Ditemukan 1019 data
115 — 20
47.601.095.000Penjualan 49.271.167.000Laba TB 10.435.900.000Tahun 2007Piutang 92.790. 189.543Penjualan 85.346.233.702Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW .XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April2008, yang padaintinya menyetujuidiberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin
Piutang47.601.095.000 Penjualan49.271.167.000 Laba TB10.435.900.000 Tahun 2007 Piutang92.790.189.543 Penjualan85.346.233.702 Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW.XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April 2008, yang pada intinya menyetujui diberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin
94 — 45
Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 SatuanKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 Satu anKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
344 — 893
Cusiomer Service di BRI Unit Tareran, lalu Saksi menjadi Pegawai TetapManti pada tahun 2012, dengan penempatan pertama Saksi sebagai Manti diBRI Unit Amurang selama 2 (dua) tahun, kemudian Saksi pindah ke BRITomohon Timur, lalu kembali lagi ke BRI Unit Amurang pada awal tahun 2017,dan sekarang Saksi bekerja di BRI Tomohon Selatan;Bahwa sistem rolling (rotasi) pekerjaan di BRI memang setiap tahun ada mutasi;Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN AmrBahwa di BRI ada beberapa audit yang terdin
209 — 135
jabatanPenggugat Ill selaku Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi beradadi bawah langsung dan bertanggung jawab kepada Deputi BidangPencegahan (Eselon ).Bahwa oleh karena posisi jabatan Penggugat Ill berada di bawah langsungdan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan, maka secarahukum harus dimaknai jabatan Penggugatll tersebut setara dengan Eselon ll.Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUNJKTBahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka menyebutkan:ACLC terdin
313 — 148
TPIketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; danc. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugaspelaksana PTSL pada masingmasing Kantor Pertanahan.(4) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdin daribeberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadiobjek PTSL letaknya berdekatan.(5) Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.(6) Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan
299 — 175
IPPKH diatur dalam Permenhut Nomor 7 Tahun 2019 yang temyatadidalam Peraturan tersebut ada 17 (tujuh belas) jenis usaha yang diperkenankanuntuk dilakukan didalam kawasan hutan, sementara , untuk kegiatan Pariwisatatersebut sudah diatur tersendiri di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tentangPedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam PadaHutan Lindung yang pada pasal Pasal 7 menyatakan sebagai berikut;Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 hurufb, terdin
340 — 184
November 13180.A13/IR/Udgn Bip 14 November2017 I/X1/2017 2017 31.32.Penggugat menyampaikan keputusan akan melakukan PHK terhadap ParaTergugat atas dasar efisiensi sesuai Pasal 164 (38) UU No. 13/2003 danmengundang Para Tergugat untuk melakukan perundingan bipartt;Hasil perundingan bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat gagal mencapaikesepakatan karena Para Tergugat menolak PHK;Dikarenakan perundingan gagal mencapaikesepakatan, Penggugat akanmenawarkan pembayaran PHK kepada Para Tergugat yang terdin
211 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
72 — 37
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, PengakuanTergugat dan buktiobukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah teroukti' bahwa lorahim(Almarhum) dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank BRI dengan PlafondRp. 300.000.000, dimana sertifikat ruko sebagaimana dalam Obyek 2.5menjadi jaminan atas hutang tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat atas Obyek 2.5 aquo dan ditemukan bahwa obyek tersebut terdin
130 — 22
Sofcopy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 setLaporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) KotaMedan yang terdin dan:a.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan undangundangtersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda denganPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.
284 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan hurufc UndangUndang No. 5 Tahun 2004, dan UndangUndang No. 3Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagaiberikut:Pasal 45a Ayat (1):Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yangmemenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yangoleh undangundang ini dibatasi pengajuannya; monline.comPasal 45a ayat (2):Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
324 — 116
Reliance Asset Management terdin dan :1 (satu) lembar Daftar Transfer PT. Asknndo (persero) Nomor :09/002/SPPB/KAKP/DIR/1/2006 tanggal 5 Januari 2006 sebesarRp. 10.000.000.000, 1 (satu) lembar Memo Interm PT. Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian nvestasi tanggal 20Desember 2005.1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di PasarModal Nomor : 097/RAMDIR/12.05 tanggal 19 Desember 2005.1 (satu) lembar Memo intern PT.
785 — 605
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagar alam geologisebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdin atas : a Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasan keunikan bentang alam;dan c Kawasan keunikan proses geologi; Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: Kawasan keunikan bentangalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kritena: a Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b.
135 — 53
Bahwa mengenai PTH telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan perkara nomor 90/G/2007 /PHI.BDG. tertanggal 2 Agustus2007 yang dalam pertimbangannya halaman 123 yang menyatakan;Majelis Hakim berpendapat secara fakta hukum kenaikan gajipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1prakteknya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana diaturdidalam Pasal 37 ayat (3), Undangundang No. 4 Tahun 1999, yangbunyinya Alat kelengkapan DPRD terdin atas pimpinan, komisikomisi danpanitiapanitia, salah satu panitia yang dibentuk oleh DPRD adalah PanitiaAnggaran yang bertugas membahas tahap awal rancangan APBD bersamasama Tim Anggaran Eksekutif untuk kemudian disahkan dalam rapatparipurna, pada internal DPRD pihak yang memiliki kKewenangan untukmenyusun
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanKhusussebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur denganUU tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbedadengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.DUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untukjenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkanPasal 8 dinyatakan bahwa Pengadilan terdin
103 — 70
Menurut hubungan darah: golongan lakilaki terdin dan ayah, anaklakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiridan ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dari nenek. b. Menuruthubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2). apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu,Janda atau duda. Berdasarkan Pasal 174 KHI tersebut diatas, maka adabeberapa kelompok ahli waris sehubungan dengan perkara a quo, yaknisebagai berikut:a.
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin