Ditemukan 915 data
IMAN KHILMAN,SH.,MH
Terdakwa:
DOMILO Als MINO Bin alm URAY
35 — 9
memiliki ijin dari pihak yangberwenang untuk menerima dan menguasai narkotika jenis shabutersebut saat itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114ayat (2) Jo passal
35 — 11
Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur yang didakwakanoleh Jaksa Peuntut Umum pada pasal 339 KUHP, pasal 338 KUHP,mMaupun paSsal 365 KUHP.2.
155 — 76
Passal 55 ayat (1) ke 1KUHP ;Merehabilitir nama baik terdakwa dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dankedudukan dan harkat serta martabatnya ;Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;Mohon segala dokumen dan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa ;Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut umum tertanggal 19 Januari 2011 yang padapokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsureunsur daritindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair
134 — 69
sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong danmembongkar segala bangunan yang dibangun diatasnya (petitum Nomor 5) harus ditolak;Bahwa tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah hak milikTergugat Ill dan IV adalah tuntutan tanpa hak dan tidak beralasan;Tanpa hak sebab secara de facto dan de jure yang menguasai dan memilikidengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut adalah Tergugat Illdan IV sedangkan Penggugat masih harus membuktikan haknya;Tidak beralasan, sebab menurut passal
1.H EDY SUPRIADI
2.RITA WARSIHAYATI
3.URIP PERMANA SIDIK
4.SYARIPUDIN MARZUKI
Tergugat:
BUPATI BEKASI
75 — 42
;Jika kedua upaya tersebut tidak menyelesaikan persoalan barulahmasyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaHal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) sertaPasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :PasSal 75. 2222 o nnn enna nnn nnn nnn nn nnn nn nen nnn nnn cnn(1) warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atautindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada PejabatPemerintahan
Bpk. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO
Tergugat:
ANGELA LEW DERMAWAN
112 — 457
Bahwa saksi ini pekerjaan Dosen, sebagai saksi ahli dibidangperdata, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selamaperkawinan sebagaimana yang di maksud dalam passal 35 UU No. 1Tahun 1974 ; Bahwa harta bawaan dari masingmasing Suami dan istri dan hartabenda yang di peroleh masingmasing sebagai hadiah atau warisanHalaman 72 dari 102 Putusan Nomor: 514/Pdt.G./2016.
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
281 — 1631
umumpemerintahan yang baik harus juga ditolak. dan melanggarketentuan pasal 2 huruf b Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polrisangatlah mengadangada sama sekali sehingga harus ditolaksebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum, ratio/akal.Menanggapi dalil Penggugat yang mengemukakan Surat PerintahNomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM haruslah dibuatdan ditandatangani oleh Kapolda Kalsel atau Wakapolda Kalsel,dengan mengacu pada pasSal
131 — 59
Putusan No. 0660/Pdt.G/2019/PA.TbhJika Majelis Hakim beranggapan lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Turut Tergugat sampai Turut Tergugat V secara bersamasamajuga telah memyampaikan duplik secara tertulis yang dibacakan dalampersidangan tanggal 02 Desember 2019, sebagai berikut:1.2.Bahwa Turut Tergugat secara bersama sama tetap pada jawaban pertamaBahwa Tergugat serta Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum seperti yang disampaikan Penggugat terkait Passal 188 KHI, karenaTergugat
82 — 33
GIDION DODOP,MM tidak terbukti dengansah dan menyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Primair, olehkarena itu Terdakwa Drs GIDION DODOP,MM harus dibebaskan dariDakwaan pasSal 2 jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI no 20 tahun 2001 ttgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 86 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2016/PT JAP2.Membebaskan Terdakwa Drs.
171 — 94
18 UU RI No. 31 Tahun 1999, Majelistidak memiliki pertimbangan yang benar untuk menerapkannyakarena itu haruslah ditolak, mengingat maksud dari Pasal 18tersebut tidak relevan untuk dikenakan pada Terdakwa Harmeini, SH.Bahwa tentang penerapan Pasal 18 Ayat (1) b UnangUndang RINo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak PidanaBahwa pasSal
141 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
A.Hamzah, memberikan contoh adanya putusan RechtbankAmsterdam tanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961 W 11845, yangkeliru Karena memperhatikan sifat accessoir dari PelakuPeserta (medeplegers) yaitu:Pengurus dan para komisaris Veendammer hypotheekbank,yang telah dinyatakan oleh Pengadilan telah pailit ataubankrupt dituntut karena didakwa telah melanggar Passal 343lid 2 Wetboek van Strafrecht (sama dengan Pasal 399 ke1KUHP Indonesia), yaitu mengurangi secara curang hakhakpenagih hutang (pemiutang) dari
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Yohanes Eluay, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Drs. Gidion Dodop, MM
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : Drs. Edison Muabuay, M.Si
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : Lukas Mra-Mra, SH
Terbanding/Terdakwa V : Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si
63 — 27
GIDION DODOP,MM tidak terbukti dengansah dan menyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Primair, olehkarena itu Terdakwa Drs GIDION DODOP,MM harus dibebaskan dariDakwaan pasSal 2 jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI no 20 tahun 2001 ttgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 86 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2016/PT JAP2.Membebaskan Terdakwa Drs.
72 — 15
keberatan Tergugat anakanak ditetapkan bersamaPenggugat karena khawatir kalaukalau setelah bercerai dari Tergugat,Penggugat menikah dengan PIL nya, menurut Majelis, bahwa hal itumerupakan kekhawatiran yang berlebihan dan masih memerlukan bukti di masamendatang lagi pula kalaupun Penggugat dikategorikan sebagai isteri yangnusyuz, dalam ketentuan perundangundangan di sebutkan bahwa isteri yangHalaman 108 dari 113 halaman, Putusan Nomor xxxxx/Pat.G/2020/PA.Bgrnusyuz tidak gugur haknya untuk mengasuh anak Passal
131 — 54
Dari fakta yangkami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut baikluar maupun dalam maka kami simpulkan, bahwa telahdiperiksa jenazah seorang lakilaki yang bernama Suwitobin Suman diketemukan tandatanda keracunan AtLkoholberupa pendarahan pada organorgan, dalam keadaantersebut diatas dapat menyebabkan kematian.Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut pasal 21 huruf a jo pasal 55huruf d jo pasal 57 UndangUndang No. 7 Tahun 1996 tentangPangan jo pasSal
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
Indrawati) adalahbatal demi hukum, karena melanggar syarat sahnya suatu perjanjian obyektiftentang sebab yang halal, dimana telah melanggar ketentuan UndangUndang yaitu ketentuan passal 1467 Kitab UndangUndang Hukum Perdataberkaitan tentang larangan jual beli kebendaan antara suami dengan istri,dimana suami dan istri merupakan satu kesatuan subyek hukum kebendaanartinya harta suami dan istri merupakan harta bersama sehingga tidak bisadialinkan antara suami dan istri dalam bentuk perjanjian (Vide
Nicopius Adventusta Ginting
77 — 4
lapangan hukum harta kekayaanmaupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur makasecara hukum keperdataan dianya belum cakap bertindak dalam hukum,118sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataanmaka harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya yang syah kalautidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapatdimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syaratformil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalamhukum (vide passal
82 — 57
perusahaan sertapembagian keuntungan, sama sekali tidak pernah diberikan saksi Yenny Sunaryodan saksi Craig Curtis, bahkan Terdakwa tibatiba mengirimkan surat kepada saksiYenny Sunaryo yang intinya memutuskan hubungan kerjasama secara sepihakdan Terdakwa meminta agar saksi Yenny Sunaryo menghubungi PenasihatHukum Terdakwa dan saksi Gordon Gilbert Hild yang bernama Supriyono ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari Passal
33 — 29
.11.12.Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.7 Tergugat mengakui dalilgugatan Penggugat pada poin 5.7;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil secara paksa mobilmerek Rush dari Penggugat dan sampai dengan hari ini Penggugat dananakanaknya tidak pernah mengenderai atau menikmati mobil tersebut,sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah merampashak atas harta bersama tersebut merupakan bentuk dari suatuPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) karena bertentangandengan ketentuan Passal
32 — 15
.11.12.Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.7 Tergugat mengakui dalilgugatan Penggugat pada poin 5.7;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil secara paksa mobilmerek Rush dari Penggugat dan sampai dengan hari ini Penggugat dananakanaknya tidak pernah mengenderai atau menikmati mobil tersebut,sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah merampashak atas harta bersama tersebut merupakan bentuk dari suatuPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) karena bertentangandengan ketentuan Passal
71 — 18
adanya pikiran atau niat jahat untuk melakukantindak pidana dalam batin Terdakwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RINomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak adatindakan mengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harusbertanggungjawab dan dipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu;Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dan II telahmemenuhi unsurunsur pasSal