., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Verifikasi N.M.P. Awaeh, BckU ;Hal. 10 dari 46 hal. Put.

tertanggal Melonguane 26 Juni 2006 ;Chek List Pengeluaran Kas Melonguane tanpa tanggal yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Arie J.Wua, SE ;Pengesahan Belanjia Modal (BM) yang terpakai bulan JuniBadan/Dinas dan Satuan Kerja Kimpraswil TA.2006 Pemegang KasJ.Gagola, SE., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

menjadi 16 hari kerja dan 113 menit, sehinggajika ditotalkan jumlah ketidakhadirannya yaitu selama 83 hari kerjadan 113 menit;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap pelanggaran disiplintidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpaalasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januarisampai dengan bulan Desember 2016, Penggugat telah dilakukanpemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilanKepala Subbagian

Saksi HARWANTI NINA S., kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Delima IV/I/3, Rt. 018/003, KelurahanMalaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, yang memberikan keterangandibawah sumpah menurutagamanya dan menyatakan tidak ada hubungankeluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat, yang pada pokoknyamemberikan kesaksian sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat maupundengan Saksi Welly Alfian dalam ruangan kerja yang sama pada SubBagian Program pada

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian AdvokasiIVA Kementerian Keuangan;8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVA Kementerian Keuangan;9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;10.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;11.

Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp2.000.000,00 ; Rp58.000.000,00Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran

Nomor 2508 K/Pid.Sus/2015 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian

Penggunaan Dana an Tidak Dapatg9 vn P Rp58.000.000,00 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . VITRIA FARISH MAYASARI, SH., M.Kn. Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; Halaman4dari89, Put.

SH.Msi selaku Ka SubBagian Perbendaharaan.Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000, termasuk didalamnya panjar kerjasejumlah Rp.4.800.000,Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp.753,446, 727,Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727, dari BUD kepada Janti Silalahitanggal Desember 2005;4846.

dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal inioleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian

dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini61oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian

., PenanganPerkara Tk.V Pada Subbagian AdvokasiIIA, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;11. Antono Adhi Susanto, S.H., PenanganPerkara Tk.IIl Pada Subbagian AdvokasilIC, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUNJKT.12. Vicky Rahmat, S.H., Penangan PerkaraTk.V Pada Subbagian Advokasi IIC, BiroAdvolakasi , Sekretaris Jenderal:;13. Ivan Tauriesanto., Pelaksana Pada SeksiBantuan Hukum, Kanwil DJKN DKIJakarta, DJKN;14.

April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHalaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian

JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT APSAD, tanggal17 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/56/BKPPDtentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Batang Hari, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopidari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 10 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah,Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan KelompokJabatan Fungsional pada Sekretariat

Daerah KabupatenBatang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 11 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, KepalaBagian, Kepala Subbagian dan Kelompok JabatanFungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008(fotokopi dari fotokopi);Notolen Rapat, tanggal 17 November 2014 tentang rapatpembahasan sisa dana pemotongan 40 % hasil kebunkelapa sawit PT Asiatic Persada (fotokopi dari

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan KepalaSub Bagian Peraturan PerundangUndanganBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala SubBagian Informasi dan Dokumentasi Hukum BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenMaluku Tenggara ; 5.

., Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, BAGUS BAYUPRABOWO, SH., ARRIE HENDRAWAN M., SH. dan ERWINHARI NUGRAHA, SH. ketiganya Staf pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, kesemuanyaberalamat kantor di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 193 UUK, maka seharusnya suratkeberatan PT Omesfindoagung Sentracendekia diajukan kepadaPanitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan kepada Hakim Pengawas, dan diajukan melalui KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan SubBagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;c.

., Kepala SubBagian Pemajuan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara, 6. David Sondakh, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, 7. Jack D.Budiman, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Kinilow ,Kecamatan Tomohn Utara, Kota Tomohon, 8.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.

., Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik ;8. Ricko Adrianto, SH., staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8491/TU.220/L/1 1/2012 tertanggal 14 November 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;melawan:PT.

.: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDJP Wajib Pajak Besar; 6. Ignatius Joko Trianto, SE.: AccountRepresentative Seksi Pengawasan danKonsultasi , KPP Wajib Pajak Besar Satu;7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il; 8. Bawadi, SH.M.Hum. : Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II;9. Poppy Dwipuspita Wardhani, SH. : PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; 10. R.

., dan kawankawan, Kepala Biro Hukum,Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Kepala SubBagian Advokasi TUN dan Uji Materi, Para Staf Biro HukumSetjen, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik NegaraSetjen, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JendralGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat/Pembanding;LawanBUPATI KEPAHIANG, UNTUK KEPENTINGAN DAN ATASNAMA SERTA MEWAKILI DAERAH KABUPATENKEPAHIANG

. : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Subbagian Inventarisasi, PPemeliharaan danPenghapusan Bagian Perlengkapan, SekretariatDirektorat Jenderal Pajak ;4. Dewi Sulaksminijati, SH.

Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian

keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian

Subbagian Tata Usaha, Sandi danTelekomunikasi; Menimbang, bahwa dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf adan huruf b angka 4 point 4.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah KotaPekalongan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya suratsuratyang masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan akan melaluiproses melalui Sekretaris Daerah yang dikelola melalui Bagian Umum danKeuangan dicatat di Subbagian Tata Usaha pada buku Surat

karenanya Penggugat berkepentinganuntuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yakni Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;3 Bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya objek sengketatersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :a Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian