Ariyadi alias Arya Prasetyo bin Muhammad Khotib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Khotib masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6(enam) bulan;

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menyatakan Terdakwa RAIS BAHARI Bin RUJITO bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memilik izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDAKWAAN PERTAMA yaitu pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap RAIS BAHARI Bin RUJITO dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah), subsider 2 (dua) bulan kurungan ;3.

diajukan dipersidangan Pengadilan NegeriSemarang oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;PERTAMA :aaa Bahwa Terdakwa RAIS BAHARI Bin RUJITO pada hari Kamis tanggal10 Oktober 2013 sekira jam 15.30 Wib, atau pada waktu lain yang masihtermasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Genuksari Rt.02 Rw.02,Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanHalaman 5 dari 31Putusan No : 102/Pid.B/2014/PN SmgAtauKEDUA :monanenans Bahwa Terdakwa RAIS BAHARI Bin RUJITO pada hari Kamis tanggal10 Oktober 2013 sekira jam 15.30 Wib, atau pada waktu lain yang masihtermasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Genuksari Rt.02 Rw.02,Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa saat saksi membeli obat, saksi hanya menunggu di depan rumahTerdakwae Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadapTerdakwa ;e Bahwa satu team dari resmob Brimob ada 7 (tujuh) orang ;e Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis 10 Oktober 2013pada jam 15.30 WIB di Genuksari Rt 02 / Rw 02 Kel Genuksari, Kec Genuk,Kota Semarang ;e Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama Team melakukan penangkapanadalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di Rumah MUTMAINAHmenjual obat farmasi

dan Terdakwajuga tidak sekolah pada jurusan farmasi ;e Bahwa di rumah Terdakwa tidak terdapat plang atau papan nama untukmenjual obatobatan ;eencenne= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta tersebut dapat memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;j22220222mancasens Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum

TAWIL sudah 3 (tiga) ;Bahwa Terdakwa tidak punya jjin beli sabusabu;Bahwa Terdakwa bukan pegawai farmasi dan juga bukan seorang dokter;Bahwa Terdakwa memang sudah menjadi target kami;Bahwa dalam perkara ini terdakwa berperan sebagai kurir;Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama satu unit dari SatresnarkobaPolres Pasuruan sebanyak 3 (tiga) orang; Bahwa pada waktu tangkapterdakwa tidak melakukan perlawanan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar dan

TAWIL sudah 3 (tiga) ;Bahwa Terdakwa tidak punya jjin beli sabusabu;Bahwa Terdakwa bukan pegawai farmasi dan juga bukan seorang dokterTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatanMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober2018 sekira jam 17.30 WIB di depan sebuah kokosan masuk JalanDuyung Kel.Dermo, Kec

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURKHOLIS dan saksiDODI YUSUF P,SH , serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperolehfakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang

mendeteksi suatuHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Bilzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugassebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki jin, dan bukan pula pedagangbesar farmasi milik Negara yang memiliki ijin Serta terdakwa bukan petugasLembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan terdakwa membeli Shabushabu bukan dari lembaga

1. Menyatakan Terdakwa SAIRI alias UCIN bin IDUP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan Terdakwa SAIRI alias UCIN bin IDUP, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau AlatKesehatan; sebagaimana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 UU RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan pertama PenuntutUmum;2.

Pertamawon nnn anne Bahwa ia SAIRI alias UCIN bin IDUP pada hari Rabu tanggal 13September 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatuwaktu yang masih dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknyapada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di JalanTembikar Kiri Rt.02 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak HanyarKabupaten Banjar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

DPO) yang beralamat Jalan sepakatKecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin dengan harga 1(satu) boks atau 100 (seratus) butir Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluhlima ribu rupiah), adapun Terdakwa berhasil menjual obat keras jeniscarphonen 1 (Satu) keping Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) danTerdakwa mendapat keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima riburupiah) untuk setiap 1 (Satu) boksnya; Bahwa obat jenis Carnophen dengan logo Zenith yang dijual olehTerdakwa tersebut merupakan sediaan farmasi

Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa obat carnophen yang diedarkan oleh Terdakwasetelah diuji pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkanHasil Laporan Pengujian Nomor : L.P.Nar.

Menyatakan Terdakwa SAIRI alias UCIN bin IDUP tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa DEDDY YUNI NAYOAN bin KUSMIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu " sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2.

Menyatakan Terdakwa DEDDY YUNI NAYOAN bin KUSMIANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhiHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Jbgstandart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu " sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2.

Jombangatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wibsaksi WAHYONO bersama saksi ARDIANTO

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemafaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyutuh danyang turut serta melakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau

Menyatakan terdakwa DEDDY YUNI NAYOAN Bin KUSMINTO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart dan Mutu sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum.2.

Mukair terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2.

., menyimpan, menguasai NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 danpasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAGIO Bin Alm.

R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Buktidengan Nomor: 2842/2016/NNF seperti tersebut dalam (lI) adalah benarGanja , terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan,membeli, menjual Narkotika golongan berupa shabu bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi,

Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dihubungkan denganpengertian yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa terbukti dengan sengaja telah mengedarkan obat berupatablet pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edardari pejabat yang berwenang dengan caracara sebagaimana diuraikandiatas, obat/sediaan farmasi tersebut berbahan aktif Trineksifenidil HClmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar

Mukair terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum membeli Narkotika Golongan dan tanpa hak atau melavanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.2.

Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industn Farmasi, PedagangBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhi Penzinan Berusaha dan Pemerintah Pusat.Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Pli(3) Ketentuan

Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besarfarmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telahmemiliki izin Knusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan memiliki, menjual atau mendistribusikan narkotika hanya berhak danberwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi

angka 3, bagian Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotikadan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang buktinarkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supayadirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampasuntuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnyaditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untukpersediaan farmasi

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

1. Menyatakan Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6

Menyatakan Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEHterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 Undangundang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansesuai Surat Dakwaan kami;2.

Brangsong Kab.Kendal atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa danmengadilinya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.

berupaobat trinexpenedily adalah Apotik dan Pedagang besar farmasi / PBF danyang berhak menjual obat tersebut adalah yang memiliki ijin dari DinasKesehatan Kabupaten atau Kota.Bahwa perseorangan yang tidak memiliki ijin, tidak boleh mengedarkansediaan farmasi berupa obat Trihex.Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenaiperedaran obat trinexpenedily dari PBF sampai ke Apotik yang selanjutnya diedarkan kepada masyarakat adalah bahwa dari PBF berdasarkan Pesanandari Apotik atau kemudian

Kendal, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap orang ;2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing unsur tersebut secaraberturutturut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Menyatakan terdakwa NI KETUT SUARNITI bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentuan

suatuwaktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019bertempat di Toko Mekar yang beralamat di dalam area Pasar TegalCangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Ballatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyebutkan : (1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai

dan Asisten Apoteker; Menimbang, bahwa menurutPeraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitasproduksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memilikiSurat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Nga.Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu.

Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisionalBahwa menurut UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik, sedangkan golongan obatobatan terdiri dari obatbebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obatpsikotropika

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZANo.PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal PetunjukTeknis Mekanisme sektor pelayanan Milik Pemerintah.Dengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat yang ilegal.Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y dan obat jenis Dextrotergolong obat

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil warna putin berlogo Y dan obat jenis Dextrotergolong obat keras dan terbatas sehingga Terdakwa dalam membeli ataumengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil warna putih berlogo Y dan obat jenisDextro tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yangseharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan diApotek

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;3.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu) pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap saksi ARIEF DWI F dan saksiBERLIYANDI Y.

Menyatakan Terdakwa SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan tanpa hak sengajamengedarkan sediaan farmasi;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTO oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.

Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

didampingi Penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ybs.Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa.Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal13 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa

Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan

unsurunsur dari perbuatanpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 atau Kedua: pasal 196 UU no.36 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kessatu pasal 197 UU no. 36 tahun2009 yaitu : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

ditetapkansebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwadinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 198 tentang KUHAP dan pasalpasaldari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Farmasi, atas nama MUHAMMADALAMIN SYAIFUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMF YayasanPembina Palembang, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P 4 ;5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Belitung Nomor813/020/KEP/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Belitung, yang ditetapkan oleh Bupati Belitung,tanggal 24 Februari 2011, diberi tanda bukti P5 ;6.

Sedangkan di dokumen Pemohonseperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazah SekolahMenengah Farmasi, Petikan Keputusan Bupati Belitung TentangPengangkatan Calon PNS Daerah Kabupaten Belitung dan KARPEG,nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon padaAkta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohonpada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ; Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon

lahir di Panggung Harjo, namunsaksi lupa tanggalnya;Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akta KelahiranPemohon yaitu memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN menjadi MUHAMMAD ALAMINSYAIFUDIN;Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada perbedaandokumen Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN, sedangkan dalamdokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazahSekolah Menengah Farmasi

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat bertanda P 1sampai dengan P7dan 2(dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon didapatlah fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu) Keluarga, Ijazahn Sekolah Menengah Farmasi

berdasarkan bukti P1, Pemohon beralamat di JalanDusun Batu Lobang Rt.009 Rw. 005 Desa Padang Kandis, KecamatanMembalong, Kabupaten Belitung, oleh karena itu Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan NegeriTanjungpandan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, nama Pemohon tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P3, bukti P4, bukti P5dan bukti P6, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga, ljazan Sekolah Menengah Farmasi