Ditemukan 11261 data
27 — 10
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
129 — 83
AsramaZeniMampangPrapatan/objek perkara) ada yang telah terbit Sertipikat HakMilik Nomor 575/Mampang Prapatan seluas 620 M? atas namaTjuk Untung Fatya Surapati yang kemudian telah dijual dantelahdialinkan hak kepemilikannya kepada Siti Asmah yangmanaSertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakantidakberkekuatan hukum oleh putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 353/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22Februari 2018 Jo.
Mampang Prapatan, KotaAdministratif Jakarta Selatan/setempatdikenal Asrama ZeniMampang Prapatan) seluas 30.493 M2, termasuk di dalamnyatanah objek perkara seluas 620 M?;l. Dengan demikian bahwa PARA PENGGUGATKONPENSI dalam mengklaim tanah objek perkara tanpadidasari dan tanpa memiliki alas hak apapun untukmembuktikan klaimnya tersebut, sedangkan sebagian tanahtersebut yang telah memiliki alas hak berupa Sertipinak HakMilik saja telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;m.
AsramaZeniMampangPrapatan/objek perkara) ada yang telah terbit Sertipikat HakMilik Nomor 575/Mampang Prapatan seluas 620 M? atas namaTjuk Untung Fatya Surapati yang kemudian telah dijual dantelahdialinkan hak kepemilikannya kepada Siti Asmah yangmanaSertifikatHak Miliktersebut telah dinyatakantidakberkekuatan hukum oleh putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 353/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22Februari 2018 Jo.
, termasuk di dalamnyatanah objek perkara seluas 620 M?;V. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa ParaPenggugat dalam mengklaim tanah objek perkara tanpadidasari dan tanpa memiliki alas hak apapun untukmembuktikan klaimnya tersebut, sedangkan sebagian tanahtersebut yang telah memiliki alas hak berupa Sertipinak HakMilik saja telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;W.
38 — 6
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikanbahwa selama pisah Tergugat tetap memberikan nafkahnya/tidakmenelantarkan Penggugat maka gugatan Penggugat untuk diberi nafkah telahditelantarkan oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa terhadap nafkah suami kepada istri yang belumdibayar Sampai kapanpun akan tetap menjadi hutang suami kepada istri, hal inisesuai dengan pendapat ahli figih yang terdapat dalam kitab Al Muhadzab juz 2halaman 175, yang berbunyi:wylte yl; 620
FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Intervensi:
SAMUEL WARDHANA
184 — 144
PTUN JPR.Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yermia Yarangga;Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Kos Yarangga denganyermia Yarangga;Bahwa Semuel Wardhana tinggal sekitar 1 (Satu) km dari lokasi objeksengketa;Bahwa menurut saksi, yang hadir pada saat penandatanganan suratketerangan adalah saksi sendiri, staf dan anak Kos Yarangga;Bahaw pada waktu Kelurahan turun dilapangan memeriksa Batasbataslokasi terutama patok patoknya dan masih melakukan pengukuran ulang;Bahawa luasa objeK sengketa adalah 620
16 — 5
66rsid5310065rsid5310820rsid5317746rsid5319056rsid5320954rs105323332rsid5326015rsid5328588rsid5328727rsid5329729rsid5331888rsid5332914rsid5332964rsid5334117rsid5336237 rsid5338 404 rsid53 39753 rsid53768 60rsid5378265rsid5387136r$id5387910rsid5392147rsid5394109rsid5395027rsid5395062rsid5396276rs10d5396742rsid5398752rsid5399427rsid5401501rsid5403211rsid5 403372rsid5404483 rsid5441416rsid5441558 rsid5442029rsid5442828 rsid5444075rsid5445167rsid5448564rsid5456228r$id5457520rsid5458066rsid5459562rsid5461085rsid5462722rsid5464388rs105465 646rsid5471201rsid5472241rsid5506680rsid5507695rsid5513156rsid5514759rsid5515286rsid55163 42 rsid5517113 rsid5518 620
341 — 79
Yulia sendiribahkan sampai tanggal 22 Maret 2011, NIK. 351414 620 655 0001berstatus Belum Kawin, demikian diperkuat Kartu Keluarga (KK) atasnama yang bersangkutan No. 351414 2312 11 0003 yang diterbitkanDispendukcapil.
55 — 24
IdrisBuyung, SH, selaku Pembeli (sesuai dengan aslinya); : Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuridis Nomor : 205/2002, tanggal 17 April 2002, yang dibuatoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (sesuai aslinya); : Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :620/2001, tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat oleh Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan KotaMakassar (sesuai aslinya); Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah
128 — 21
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
45 — 23
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT ; 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Pinh, MH selaku Kasi HTPT ;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku KasubsiPengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MHselaku Kasi HTPT ;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
68 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemegang Kas/Bendaharawan untuk mengeluarkanDana Belanja Tidak Tersangka dengan SPMU Nomor 620/D/RS,tanggal 31 Maret 2004, untuk bantuan Dandim 1614 Dompu dalamrangka pengamanan Pemilu sejumlah Rp. 167.300.000,00.Pengeluaran atas dasar SKO Nomor 921/R/115/2004, tanggal tidaktercantum, SPP Nomor tidak tercantum, tanggal 30 Maret 2004, danauntuk Kesbang Linmas Kabupaten Dompu sebesar Rp. 132.300.000,00diterima oleh saksi H.
Pemegang Kas/Bendaharawan untuk mengeluarkanDana Belanja Tidak Tersangka dengan SPMU Nomor 620/D/RS,tanggal 31 Maret 2004, untuk bantuan Dandim 1614 Dompu dalamrangka pengamanan Pemilu sejumlah Rp. 167.300.000,00. Pengeluaranatas dasar SKO Nomor 921/R/115/2004, tanggal tidak tercantum, SPPnomor tidak tercantum, tanggal 30 Maret 2004, dana untukKesbanglinmas Kabupaten Dompu sebesar Rp. 132.300.000,00diterima oleh saksi H.
192 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
46 — 14
BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
36 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
446 — 300
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
97 — 42
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
95 — 28
Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
132 — 11
Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
1160 — 440
Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
Terbanding/Terdakwa I : MOHAMMAD MAKU, S.Sos
Terbanding/Terdakwa II : ISMAIL TOPIKI
Terbanding/Terdakwa III : HERLINA LAHABU, S.Ap.
103 — 45
SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo);1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi GorontaloNomor
Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris DaerahKabupaten Boalemo)Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2017/PT GTO1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(