Ditemukan 9380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2016 — M. Mahfudin Noor bin Marhasan Arsyad
153 — 15
  • Audit investigasi bertujuan untuk membantu mencari buktibuktisedangkan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negarahanya melaksanakan audit dari data yang diserahkan oleh penyidik;Bahwa terkait perkara ini Ahli ditugaskan menjadi tim auditor ataspermintaan Polres Sukamara untuk melakukan audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan sejaktanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 2 Februari 2016;Bahwa dalam perkara ini tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — KARNAINI, SH. M.Si
147 — 62
  • ;Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN Pag.Menimbang, bahwa dari hasil audit juga diketahui bahwa ternyata hargapembelian barang sesungguhnya yaitu Rp.829.973.436,,ssehingga terdapatkelebihan pembayaran Rp. 370.068.182 kepada Saksi Vera Aldila selaku DirektrisCV.Nassya yang dianggap sebagai keuntungan yang tidak wajar;Menimbang , bahwa di waktu BPKP melakukan investigasi dan cek barangalat kesehatan di lapangan , ternyata ada 2 item barang yang tidak ditemukan (obgyn bed dan meja
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
101 — 18
  • Sidoarjo ;Bahwa Pengawas melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali,pada waktu melakukan pengawasan tidak ada temuan ;Bahwa pada saat melakukan investigasi pembukuan keuangansejak tahun 2008 s/d tahun 2011 hingga mencapai nilai Rp.3.328.260.650, ;Bahwa saksi masuk menjadi anggota KPRI Kementrian AgamaKab. Sidoarjo sejak tahun 1995, saksi pernah menjadi KetuaPengurus KPRI Kementrian Agama Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 22 April 2014 — AL FAKAR Bin MUA’RIF (Alm)
92 — 15
  • Alfakar (selaku BendaharawanPengeluaran);Bahwa penyetoran uang sebanyak Rp.300.000.000. ada dituangkan dalamlaporan hasil audit;Bahwa penyetoran uang Rp.300.000.000. tersebut dilakukan pada tanggal 8Mei 2012, atau setelah ditemukannya ada kerugian keuangan Negara oleh BPK;Bahwa Pemeriksaan oleh BPKP dimulai tanggal 22 Mei 2012;Bahwa Ahli selaku auditor memiliki sertifikasi;Bahwa Ahli dalam perkara ini melakukan audit investigasi,dan kami tidakmelakukan general audit;144Bahwa hasil audit yang dilakukan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 11 Januari 2016 — NOVARO MARTODIHARDJO
110 — 36
  • akandiimplementasikan.Bahwa keberadaan simulator ATC sangat diperlukan dan semua pihak yangada lingkungan Vice Presidents of ATS berkepentingan dengan alatsimulator ATC untuk kepentingan tugas dan fungsinya masingmasing;Bahwa Air Traffic Services Standardization berkepentingan dalam halstandatrisasi pelayanan terkait dengan kompetensi personil, misal ujianketerampilan/performance chek.Bahwa Air Traffic Services Operation Manager terkait dengan untukmengevaluasi apabila terjadi BOS, apabila hasil investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
257 — 66
  • ,Ak,CA,CfrA;Bahwa pekerjaan ahli PNS pada Direktorat Investigasi InstansiPemerintah Deputi Bidang investigasi BPKP;Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik;Bahwa Ahli ditugaskan untuk melaksanakan audit perhitungan kerugiankeuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi KegiatanPengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TahunAnggaran 2014 Pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan KesehatanReproduksi BKKBN R.I berdasarkan Surat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
197 — 95
  • auditor padaInspektorat Kabupaten Maluku Tengah, sejak bulan desember 2014.Bahwa benar tugas dan wewenang saya sekarang sebagai auditor mudaadalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit antara lain audit kinerja,audit atas aspek keuangan, audit khusus, audit dengan tujuan tertentu, auditinvestigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatan reviu,evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya ;Bahwa benar saya ada mengikuti pendidikan khusus untuk diangkat sebagaiauditor yakni Diklat investigasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 7 Juni 2017 —
110 — 24
  • ;Bahwa terdakwa juga memakai jasa bunga pinjaman tanpa membuatproposal atas nama KSM sebesar Rp.41.584.450,(empat puluh satujuta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh riburupiah) dan belum dibayarkan menjadi Rp.46.672.118,(empat puluhenam juta enam ratus tujun puluh dua ribu seratus delapan belasrupiah) yaitu jumlah yang dipakai ditambah bunga 1,5 % (satusetengah persen) ;Bahwa perbuatan terdakwa ketahuan karena awalnya terdakwamengatakan dulu ke fasilitator karena akan ada investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/PID/SUS/TPK/2013/PN.BDG.
Tanggal 3 Desember 2013 — -RICKY NELSON KEWAS: -DINO JATNIKA SOEMPENA, S.Kom Bin KUSWARA SOEMPENA
84 — 18
  • pada keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Kejaksaan;= 69 =bahwa benar ahli punya sertifikasi sebagai auditor, sertifikasi tersebut didapat padasaat mengikuti pelatinan auditor , bulan Nopember Desember 2007 dan sekarangmasih melekat sebagai auditor;bahwa benar pada saat melakukan melakukan pemeriksaan ahli mendapata surat tugasdari Inspektorat ;bahwa benar dalam surat tugas itu satu tim 5 orang, ahli sebagai Ketua Tim;bahwa yang ahli lakukan sebelum melakukan perhitungan ahli melakukan investigasi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
244 — 121
  • Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penangananpelanggaran pemilihan umum, Bawaslu (sampai tingkatkabupaten/kota) dapat meiakukan investigasi.;Bawaslu (Sampai tingkat kabupaten/kota) wajib memutus penyelesaianpelanggaran administratif pemilihnan umum paling lama 14 (empatbelas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.;.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 59/Pid.sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 April 2016 — H.BUSRAN Bin RUMPUL
85 — 12
  • tidakmelihat fisik kurangnya tapi dari dokumen yang diberikan penyidikkepada ahli, kemudian dokumen tersebut dikembalikan kepadaHalaman 68 dari 163 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2015/PN Pikpenyidik setelah selesai menghitung besarnya kerugian keuanganNegara ini;Bahwa proses pembayaran pekerjaan fisik dilakukan berdasarkankemajuan fisik pekerjaan yang dilampirkan dengan berita acarapemeriksaan fisik dan kemajuan pekerjaan, dimana dokumenpencairan dana ini ahli lihat sudah lengkap;Bahwa biasa audit investigasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. ACHMADY, M.Si.MM
117 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena yang dijadikan dasar team BPK RI Perwakilan JawaTimur, adalah hasil ekpose atau gelar perkara dari Penyidik Kejaksaan.Karena team BPK RI Perwakilan Jawa Timur tidak pernah melakukanpemanggilan terhadap para saksi maupun Terdakwa sebagai dasarstandarisasi pemeriksaan atau audit investigasi yang berlaku di BPK.Sehingga karakter pemeriksaan yang diamanatkan oleh hukum, harusbersifat indepedensi, tidak terpenuhi;3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — YUSALMAN, SP
97 — 13
  • Kalaumasih kurang kami akan meminta kembali kepada Penyidik untuk melakukankonfirmasi kepada pihak terkait;Bahwa Standar audit yang ahli terapkan dalam kasus ini dari UndangUndangNomor 1 tahun 2004 tentang kerugian Negara, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 9 tahun 2006, Peraturan Menteri PAN tahun 2008, dan PeraturanKepala BPKP tentang Pedoman Pemeriksaan Bidang Investigasi;Bahwa Prosedur yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang terkaityang diperoleh dari Penyidik.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
PUPRIN, S.Hut bin BURHANUDDIN D
154 — 714
  • Melaksanakan tugastugas pengawasan dengan kompleksitastinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidanakorupsi;e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam prosespenyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;f. Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitastinggi dalam kegiatan evaluasi;g. Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitastinggi dalam kegiatan reviu;h. Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitastinggi dalam kegiatan pemantauan;i.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 31 Juli 2017 — YUDAN WALI DAMAR, SE.MM bin NURDIN
260 — 90
  • riburupiah) pada 24 (dua puluh empat) kegiatan yang tercantum dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);Bahwa pada saat itu ada dilakukan ekspose di kantor BPKP PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan, atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum;Bahwa dokumendokumen yang diteliti oleh ahli dalam melakukan auditperhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini antara lainadalah Dokumen DPA, SPP, SPM, bukti SPJ, berikut kwitansinya danBAP pihak terkait disamping itu ahli bersama Tim juga melakukanklarifikasi, Investigasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 Januari 2016 — OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com.
193 — 38
  • ., CFrA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikansudah benar semua;Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengannya;Bahwa Ahli sebagai Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah, DeputyInvestigasi BPKP;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli serta hasil Prof. Ir.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 15 April 2019 — BUDIMAN, S.P.d Bin E. MUSTOPA
275 — 85
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan BidangInvestigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa ahli menerangkanPenghitungan kerugian keuangan negara dilakukansejak datadata atau buktibukti
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 4 Juli 2013 — AGUS SUTIKNO, SPd Bin SUPONO
79 — 25
  • SUMANTRIBahwa saat ini ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi JawaTengah di Bidang Investigasi sebagai Auditor Madya, dan saatmemberikan keterangan ahli atas permintaan dari KejaksaanTinggi Jawa Tengah berdasarkan surat Nomor B5362/0.3.5/Fd.1/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 perihal Bantuanpemanggilan Ahli;Bahwa sebagai Auditor di BPKP Prov.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — ARI ERAINI, SKM binti CHRISTIAN MURNI
77 — 19
  • Tugas Kepala PerwakilanBPKP Prov.Kalimantan Tengah No:ST453/PW 15/5/2013 tanggal 10 September2013 ;Bahwa ahli dalam melakukan audit bersamasama dengan team dari BPKPProvinsi Kalimantan Tengah ;Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan datadata dari Kejari Palangka Rayakemudian dari datadata tersebut dilakukan ekspose dan ditetapkan audit yangdilakukan adalah audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keungan Negara ;Bahwa alasan kenapa dilakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian negarabukan audit investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Drs. Maman Jamaludin, Msi Bin Cece
116 — 35
  • keterangan, Penelusuran,Pemeriksaan dokumen pendukungdan Scanning;Bahwamekanisme penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalamperkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi programbelanjadanahibahorganisasikemasyarakatanKabupatenl asikmalayauntuk21 (dua puluh satu) yayasandanlembagakeagamaan = yangbersumberdaridana APBD TA. 2017 yaitu dalamkasuspenyalahgunaandana hibah TA. 2017, mekanisme perhitungankerugian keuangan negara/daerah dimulai dari adanya pengaduanPolda Jabar, Inspektorat melakukan melakukan audit investigasi