PUTUSANNomor 2017 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Dra.

Tahun 2008 Jo.Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja PerangkatDaerah untuk pembelian bahan bakar minyak Jenis tertentu yang berhakadalah usaha mikro sedangkan UD Sumber Maju termasuk usaha kecilsehingga tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi ;Bahwa jadi karena pasalpasal tindak pidana di dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tidak ada didakwakan kepada Terdakwa tidak bisamenyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

Berbeda denganseandainya pasalpasal yang didakwakan pada Terdakwa menggunakanpasalpasal tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian diajukan ke Pengadilan Tipikormenurut Ketua Majelis baru Pengadilan Tipikor menyatakan tidakberwenang mengadili perkara dimaksud ;Bahwa dari alasanalasan di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk hemat Ketua Majelis

,dan MS Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ MS Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;ttd.

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai JudexFactie merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (OnvoldoendeGemotiveerd), karena hanya membenarkan keberatan Penuntut Umum dantidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon terhadap faktafakta yang terungkap dalampersidangan;Hal. 54 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017a.

Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi Ambon tersebut, nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun terhadap putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon serta keberatankeberatan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan yang termuatdalam berkas perkara Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.AMB.c. Bahwa Judex Facti hanya menyimpulkan saja putusan Majelis HakimNomor 55/Pid.SusTPK/2015/ PN.AMB.

Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon, tanpa mempertimbangkan unsur yang dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindakpidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999;2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara MelawanHukum dan penyalagunaan wewenangBahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh FaktaHukum sebagai berikut :a.

tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Pemohon tidakmemenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 253 (1) KUHAP ; Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerimaatau memperoleh uang sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus riburupiah) setelah potong pajak PPh dan PPn dari saksi Hasan Reniuryaan,sehingga adil menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidanatambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18UndangUndang Tipikor

PUTUSANNomor : 14 /TIPIKOR/2012/PT.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksadan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama Lengkap : CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDATempat Lahir : Indramayu.Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun /10 September 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki..Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Telukagung Rt.11/Rw.04

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan H.HENING TYASTANTO, SH.CN., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Bandungmasingmasing selaku Hakimhakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 MARET 2012 Nomor14/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding.

PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang NomorW26.UV/2566/HN.01.10/VIIV2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Demikian PenuntutUmum terhadap Memori Banding Terdakwa juga telah mengajukan KoniraMemori Banding tertanggal 27 Agustus 2018 , dan Kontra Memori BandingPenuntut Umum tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Terdakwadengan Surat Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KupangNomor : W26.UV/2565/HN.01.10/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ;Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal236 ayat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret2021;5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret2021,6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16Mei 2021;Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT SMG7.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PNSmg tanggal 27 April 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukanpermohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor16/Banding/Pid.SusTPK/2021/PN Smg Jo Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PNSmg tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/ Tipikor

. : PRINT01/0.2.31/Fd.1/03/2011,tanggal 22 Maret 2011, Sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011dengan jenis tahanan Rutan ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung, No. : 29/Pen.Pid/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 28 Mei 2011, Sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal31 Mei 2011 dengan jenis tahanan Rutan ; Penuntut Umum, No. : PRINT03/0.2.31/Ft.1/05/2011, tanggal 30 Mei 2011,Sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 dengan jenis tahanan Rutan;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan

TIPIKOR Bandung, sejak tanggal 19Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;6.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor, No.: 29/Pen.Pid.Sus/TPK/201 1/PN.Bdg., tanggal 26 Juli 2011, Sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 03Oktober 2011 dengan jenis tahanan Rutan ; 8.

Bahwa dalam soal jaminan hak memperoleh copy buktibukti surat yangdisebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara, jikadiperbandingkan setidaknya dari 3 (tiga) Berkas Perkara Tipikor, yakniatas nama Terdakwa H.M. lIrawady Joenoes (sebagai Saksi dalamPerkara Pemohon Kasasi). Terdakwa Swarna Abdul Fattah, (mantanGubernur Provinsi Kalimantan Timur) dan Terdakwa Rustam Effendy,SH.

Bahwa proses dan prosedur persidangan Perkara Tipikor RegisterNomor : 16 / Pid.B / TPK / 2007 / PN.Jkt.Pst, dari sejak pelimpahanperkara hingga pembacaan putusan pokok perkara, ditinjau dari sisiPerilaku Aparatur Negara yang terbukti diwujudkan dalam sikap tindakPenuntut Umum KPK yang mengingkari dan tidak melaksanakankewajibannya menyerahkan copy buktibukti surat terkait faktafaktayang dijadikan dasar mendakwa Pemohon Kasasi, in casu kepadaTerdakwa Freddy Santoso atau Penasihat Hukumnya, dan sikaptindak

Kasasi, Aparatur Negara nyatanyata menyerahkancopy buktibukti surat dimaksud yang dilampirkan dan menjadi bagiandalam jilidan berkas perkara hasil penyidikan, terbukti tidak memenuhikriteria dan atau telah melanggar persyaratan penyelenggaraanproses peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjaminpemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untukmemperoleh putusan yang adil dan benar ;Bahwa oleh karenanya segala putusan yang ditetapkan dari prosesdan prosedur persidangan Perkara Tipikor

untuk Pengadaan Buku pada 34 SD diKabupaten TTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011tidak ditemukan kerugian Negara yang harus' ditagih untukdikembalikan kepada Negara / Kas Daerah dengan demikian atasdasar apakah Termohon Praperadilan menyatakan adanyakerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalah Pelakunya,sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yang berhakmenentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK Tanggal 29 Juni 2012;11.Bahwa, didalam Pasal 2 UU Tipikor

dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilam yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja ( Kontrak ) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTUapakah dari 14 Pasal Perjanjian tersebut pemohon tidakHalaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfmmelaksanakan pasal yang mana akan tetapi Pemohon telah menerimaPembayaran yang mengakibatkan kerugian Nagara;12.Bahwa, didalam Pasal 3 UU Tipikor

EDMUNDUS FALLO,MM, sebagaiPejabat Pembuat Komitmen, serta dokumendokumen yang berkaitandengan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yang disita dari Dinas PPOdan Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Timor Tengah Utara dianggapsebagai alat bukti sehingga ditetapbkan sebagai tersangka ;Bahwa setelah Pemohon ditetapbkan sebagai tersangka, kemudianditahan akan tetapi saksi sudah lupa tanggal penahanannya, dan kiniperpanjangan penahanannya oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang ;Bahwa dalam tahap penyelidikan belum dilakukan

PENGESAHAN :Salinan Dinas sesuai aslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.Panitera,Panitera Muda Tindak Pidana Tipikor, Hal 17 dari Hal 17 Put. No.576/Pid.Sus/2018/PT MKS.H.SYAHRIR DAHLAN,SH.,MH.NIP :19651120 198903 1004 Hal 18 dari Hal 17 Put. No.576/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Pst.terlibat secara Medeplegen melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan;Bahwa pada prinsipnya pembayaran pidana tambahan uang penggantisecara sukarela, dapat diperhitungkan "Sebagai Pengganti" dari asetasetyang disita pada tahap proses penyidikan maupun sita eksekusi yangdilakukan Jaksa setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Penyitaan atas hartabenda Terdakwa/Terpidana dalam rangka memenuhi pidana tambahanuang pengganti, maka tujuan penyitaan tersebut

adalah untuk menutupiuang pengganti tersebut;Bahwa apabila Terpidana membayar secara sukarela uang pengganii,maka harta bendanya "Tidak Perlu Dilelang" dan apa yang dibayarkannyaharus diperhitungkan sebesar nilai harga barang yang disita untukdikembalikan kepada Terpidana;Bahwa menurut Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor maksud dan tujuan penyitaanyang dilanjutkan dengan pelelangan harta benda Terpidana adalah untukmenutupi uang pengganti yang tidak dibayar Terpidana;Bahwa tidak ada batasan waktu untuk melakukan

pembayaran pidanatambahan uang pengganii;Bahwa pembatasan jangka waktu paling lama 1 bulan dalam pasal 18ayat 2 UU Tipikor adalah batas waktu "Timbulnya Kewenangan Jaksa"untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda Terpidana untukmenutupi pembayaran uang pengganti dimaksud;Bahwa Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Sama dan Senada dengan ketentuanpasal 10 ayat 2 Perma No. 5/2014 yang menyatakan: Terpidana tetapdapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesaimenjalankan Pidana Penjara Pokok

Pasal 10 ayat 1 Perma No. 5/2014 UU Tipikor,Terpidana "Tidak Dijatuhi Pidana/Penjara Pengganti"; Harta yang disitadalam rangka pemenuhan pidana tambahan uang pengganti "Harusdikembalikan kepada Terpidana;2. JUNAEDI, S.H., M.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaridbu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR/2015/PT.Pdg., tanggal 28Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dandariPenuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/PidSus.TPK/2015/PN.

Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatan yangsama;Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan putusanPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/Tipikor/2015/PT.PDG tanggal 28Oktober 2015 terhadap Terdakwa belumlah tepat dengan

dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas lagipula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebutharus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR

No. 458 K/Pid.Sus/2016UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR/2015/PT.Pdg., tanggal 28Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal8 September 2015

perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 03 September 2012 s/d 22 September 2012.2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Penyidik sejak tanggal 22 September2012 s/d 30 Oktober 2012.3 Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d perkaradilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang di BandarLampung.4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TanjungKarang sejak Tanggal 12 November s/d 11 Desember 20125 Hakim Pengadilan Tipikor

Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalahtentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud ataubarang tidak bergerak

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: RABU tanggal 23Januari 2013 oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : SURYANTI, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Pengganti,Suryanti, SH., MH

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015; 6. Diperpanjang penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16Februari 2015 ;7.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d tanggal 05 Maret8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/dtanggal 04 Mei 2015 ; Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi para Penasehat Hukumnya LeslyAnderson Lay, S.H., Victor U. Hukapati, S.H., dan Ishak Lalang Sir, S.H.,Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl.

,M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bna

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12Januari 2012, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/H/2012/PN.TIPIKOR.Smg. sejak tanggal12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 1Pebruari 2012, Nomor 34/Pen.Pid.Sus/K/2012/PN.Smg. sejak tanggal 11Pebruari 2012 s/d 10 April 2012;5.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 Maret 2012, Nomor91/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei2012;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. SIGIT WAHYUDI, SH., 2. BAMBANGWAHYU WIDODO, SH., 3. DEDDY SOELISTUONO,SH., 4. ANGGOROYUKHANIAWAN, SH., 5. HENDRO WIBOWO, SH., 6. SARI VEMIANTIKA, SH.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengdili perkara ini;2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TipikorSemarang, tentang Penetapan Hari sidang;3. Telah membaca berkas perkara atas nama SURYO SUTIYOSO, A.kS.,beserta seluruh lampirannya;4. Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keteranganTerdakwa;5.

Membebankan biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,, (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa.Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hariKamis, tanggal 05 April 2012 oleh JHON HALASAN BUTARBUTAR.SH.M.SiKetua Majelis Hakim, H.MARSIDIN NAWAWISH.MH dan SININTHA YSIBARANI.SH.MHmasingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padaSenin, tanggal 16 April

tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor

Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim

Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 AgustusMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02September 2015 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn ncnPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d01 Nopember 2015 2n2nnnn nner nn nnn ncn ncn cnncncePerpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh tanggal23 Oktober 2015 Nomor 577/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ; Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Nopember 2015 Nomor 661/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Sayuti Abubakar, S.H.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 5 Agustus2013 s/d 3 September 2013;8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejaktanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;9.

Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor :15/Pis/SK/201, pada tanggal 04 September 2013; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 September2012 Nomor : 06/PEN/PID/TPK/2012/PT.JBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan

Bone Bolango dari Partai Demokrat sebagaimana SuratKeputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/02/VIII/2009, tanggal 07 Agustus2009 dengan lampiran Keputusan Gubernur atas nama Presiden RI Nomor :228/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009, untuk periode 2009 sampai dengan2014 (selama lima tahun) ;Bahwa selanjutnya dalam masa periode tersebut Penggugat menjalani proseshukum yang bermuara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Gorontalo dan pada tanggal 26 April 2012 Majelis

Hakimmenjatuhkan vonis atas perkara tersebut dan setelah pembacaan Putusantersebut maka Penggugat langsung menyatakan menolak Putusan dimaksud danHalaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Gtomelakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiGorontalo ;Bahwa kemudian pada saat Penggugat sedang menjalani proses penahanan diLembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Gorontalo karena sementara menungguproses upaya hukum Banding atas perkara yang sedang Penggugat