Ditemukan 11261 data
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonII Kasasi bahas dalam memori kasasi ini;Bahwa sekedarnya dapat Pemohon II Kasasi ingatkan disini akan ketentuanhukum dalam perjanjian penyerahan barang atau benda, hak atas benda beralihpada saat penyerahan benda itu, sedangkan dalam perkara ini, penyerahan tidakpernah terjadi, karenanya tidak pernah pula terjadi peralihan hak dari yangmenyerahkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada (setidaknya belum ada) hakPenggugat atas benda tersebut, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 612s/d 620
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
123 — 23
. : 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalahmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena hal yang digugat dalam perkara aquodidalamnya termasuk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka badan
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
77 — 29
Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsungpada peradilan umum, bertentangan dengan PasalPasal yang telah disebutkandiatas, karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negaramelalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalamYurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbuny!
65 — 30
pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620
MUH. SYARIEF, SH.,MH
Tergugat:
1.PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cq Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia
2.HOTEL CLARION
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
196 — 56
No:620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri.Penggugat Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat, sebagaimana didalilkannya sendiri dalamgugatannya, adalah Ahli Waris dari Mala Dt. Bin Kr.
59 — 32
mengingat substansi Gugatan PENGGUGATsesungguhnya berkaitan dengan suatu Keputusan Tata UsahaNegara.1.4 Bahwa, Gugatan Aquo bukan kewenangan Pengadilan NegeriMataram, mengingat PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyajuga telah mengikutsertakan Kepala Badan PertanahanKabupaten Lombok Barat sebagai pihak, bahkan dalampetitumnya Para Penggugat meminta Turut Tergugat (casu quoKepala Badan Pertanahan) dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karenanya Berpedoman padaYurisprudensi MARI Putusan No. 620
191 — 68
PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
Andi Damawan Stiaji, SH
Terdakwa:
Agus Julianto
95 — 6
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
DAHMAN SIRAIT
86 — 30
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
Terbanding/Penggugat : PT SEMEN JAWA
Terbanding/Tergugat I : CV. Tangguh Jaga Pati Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat II : Rizal Rizqiana Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat III : Dusit
61 — 22
KG)15 615/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.00 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 616/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.01 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 617/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.02 017 April 2017 CEMENT Ive 0 00P SCG (50 KG)15 618/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.03 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 619/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.04 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 620
63 — 30
melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding Il / Turut Tergugat ,kepada iTerbanding iil / Turut Tergugat Il, kepada Terbanding W/ TurutTerbanding Ill, Kepada Terbanding V / Turut Tergugat IV masingmasing padatanggal 26 Maret 2018;Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Tergugat , Tergugat Il dan TurutTergugat V atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingtertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 620
1.NAWIR TANJUNG
2.ZAINUL ABIDIN
Tergugat:
2.AMRIN
3.Hj. YUSNIDAR ZAINUDDIN
4.ARAS
5.Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
50 — 5
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI Nomor 620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bilayang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri.B) Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan untuk MengajukanGugatan (Legal Standing).1.Bahwa posita angka halaman kedua gugatannya, PARA PENGGUGATpada intinya menyatakan
267 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa jelas gugatan a quo adalah gugatan yang didalamnya memintasuatu. kewenangan yang pada hakikatnya melekat terhadapkewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu secaraKompetensi Gugatan a quo seharusnya tidak diperiksa atau diputusoleh Pengadilan Negeri Depok Jawab Barat melainkan Pengadilan TataUsaha, hal ini senada dengan norma yang terkandung padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusannyaNomor 620
94 — 43
Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHOpaket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkuluperihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan danditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum KabupatenSeluma sdr.
Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnyaberdasarkan progress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, PihakKontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yangdiajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersamatersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.II/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
Asuransi Himalaya yaitu Klaim jaminan pemeliharaanpada tanggal 2 Juli 2015 dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 2 Juli 2015 dengan melampirkanSurat teguran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya kamimelakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan atas klaimyang didiajukan, setelah kami teliti ternyata masih ada kekurangandokumen pendukung klaim sebagaimana Surat PT.
Karenaberita Acara Nomor : 620/ /PHORmh Amp GdPematAut/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebuttidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi diagenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan JalanHalaman 237 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
68 — 25
drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
68 — 28
yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
27 — 28
Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
107 — 39
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi