Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 02-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 177/PID/2017/PT KPG
Tanggal 18 Desember 2017 — -. JUNAIDIN H. HUSEIN
152 — 56
  • Kami kira kita sebagai Praktisi Hukum harusmenyampaikan halhal yang telah diketahui umum tidak lagi kita sampaikan,apalagi menyampaikan hal keliru di persidangan yang menimbulkanpandangan masyrakat menjadi salah kaprah;Bahwa yang menjadi penekanan dalam memandang hasil LaboratoriumForesik adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:782/DTF/2015 tertanggal 16November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium ForensikCabang Denpasar Ir.Koesnadi
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 29 Juli 2019 — YUSRIANTO (penggugat) lawan PT BICCON AGRO MAKMUR (tergugat)
222 — 33
  • Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Atb
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
156 — 126
  • Dalam kaitannya perkara ini, setiap orang adalahOrang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN AtbMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 pengertian Setiap Orangadalah
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-06-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 20/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
1.H.MAS’UD
2.NURUL HIDAYAH
3.LALU MAHENDRA
4.SANA’AH
5.MAHMUDAH
6.INAQ SIAREP
7.NURUL HIDAYAH, S. Pd
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
2.kepala badan pertanahan nasional lombok barat
305 — 134
  • Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahankepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang inimerupakan hukum materiil dan sistem Peradilan Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAN alias DIAN
21 — 13
  • masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkanhalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDNdari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 06-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 146/Pid.B/2017/PN Psb
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
NILA DEVI, SH
Terdakwa:
ADIWAN Pgl KEPOT Bin ADIYAN
137 — 48
  • perbuatanpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyataTerdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikanketeranganketerangan dan menanggapi keterangan saksisaksi, sehingga dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan
Pengadilan PT MATARAM Perdata Tanah
Putus : 16-12-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 128/PDT/2015/PT.MTR
Tanggal 16 Desember 2015 — MARIANA YOCYLIN, DK Melawan NATASIA EVA AGNES, DKK
79 — 38
  • Tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat Rekonvensi, yang apabila ParaTergugat Rekonvensi tidak bersedia secara sukarela menanda tangani akta jualbeli tersebut maka putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdianggap berlaku sebagai akta jual beli; ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, MajelisPengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bukanlah bentuk dari memutusmelebihi apa yang di tuntut (ultra petita) dalam perkara aquo, melainkan didasaridengan tujuan untuk memberikan penekanan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 29-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 28/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : Ketua Kelompok Tani Haroyong
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 (PT. TASK. 3) / PT. BINTANG MULIA SINAR AGUNG (PT. BMSA)
109 — 49
  • Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK10.Bahwa adapun unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum = yangdilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensiadalah sebagai berikut :e Unsur Kesengajaannya : Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja dan tanpa prosedur hukum melakukan penekanan danpemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayarganti rugi atas lahan yang tidak dimiliki oleh TergugatRekonpensi; Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja memasang portal di lahan kebun PenggugatRekopensi, yang tidak dibenarkan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 61/PDT/2018/PT MND
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : YULIEN MOKODOMPIS
Terbanding/Tergugat : MEITY ROTINSULU
53 — 44
  • Tony A.P.Rurugala, SH, yang telah menerangkan asalusul objek sengketa,yang lebih jelas termuat saksisaksi tersebut termuat dalam BeritaAcara Pemeriksaan, namun keterangan saksisaksi tersebut namunMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat buititersebut, sehingga telah merugikan kami Penggugat / Pembanding ; Bahwa sebagai penekanan Penggugat / Pembanding dalammemori banding ini memohon dengan sangat, kiranya MajelisHakim Tingkat Banding dapat mengali / mengkaji lebih jauh dariawal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2008
Tanggal 14 Desember 2010 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (diberikan penekanan)Keput usan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatanperawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjangsektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakanPasal 23 UU PPh.Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim AgungMahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran Ill60butir 171 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimanadikutip diatas hanya berlaku untuk jasajasa disektor pengeboran minyak dan gas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 K/PDT/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — M. TAHIR, dkk. VS DANDIM 1607 SUMBAWA, dkk. ;
142 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuanterakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi DPRD KabupatenSumbawa pada tanggal 15 Januari 2013 tidak juga menghasilkan solusidan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehinggahal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasiyang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepadaTergugat (Para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasiterhadap diri Para Penggugat;36.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PALOPO Nomor 378/PID.B/2013/PN. PLP
Tanggal 6 Mei 2014 — SULKARNAIN B. Alias SUL Bin H. BUDIMAN
80 — 31
  • Wahidin Sudirohusodo Makassar denganKesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban lakilaki inidatang dengan kesadaran menurun; pada daerah kepala bagian belakang terdapat satu luka19berjahit ukuran lima centimeter, patah tulang tengkorak kepala dengan penekanan padatengkorak bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput otak, dan pembengkakanjaringan otak; pada lengan bawah kanan terdapat deformitas (kelainan bentuk tulang), memartidak ada, bengkak tidak ada.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 4 Februari 2014 — Drs. GATOT SUTEJA
588 — 278
  • pertemuan di Rumah MakanPadjadjaran adalah masalah mekanisme perizinan.Bahwa dalam pertemuan yang kedua saksi ikut dan yang dibicarakanadalah masalah biaya.e Bahwa yang menentukan biaya atas permintaan Pak Insan Kamiluntuk menghitung besaran biaya perizinan tersebut.e Bahwa perizinan yang belum selesai yaitu IMB.e Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab belumselesainya perizinan tersebut.e Bahwa seorang Kepala Seksi tidak berwenang untuk mengeluarkanizin industri.e Bahwa tidak ada penekanan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 10-06-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT MANADO Nomor 60/PDT/2019/PT MND
Tanggal 19 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat II : Almarhum M.C. Kailas melalui ahli warisnya adalah Deitje Kailas
Pembanding/Tergugat I : Budi Djaya Halim
Terbanding/Penggugat : Olga Oei
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Kelurahan Pinaesaan
49 — 26
  • , karena pada saat panggilan pertamalangsung Proses PENYIDIKAN bukan PENYELIDIKAN, selanjutnya,Baru satu kali Pemeriksaan Pada Saat PENYELIDIKAN sudahditetapbkan sebagai TERSANGKA, hal tersebut digunakan untukmengambil ahli warisan dalam Gugatan TERBANDING sebagaibentuk tukar guling antara PEMBANDING dengan TERBANDINGdengan mengorbankan Anak kandung PEMBANDING agar supayaketika terjadi Penekanan lewat Laporan POLISI tersebutTERBANDING dalam hal ini dahulu PENGGUGAT bisa memberikansejumlah uang total
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
483 — 328
  • Namundemikian,dalam perkembangan hukum di Indonesia, dari keempat undangundang tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari asasketerbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatkan informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdengan tetap menghormnati perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.
    Pendeknya, penekanan dariasas iniadalah kecermatan dalam penyiapan keputusan, denganmemperhatikan aspekaspek yang relevan dengan permohonan.Misalnya, keputusan menteri yang diambil tanpa (begitu)memperhatikan permasalahan yang telah digambarkan oleh pemohondalam permohonannya dan tidak mencaritahu lebih lanjut bagaimanapersisnya meskipun terdapat alasan untuk itu, dapat dianggapsebagai pelanggaran asas ini (CBB, 11 Januari 2000, AB 286, m.nt.
    Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraiantugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlakusecara umum dan khusus di instansinya.Dalam literatur hukum Belanda, asas proporsionalitas ini dianggapsebagai bagian dari asas kecermatan materiil, dengan penekanan padakeseimbangan antara beban yang ditimbulkan (carayang digunakan)dan kepentingankepentingan yang didukung (tujuan).
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-03-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Kapten Inf M. Uzer
77 — 39
  • Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 08.30 WibTerdakwa bersama Saksi Herlina dipanggil oleh Dandim 0413/Bangkadidampingi oleh Kasdim dan Ny Surobin (ibu Kasdim) dan Kapten InfSirajudin (Pasi Intel) menyarankan kepada Terdakwa agar rujuk kembalidengan Saksi Herlina namun Terdakwa tetap dengan pendirian Terdakwayaitu menceraikan Saksi1 karena secara agama sudah Terdakwa jatuhkantalak tiga dan waktu itu bukan mediasi yang disampaikan Dandimmelainkan penekanan, beliau mengancam Terdakwa
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 08-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pid.B/2019/PN Msh
Tanggal 26 Juni 2019 — -Penuntut Umum: ELIMANUEL LOLONGAN , SH. MH -Terdakwa: Adrianus Tanodi Alias Isak
92 — 52
  • Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1 Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatutindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyekhukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantungpada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-09-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 September 2017 — SUGENG VS PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
RIKS HENDRI Pgl. HEN
71 — 17
  • Setiap orang ;2. tanpa hak atau melawan hukum ;3. penyalah guna Narkotika golongan bukan tanaman bagi diri sendiri ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia