TOMTOM DABBUL QOMAR tersebut;- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 28/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 5 Februari 2021 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, tanggal 26 Oktober 2020, mengenai perbaikan redaksi penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dan status barang

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

PU TUSANNomor: 21/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R. GUNAWAN ; Tempat lahir : Gunung Kidul.Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 22 Nopember 1965.

Yk/VI/2013; no PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Yyk. terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan para Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;/Hakim Pengadilan Tipikor Him 1 dari 390 him Putusan No. 30/Pid. Sus TPK/2016/PN.Bdg3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 April 2016 s/dtanggal 17 Mei 2016 ;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;on= Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnyabernama : MH. BAHRUL HIDAYAT, SH., MH, HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

Djulaeha Karmita No. 5 KotaCimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Bandung di Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandungdi Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung,yang sengaja memberi bantuan melakukan pada waktu kejahatandilakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Sus TPK/2016/PN.Bdgsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;onon Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 26 September2013 sid tanggal 250ktober 2013 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal26 Oktober 2013 sid 24 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTipikor Tingkat Banding tahap , sejak tanggal 25 Desember 2013 sid23 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 11Februari2014 sid tanggal 22 Februari 2014 (Tahanan RUTAN) ;Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis tidak didampingi olehPenasihat Hukum akan tetapi cukup ia sendiri membela kepentingannyadipersidangan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah mempelajari berkara perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini

tingkat pertama yang oleh JudexFacti telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasiTerdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkandi atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi ;Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi l/Penuntut UmumBahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakanputusan Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Tipikor

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) terbuktisalah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Factitelah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi tidakterbukti Judex Facti telah melampaui wewenangnya dan tidak terbukti telahmelanggar undangundang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara;2.

Subrotolangsung membuka cek dan diserahkan kepada Terdakwa dan olehTerdakwa cek tersebut langsung dicairkan dan uangnya dipergunakan ataudinikmati oleh Terdakwa sendiri; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah membaca memori kasasidan putusan Judex Facti knususnya atas fakta persidangan, maka perbuatanTerdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Tipikor telah terbukti dan merupakan perbuatan melawanhukum dan Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas

Negeri Sipil, PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidakdapat dijadikan dasar hukum Keputusan Bupati Nias Selatandimaksud ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal diundangkan (7 April 2017)dan tidak berlaku surut serta bersifat prospektif, di lain pihak PutusanPengadilan Tipikor

46/PID.SUS/K/2013/PN.MDNditetapkan 15 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehinggapenerapan Peraturan Pemerintah tersebut dalam Keputusan Bupatidimaksud telah memberlakukan surut (retroaktif) sehingga tidaksesuai dengan objek keputusan ;Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa pemberhentianditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan memilikikekuatan hukum tetap, di lain pihak Putusan Pengdilan Tipikor

SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang hubungannya dengan jabatan,berlaku sejak tanggal ditetapkan (13 September 2018), di lain pihakPutusan Pengadilan Tipikor

MajeNasal bulanAprilJuni 2009 oleh Bendahara UPTD MajeNasal (copy) ;Digunakan dalam perkara lain ;Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 05/Pid.SusTPK/2014/PT.BGL, tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa SEPTIMUDA,SPd binTAMRIN ALI AMRAN ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B/Tipikor

Kaur;Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru yang menerima danaKJM tahun 2009;BPKP Bengkulu yang salah dalam mengunakan acuan hitungan kerugiannegara;Karena pihak yang Terdakwa sebutkan di atas merupakan subjek hukumyang menyebabkan kerugian Negara atau korupsi karena sudah menyalahikewenangannya memenuhi unsur korupsi, sehingga merekalah yangbertanggungjawab dan harus diproses secara hukum serta ditetapkansebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR), kalau ingin

terciptakepastian hukum, keadilan, serta kesamaan setiap orang didepanhukum/tidak ada yang kebal hukum tapi saat ini Majelis Hakim PengadilanTinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menciptakanitu sehingga terlihat sekali kalau banyak orang yang kebal hukum dalamkasus KJM di Kabupaten Kaur saat ini;Bahwa selama ini Terdakwa merasa terzalimi dan tidak ada keadilandalam proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan di POLRES Kaur,KEJARI BINTUHAN, dan PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI(TIPIKOR

Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal17 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal17 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDGPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan dengan perkara aquo, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri

Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwauntuk Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No 51/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bdg,terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober2021, selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama;Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDGMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat

PUTUSANNomor 2713 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ABDULLAH BADJA;Tempat lahir : Donggala ;Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Lebo, Kecamatan Parigi,Kabupaten Parigi Moutong;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor);Terdakwa ditahan dalam Rumah

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkayadiri sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsurunsurlainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti,maka semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor telah cukup terpenuhi, sehingga Dakwaan Subsidair tidakperlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa..HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ H.

PUTUSANNo. 342 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2015HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H.

., dan dimanapernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 28 Desember 2012 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 10 Januari 2013, sehingga dengan hal demikian JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca,meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan

Tipikor. Smg. Sebatas mengenai Kwalifikasinya, yangakan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, gunahal 31 dari 33 hal Put.No.07/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.

PUTUSANNOMOR : 2501 K/PID.SUS/ 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MARKABAN, S.H., ;Tempat lahir : Ponorogo;Umur/ tanggallahir : 41 tahun/10 Agustus 1969 ;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT. 03, RW.03 Dukuh Krajan, DesaPlosojenar, Kecamatan Kauman, KabupatenPonorogo ;Agama : Islam.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2501 K/Pid.Sus/2013oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof, Dr. Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr. H. M.

PUTUSANNo. 60 K /Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BAMBANG SUYANTO, SH.M.Si ; tempat lahir : Barabai Kalimantan Selatan ; umur / tanggal lahir : 49 tahun /19 September 1959 ; jenis kelamin Llakilakti ;Kebangsaan Indonesia ;tempat tinggal : Perumahan Sumber Taman Indah Blok @No. 10, Kelurahan Sumber TamanKkecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo

Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. dan Leopold LuhutHutagalung, SH.MH., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ H.

PUTUSANNo. 164 PK/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terpidana :Nama : AHMADI, SP bin DINGAN.

Abdul Latief,S.H..M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H.,M.M ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.

Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengancara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkaitpenggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuangGaling, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit olehtim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akanHalaman 21 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldiserahkan ke "Tipikor

melakukanperbuatan yang bertentangan tugasnya selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Badan PenelitianAset Negara Lembaga Aliansi IndonesiaKabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan menakutnakuti ketigaKepala Desa tersebut dengan cara antara lain meminta RAB(Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan Dana Desa tahun2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatandan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dari UniversitasIndonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

dan PTUN, dimana Cahaya selaku Kepala DivisiHukum dan Terdakwa Suryadi selaku Ketuanya memberikan pilihan yaitumasing masing Kepala Desa menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya)Desa tahun 20152017 kepada Cahaya dan Terdakwa Suryadi apabila paraKades tidak mau memberikan RAB tersebut maka berdasarkan Putusan KIPHalaman 118 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldan PTUN para Kades saksi Aliansono, saksi Ali Imron dan saksi LadanHawadi, serta Hamzah,saksi Edi Kusmanto akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bglsebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 21 November2019 dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.