Ditemukan 9775 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
SANIA R. AYATANOI Alias NAYLA
211 — 104
TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
SANIA R. AYATANOI Alias NAYLA
211 — 104
Transnational OrganizedCrime and the Protocols Thereto 2004 tertulis, trafficking in persons shallmean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons,by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction,of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or ofthe giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of aperson having control over another person for the purpose of exploitation.Exploitation shall
Register : 27-05-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 76/PDT.G/2013/PN.Bpp Tanggal 10 Desember 2013 — PT.BRAHMANA KARYA, Yang memilih alamat domisili hukum pada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2012 dalam hal ini diwakili kuasanya : H. Rukhi Santoso, SH.,MBA., I Dewa Nyoman Djapa, SH. Dan Rabbana, SH. Para Advokat Pengacara-Penasihat Hukum, alamat kantor Jalan Wonorejo RT. 30 no. 37 (70) Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Reg.No.127 /II/KA/Pdt/2013/PN.BPP tanggal 27 â≠05 â≠2013, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------ PENGGUGAT ;-----------------------------
M E L A W A N :
PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, Yang beralamat di Plaza Aminta, Sth Floor Suite 501 Jalan TB. Simatupang Kav. 10 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------TERGUGAT
206 — 48
206 — 48
, mengadili, dan memutusperkara ini, karena, jelas sepakati oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) bahwaPerjanjian tersebut tunduk dan berlaku hukum negara Republik Singapura dansegala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum negara RepublikSingapura melalui Arbitrase sebagaimana jelas terbukti pada judul pasal tersebutyaitu akan diselesaikan melalui forum Arbitrase.Adapun Pasal XV ayat (I) Perjanjian mengatur sebagai berikut: Governing Law and Arbitration; a This Agreement shall
Register : 31-10-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1520/Pdt.G/2016/PA.Bjm Tanggal 11 Oktober 2016 —
23 — 4
23 — 4
ali SUI) Oe GC bisi shall Ges jl. aly ay ad Ltquai Vy cDlke, Cus ee Abe SI & 5 jl By ee ee ne oD, CY YI ol ciscline (i) Say le asl yay) Gauls argall, clililaas 5) Abell,Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istritelah hampa sebab meneruskan perkawnan berarti menghukum salah satusuami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yangbertentangan dengan keadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 — PT. ECS INDO JAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
289 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tax Treaty RIUSA mengatur:Pasal 7 (3): "Royalties described in paragraph 3 of Article 13 (Royalties)for the use of or the right to use, property or rights described in suchparagraph within a Contracting State shall be treated as income fromsources within such Contracting State.";Pasal 13:Article 13ROYALTIES1. Royalties derived from sources within one of the Contracting States bya resident of other Contracting State may be taxed by both ContractingStates;2.
The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by aresident of the other Contracting State shall not exceed 10 percent ofthe gross amount of royalties described in paragraph 3;3.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
76 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesiatanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada AmerikaSerikat.Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Putus : 14-03-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 14 Maret 2013 — PT. BERDIKARI INSURANCE, diwakili oleh Muslimin Mawi, selaku Direktur vs Majelis Arbitrase Ad-Hoc cq. JUNAEDY GANIE, SE., MH., ANZIIF (Snr. Assoc)., AAIK (HC)., CLU., ChFC., dan ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, SH., LL.M., FCBArb. dan PT. KALTIM DAYA MANDIRI (KDM)
331 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan yang diatur secara khusus dalampolis merupakan suatu pelanggaran perjanjian;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc dalam surat panggilannya kepada Pemohon/Termohon Arbitrase, telah membuka diri perihal pembentukan anggota Majelisuntuk membahasnya secara bersamasama dalam sidang Majelis, namunPemohon tetap menolak untuk menghadiri sidang;Bahwa selanjutnya berdasarkan polis Machinery Breakdown No. 18. 33.11.000205.03, butir 6.6, Majelis Arbitrase yang berbunyi: All differences arising out ofthis policy shall
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 373/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 30 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : PT TIGA BINTANG MANUNGGAL Diwakili Oleh : BENNY WULLUR,SH&ASSOCIATES
Terbanding/Tergugat : PT COMMODITIES INDONESIA JAYA
118 — 152
Terbanding/Tergugat : PT COMMODITIES INDONESIA JAYA
118 — 152
Hukum Inggrissebagai hukum yang mengatur (governing law) dan arbitrase padaInternational Cotton Association (selanjutnya dalam Jawaban aquo disebutICA) sebagai forum penyelesaian perselisihnan, sekiranya terdapatperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dariketentuanketentuan dalam masingmasing Kontrak sebagai berikut:All disputes will be settled amicably or will be referred to Arbitration inaccordance with the Rules and Bylaws of the International Cotton Associationand shall
Register : 01-04-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 37/PDT/2016/PT.PLG Tanggal 13 Mei 2016 — - Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang
- PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dkk
68 — 35
68 — 35
dan kebebasannya, setiap orang vwajib tundukkepada pembatasan yang ditetapka dengan undangundang denganmaksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise of his rights andfreedoms, everyone shall
Putus : 24-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
261 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
261 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTHI untuk membagikandividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikatbahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
186 — 151
186 — 151
JOC:At least three (3) months prior to the beginning of each CalendarYear or at such other time as otherwise mutually agreed by theParties, CONTRACTOR shall prepare and submit to PERTAMINAfor approval a work program for the Contract Area setting forth theGeothermal Operations which CONTRACTOR proposes to carryout during the ensuing Calendar Year together with an estimate ofthe expenditures required.Pasal 13 Permentamben 10/1981:Halaman 17 dari 132 hal.
(PCO charges allocable to this operation shall bedetermined by detailed study and the method determined by suchstudy shall be applied each year consistently. The method selectedHalaman 61 dari 132 hal.
Putus : 18-10-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 K/Pid/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 — MEDI ANDIKA, S.H., M.H., bin H. M.
BASTARI
371 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thisright shall be protected by law.
No one shall be arbitrarily deprivedof his life;Protokol tambahan kedua kovenan internasional tentang hakhaksipil dan politik, dengan tujuan kepada penghapusan hukuman matidiadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 44/128tertanggal 15 Desember 1989, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan:Tidak ada seorang pun di bawah juridiksi hukum suatu negarapihak protokol ini dapat dieksekusi mati;Amnesty Internasional melalui Deklarasi Stockholm tanggal 11Desember 1977 menghimbau seluruh negaranegara di seluruhdunia
Register : 17-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5398/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 25 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 36
57 — 36
Musthafa As Sibai, halaman 100, yangberbunyi :ct OEY peSohey YSY Aah ayy pe Ge dllad Lele Ej, GEAN ae ag Ayes jl Shall glAan 9 UAE Dall e585 oh pl) Gyo ail Leal gl GIS yaad 1 jul Nae Glau GS Lege y Geet lie Gu Leia!
Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Tng Tanggal 22 Juni 2017 — RUBIANTO, Dkk lawan PT. DINAMIKA KARYA UTAMA
250 — 75
250 — 75
Dalam Pasal 19 ayat 2 alinea 1 Perjanjian Distribusimenyatakan sebagai berikut :In the event of any dispute among the parties in relation to, or inconnection wth this agreement or a breach hereof which cannot besettled amicably shall be finally settled by arbitration to be conducted inthe English language and to be held in Jakarta under the Rules ofArbitration of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI IndonesianNational Board of Arbitration) in respect of such dispute by a panelcomprised of
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 174/B/PK/PJK/2015Article 10 (1) Tax Treaty"However, such dividends may also be taxed in the Contracting State ofwhich the company paying the dividends is a resident and according tothe laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of thedividends, the tax so charged shall not exceed:(i) 715 percent of the gross amount of the dividends if the companypaying the dividends engages in an industrial undertaking;(ii) 20 percent of the gross amount of the dividends in other
cases.This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect ofthe profits out of which the dividends are paid;Bahwa berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dibayar oleh PerseroanTerbatas (PT) di Indonesia kepada pemegang sahamnya di luar negeridapat dikenai pajak di negara tempat pemegang saham tersebut terdaftarsebagai resident (Wajib Pajak).
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL. Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC,
Lawan
1. MARDJONO REKSODIPUTRO,
2. RICKY S NAZIR,
3. FERRY P.MADIAN.
4. EMIR NURMANSYAH,
5. NAFIS ADWANI,
6. RITA TYASTUTI TAUFIK,
7. AGUS AHADI DERADJAT,
8. WOODY PANANTO,
9. CHANDRAWATI DEWI,
10. LUKY I WALALANGI,
11. SAHAT M.SIAHAAN,
12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN,
13. NURDIN ADIWIBOWO,
14. FREDDY KARYADI,
15. KEVIN OMAR DIDHARTA,
16. OENE J. MARSELLE,
17. GIFFY PARDEDE,
18. ELSIE FRIESKA HAKIM,
19. FIESTA VICTORIA,
20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU,
21. CHRISTINE HAKIM,
22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1161 — 1499
1161 — 1499
Loan Agreement :The Lender by way of one or more advances shall make a single loan to theBorrower in an amount not to exceed US$35,608, 100 (ThirtyFive Million SixHundred Eight Thousand One Hundred United States Dollars) (theCommitment Amount) subject to the terms and conditions hereof (eachsuch advance, an Advance and all such Advances, the Loan). Theamount of each Advance will be set forth on the Repayment Schedule(defined in Section 2.1 below) for such Advance.
The Advances shall bedisbursed by the Lender by way of fund transfer into such bank account ofthe Borrower as the Borrower shall designate in writing to the Lender.
TheLenders obligation to make any Advances under this Agreement shall expireon the date ninety (90) days after the date of this Agreement.Teriemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Kreditur / Pemberi Pinjaman melalui pencairan dana pinjaman yang dapatdilakukan dalam satu kali atau lebih akan menyediakan satu fasilitaspinjaman kepada Debitur dengan jumlah tidak lebih dari US$35.608.100(Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Dollar AmerikaSerikat) (Jumlah Komitmen) dengan
Bank Pembangunan DaerahSumatera Selatan Dan Bangka Belitung shall execute, sign and/or deliver,as applicable, the following documents for the purpose of security for suchsums in form and substance satisfactory to the Lender and prior todisbursement of the First Advance (Security Documents and, together withthis Agreement, the Loan Documents):a) fiduciary transfer over moveable assets covering the Equipment;b) fiduciary assignment over insurance proceeds covering the insurance ofthe Equipments;c)
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sak Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 42
57 — 42
Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Maratu Baina Al Fighi wa AlQanuni yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis:fells oe Oe AND Cd Lalse FIM g GLA ee pty Aaa iN Shall GlJam Gilad GS Lega g Cybele Coy Elan! 4b wdYs agSoluy YG) dy tyCe Asa g5 AS Da git Gl GAM Oe AG Udi! GIS I yubd gj)dizilelal) dre toy ddliad 5S) Sy yd Lege aly SSI ceige atl det Guay 5!
Register : 13-10-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PA BANGKO Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Bko Tanggal 13 April 2016 —
47 — 3
47 — 3
kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasakasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikirMenimbang, bahwa dalam kitab Madda Hurriyah alZawayn disebutkanbahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihatdan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon,maka Islam menolerir adanya perceraian, sebagaimana dikemukakan berikut:Hal 27 dari 32 hal Put No. 0279/Pdt.G/2015/PA Bko.lead ats ae als Gua soll Shall
Register : 10-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prob Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 06-07-2011 — Putus : 05-03-2012 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 B/PK/PJK/2011 Tanggal 5 Maret 2012 — DIRJEN PAJAK VS BUT. PAN PACIFIC HOTELS AND RESORT INDONESIA;
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."8 Bahwa Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapurayang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990, menyatakan :"In determining the profits of a permanent establishment, there shall
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Pasal 11 P3B IndonesiaBelanda mengaturmengenai pemajakan atas penghasilan bunga, yangredaksinya berbunyi sebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed inthat other state;However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the Beneficial Owner of the interest thetax so charged shall