Ditemukan 11604 data
154 — 29
Melepaskan Terdakwa (Penggugat) darisegala tuntutan hukum tentang (van rechvervolging) Memulihkan Terdakwadalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;e Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tersebut telah berkekuatanHukum Tetap;e Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Penggugat namunTergugat I selalu melakukan penekanan penekanan kepada Penggugat untukmenyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugate Bahwa Tergugat I tidak mengakui adanya Putusan Mahkamah Agung RIdalam
Terbanding/Tergugat I : Kepala Koperasi Unit Desa KUD Sri Waluyaning Tani
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
Turut Terbanding/Penggugat II : Towiyah
Turut Terbanding/Penggugat III : Yugi Woro Ariyani
Turut Terbanding/Penggugat IV : Yoga Wahyu Sasono
Turut Terbanding/Penggugat V : Irwan Danu Cahyana
Turut Terbanding/Penggugat VI : Suparno
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sulastri
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Muntiani
Turut Terbanding/Penggugat IX : Achmad Sudono
167 — 109
(DICETAK TEBAL UNTUK MEMBERIKAN PENEKANAN).Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524. M. YahyaHarahap, SH, juga menuturkan:"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikandalil gugatan, padahalpenqqugat merupakan pihak yangdibebaniwajib bukti untuk membuktikan dalilqugqatantersebut, berarti penqqugat gagal membukt ikandalilgqugatannya.
"(dicetaktebal untukmemberikan penekanan).2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdtserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk.
73 — 30
Bahwa......Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 dalam penggunaanNarkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihakyang berwenang dan sudah ada penekanan daripimpinan TNI AD maupun dari Dansat dan seringdisampaikan melalui apel maupun Jam Komandansetiap anggota INI tidak boleh terlibatlangsung masalah Narkoba maupun Narkotika danbila ada akan diberikan hukuman yang seberatberatnya.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukumsecara tanpa hak membeli dan menerimapenyerahan dari Sdr.
sudah seringmenggunakan Narkotika jenis sabu secarabersamasama dengan Saksi 1, Koptu Junaidi(Saksi 4), Kopda Edison (Saksi 5), Serka IsraSusanto (saksi 6) dan Serda Heri MRudiantolebih kurang sebanyak 12 (dua belas) kali danterakhir pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010sekira 01.00 Wib di ruangan Ajudan Dan Yonif133/Ys saat Terdakwa sedang melakukan JagaMenimbang11Plangton Yonif 133/YsBahwa Terdakwa dan Saksi 1 dalam penggunaanNarkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihakyang berwenang dan sudah ada penekanan
122 — 51
Aceh Timurdan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalah perubahan dukunganOperasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.Bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melaluiHandphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan Bang saya Komando yangkemarin pergi sama bang Guntur, lalu Terdakwa jawab Ya, ada apa?
Aceh Timur dan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalahperubahan dukungan Operasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melaluiHandphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan Bang saya Komando yangkemarin pergi sama bang Guntur, lalu Terdakwa jawab Ya, ada apa?
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilinat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)
Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
143 — 66
sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, draftkesepakatan yang diberikan oleh Kuasa Penggugat (vide bukti T1.5) tersebutdidalilkan disetujui oleh Tergugat karena adanya tekanan dari Penggugatkepada pihak Tergugat I, namun sebagaimana fakta, dalam surat tertanggal 20Mei 2019 tersebut, kenyataannya telah ditandatangani oleh Tergugat sehinggahal tersebut menunjukkan bukti persetujuan dari Tergugat sedangkan tidaksatu satu orang saksipun yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II yangmengetahui adanya penekanan
Mimpi Nyata Bali serta adanya penekanan ataupemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiagar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat danmenandatangani surat kesepakatan tanggal 20 Mei 2019 yang hanya dicatatkan di Notaris MADE KRISTINA YUSTIKA RINI SH.MKn yang isinya agarPenggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian sekitarHalaman 89 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Padt.G/2019/PNSgrRp. 600.000.000, ( enam ratus juta rupiah), sehingga tuntutan
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function)..
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
255 — 327
. ; Bahwa saksi tahu proses terbitnya objek sengketa padaawalnya sebelum terbit objek sengketa, ada surat dari KepalaBKN nomor K 2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 dan surattersebut masuk melalui bidang Pengendalian Kepegawaian danHalaman 59Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPIisi dari surat tersebut yang menjadi penekanan untukdilaksanakan sesuai point nomor 2 (dua) huruf c dibunyikanbahwa, diminta bahwa, apabila pada surat tersebut tidakdilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasanbersama yang
akan dilakukan oleh BKN dan KPK dan surattersebut disampaikan oleh saksi kepada pimpinan saksi danatasan dari pimpinan saksi, bahwa ada surat penekanan dariBKN Nomor:K2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 perihalKoordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, sesuai pada bukti T1, setelah itu saksi membuat telaah staf dari isi surat tersebutdan disampaikan kepimpinan melalui Sekda ke Bupati dansurat hasil
136 — 349
Dian Retno Minarti dansdr.Achmarudin melakukan penekanan kepada Penggugat hanya melunasisaja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkan aliran listrik dan air.Pada tanggal 1 November 2015 jam 14.30 WIB Penggugat mencari PakSandy pemilik kios Tower A yang dapat informasi bahwa kiosnya jugadiputus listrik dan air di kiosnya oleh sdr.
Diah Retno Minarti dan Sadr.Achmarudin melakukan penekanan kepada Penggugat hanya melunasisaja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkan aliran listrik danair. Pada tanggal 1 November 2015 jam 14.30 WIB Penggugat mencariPak Sandy pemilik kios Tower A yang dapat informasi bahwa kiosnyajuga diputus listrik dan air oleh Sdr.
219 — 63
., M.Si) mencabut semua keterangan yang diberikandi BAP, karena pada saat dimintai keterangan olehPenyidik Pomdam XVI/Pattimura ditekan olehHalaman 46 dari 72 Nomor:30K/PMTII/AD/V1/2018MenimbangMenimbangDanpomdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpm Eka,dimana tujuan penekanan tersebut adalah agarketerangan yang diberikan Terdakwa harus sesuai (tidakboleh keluar) dengan keterangan yang telah diberikanpada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura.Agar diketahui bahwa Terdakwa (Mayor Arm Eri
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentanglarangan penyalahgunaan Narkotika, baik dari mediamaupun penekanan dari komando, namun Terdakwatidak pernah peduli dengan program pemerintah yangsedang giat giatnya memberantas peredaran narkotikatetapi malah sebaliknya terdakwa ikut menyuburkanperedaran narkotika.3.
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
ADIL MAKMUR SIBUEA Alias OPUNG AGUNG
42 — 40
Bahwa keterangan Terdakwa di luar sidangberalasan hukum untuk diabaikan dan dikesampingkan denganpertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membacakeseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Penyidik; Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan berlalutanpa didampingi Penasihat Hukum; Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan Terdakwamengalami penekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan olehPolisi
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
78 — 47
martil pada mulut korban sehinggi giginya lepas dan jatuh kelantai, dan pada pipi korban dan teman Samsuddin Alias Dukdin yang bernama Piimemukul kepala korban dengan menggunakan batu gilingan cabe;Bahwa terdakwa mencabut semua keterangannnyayang tertuang dalam BeritaAcara Penyidikan dengan alasan terdakwa dipaksa, ditekan, dan dibujuk serta diimingimingi dalam memberikan keterangan;Bahwa saksi verba lisan telah diperiksa di persidangan dan di bawah sumpahmenyatakan tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan
diberikannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan denganalasan bahwa terdakwa dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan;Menimbang, bahwa saksi verba lisan telah dihadirkan di persidangan yangmenerangkan di bawah sumpah bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan danpenekanan kepada terdakwa sewaktu memberikan keterangan, dan saksi Ahmad Yunus,SH selaku penasehat hukum yang mendampingi terdakwa pada pemeriksaan penyidikmenerangkan di persidangan bahwa terdakwa tidak mengalami penekanan
108 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksiSuwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV. DwiHal. 12 dari 104 hal. Put.
Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksiSuwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.
GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarsaksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. DwiMutiara F.M., yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.
106 — 342
Banjarsari Kota Surakartaadalah perbuatan yang dilarang Oleh Pimpinan TNI maupunpara Dansat dan sering diberikan penekanan oleh Pimpinannamun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalamPasal 127 Ayat (1) hurufa UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi olehPenasihat Hukum yaitu Mayor Chk Hariono,SH
Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatankarena adanya masalah rumah tangga Terdakwa yangmenyebabkan Terdakwa menjadi tidak labil dan memilihmengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu kembali walaupunTerdakwa mengetahui tentang ketentuan tentang laranganmaupun penekanan baik dari pemerintah maupun Panglima TNdan terkhusus Dandenpom IV/4 Surakarta yang mengharuskanprajurit untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturanperundangundangan serta melarang keras bagi setiap prajurituntuk tidak terlibat
82 — 159
(dua belas juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah).HIm 38 dari 99 Hlm Putusan Pidana Perk No. 105/Pid.B/2013/PN.YkBahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas adalahsudah benar semua dan selama saksi memberikan keterangansaksi tidak merasa ada penekanan, ancaman atau diarahkanketerangannya baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak manapun.Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan selain yang bersifatpersyaratan formil dan akan
Tetapi hingga saat ini tidak ada pemberitahuan apa apa dari tersangka.HIm 40 dari 99 Hlm Putusan Pidana Perk No. 105/Pid.B/2013/PN.YkBahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya peristiwatersebut diatas. pihak LPK Indo Crew mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 203.100.000, (dua ratus tiga juga seratus riburupiah).Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas adalahsudah benar semua, selama saksi memberikan keterangan saksitidak merasa ada penekanan, ancaman atau diarahkanketerangannya
115 — 23
DIAN menyangkal mengetahui narkotika, namun di dalamBAP Penyidikan terdakwa mengetahui suaminya menjual narkoba danmenyimpan barangbarang dan alatalat untuk membuat narkoba ;Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan telah mencabutBAP Penyidikan tersebut dengan alasan pada waktu penandatanganantidak dibaca dulu dan itu bukan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan TulusWidodo, SH, pada waktu pemeriksaan terdakwa dilakukan secara tanyajawab dan tidak ada penekanan
, serta sebelum ditanda tangan BAPPenyidikan dibaca terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa terdakwa YOSEFA ARDIANTI sendiri di dalampersidangan menerangkan bahwa dalam pemeriksaan BAP Penyidikantidak ada penekanan, sehingga menurut Majelis Hakim pencabutanketerangan di BAP Penyidikan tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan faktafaktayang terungkap di dalam persidangan, pada saat penggeledahan bahanbahan dan alatalat memproduksi narkoba berada di Apartemen
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex facti dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang danpajak
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function
146 — 49
Bahwa namun demikian, yang menjadi penekanan dalam jawaban iniadalah pemegang saham tidak memiliki Kewenangan untuk melakukanpenegoran terhadap tindakan direksi, sebagaimana diatur dalamUndangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7.
Bahwa namun demikian, yang menjadi penekanan dalam jawaban iniadalah pemegang saham tidak memiliki Kewenangan untuk melakukanpenegoran terhadap tindakan direksi, sebagaimana diatur dalamUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7.
156 — 21
Lebam mayat berwarna ungu hilang pada penekanan terdapat pada punggung,pinggang dan paha kiri dan kanan bagian belakang;Kedua mata tertutup, selaput bening bola mata sudah mulai keruh masihtampak bagian dalam bola mata, terdapat bekas luka gores pada pelipis kiridua sentimeter dari sudut mata kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma tigasentimater, bekas luka gores dua koma lima sentimeter dari kelopak mata kiribagian bawah, empat sentimeter dari sudut mata kiri terdapat bekas lukabentuk bundar
Lebam mayat berwarna ungu hilang pada penekanan terdapat pada punggung,pinggang dan paha kiri dan kanan bagian belakang7.
125 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanpa haltersebut, maka Putusan Pengadilan dapat dibatalkandalam tingkat banding maupun kasasi, sebagaimanaditegaskan dalam putusan MARI Nomor 4434 K/Pdt/1986;Secara lengkap Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,berbunyi:Putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;(cetak tebal untuk penekanan);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
;(cetak tebal untuk penekanan);1213Pengakuan tersebut jelasjelas bertentangan denganpernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiriyang sebelumnya sebagaimana Pemohon Kasasijelaskan dalam angka 11 memori kasasi ini telahmembenarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telahsalah mempertimbangkan Eksepsi Para TermohonKasasi dengan mengatakan bahwa perkara a quoadalah sama dengan perkara Nomor 62 dan perkaraNomor 81;Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa apabilasuatu perkara menyandarkan dalilnya pada