Ditemukan 11200 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian 620/pid.b/2022/pn bta
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2016 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 466/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2014 — - HJ.NURAISYAH (PENGGUGAT) - ABDUL KIRAM (TERGUGAT I) - MUSODIK (TERGUGAT II) - TUKINAH (TERGUGAT III) - RUSLI (TERGUGAT IV) - NASIB SURYONO (TERGUGAT V) - KARTONO YUSUF (TERGUGAT VI) - KANTI SWANDI (TERGUGAT VII) - SOFYAN (TERGUGAT VIII) - SABAR BR SEMBIRING (TERGUGAT IX) - YACHMAN (TERGUGAT X) - SURYANI 9TERGUGAT XI) - M.TURNIP (TERGUGAT XII) - ZULKIFLI ADI PUTERA (TERGUGAT XIII)\ - RELLUS TURNIP (TERGUGAT XIV) - DARMIATI ROHANA (TERGUGAT XV) - ERWIN (TERGUGAT XVI) - WAGIMAN (TERGUGAT XVII) - RUSMAN (TERGUGAT XVIII) - DASIYEM (TERGUGAT XIX) - GITO (TERGUGAT XX) - PRAMONO (TERGUGAT XXI) - MISNEM (TERGUGAT XXII) - TADIM HARAHAP (TERGUGAT XXIII)] - RUSLIM LUGIANTO (TERGUGAT XXIV) - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN (TERGUGAT XXV)
33 — 10
  • Bahwa hasil Persidangan pada tanggal 26 Maret 2012 dalam PerkaraNo.620/Pdt.G/2006/PN.Mdn, a.n : Penggugat SUKASNO dan Majelis Hakimnyasbb : Bpk H.Muhammad Nur, SH.MH; Bpk Agus Rumekso,SH, Bpk UB. Hutagalung,SH.MH.22.6.
    Timur, Kota Medan Jo Tanah danBangunan berikut barang barang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda34.Fotokopi berupa upaya hukum yang diajukan oleh Warga lainnya baik yangditerima di Tingkat Pengadilan Negeri Medan maupun yang diterima diTingkat Pengadilan Tinggi Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tandaLevee eeseeees BUKti P 23 35.Fotocopy 1 (satu)set Risalah Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor 384/PDT/2013/PT.Mdn tanggal 12 Pebruari 2014 Jo.PutusanPengadilan Negeri Medan No.620
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
87 — 18
  • Pengadilan Agama Blora atas Tanah yang terletak di Desa Seso, Kec.Jepon Kab.Blora seluas 5002 M2 tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);
    1. Surat Tugas Nomor: W.11-A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan Agama Blora Kelas I-B tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);
    1. Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00-053-178-0-507-000 atas nama WP Ida
      tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telahdilegalisir);68) Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);69) Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg570) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);71)
      tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Permohonan Berkas Penawaran Pengadaan Tanah PA Blora tanggal 20Pebruari
      tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telahdilegalisir);68) Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);69) Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);70) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);71) Surat Permohonan Berkas Penawaran Pengadaan Tanah PA Blora
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — I WAYAN PAGEH, SE,MM.
82 — 50
  • PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.k) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
    PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku KasiHTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal suratketerangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
    PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah,h NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selakuKasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal suratketerangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 29-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ISMIARTI
2.ISMARIANI
3.ISMARIANA, S.Pd,
4.RINOSA JUNIARDI
5.ARI WIDAYAT
6.TRI ARINI WIDAYATI,
Tergugat:
SOEMARMAN, SH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
130 — 19
  • perjanjian jual beli terjadi atas kesepakatankeduabelah pihak, Pasal 1459 hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukanmenurut pasal 612, 613 dan 616, jadi dalam BW peralihan kepemilikanharus dengan levering;Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2020/PN MadPasal 616 penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerakdilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam pasal 620
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 05-11-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PA PACITAN Nomor 127/Pdt.P/2015/PA Pct.
Tanggal 18 Nopember 2015 — PEMOHON
18 — 1
  • 2353031) 23531) 22) 13625)3637)31) 227) 12) 11722NO NMNN DN NY25) 23531) 220) 137) 23531) 233) 22) 14131) 233) 2((((((((((((((31(((((((((((((42) 2(2) 1(34) 2(25) 2(3532) 1(31) 2(3037) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 446.00 715.00 Tm/F12 1 TE(51) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 126.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(2) 182) 180.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 144.00 693.00 Tm/F12 1 TE(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 147.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(620
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
1.INAQ HAJAR
2.HAJAR
3.SUMARNI
4.JUMAHIR
5.MUHAMAD NURJANI
6.SUHARNI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
102 — 67
  • Bahwa putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tertanggal 3111971 (Bukti TII 4), memberikan kaidah sebagai berikut:menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansiagraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi sematamata termasuk wewenang administrasi pembatalan surat bukti hak harusdiminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agrariaberdasarkan putusan yang diperolehnya.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tertanggal 29 Desember
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
RIA RUSTY YULITA
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kaplres Kota Bogor Kota
108 — 38
  • BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah registerNo.620/SK/HK/2020/PN.Bgr. tanggal 7 Oktober 2020.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : Frisky F. Moraza
Pembanding/Penggugat II : S. Hidayatulloh
Pembanding/Penggugat III : Natahari Wibowo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Rivai Wardhana
Terbanding/Tergugat I : . Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut PT Telkom Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
151 — 95
  • dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadlliBahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan kaedah hukummengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa,mengadili, serta memutus perkara apabila yang digugat adalah Badanatau Pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, sebagaimana termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung No. 620
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 21
  • Satu buah Microwave Merk Sharp, taksir harga Rp500.000,00
  • Satu buah lemari es Merk LG ukuran 620 liter taksir harga Rp 5.000.000,00.
  • Satu buah lemari pakaian motif jati ukuran Panjang 2 m, Tinggi 3, 2 m, taksir harga Rp5.000.000,00.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor :620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yangisinya : Dinas PU Kabupaten Seluma membenarkan adanya kerusakanInfrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alamberikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana AnggaranBiaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa RenahPanjangDesa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatandi
    Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor :620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yangHal. 40 dari 213 hal. Put.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-10-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 17/TIPIKOR/2012/PT.PLG.
Tanggal 25 Oktober 2012 — KUSTIATI ISFANDARI BINTI D. KOESWORO.
56 — 25
  • Sriwijaya11/23 RT.005/002 DemangLebar Daun IB.I Palembang sda 112MUHAMMAD ZUHRIJl Sei Betung No.37/620 RT/RW.002/003, Siring Agung,Tlir Barat I, Palembang sda 113RUDI SUSILOIr.
    Sriwijaya I/23 RT.005/002 sda BRAWIJAYA Demang Lebar Daun IB.I Palembang112 MUHAMMAD Jl Sei Betung No.37/620 RT/RW.002/003, sda ZUHRI Siring Agung, Ilir Barat I, Palembang113 RUDI SUSILO Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 07-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/PDT.SUS/2009
NATALI SAMBUNWAMAN, DKK.; PT. DJATI DHARMA INDAH PLAY WOOD INDUSTRI
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ririmasse 617 620 612 Kilang313 Paulina Lenahatu 619 611 614 Lilibooy314 Paulina Ralahatu 621 624 616 Allang315 Paulus A. Maail 623 626 618 Passo316 Paulus Loppy 614 627 619 Passo317 Paulus 626 629 621 Sulli Hal. 106 dari 127 hal. Put.
    PaulinaLenahatu, 620. Paulina Pattipeilohy, 621. Paulina Ralahalu, 622. PaulinaTanikwele, 623. Paulus A. Maail, 624. Paulus Loppy, 625. PaulusRahawarin, 626. Paulus Sopaheluwakan, 627. Pelpina Tampati, 628.Pelwy Riry, 629. Petronela Ferdinandus, 630. Petronela Souisa, 631.Petrosina Lappy, 632. Petrus Matuankotta, 633. Petrus Nahumury, 634.Petrus Noya, 635. Petrus Renyana, 636. Petrus Rering, 637. PetrusTamanentang, 638. Pieter Kaliluhu, 639. Pieter Lorru, 640. PiterTanahitumessin, 641.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-09-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484/Pdt.G/2011/PN.JKT SEL
Tanggal 20 Maret 2012 — Haji ARDJA DJUNAIDI M E L A W A N 1.PT. SARANA MULTI SEKULER 2.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),
32 — 5
  • yang melawan hukum, karena setahuPenggugat keadaan keuangan Tergugat I cukup sehat, maka mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mensomir Tergugat I memberikanlaporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik ;Bahwa Tergugat I memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik terbukti dariditebusnya jaminan pinjaman kredit oleh Tergugat I pada Tergugat II, yangdilakukan pada :a Tanggal 13 Juli 2010, berupa :* Sertipikat SHM atas satuan rumah susun No.620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
145 — 83
  • Pemegang Saham PT.CentralInternational Property Nomor 210 tanggal 28 Desember2016 (sesuai dengan aslinya);Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Central International Property Nomor AHUAH.01.03.0114513 tanggal 30 Desember 2016 (Ssesuai denganfotocopy yang dilegalisir);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);Surat Pemesanan Tanah (Kavling) Nomor 0002/KWII/02/20198 tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);Site Plan Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 26-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
197 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl,mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dalamPutusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999,diperoleh kaidah hukum bahwa Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri;6.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : HERI INDRA SIREGAR,ST.MT
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : PT. AMARTA JAYA PUTRA
130 — 69
  • lambat 14 (empat belas)hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairansecara tertulis dari penerima jaminan berdasarkan Keputusan PenerimaJaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin cidera janji;Bahwa terhadap ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan JaminanUang Muka tersebut kesemuanya telah dipenuhi oleh Penggugat dan telahmenyampaikan tuntutan pencairan Jaminan baik Jaminan Uang Mukamaupun Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat antara lain melalui SuratNomor : 620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 295/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Emma Mariaamina Hutagaol
Terbanding/Pembanding/Penggugat : BAPAK RONALD MARK A. SITOMPUL,
123 — 39
  • Fachrudi Raya No. 5 JakartaPusat, sebagaimana dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksidengan Nomor 620/223.2/SPPJK/RBJPSBC/BPJJ/DBT/X1I/2014;Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Proyek Nomor 01 tertanggal07 Oktober 2014 tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah samasamasebagai Pihak Kedua, sementara Sdr. ISHAK SYAH adalah Pihak Pertama;Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Proyek Nomor 01 tertanggal07 Oktober 2014 Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-04-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 K/PDT/2012
Tanggal 30 April 2013 — TJUNG KHUN LIM VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, BERALAMAT DI JALAN PEMBANGUNAN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, DKK
78 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 13 Desember 2000 yang menyatakan bahwa segalaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka menimbulkanperjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyiperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanyamerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;27Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 03-05-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Skh
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
ASRI HARTINI, SH
Tergugat:
1.Joko Amunanto
2.Aris Pramono
80 — 221
  • Penggugat tersebut kabur;Menimbang, bahwa mengenai kapan bangunan yang ada di atas objeksengketa tersebut dibangun oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim pihakPenggugat tidak harus dibebani atau tidak memiliki Kewajiban untuk mengetahuikapan bangunan tersebut dibangun, oleh siapa dan berapa lama bangunantersebut dikerjakan, karena pada hakekatnya penyerahan atau penunjukan akankebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yangbersangkutan dengan cara seperti dicantumkan dalam Pasal 620
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H.SABRAH
Tergugat:
DIAN RESTU RINI
Turut Tergugat:
1.BPN KOTA PALANGKA RAYA
2.BPN KOTA PALANGKA RAAYA
254 — 102
  • Bahwa mengacu juga pada Yurisprudensi Mahkamah AgungPutusan No.620 K/ Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yangberbunyi: Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.g.