Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 41- K / PM I-06 / AD /XII / 2012
Tanggal 27 Februari 2013 — Pelda Fahrian Noor NRP 21930106550773
84 — 35
  • didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyakmenimbulkan korban terutama generasi muda yang sangatmembahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehinggadiperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturansanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baikmelalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari media yanglain, termasuk penekanan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 141/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 36
  • hak kepemilikan tanah oleh seseorang/ PENGGUGAT;17.Oleh karena gugatan PENGGUGAT disertai dengan faktafakta dan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannyamaka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walau terdapatupaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);18.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 28-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lbj
Tanggal 4 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
1.YOSI ANDIKA HERLAMBANG, SH.
2.ADI PRASETYO SH
Terdakwa:
JANUARIUS DJENG alias ARIS
149 — 42
  • adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagaisuatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yangdiajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan PenuntutUmum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Perjudian
Register : 14-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MUARO Nomor 86/Pid.B/2015/PN Mrj
Tanggal 5 Nopember 2015 — I. MUHAMMAD AFIFUDIN pgl. AFIF II. DONI SAPUTRA pgl. DONI III. JULI SAPUTRA pgl. JUL IV. EDISON pgl EDI V. HENDRA GUSPAMIL pgl. HENDRA VI. DORIS ABADI pgl. DORIS
125 — 25
  • pertaruhan lainnya ;Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin turutserta pada permainan judi sebagai pencaharian adalah orangorang secara tanpa hakyang ikut sebagai pemain atau peserta dalam suatu permainan judi dan menjadikanpermainan judi tersebut sebagai pekerjaannya atau sumber mata pencaharian ;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dan apabila terdapatbagian unsur tidak terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap tidakterbukti;Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 13-07-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 96-K/PM.III-12/AD/VII/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Arif Fahrudin
144 — 94
  • Terdakwamemberikan penekanan terakhir agar Saksi danke 5 (lima) letting Saksi melaksanakan apa yangsudah ditekankan oleh Terdakwa, setelah selesaipukul 00.00.Wib Terdakwa menyuruh semuauntuk melakukan pembersihnan badan danistirahat/tidur sedangkan Terdakwa masuk kekamarnya.4.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1241/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
I Made Winastra, SE
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
67 — 37
  • ukurtanggal 24 Juni 2009 No. 02474/Sidakarya/2009, atas nama pemegang hak : MADE WINASTRA; Bahwa setelah mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran,selanjutnya Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sebagaikewajibannya kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan penagihandan kemudian Tergugat melakukan pelelangan atas jaminan kredit;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak dan menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakahTergugat telah melakukan penekanan
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus
Register : 13-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Msh
Tanggal 28 Mei 2020 — Harvina Yunus Alias Vina
188 — 103
  • /PN MshAd.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut akan sangatbergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sbr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
28 — 7
  • Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 218-K/PM.II-08/AD/XI/2020
Tanggal 10 Februari 2021 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
239 — 81
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015
68 — 32
  • Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 15-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mrk
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 120
  • dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO 2. SAWONG ARIS PRABOWO, S.H., S.E 3. DWI EFENDI Tergugat: 1. PT.DIPO STAR FINANCE Pusat Jakarta cq. PT DIPOSTAR FINANCE Cabang Semarang 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PUSAT JAKARTA cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) TEGAL
127 — 56
  • Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Tanah
Register : 10-06-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Sgt
Tanggal 13 Maret 2014 — HATTA Melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, Dkk
149 — 65
  • Bahwa isi perjanjian demikian menurutpengadilan adalah merupakan penyelundupan kepentinganddengan itikad tidak baik dan adanya penyalahgunaankeadaan oleh Tergugat IIT karena Tergugat II sudahmemperoleh pembeli yaitu Tergugat I, maka segala caradilakukan untuk mengundang BAHARUDDIN KUDU ke rumahKUNDING dan surat perjanjian sudah dipersiapkan dandilakukan penekanan agar BAHARUDDIN KUDU menandatanganisurat perjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII8 tersebut ternyatadidasarkan atas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
196 — 48
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
362 — 9939
  • Lebih lanjutPasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksikepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalambentuk apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknaibahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalamkesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan daripenyidik maupun dari pihak luar;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Dedi Djaja Permana, Direktur Utama CV. Setia Kawan Diwakili Oleh : MISTADI, SH
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
61 — 48
  • berusahamenekan PENGGUGAT untuk membayar bunga pinjamandengan caraTERGUGATtelah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan permohonan PKPU diPengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya putusanpermohonan PKPU di tolak Majelis Hakim Pengadilan Nlaga JakartaPusat dan TERGUGAT 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di PolresJakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melaporkan PENGGUGATmelakukan perbuatan pidana penggelapan, sehingga hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai upaya penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
    Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan