Ditemukan 13261 data
66 — 19
juga sejalan dengan dalil dalam kitablanatuth Thalibin, halaman 460 yang diambil alin menjadi pendapat Hakimyang memeriksa perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut: Quad bag oslagr Yo aleg pg aire 555 al pol leclSuz 5 96 UI nda JarPermohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan kesahan dan syaratsyaratnya, seperti adanya walidan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu jugamengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
64 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab/imu UshulalFigh, 1977, halaman 208);Dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbangan hukum yangartinya sebagai berikut : Tindakan Pemerintah/Hakim terhadaprakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk
12 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Hal 10 dari 13 hal, Put.
20 — 5
didahulukan daripada mempertahankankemaslahatan.Menimbang, bahwa secara sosiokulturalPemohon dan Pemohon litelahhidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkanketurunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islamtanopa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yangmerasa keberatan (istidzhar); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar HukumIslam Syeh Abdul Wahhab
16 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,Hal 10 dari 13 hal, Put.
15 — 1
GyArtinya, Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorangwanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnyapernikahan tersebut dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orangsaksi yang adil.Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dantidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatandan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan paraPemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapatAbdul Wahhab Khallaf dalam
10 — 6
Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan, (Abdul Wahhab Khollaf, IImu Ushul alFiqh, 1977, halaman208);5. Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tanggatelah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat danperdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanyameneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjarayang berkepanjangan.
13 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,Halaman 10 dari 11 halaman penetapan Nomor 34/Pat.P/2021/PA.Kishalaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurang dari 19 tahun,akan tetapi kKesemua
47 — 14
Jly JL JI ASI 51551 Ld v9Artinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshulalFighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alin oleh Hakim sebagaipendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanyahubungan
7 — 7
(Abdul Wahhab Khallaf, /i/mu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas
12 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
16 — 1
lanathuth Thalibin Juz IVhalaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah denganseorang perempuan maka harus dapat menyebutkansyarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum Islam seperti termaktub dalam Kitab Fathul Wahhab
11 — 2
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :Lg Ueiil cle lo gl aly al lo Le Zap. yl aged OME Aa. 5 5 MIB aye GyeHal 11 dari 14 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.RtuArtinya Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorangperempuan itu sebagai istri seorang lakilaki makadisaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut juga telah memenuhiketentuan peraturan sebagai
19 — 11
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
10 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, IImu Ushul AlFigh, 1977, hal. 208);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatasdan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg.
18 — 5
(Abdul Wahhab Khollaf, Il mu Ushul AlFigh, 1977, hal. 208);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatasdan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg.
10 — 7
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighihalaman 930:"Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagaiistri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain(putusnya nikah)";Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hiikum Islammenyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengana. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
9 — 3
Penetapan No.001 1/Padt.P/2019/PA.Nphhukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqhhalaman 930, yang kemudian diambil alin sebagai pertimbangan oleh MajelisHakim, sebagai berikut :Ugh Ugh ple ala al aly al alae Aus jlls age GU da y 5 ADDU La je ynArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagaiisteri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteriselama tidak ada bukti yang menentukan lain.Menimbang, bahwa tentang perkawinan Para Pemohon yang tidakdicatatkan
18 — 1
pernikahan dalam Hukum / Agama Islam serta tidak adanyahalangan atau larangan bagi kKeduanya untuk melangsungkan pernikahan,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dantidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatandan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan paraPemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapatAbdul Wahhab
10 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihaktidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah