Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
89 — 61
  • 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
499 — 478
  • No. 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIBahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa dilantik menjadi MenporaRI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27Oktober 2014, kemudian Terdakwa mengangkat Miftahul Ulum sebagai asistenpribadinya, dimana Miftahul Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligusmerangkap sopir pribadi Terdakwa sejak tahun 2011 pada waktu Terdakwamenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
    hubungannya denganjabatan Terdakwa selaku Menpora RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa dilantik menjadi MenporaRI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27Oktober 2014, kemudian Terdakwa mengangkat Miftahul Ulum sebagai asistenpribadinya, dimana Miftahul Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligusmerangkap sopir pribadi Terdakwa sejak tahun 2011 pada waktu Terdakwamenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai
    No. 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — Sugeng, S.Sos., M.Si Bin Warsotikno
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, bahwa prosedur untuk menyalurkan Dana Bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) yaituBelanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurufe digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan Partai
    Syamsir Djalib bin DjalibBandarisa selaku pengguna anggaran tersebut, telah dikeluarkansebesar Rp.2.331.654.920,11 kepada Terdakwa sedangkan danatersebut seharusnya digunakan untuk kelompok/anggota masyarakatdan Partai Politik yang diajukan oleh Pimpinan Organisasi Massa atauPartai Politik akan tetapi olen Terdakwa dana Bansos OrganisasiKemasyarakatan sebesar Rp.2.331.654.920,11 tersebutdipergunakannya untuk kegiatankegiatan yang bukan untukkeperluan kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik
    Adi Gunawane Bahwa saksi pemilik toko roti Marco Bakery dan tahun 2008Terdakwa atas nama Pemerintah Kabupaten OKU pernahmemesan roti dalam partai besar;7.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6695 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • 13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan untuk ber anak, namun demikian2007 tentang Pem tindak batas usia dewasa tidakberantasan Tindak secara tegas dinyatakanPidana Perdagangan OrangUndangUndang Re 17 tahun atau sudah/ Tidak mengatur Menyatakan diperbolehpublik Indonesia No. pernah kawin (Pasal 14) kannya menjadi anggota2 Tahun 2008 tentang suatu partai
    tentang Kesejahteraan Anak 197911; UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 1983 Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 75 isi61.indd 75 42/43/2010. 10:00:47 P UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan1995 UndangUndang No.25Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan1997 UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak1997 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia1999 UndangUndang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih1999 UndangUndang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
    Politik1999 UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia2000 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak2002 20.UndangUndang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik2002 21.UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia2002 22.UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2003 23.UndangUndang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden2003 24.UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat2003 25.UndangUndang
    Sosial Nasional2004 28.UndangUndang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia2004 29.UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2004 30.UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia2004 31sUndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan2006 32.UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2006 33.UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang2007 34.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
    Semarang: Universitas Dipenogoro. hlm. 64.UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.UndangUndang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.UndangUndang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.UndangUndang No.19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ERZAN ABDILAH
Tergugat:
1.ERENG MAULANA
2.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekalongan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
123 — 32
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/ 2018/ PN PklBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuaidengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimanatercantum dalam buku M.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 31 Oktober 2017 — - Penggugat - JOICE J.M SIGARLAKI - Tergugat 1. LIAN MOHA 2. TIN MOHA 3. UMIN MOHA 4. AMAN MOHA 5. IMRON MOHA 6. MESKE RAKIAN 7. NONA RAKIAN 8. MASYE RASU 9. NINI RASU 10. STEVI RASU 11. MICHEL RASU - Turut Tergugat - KEPALA DESA KAWANGKOAN
111 — 71
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Padt.G/2017/PN Armharus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT AMBON Nomor 37/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 16 Januari 2017 — 1. RUSDI SOFYAN SANGAJI, SH 2. Dr. FARIDA MONY Dra. M.M, PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN Melawan : YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, TERBANDING semula TERLAWAN
234 — 69
  • Andri Padang Putun, SH, KetiganyaAdvokat dan Pengacara serta Asisten Pengacara padaKantor Advokat & Pengacara Hamdani Laturua & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Melati Nomor 34RT.001/RW.001, Kelurahan Honipopu (Belakang TokoEnam, Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku),Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, PARAPEMBANDING semula PARA PELAWAN ;MelawanYAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, yangberkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 702/Pdt.G/2011/PA.Ptk
Tanggal 7 Maret 2012 — Penggugat V Tergugat
45 — 4
  • Sesuai informasi orang yang amat sangat dekat dengan Penggugatmemberi syarat dan waktu sebelum perkawinan ini dilangsungkankepada saya sebagai tergugat untuk membuktikan bahwa orang Tuasaya bukan PKI (Partai Komunis Indonesia);d. Apabila kami telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dannegara maka Motto kami adalah : Setiap melangsungkan kegiatan dalammenjalankan mahligai rumah tangga harus Patuhtaat sesuai ajaran danperintah Agama dan Orang Tua;e.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 09-12-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5680/Pdt.G/2019/PA.JT
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 14
  • No.5680/Padt.G/2019/PAJTMenimbang, bahwa dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 3 HIR, padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan gugatanRekonpensi terhadap gugatan perlawanan eksekusi, baik hal itu dalam bentukperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atau perlawanan pihak partai (PartyVerzet).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatanRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).DALAM KONPENSI!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 K/PID.SUS/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — H. MOCHAMAD SANTOSO
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No.28/I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Peb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah); 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
    ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;=" 1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/VRBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000. (limabelas juta rupiah) ; 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi BupatiBoojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
    ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000. (limabelas juta rupiah) ;1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi BupatiHal. 106 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/201 1Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 113/PID/2012/PT.BJM
Tanggal 21 Januari 2013 — - Drs. SYARIFUDIN bin BARKATI
92 — 58
  • Terdakwa, barang barangbukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidanganPengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Balangan diadakan PemiluKepala Daerah Sewilayah Kabupaten Balangan yang diikuti oleh 3 (tiga)pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu diantaranya diikuti olehTerdakwa yang berpasangan dengan Wakil Bupati Fahruraji atau disingkatSYAFA dari jalur independent (bukan dari partai
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
86 — 51
  • Surat Pernyataan dengan isi :Bersedia ditempatkan dimana saja, tidak terlibat dalam partai politik, tidakberkedudukan sebagai Calon Pegawai Neggeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, 5.Surat Keterangan Catatan Kepolisian,6. Surat Keterangan Sehat Jasmani danRohani,7. Surat Keterangan Bebas Narkoba,8.Surat Asli Kartu Pencari Kerjadari Dines Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, 9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — NY. TRI YULIA VERA, ST VS ASTRA CREDIT COMPANY cq. PT ASTRA SEDAYA FINANCE PUSAT DI JAKARTA cq PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PALEMBANG DK
109 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal dalam Pemilihan Legislatif yangdilaksanakan tanggal 09 April 2014 ini, Penggugat mencalonkan dirisebagai Calon Legislatif untuk tingkat Provinsi dari Partai NasionalDemokrat dengan Nomor Urut 5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 221/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat IX : DIREKTUR PT. FORTUNA BRINDO TAMA Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat VII : MUHAMMAD RAZALI Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat V : ZULAIHA Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat III : JURAINI Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat I : BETIAH Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat VIII : AZRA'I Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat VI : RIDWAN Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat IV : AZHARI Diwakili Oleh : BETIAH
Pembanding/Tergugat II : SALAMUDDIN Diwakili Oleh : BETIAH
Terbanding/Penggugat III : OK. JAMALUDDIN
Terbanding/Penggugat I : OK. SYAHRIAL
Terbanding/Penggugat II : OK. SYAFARUDDIN
59 — 20
  • bahwa :Bahwa Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat dengantelah menimbulkan sebuah fitnah tentang Tergugat VI yangmelakukan tindakan melawan hukum.Bahwa Saat ini Tergugat VI adalah salah satu fungsionaris PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deli Serdang telahdicemarkan nama baik Tergugat VI apalagi saat ini Tergugat VItelah terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif Deli Serdang;Bahwa dari apa yang dilakukan Penggugat telah menurunkanelektabilitas Tergugat secara pribadi dan unsur Partai
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 414/Pid.B/2010/PN.Kdi
Tanggal 22 Maret 2011 — Hj. ST. HAOLA NURMALA MOKODOMPIT
74 — 37
  • sendiri;Bahwa pada saat itu sesuai dengan isi SK makaanggota yang ditunjuk sejumlah 12 orang DPRD dantiga orang staff pendamping;Bahwa = kunjungan ke daerah Jawa Barat tidakterlaksana karena waktu itu) ada konvensi DPP PartaiGolkar di Jakarta sehingga kunjungan ke Jawa Baratdibatalkan oleh sprin dan pemerintah daerah JawaBarat tidak dapat menerima kami karena masih adakesibukan yang lainnya;Bahwa yang mendapatkan undangan di Konvensi tersebutberjumlah tiga orang yakni Ketua, Sekretaris danBendahara partai
Pengadilan PN KUTACANE Perdata
Register : 28-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KUTACANE Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ktn
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Hasan Basri Selian
Tergugat:
Purnama
Turut Tergugat:
1.Siti Ruhana
2.Harianto Alas Putra
3.Marlina
4.Taufik Akbar
5.Taran
130 — 26
  • dibeli Alm Zakaria dari Saudara Ceces;Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Ktn Bahwa untuk suratsurat atau perubahan tanah milik warga biasanyadicatatkan dalam arsip Desa dan ditandatangani oleh pengulu/Kepala Desa; Bahwa ada pertinggal arsip di Desa dengan diberi nomor; Bahwa tanah milik Alm Zakaria tersebut sudah bersertifikat dan tidakpernah mengalami perubahan pemilik selama Saksi menjadi Kepala Desa; Bahwa Saksi pernah menjadi anggota DPRK pada tahun 2004 melaluiPAW partai
Pengadilan PN KISARAN Perdata Tanah
Putus : 22-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Kis
Tanggal 22 Desember 2015 — PT RANYZA ENERGY Lawan 1. PT MULTI ADVERINDO 2. PT GEOSTRUCTURE DYNAMICS 3. PT MANUNGGAL ENGINEERING
163 — 51
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugatdan tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 PK/Pdt/2014
Tanggal 15 September 2014 — PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk., ; PT. ANTARNIAGA NUSANTARA,
195 — 530 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, Tergugat mengirimkan Surat NomorAN 097/Eks/VI/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007,yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dari China keIndonesia, atas pilihan yang ditawarkan tersebut Penggugat memilih opsi ke 2(pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober 2007) sebagaimanaternyata dari Surat Nomor 0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22 Juni 2007.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1044/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 22 Februari 2017 — ASEP GUNTUR SURYANA Bin H. AHYAR SUMPENA (Alm).
36 — 3
  • Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namunpartai apa saksi tidak tahu;bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Waildan Sdr. Bagus;bahwa kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu mingguharga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan yang mengambil kendaraan Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 93/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 101
  • menentukan:Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai