Ditemukan 13261 data
13 — 5
Apabila saling berlawanan antara mafsadatdengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya,(AlAsybah Wa AlNazhoir, halaman 62);4 Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan, (Abdul Wahhab Khollaf, IImu Ushul alFiqh, 1977, halaman208);5 Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tanggatelah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat danperdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanyameneruskan perkawinan
19 — 3
/Pat.P/2017/PA WspIslam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 930, yangkemudian diambil alin sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:alg Ugiil ole Jul 4d aly al ala be Aya Sl aged Gd dag 5 Aide LiLSArtinya: barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagaiistri seorang lakilaki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada buktiyang menentukan lain.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaHakim berpendapat bahwa permohonan
10 — 4
Iqna juz halaman 123, berbunyi:YlosleJl larg 99 T9)9 479)9 4RuO dwor und cls olsylYlrpbigArtinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calonsuami, wali, dan dua orang saksiDan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin:Sig arr g jd) criss Sqtodl 699 ole din Ig) Srgui Is9Artinya: Maka jJika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuanitu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dankewarisannya itu.Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab
18 — 7
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Figh halaman 93,yang kemudian diambil alin sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :Lgilgai) She Jala at aly al alate Asay jtly agadi G8 dag 5 AIDE CALE CysArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidakada bukti yang menentukan lain Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Pemohon
7 — 0
Abdul Wahhab al Khallaf,lmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208.3, Aale palal) doyle sib pag ji dag 5 Ae pre sid! 3)(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengantalak satu bain shughra). Ghayah alMaram halaman 162.4.
13 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
53 — 13
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarhukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab Ushulul Figh halaman930, yang kemudian diambil alin sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagaiberikut:Lgilgiil ole Uso a pis al pole dire Jl rg UMS Arg) AS Sie YoArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dinyatakan (tetap) sebagaisebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain Hal. 9 dari 13 Hal.
10 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).3. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awalpenyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).
10 — 2
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Hal 11 dari 14 hal, Putusan.
12 — 2
dicatatkan, yang mana tujuan dari pencatatan tersebut adalah demikemaslahatan umum yakni demi ketertiban administrasi negara dan sebagaibukti yang kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang agarterwujud adanya suatu kepastian hukum, ketertiban hukum, danperlindungan hukum terhadap suatu perkawinan, sehingga tidak terjadipenyelundupan hukum seperti poligami liar yang tidak bertanggung jawab.Hal tersebut sesuai dengan kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
8 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, IImu Ushul AlFiqh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatasdan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg.
7 — 5
;Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, HakimPemeriksa perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhtyyah dalam kitab AlAsybahwa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danHal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 67/Padt.P/2020/PA.
8 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IIlmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambilalih olehHakim sebagai pertimbangan hukum yaitu Tindakan Pemerintah/Hakimterhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahan telahterpenuhi, dan permohonan Pemohon
9 — 7
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshulalFighi halaman 930:Lgilgii oteBarang siapa yang mengetahul bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetapadanya hubungan suamiistri selama tidak adabukti yangmenentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : itsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a. adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian
15 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, lIlmu Ushul AlFigh, 1977, hal. 208);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatasdan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg.
11 — 2
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul AlFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudahsangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini danjuga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tanggadengan Tergugat meskipun Majelis hakim telan berusaha semaksimal mungkinmendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
14 — 4
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :gis le Uo J ots ol elo le Airy UL rg UMS Arg j aidld 946 YolaiArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumimasih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak adabukti yang menentukan lain (putusnya nikah) ;2. Kitab lanatut Thalibin juz IV halaman 300 :) ALnd ol ol co alg ( md!
8 — 5
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarhukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman930, yang kemudian diambil alin sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim,sebagai berikut:Si ala 4 ads al alate aay gh ag COU dag ADL Ca yo CysLeiteArtinyanya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagaiisteri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selamatidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugatdilakukan
13 — 1
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :Leh Wei cle als gl dy al ala Le Anes jill ag GU Aas 5 AU La pe (ysBarang siapa yang mengetahui bahwa sesorangArtinyaperempuan itu sebagai istri seorang lakilaki makadisaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut juga telah memenuhiketentuan peraturan sebagai berikut :1.
10 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, IImu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 bahwakedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah