dua belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)didasarkan pada hasil penilaian asset Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Agus, Firdaus & Rekan sebagai penilai independen.Namun demikian, berdasarkan Risalah Lelang Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang (in casu TurutTergugat) Nomor 1669/37/2018 tanggal 13 Nopember 2018dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan

  Bahwa terhadap lelang yang dilaksanakan pada tanggal10 September 2019, nilai limit lelang sebesar 9.558.000.000,(sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)didasarkan pada hasil penilaian asset KJPP Iwan Bachron &Rekan sebagai penilai independen.

  Bahwa terhadap lelang yang dilaksanakan pada tanggal06 Desember 2019, nilai limit lelang sebesar 9.102.000.000,(sembilan milyar seratus dua juta rupiah) didasarkan dari hasilpenilaian asset KJPP Iwan Bachron & Rekan sesuai suratnyaNomor 00080/2.004704/P1/07/0441/1/IV/2019 tanggal 10 AprilHalaman 33 dari 40 halaman putusan nomor 424/PDT/2020/PT SMG2019, Nomor 00081/2.004704/P1/07/0441/1/IV/2019 tanggal 10April 2019 dan Nomor 00082/2.004704/PI/07/0441/1/IV/2019tanggal 10 April 2019.k.

  Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebutdiatas, terbukti dalil dari Para Penggugat dalam gugatan perkara aquo tidak sesuai dengan fakta yang ada, terbukti bahwa nilai limitlelang telah didasarkan oleh hasil penilaian appraisal yaitu KJPPAgus, Firdaus & Rekan dan KJPP Iwan Bachron & Rekan yangmerupakan penilai independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

• dalam proses pelaksanaan verifikasi danperbaikan peta bidang dan daftar nominatif bagi Penggugat sertabertentangan dengan perundangundangan yang berlaku, justru sebaliknyaPara Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan yang diamanatkanperaturan perundangundangan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atasserta telah memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan karena penilaianterhadap tanah obyek ganti rugi a quo sudah dipertimbangkan dengancermat oleh Penilai dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) danpenilaian yang dilakukan oleh KJPP sudah dilakukan dengan benar danprofesional karena dilaksanakan sesuai dengan keahlian dan kompetensimengingat KJPP telah memiliki ijin untuk melaksanakan aktivitas jasakonsultansi penilaian dari Kementerian Keuangan serta KJPP adalahPenilai/Appraisal yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen dariSatuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il sesuai mekanismeberdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan telahditetapbkan dengan Keputusan Kepala

• PENENTUAN HARGA LIMIT OLEH APPRAISAL KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) SESUAI ATURAN.

  Smg dan Putusan Mahkamahagung No. 3109 K/ Pdt/2012;Bahwa mengenai penentuan harga Limit lelang TERLAWAN mengacu pada Nilai Hak Tanggungan dan Laporan PenilaianProperty oleh KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan, sebagai berikut: Perihal : Laporan Ringkasan hasil Penilaian Aktiva Tetapatas nama Al Ustad Hanif Marimba No. File : 0001a/MBPRUYK/NISPCL/DRY/II/2016 Perihal : Laporan Ringkasan hasil Penilaian Aktiva Tetapatas nama Al Ustad Hanif Marimba No.

  File : 0001d/MBPRUYK/NISPCL/DRY/II/2016Bahwa laporan Nilai Limit oleh KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan merupakan Kantor JasaPenilaian Publik yang profesional & Independent, rumus yangdigunakan untuk perhitungan adalah rumus standar yangdigunakan sesuai dengan ketentuan dalam melakukan PenilaianHarga;Bahwa pada tanggal 21 April 2016 TERLAWAN menetapkanHARGA LIMIT LELANG No. 824 / LGL ARM/ BLS / BS /WV/2016 dengan rincian : Obyek Lelang / Barang Jaminan SHM No. 696 nilai Limitlelang

  Penaksir oleh Penaksir/Tim Penaksir.Dengan demikian, harga limit telah sesuai dengan ketentuan ketentuanyang berlaku dan Penilaian harga Limit dilakukan oleh KJPP adalahHal 22 Put No 340/Pdt/2017/PT SMGprofesional dan Independent sehingga tidak ada kejanggalan dalampenentuan Harga limit tersebut.B. TENTANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 12.

• Bahwa KJPP MBPRU telah melaksanakan penghitungan ganti kerugianberdasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi dan pemetaan bidangHalaman 18 dari 83 halaman, Putusan Nomor 385 /Pdt.G/2019/PN.

  (diberi tanda T.I7);Nilai Penggantian Wajar dariKantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan (KJPP MBPRU) tanggal 07 September 2017 atas bidang tanah nomorbidang 1, 2, 4, dan 5 dengan luas tanah masingmasing yang terkena 90 m?, 6m, 1.141 m?, 313 m* semua tercatat atas nama Jimmy Namara.

  Akte Pernyataan Keputusan Rapat Persekutuan Perdata Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan,Nomor 4349 tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris HestiSulistiati Bimasto, SH di Jakarta, (diberi tanda bukti T.T1);2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 365/Km.1/2009, Tentang Izin UsahaKantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan, (diberi tanda bukti T.T2);3.

  Amandemen Kontrak No. 04/KONTRAKPSBI/XI/2017, Antara PT Pilar SinergiBumn Indoensia dan KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danHalaman 41 dari 83 halaman, Putusan Nomor 385 /Pdt.G/2019/PN.

  Bangunan loading dock yang berada dizona selatan tidak perlu dibongkar dantidak perlu diperhitungkan oleh KJPP karena tetap masih dapat digunakan olehMiko Mall;6. Akses pintu keluar kendaraan yang berada di zona Selatan tidak perlu dibongkardan tidak perlu diperhitungkan oleh KJPP karena karena tetap masih dapatdigunakan oleh Miko Mall;7.

• selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo; Saksi Yuswandi selaku warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulonprogo;maupun saksisaksi dari pihak Pemohon Kasasi Il yaitu: Saksi Sudarna, PNS selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Teroadu Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  ;maupun saksisaksi dari pihak Pemohon Kasasi Il terdiri dari:e Saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdi DalemPakualaman, sebagai staf Pengageng Kawedanan Kaprajanyang mengurusi masalah pertanahan (Panitikismo).e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Teroadu Kabupaten Kulonprogo, dan;e Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034menyebutkan : Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkarandan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam PetaRencana Pola Ruang Kabupaten Kulonprogo pada Lampiran IlPERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2014, karenatelah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai PenilaiPertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta selaku Ketuapelaksana

  dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp226.310.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh riburupiah), sehingga Pemohon Kasasi ll menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakansaksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• ./2016Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto olehMajelis Hakim tidak disumpah dengan pertimbangan memiliki hubungankerja dengan PT Angkasa Pura I);(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah), serta telahpula diperlihatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

  Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogoe Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman,;e Saksi Susilo, M.Si., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulonprogo;e saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan dibawah sumpah, kecuali saksi Angger FahrulFebrianto

  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan : Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebihjelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang KabupatenKulonprogo pada Lampiran ll PERDA Kabupaten KulonprogoNomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak diluar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta selaku

  Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan samasekali hasil penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai PenilaipPrtanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalammelakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangkaPembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo (memilikisertifikasi knusus selaku Penilai Pertanahan yang sah),

• selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi Il yaitu:saksi Sudarna, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten lKulon Progo;= saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;= saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi Il terdiri dari:o saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdi dalempakualaman, sebagai staf pengageng kawedanan Kaprajanyang mengurusi masalah Pertanahan (Panitikismo);o saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;o saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;o saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  2014tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebihjelas tergambar dalam Peta Rencana Pola MRuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDAKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karenatelah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan:= saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.

  2016digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Yuswandibukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• ., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan dibawah sumpah);serta telah pula diperlihatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yangdimohonkannya;Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yangmembuktikan sejak

  Uswatun Khasanah, Msi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukungbahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima gantikerugian atas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman(PAG) tersebut;Bahkan dalam

  Uswatun Khasanah, M.Si., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan pada intinyasebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan

  Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp161.630.000,00 (seratusenam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakangsebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• ., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenKulon Progo dan;= Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (Semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan;= Saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut., dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon Keberatan 1);Serta telah pula diperlinatkan:= Alat bukti

  Kulon Progo;e Saksi Susilo, SIP., M.Si., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenKulon Progo dan;e Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);e Saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut., dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya TermohonKeberatan 1);Serta telah diperlinatkan

  Ilnya, yang pada intinya menyebutkan bahwa tidaksemua lokasi di Desa Jangkaran termasuk sub Zona Tambakkarena dalam lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tercantum bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan DusunKadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di DusunTrisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:=Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi D.

  dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp139.230.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari penilai pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP