Nomor 249 K/Pdt.SusPHI/2016persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanismepenyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PengadilanHubungan Industrial.

Hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, Menyatakan: "Pengadilan HubunganIndustrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkunganPengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberiputusan terhadap perselisihan hubungan industrial";Pasal 1 angka 1:"Perselisinan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan, pertentangan antara Pengusaha atau GabunganPengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh karenaadanya perselisihan

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untukmengadili perkara a quo;2.

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 13 November 2015;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal13 Januari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 21 Januari 2016;Menimbang, bahwa permohonan

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung telah memutus perkara Nomor 50/Pdt.SusPHI/2015/PHI/PN. Bdg., pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menerimapemberitahuan putusan perkara tersebut pada hari Senin tanggal 26Oktober 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi PutusanPengadilan Hubungan Industrial Bandung;2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial BandungNomor 50/Pdt.SusPHI/2015/PHI/PN.Bdg.

PUTUS ANNomor : 822 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. SETIONO, bertempat tinggal di Kp. Suka Damai GunungLengkuas Bintan ;2. MUHAMMAD JADI, bertempat tinggal di Kp. Sidomulyo Km.18, JIn. Kijang Bintan ;3. SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp.

Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa PT.

No. 822 K/Pdt.Sus/20101) Penggugat : 6 bulan X Rp. 1,641,266.00 = Rp. 9.847.596,002) Penggugat II :6 bulan X Rp 1.212.725,00 = Rp. 7.276.350,003) Penggugat III : 6 bulan X Rp 1.650.289,00 = Rp. 9.901.734,00Jumlah = Rp.27.025.680,00Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang agara memberikan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :As2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan tidak

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkarayang timbul ;SUBSIDAIR :Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohonPutusan yang seadil adilnya (et equo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaHal. 5 dari 12 hal. Put.

Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang pada tanggal 03 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta pernyataanpermohonan kasasi Nomor : 06/Kas.G/2010/PHI.PN.TPI yang dibuat olehPanitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2010 ;bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal

PUTUSANNomor 372 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA, diwakili oleh Oah TeikHeong selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Jababeka IV BlokT1 E, F Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Engkos Kosimdan kawan, Para Karyawan PT.

Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1 Bahwa Sdri.

Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal12 November 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 mengajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 27 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 49/Kas/G/2013/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebutdiikuti

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26Desember 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 8 Januari 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.

PUTUSANNomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT. SIANTAR JAYA EKATAMA, berkedudukan hukum diJalan Raya Karangandong, Nomor 448, Driyorejo, KabupatenGresik, yang diwakili oleh Direktur Alex Cokrojoyo, dalam halini memberi kuasa kepada Wilson J.

Sidorejo RT 05RW 04, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, KabupatenMojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18September 2018;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik

industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks,sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;Bahwa penyederhanaan proses penyelesaian sengketaketenagakerjaan/perselisinan hubungan industrial nampak dalam seluruhpengaturan hukum acara di pengadilan hubungan industrial yang dibatasioleh waktu~ secara jelas terhitung sejak munculnya sengketaketenagakerjaan, proses perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrasedan

proses penyelesaian di tingkat pengadilan hubungan industrial dan ditingkat Mahkamah Agung;Bahwa demikian pula mengenai upaya hukum dalam penyelesaianperselisinan/sengketa ketenagakerjaan dibatasi secara jelas yang disesuaikandengan maksud dan tujuan dibentuknya pengadilan hubungan industrial sertaasas peradilan yang cepat, tepat, adil sederhana dan biaya murah yang diaturPasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial junctoSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109dan Pasal 110 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial juncto Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2018, upaya hukum dalam perkara perselisihan hubunganindustrial dibatasi sampai pada pengadilan tingkat pertama untuk perkaraHalaman 16 dari 18 hal.

PENETAPANNomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN.PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IAKhusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalamtingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:KAMALUDIN BIN MANAP, Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPetani/Pekebun, Alamat JI. Kabupaten RT. 003 RW. 001Desa Ngulak Kab. Musi Banyuasin Provinsi SumateraSelatan.

Karena jabatannya diwakili oleh Herlina Sugiarto.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grace Harun,Dkk., adalah Kesemuanya adalah kesemuannya adalahkaryawan PT Pelangi Intipertiwi, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 April 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang Klas IA Khusus Nomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN.Plg tanggal 20 Maret2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN.Plg tanggal 31 Maret2020 tentang Hari Sidang;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.SusPHI/2020/PN.Plig3.

Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PalembangKlas IA Khusus dengan Register Nomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN.Plg tanggal 20 Maret2020;4. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyu AsinKecamatan Sanga Desa Kelurahan Ngulak Tanggal 11 September 2020 yang diajukanoleh Kuasa Penggugat tanggal 23 November 2020;5.

PENETAPANNomor 27/Pdt.SusPHI/2016/PN.GtoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadiliperkara Perselisihan WHubungan Industrial pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :MARIANIS A.

PIMPINAN PT PESONA OPTIMA JASA, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto KotaGorontalo ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannyatertanggal 1 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 November

belummemberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 27/Pdt SusPHI/2016/PN Gto, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkansedangkan nilai Gugatan Penggugat kurang dari Rp. 150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah), dihubungkan dengan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, maka Gugatan tidak dikenakanbiaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara tersebutdibebankan kepada Negara ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini :MENETAPKAN:1.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARNY MUSTAPA,Halaman 2 dari 3 halPenetapan Nomor 27/Pdt SusPHI/2016/PN.GtoS.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,TTD TTDI.

PUTUSANNomor 1005 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ARIFIN HASAN, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT/RW001/005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, KotaTangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi SuryaPurwanto, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat diApartemen Wisma Gading Permai, Jalan Boulevard

Sudirman, Kav 5253, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017, sebagaiTermohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 29 April

industrial belum ditetapbkan, maka diwajibkan Pengusaha untuk membayarkan upah pekerja dari bulan Juli 2016sampai dengan akhir bulan September 2016;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 26 Juli 2016 pekerja tidakkeberatan diputuskan hubungan kerjanya,

Juncto Nomor 348/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal30 Mei 2017, kKemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Bahwa adalah keliru pendapat Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman29 alinea ke1 dan ke2 yang pokok pertimbangannya menimbang"terdapat pernyataan dari Tergugat antara lain bahwa tidak benar telahterjadi pemutusan hubungan kerja sepihak dan seterusnya, kepadanyamasih diberikan upah, dari bukti tersebut dan seterusnya.

Industrial pada Pasal 96, PenggugatHalaman 2 dari 15 hal.

Put Nomor 127 PK/Pdt.SusPHI/2016memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulutuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat memberikanhakhak Pengggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitumembayar upah/gaji sebagaimana tersebut dalam provisi di atas dan tetapmembayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp2.610.000,00) selama prosesPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatanhukum

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi1.

industrial yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulakibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar,mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor66/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi:Halaman 6 dari 15 hal.

PUTUSANNomor 1265 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA KAWASANINDUSTRI JABABEKA, yang diwakili oleh Direktur Tn.

Nomor 1265 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;2.

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapatmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya dilakukan perlawanan atau kasasi;9.

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor47/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg, tanggal 14 Juni 2017 adalah kurangcukup pertimbangan (onvoldoende geotiveerd), sangat sumir dan beratsebelah.

Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah terbukti tidak cermat,tidak lengkap dan tidak seksama, maka patut yang mulia Majelis HakimAgung yang memutus perkara a quo untuk membatalkan putusanJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tersebut;.

PUTUSANNomor: 11 /G/2013/ PHI / PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAHDENPASAR, beralamat di Jalan Dr.

Sehubungan hal tersebut makapenyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ditingkat Mediasidianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugatmelanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;22.Bahwa karena sangat beralasan hukum bagi Penggugat untukmenyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugatmelalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan pasal 14 UndangUndang RI No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial

, Penyelesaian Perselisihan tersebut dapat dilanjutkan kePengadilan Hubungan Industrial dengan pengajuan Penetapan PemutusanHubungan Kerja (PHk);23.Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (8) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Dalam hal perundingansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkanpersetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerjadengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial

Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang,Cq.

BRI (Persero) Tbk Cabang Kupang ; A RRMenimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belahpihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka gugatan PenggugatKonpensi memenuhi kualifikasi perselisihan hubungan industrial sebagaimanadiatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; pHee EneaMenimbang, bahwa sesuai risalah yang terlampir dalam surat gugatanPenggugat Konpensi, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakanpenyelesaiannya

industrial haruslan menempuh terlebin dahuluHalaman 14 dari 28 hal.

dimaksud dalam Pasal 13ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat;Halaman 17 dari 28 hal.

dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpg., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang pada tanggal 4 April 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat danTergugat Il masingmasing pada tanggal 13 Juli 2016 dan 14 Juli 2016,kemudian Penggugat/Tergugat Il mengajukan

, kurang cukup menerapkan diperlakukan untuk menyelesaikanperselisihan tersebut;Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbanganpertimbanganPengadilan Hubungan Industrial tersebut bertentangan dengan hukum ataukebenaran, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang telah salah menarik kesimpulan dalam perkara inidengan alasanalasan sebagai berikut:2.1.

Adanya putusan Pengadilan dan/atau putusan atau penetapanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap; ataud.

industrial dimana pada intinya pendapatmediator hubungan industrial menyebutkan perjanjian kerja antara PT.

PrimaKencana Boxindo tidak memiliki hubungan hukum apapun termasuk hubungankerja, maka sekiranya terdapat permasahan hukum diantara para Penggugat denganPara Tergugat maka jelas hal tersebut adalah permasalahan hukum perdata secaraumum bukan merupakan perselisihan hubungan industrial sehinggaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memilikikewenangan untuk memeriksa dan mengadili ;3.2.Bahwa, dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar "menyatakan tidak Sahperjanjian

Bahwa, ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 secaraTegas menyatakan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial yang1617diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib dilampiri denganrisalah Mediasi atau Konsiliasi ;4.2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 23Hal. 19 dari 27 hal.

Nomor: 103/G/2012/PHI.Sby., yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20Februari 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat dan TurutTergugat masingmasing pada tanggal 22 Februari 2013 kemudian Para Penggugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

PUTUSANNo. 802 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. SINAR ATOM, beralamat di Jalan Benua Indah No. 50RT.002/002 Pabuaran Tumpeng, Karawaci, Kota Tangerang,Propinsi Banten, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:ASMAWI, Warga Negara Indonesia, Pekerja PT. Sinar Atom,beralamat di Kp.

Apabila kedua belah pihak menerima isi anjuran maka dibuatkanKesepakatan Bersama dan kami siap membantu untuk dimintalegalisasi hukum ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial ;2.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang No. 2 tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi dalam hal Anjuran tertulissebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditolak oleh salah satupihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapatmengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri setempat".

No. 802 K/Pdt.Sus/2009Atau namun bila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusanyang adil (Et Aequo et Bono) ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.28/G/2009/PHI.SRG. tanggal 21 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :A. DALAM KONVENSI :. Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Il.

;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya sependapat dengan Judex FactiPutusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri SerangHal. 11 dari 13 hal.

Apabila para pihak menerima anjuran ini maka mediator hubunganindustrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;5.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan didalamputusannya anjuran mediator hubungan industrial Suku DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta PusatNomor 1958/1.835.1 tertanggal 18 Agustus 2014 (vide Bukti P14) yang menganjurkan agar Penggugat dipekerjakan kembalidan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quojuga telah mengenyampingkan adanya

tahun 20112012,Penggugat sedang menunaikan atau melaksanakan ibadah haji ditanah suci Mekkah juga sama sekali tidak diuraikan didalamputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliiperkara aquo;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam putusannya jugaterindikasi telah memanipulasi keterangan saksi Sampurna SitepuHalaman 50 dari 58 hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanJakarta pusat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkaitdengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Apalagi didalam amar putusannya, Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmenyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan SuratKeputusan Nomor Kpts.P1615/K00000/2013S0 tertanggal 21 November2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatHalaman 51 dari 58 hal. Put.

KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonnnnne Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupangyang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Kupang telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :ANCE MARIA MANDONSA BANFATIN, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik,Pekerjaan Mantan Karyawan Alfin Mini Market, Status kawin, Kebangsaan Indonesiaberalamat di RT 07 / RW 02, Kelurahan Oesapa, Kecamatan

TEPA, SH.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/SKPHV/II/DPCFKUFSBSV/X/2017, Tanggal01 Desember 2017, yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kelas IA Kupang, dibawah Register Nomor : 27/LGS/K/2017, tanggal 20Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanPIMPINAN PERUSAHAAN ALFIN MINI MARKET beralamat di Jin Timor RayaKelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang untuk selanjutnyadisebut Terug jeceseensenne tr nreemeen ees eeneemeneinenernmeiemennen netaPengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat dalam perkara ini; Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;Telah membaca surat Penggugat tertanggal 20 Juni 2017, dengan perihalpencabutan Gugatan; = 27+ 222 nnn nn on nnn ne nnnnnnnnnn= Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27Maret 2017, yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 30

Penetapan ini telah dibacakan dalam persidanganyang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim anggota, dengan dibantu oleh NOH FINA,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAMAUJELIS,Ttd. Ttd.GOTTI SITUMORANG,S.Sos. MM.

PUTUSANNomor 821 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, padapokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.SusPHI/2017.

Raya Anyer Sirih,Km 127 Anyer Kabupaten SerangBanten disita sebagai jaminan;16.Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukumdan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verzet danKasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agarmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.SusPHI/2017Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang c.q.

,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang pada tanggal 19 Januari 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 1 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan

PUTUSANNo. 243 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :GERADUS WOLLO, berkedudukan di alamat kantor Kuasanya JalanGunung Meja II / 57 / Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang, dalam hal ini diwakili kuasanya Ayub Tib, S.Sos., Pengurus SBSIpada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum danInformal Serikat Buruh Sejahtera

Industrial pada Pengadilan NegeriKupang tanggal 26 Juli 2011 di bawah register No. 22 /G/ 2011 / PHI /PN.KPG adalah tidak jelas siapa pimpinan yang dimaksud Penggugattersebut.

Industrial pada PengadilanNegeri Kupang tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumdengan hadirnya Penggugat pada tanggal 23 November 2011 kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2011, yangdibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKupang pada 12 Desember 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 23 Desember 2011 telahdiberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kupangpada tanggal 30 Desember 2011 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Dalam Eksepsi : Pemohon tidak keberatan menerima putusan Majelis Hakim tentangeksepsi Termohon Kasasi ini.Dalam Pokok Perkara :1 Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MejelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial yang amat putusannya sebagaiberikut :e Menolak

PUTUSANNomor 197 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MEGASARI MOKODONGAN, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Biga Kecamatan Kotamobagu Utara,Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberi kuasa kepada FranklinA.A Montolalu, S.H., S.T., M.H., dan kawan, Para Advokat/PersonilLembaga Bantuan Hukum KSBSI Propinsi Sulawesi

Nomor 197 K/Pdt.SusPHI/2017Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manadopada pokoknya sebagai berikut:1..3.4.o:Bahwa Penggugat Adalah Buruh/Pekerja Outsourcing Di PT. Bank RakyatIndonesia Tbk. (Tergugat 1!)

Bank RakyatIndonesia, Tbk;Bahwa oleh karena penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan olehTergugat dengan Tergugat II, maka dengan demikian surat pemberitahuanberakhirnya kontrak kerja (SPBKk) tidak sah demi hukum;Bahwa oleh pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat II, tidak sah menurut hukum dan belum adanya penetapandari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka upahPenggugat sebesar Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuhribu rupiah

Industrial Yang Memeriksa danmemutus perkara ini, membebankan Qdwangsom (uang paksa) kepadaTergugat dan/atau Tergugat II sebesar Ro1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap harinya;16.

Industrial padaPengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2015/PN MND., tanggal 18 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 10 dari 15 hal.Put.

PUTUSANNomor 1017 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT CORIN MULIA GEMILANG, berkedudukan di Jalan RayaBakalan Tarik, Waruberon, Kecamatan Balongbendo,Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Direktur Utama, Ir.

Bahwa agar gugatan ini tidak siasia, maka mohon kepada Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ternadap barangbarangbergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang terletak di Jalan RayaBakalan Tarik, Desa Waruberon, Kecamatan Balongbendo, KabupatenSidoarjo, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah danberharga;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili perkara ini adalah pada PengadilanNegeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrial:1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil Para Penggugat;Halaman 8 dari 16 hal.

industrial untukmengadili hal ini, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Berdasarkan hal tersebut di atas maka patutlah gugatan Para PenggugatHalaman 9 dari 16 hal.

Nomor 1017 K/Padt.SusPHI/2017sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Dalam Eksepsi:Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidakberwenang memeriksa perkara ini;1.

PUTUSANNo. 922 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1.PUGUH PRIYONO, beralamat di Dusun Ketanen RT.02, RW. 02, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil;. ABDULLAH FAQIH, beralamat di Jalan Belitung 39,Pasuruan;. ANAM SUPRIYANTO, beralamat di Jalan Dr. WahidinSudiro Husodo Selatan VIV21, Pasuruan;.

No. 922 K/Pdt.Sus/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayasupaya memberikan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadiperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat adanyapelanggaran indisipliner Para Tergugat;3.

Pengadilan Hubungan Industrial tidak punya kKewenangan secara absolutmemeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena perkara tersebutsudah diputus Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan No. 850/Pid.B/2008/PN.Bgl.1.Bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan suatu pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis perkaraapa yang berhak mengadili perkara itu, sebagaimana diatur dalamPasal 134 HIR/160 RBG;.

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatidak punya kewenangan secara absolut untuk memeriksa danmengadili gugatan Penggugat;B.

No. 922 K/Pdt.Sus/2010Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentangPerselisinan Hubungan Industrial yang berupa Pemutusan HubunganKerja karena Para Tergugat telah melakukan pelanggaran indisiplinerdari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti P1 s/dP9 ternyata tidak ada bukti yang dapat mendukung daililgugatannya tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang berupaPemutusan Hubungan Kerja karena Para Tergugat telah melakukanpelanggaran indisipliner yang khususnya