Ditemukan 997 data
99 — 65
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa talak tersebutterlarang maka perceraian diharamkan.Dengan demikian semoga Maelis Hakim dapat mempertimbangkanketentuan tersebut untuk kemudian menolak seluruh permohonan yangdiajukan oleh Pemohon;Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukanrepliknya sebagai berikut:1. Bahwa Pemohon dalam repliknya bahwa Pemohon menolak seluruh dalildalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon.2.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka Maelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa;Halaman 22 (1) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.303/Pid/2015/PT.DKI, tertanggal 25 Januari 2015, yang menyatakanbahwa :" eeeeeee dst ..... karena ternyata pertimbangan Majelis Hakimtingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik faktafakat dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo.Bahwa dari pertimbangan tersebut
23 — 3
Ketua Maelis Hakim Pemeriksa Perkara inisegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;3.
26 — 3
mohon dikesampingkan.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalileksepsi kaburnya surat gugatan sebagaimana tersebut di atas Majelismempertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsiTergugat perlu ditegaskan bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Tergugatakan adanya perbaikan surat gugatan namun Tergugat tetap melanjutkaneksepsi sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 119 HIR, sebelummemeriksa pokok perkara Maelis
Terbanding/Penuntut Umum I : ITO AZIZ WASITOMO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : BHAROTO,SH
52 — 35
Keberatan Pensihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbangan Maelis Hakim mengenai pembuktian unsur unsur pasal : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan ketentuan hukum dalam menafsirkan unsurunsur perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding sebagaaimana dimaksudkan dalam pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam dkawaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakkhususnya tercantum pada halaman 66 paragraf 7 mengatakanbahwa menurut Maelis surat yang dikiim kepadaperseorangan/pribadi yang beralamat di suatu kantor/instansi, tidakdapat disamakan dengan surat dinas yang nyatanyata ditujukankepada Kepala Kantor/Instansi, karena surat yang secara resmiditujukan kepada pimpinan/kepala kantor/instansi wajib hukumnyauntuk diadministrasikan/diagendakan
65 — 23
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Palangkaraya tanggal 3 Maret 2017 Nomor 11/Pen.PDT/2017/PT.PLK untukmendampingi dan membantu Maelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ditingkat banding.3.
57 — 54
903K / Sip / 1972 tanggal 10Oktober 1974 : putusan majelis hakim yang tidakmempertimbangkan alatalat bukti kedua belah pihak adalahtidak cukup dan harus dibatalkan.Menurut Yurisprudensi MARI No. 313K / Sip / 1973 tanggal 29April 1077 dan Yurisprudensi MARI No. 30K / Pdt / 1995tanggal 9 Februari 1998 : bahve putusan majelis hakim yangdalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap / tidak tepat danberat sebelah perlu dibatalkan.Menurut Yurisprudensi MARI No. 588K / Sip / 1975 tanggal 13Juli 1976 : bahwva maelis
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
91 — 202
yaituFotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan selatan nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018, pada lampiran Nomor 48 berisi rekap harga NJOPtanah bawah jalan provinsi, dimana jalan Simpang 3 Lingkar UtaraLingkar Utara Banjarbaru tercantum sebesar Rp82.000,00 (delapanpuluh dua ribu rupiah)/ M2: dan Menimbang, bahwa untuk mendapatkanrasa keadilan bagi kedua belah pihak, berdasarkan bukti tersebut diatas,Maelis
19 — 10
kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,( satu juta rupiah );Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaigugatan mutah, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensimenuntut Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi membayar mutahberupa uang sebesar Rp. 200.000.( dua ratus juta rupiah ), sedangkanPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) oleh karena tuntutan Muah tersebut tidakada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Maelis
55 — 32
menurut hematMajelis Hakim dengan adanya Akta peranjian Nomor 4 Tanggal 4 Mei1977 antara Tuan Ali dengan Tuan Kesatria Lestari yang dibuat dihadapanNotaris S.M Sinaga pada kantor Notaris Pejabat Pembuat akta tanah S.MSinaga di P.Siantar karena tidak terdapat alat bukti baik dari keteranganSaksi saksi maupun bukti bukti surat PEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT yang menerangkan dan atau menjelaskan kalau peranjianNomor 4 tanggal 4 Mei 1977 tersebut sudah pernah dibatalkan dan atausudah tidak berlaku lagi maka Maelis
114 — 14
Oleh karena itu Penaihat Hukum terdakwa mohon kepada MajelisHakim Yang Mulia untuk meringankan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut UmumMenimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim cermatipendapat penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan/pledoinya tersebut tidakmenguraikan dari segi analisis yuridisnya, maka Maelis Hakim tidakmempertimbangkan lebih lanjut selain pertimbanganpertimbangan hukum yangtelah dinyatakan terbukti
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e bahwa Berdasarkan alasanalasan Terbanding Tanggal RealisasiEkspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Bandingtidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukanpembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembaliseareomoon a 6 2 x wononacen , Maelis berpendapat penetapan kembaliTerbanding tidak berdasarkan peraturan perundangundanganyang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo,sehingga penetapan terbanding batal demi hukum;dengan alasan sebagai berikut:a.
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
AGUSMAN alias AGUS TATO bin alm JUMAN
125 — 28
bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 3 ( tiga ) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanayaitualat bukti keterangan para saksi,alat bukti Surat berupa Visum et repertum danketeranganTerdakwa dalam pertimbangan unsure unsur tersebut diatas,sehingga hal ini telah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana , dengan demikian Maelis
29 — 9
mengajukangugatan,dalam hal ini Penggugat wajib memperoleh izin atasan, adalahkonsekwensi sebagai PNS, dan konsekwensi atas izin dimaksud Pasal tersebuttelan dilampirkan oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas,mengenai sikap Penggugat yang lebih dahulu memasukkan gugatannya keMahkamah Syariayah dibanding izin yang dikeluarkan pejabat/atasannya tidaksampai melanggar ketentuan Pasala dimaksud karena senyatanya Penggugatmemang masih sedang mengajukan gugatannya dan belum bercerai secararesmi, menurut Maelis
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
Supriadi Alias Ladi Alias Sino Bin Simon P
81 — 32
Terdakwa memohon kepada Maelis Hakim memberikanpenempatan terhadap Terdakwa di Rehabilitasi di dalam lembagaRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;Ee Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanseadiladilnya;Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwatersebut,Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutannyasedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang samabertetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh PenuntutUmum
63 — 15
Oleh karenanya patut menjadi pertimbanganhokum Maelis Hakim aquo.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa segala uraian kami pada bagian eksepsimerupakan satu kesatuan tak terpisahkan denganuraian dalam pokok perkara ini.2. Bahwa Tergugat dan II menolak tegas seluruh dalilgugatan penggugat' kecuali dalil yang diakuikebenarannya. Bahwa menurut hokum dalil yang diakuikebenarannya tidak perlu. dibuktikan lagi dalampersidangan.3. Bahwa dalil yang diakui kebenarannya oleh penggugatadalah :a.
100 — 104
Belum lagi bebeapa pernyataan PENGGUGATyang menyatakan bahwa MASYE SURUPANDI adalah seorang PENIPU, (adabukti sSuratnya) ....Hal ini menunjukan bahwa AROGANSI DAN ETIKAPENGGUGAT dalam berkomunikasi sangat rendah dan tidak bermartabat .tentang hal ini, saya sebagai TERGUGAT hanya menyerahkan penilaiannyaKepada Yang Mula Maelis Hakim maka terkait dengan hal tersebut, sesuaijawaban TERGUGAT, yang sudah di ajukan maka TERGUGAT Memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa:1.
43 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember2008 sebesar Rp6.839.866.044,00 sudah diakomodasi olehTerbanding pada SKP Masa Februari 2009 (Pembetulan), olehkarena itu tidak diperhitungkannya dalam MasaMasa selanjutnya;Halaman 38 Alinea Ke6bahwa Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 yang tidakmemperhitungkan nilai kompensasi yang sumber awalnya adalahkelebihan bayar Masa Desember 2008 sebesarRp6.839.866.044,00 sudah benar dan sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Halaman 39 Alinea Ke1Bahwa menurut Maelis
41 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e bahwa Berdasarkan alasanalasan Terbanding Tanggal RealisasiEkspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Bandingtidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukanpembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembalibeet eeteeeeenees , Maelis berpendapat penetapan kembaliTerbanding tidak berdasarkan peraturan perundangundanganyang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo,sehingga penetapan terbanding batal demi hukum;dengan alasan sebagai berikut:a.