Pasal ini diperjelas dalam penjelasannyayakni setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

LEBIH SUBSIDIAIR 22sc1nxercccsesernencenecasreenennanesssenenecnarseneernnanenaennitsBahwa Terdakwa RAMLAN COMEL selaku Pegawai Negeri yaituHakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara

Negara yaitu Hakim AdHoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, bersamasama denganSETYABUDI TEJOCAHYONO (yang perkaranya dilakukan penuntutansecara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukumtetap), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat

Putusan Mahkamah Agung RI ini diikutipula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanakorupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeriMenimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan

9 April 2017 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di KantorDinas Perhubungan Kabupaten Sintang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidanasebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara, denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut.

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki olen Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur, Keuangan negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,Halaman 175 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan, karena sejalan dengan perjalanan gerakan pramukayang secara jelas memperlihatkan bahwa yang menjadi pengurus di tiap kwartiradalah senantiasa melibatkan para pejabat/penyelenggara

Negara, dan birokratpemerintahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mulai dari tingkat pusat,Propinsi, daerah tingkat ll dan Kecamatan hingga tingkat gugus depansehingga dengan demikian pengurus kwartir di tiap tingkatan haruslahmelakukan pengelolaan keuangan yang baik dan bertangggung jawab menurutketentuan hukum positip yang berlaku, karena semakin tertibnya tata kerja dantata kelola keuangan yang dilakukan tentu akan semakin mencerminkan adanyakemandirian kepengurusan gerakan pramuka itu sendiri

GANI SIRMAN, M.Si. selaku PegawalNegeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.22.2902009, tanggal 20 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural Eselon II DalamLingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan juga bertindak selaku PenggunaAnggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal

160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi danPendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan normapemerintahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam asas legalitas dalam hukum administrasi,pada prinsipnya dalam pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum,sehingga ketidak tahuan Terdakwa tentang berlakunya Peraturan Menteri DalamNegeri dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri tersebut, menunjukkankelemahan penyelenggara

negara tersebut sebagai kesalahan pribadi (FautePersonelle), sehingga kerugian yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya,penyelenggara negara tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tentangperbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek PeningkatanKapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun anggaran2015 dan tahun 2016 yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman

Putusan Nomor : 241/G/2014/PTUNJKT40.kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara,sedangkan azas tertib penyelenggara Negara adalah azas yang menjadilandasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara.Bahwa Objek Sengketa 1 s.dObjek Sengketa 79 bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principles OfGood Administration), sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi,

lampirannya ;Foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan1.03.1.03.01.33.04 Pembangunan Sarana Publik (PIP) Rp.850.000.000,00 SPMNo.0163/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 24 April 2013 SP2DNo.1459/TU/1.93.01.01/2013 tanggal 25 April 2013 tanggal 22 Mei 2013 ;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan :Terdakwa selaku Penyelenggara

Negara tidak mendukung program pemerintahdalam rangka memberantas tindak pidana korupsi ;Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;Keadaan yang meringankan :Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;185Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang

Bin MOHAMAD SOLEH, di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dasar hukum Kewenangan BPKP dalam melakukanaudit/penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, yanitu ; Yangdimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen; Dasar Ahli untuk memberikan keterangan

hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, hari Rabutanggal 28 Maret 2012, hari Selasa tanggal 24 April 2012 dan hari Selasa tanggal 1 Mei2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di DesaCiherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya ditempat lainyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau) menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adaHalaman21dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGhubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut

neenenssasaenennaenseenen242243Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pernahmenghubungi saksi Hanita Manoo Mahtani dan menyatakan bahwa terdakwamembutuhkan uang Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untukmengurus masalah dokumen ekspor fiktif yang tengah dilakukan proses penyidikanpihak KPPP Tanjung Priok, telah ternyata bahwa sedianya uang tersebut akandiberikan kepada pihak KPPP Tanjung Priok ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Kepolisian Negara Republik Indonesiaadalah penyelenggara

Negara ; nnenn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahPIGAUPUT FUKUI 0 ~~nnnnnnnnmn nnn nnn nnn nmnmnnnnmnnnmnnmmninmannmmmerimnmenAd.3.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.oaoMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalahmenunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau PejabatTUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang, yangmenyatakan bahwa : setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Bahwa orang perseorangan dalam pasal 1 angka 9 tersebut adalah natuurlijkperson, manusia sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tersebut, menurut majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu. tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara

negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaranegara ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidanganyaitu Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST.

Dari rumusandeliknya, pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabatpublik yang mempunyai kKewenangan tertentu; Selanjutnya unsurunsur Pasal 712 huruf e UU No. 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri.Bahwa unsur melawan

DesaSingakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau setidaktidaknyadi suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinyaberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, memberisesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yangdilakukan dengan cara cara sebagai berikut Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor :KD21/DS200/01/2005 Tanggal 31 Januari 2005 Tentang PedomanPerbaikan Kualitas dan Penyelesaian Beras Turun Mutu/ Rusak BAB IllBagian Kedua Angka 2, disebutkan : Dalam hal pelaksanaan perbaikankualitas dan penyelesaian beras turun mutu/ rusak dilakukan berkerjasama

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusatmaupun di daerah;b.

JERO WACIK,SE yang melebihi plafon DOM APBN tersebut.Kaidah pemaknaan terhadap peristiwa perbuatan dari keterangan saksitersebut dinubungkan dengan keterangan ahli serta barang bukti yang telahdiajukan dan ditunjukkan di depan persidangan menjadi petunjuk tentangadanya perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yakniTerdakwa Ir. JERO WACIK, SE dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau. orang lain secara melawan hukum ~ menyalahgunakanHal. 1151 dari 1707 hal. Put.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara: Bahwa unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur initelah terbukti;Hal. 1160 dari 1707 hal. Put.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalahPejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atauyudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang termasuk dalam PenyelenggaraNegara adalah: 1.

JERO WACIK, SE., adalah sebagai seorangMenteri, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masajabatan periode 2011 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur PenyelenggaraNegara telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa;2.

Oleh karena itu maka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebuttidak tercapai serta tidak berhasil guna dalam hal meningkatkankesejahteraan masyarakat penerima, karena dipergunakan oleh paraterdakwa dan saksisaksi untuk kepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa para terdakwa selaku Wakil dan Anggota DPRDdan sekaligus sebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dankewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndangNomor