Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 6 Maret 2018 —
90 — 37
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwaAkta tersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, olehkarena itu PPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan,dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam Akta yangdituangkan. Sejauh apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan hukumHalaman 18 dari 49 halaman, putusan Nomor 6/PDT/2018/PT PTKmaka PPAT boleh membuat aktanya.
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mam
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
PARNO
Tergugat:
1.WINARTO
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Meneteri Negara BUMN Cq. Direktur Utama PT.PLN (Persero)Tbk, Cq.Kepala Cabang PLN (Persero) Sulbar, Cq PLN UPP Kitring Sulbar
152 — 327
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-12-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 14 April 2015 — ALPIANTO TAMI; melawan - LURAH KELURAHAN JAHAB; - BAHRON OSIK, dkk (TERGUGAT II INTERVENSI);
205 — 141
  • olehadanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi:2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya,Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
146 — 58
  • Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu makabatas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanahSaja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umumDesa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagain lokasi KantorKodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumahrumahpenduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus limapuluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasandengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 15/PDT.G/2013/PN.BLK.
Tanggal 10 Desember 2013 — A.MAHMUDAR Bin BASO KARIM Melawan KUD MASAGENA TANETE dkk.
84 — 27
  • kesepakatan antara Penggugat dengan KUD Masagena agarPenggugat memberikan akses jalan yang bisa dilalui menuju ke lokasi KUD yangterletak di belakang obyek sengketa;Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat untuk mengambil beras darinya tanpa dibayardahulu karena Penggugat dan saksi samasama pernah tinggal di Saorajae, danPenggugat adalah ponakan dari Sultan Daeng Radja;Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Bulukumba dan tinggal di Jakarta, dansetelah itu Penggugat kembali ke Bulukumba dan menjadi Ketua Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
66 — 42
  • permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :t. a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;u. b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — ADE OHOIWUTUN, S. AP
109 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terimatanggal 09 Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiridari : Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
    KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi DemokrasiKebangsaan Indonesia tanggal 17 Desember 2010(Copy); Fraksi Partai Islam, terdiridari : HASAN RENIURYAAN, ST, sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah); LUKMAN HALIM, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah); JISMI REUBUN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah);Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Islam tanggal 17Desember 2010 (copy);182. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk Pembahasan
    (copy);1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiridari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010(Copy); LKPJ Fraksi Partai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 172/Pdt.G/2017/PN.Bdg,,..
Tanggal 9 Nopember 2017 — RIZALI NOOR,DKK Lawan KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN,CS
273 — 65
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dalam perkara a quo hubungan hukum antara Para Penggugat denganTergugat adalah masalah menempatan simpanan berjangka (deposito)dimana Tergugat Il tidak terkait hubungan antara Para Penggugat danTergugat tersebut.2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 486/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat III : M UMAR SYAHID
Terbanding/Tergugat IV : MULYANINGSIH
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Turut Terbanding/Penggugat IV : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUGENG HARIYONO,S.Pd
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
117 — 114
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
KRISTOFORUS MENJULUNG,SM
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
235 — 240
  • UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, berbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:(1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:;(2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;(3) Menjadi anggota dan atau pengurus partai
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-07-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — I GUSTI NGURAH SUPANGKAT Melawan NON LAKUSA, dkk
80 — 55
  • Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat kepada pihakpenggugat dan tergugat, tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lainyang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan18.Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya majelis hakim yangmemeriksa untuk menolak sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGATterhadap
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
209 — 45
  • ARIF WIBISONO (partai NASDEM) dansdr. IMAM SUJONO LUTFI (Kabag Komunikasi PimpinanSetkab).3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Four Points by Sheraton yangHalaman 81 dari 313 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN Smrmencantumkan beberapa nomor rekening, seperti Mandiri:1480012992999 Rima, dst adalah kertas yang saksi ambil darihotel sgeraton tetapi saksi lupa kapan saksi ambil. Didalamnyaberisi nama dan nomor rekening tujuan beserta uang yangdikirim.
    Maksud saksi mengirim foto mobil minibusmilik Partai Persatuan Pembangunan tersebut adalah ingin menanyakanketersediaan mobil berjenis seperti yang ada di foto tersebut. Namunkemudian pukul 09:06 WITA, Sdr. EDY mengirimkan foto mobil minibusISUZU berjenis Elf Micro Deluxe ke whatsapp saksi.
    Untuk teknis partai saksi yaitu PPP, bisa usulannyadikumpulkan jadi satu atau bisa masingmasing usulan dan kemudiandisampaikan oleh Sdr LINA ke Sdr FIRDAUS untuk dimasukkandalam daftar usulan. Kemudian usulan tersebut masuk dalamMusrenbang Kabupaten dan dimasukan dalam batang tubuh APBD.Jadi atau tidaknya usulan tersebut tergantung dari kesediaananggaran Pemkab Kutai Timur. Ratarata usulan yang terealisasimenjadi pekerjaan sekitar 50% dari usulan yang disampaikan.
    ENCEK UNGURIA RIARINDA KetuaFIRGASIH, SH., MAP 40,000,000,000.002 ASTI MAZAR, SE., M.S Wakil Ketua 120,000,000,000.003 ARFAN, SE., M.S Waki Ketua 1120,000,000,000.00FRAKSI PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP) 2,500,000,000.004 MUHAMMAD ALI, SH Ketua Fraksi PPP5,000,000,000.005 Hj. FITRNANI Wk Ketua PPP3,000,000,000.006 IMAM TURMUDZI Sekretaris3,000,000,000.007 UCE PRASETYO Anggota4,000,000,000.008 JONI, s.sos Anggota3,000,000,000.009 ANTON DARMAWAN, S.
    ANDI MAPPASERENG Sekretaris3,000,000,000.0025 YULIANUS PALANGIRAN, SE Anggota4,000,000,000.00FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 2,500,000,000.0026 SIANG GEAH Ketua Fraksi PDIP6,000,000,000.0027 Drs. YUSUFT. SILAMBI, MM., MBA Sekretaris4,000,000,000.0028 FAIZAL RACHMAN Anggota3,000,000,000.0029 YULI SAPANG, SE Anggota3,000,000,000.00FRAKSI AMANAT KEADILANBERKARYA (PAN, PKS, 2,500,000,000.00BERKARYA)30 ASMAWARDI (PAN) Ketua Fraksi AKB6,000,000,000.0031 JIMMI, ST (PKS) Wk.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
SUHAWIR ARIF Alias AWI Bin MUHAMAD ARIF
222 — 148
  • Pesantren Darullsalamah AlMubarog sementara yayasannya tidak ada4) Melaksanakan persiapan idad (pelatinan militer) untukmemperluas wilayah dalam rangka menegakan syariat islam diindonesia yang rencananya akan di muli dari pesisir pantaiseperti dari daerah Muara Angke, Demak dan Tuban yang dipelopori oleh PAK SOLEH di daerah Irian karena di Irian adatemannya yang berdomisili di Irian, dan persiapan melawansiah, PKI yang telah banyak menangkap lalu membunuh ustadustad dan Ibu Rahmawati selaku pengurus Partai
    Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuhmusuh islam bilamanananti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDIPerjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akanterjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadikerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komuniskomunis Cinayang kerja sama dengan syiah.2.
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 09-09-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 39
  • Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk6.Fotocopy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :170/8/KPTS/2019 beserta Lampiran berupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TapanulliSelatan tertanggal 04 September 2019, yang menerangkan bahwaMuhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salah satu anggotaDPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA), yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telahdilegalisir (asli Surat
    Untuk itu Hakim berpendapat bukti (P.5) tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti (P.6) Fotocopy Surat Keputusan DPRDKabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 170/8/KPTS/2019 beserta Lampiranberupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 04 September 2019, yangmenerangkan bahwa Muhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salahsatu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), telah dinazegelen
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
195 — 119
  • YK ;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanHalaman 90 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perithal:Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai PolitikDPC Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
303 — 143
  • pemberitahuan dari kuasa hukum Penggugat di kompleksKantor Bupati, disana ada pak Syamsul Huda, Babinkamtib, Panitia, ada tandaterima;Bahwa, setelah itu hari kamisnya saksi temui Panitia di warung soto dok, saksisampaikan surat pencabutan sudah dikeluarkan kenapa Penggugat tidakdimasukkan, jawaban Ketua Panita "saya sangat lega atas keluarnyapancabutan itu namun saya tidak punya kekuatan untuk memasukkanPenggugat karena ada tekanan dari Pengawas dan Kabag Hukum, kebetulandisitu juga ada aktivis partai
    saksi bertempat tinggal di desa Plosoharjo, jaraknya 4 5 km daridesa Penggugat; Bahwa, saksi juga sebagai perangkat desa di Desa Plosorejo, kebetulan ketikaitu. saksi sebagai sekretaris Forum Komuniksi Perangkat Desa, saksimempunyai ikatan dengan Penggugat yang waktu itu sebagai kami tuwo; Bahwa, saksi tahu ada Pilkades di Pacewetan karena saksi juga sebagai gurudi SMA Pacekulon yang letaknya bersebelahan dengan Pacewetan dan setiaphari lewat Pacewetan, posisi sekarang saksi sebagai Sekretaris Partai
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Ksp
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
IBRAHIM AHMAD
95 — 17
  • Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangHalaman 43 dari 87 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Kspmerupakan orang kepercayaan saksi
    Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara); Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ; Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kKawasan Aceh Timur danSumatra Utara; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
342 — 368
  • Oleh karena itu walaupun sifatnya membericatatan tapi esensinya adalah memberi pengakuan pengakuan dari negara,oleh karena itu verifikasi menjadi penting. ini pandangan kami karena padawaktu itu di Menkumham masih ingat waktu tibatiba hadir partai politik padahaldia perkumpulan tetapi menggunakan nama partai dia dimasukkan kesana.Bahwa kalau kita sudah bicara mengenai tata kelola pemerintahan (goodgovernance) salah satu aspeknya prudential prinsipal (prinsip kehatihatian).Prinsip kehatihatian itu
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. ROSMANSYAH, MM. Bin SYAHRIL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARNOLD SAPUTRA H
139 — 88
  • Saudara JEFRI BINTARA PARDEDE sebagai Pengganti Antar Waktu dari Partai Golongan Karya;
  • Fotokopi SK (Surat Keputusan) Gubernur Jambi Nomor : 461/Kep.Gub/PEM/2011 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, Tanggal 05 Oktober 2011 An.
    Saudari HARLINA dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pengganti Antar Waktu;
  • Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 439/Kep.Gub/SETDA.PEM-4.2/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, Tanggal 28 Juni 2012 An.
    YEFRI sebagai Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrasi Pembaharuan;
  • Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 81/Kep.Gub/Setda.PEM-4.2/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, tanggal 3 Februari 2014 An.
    HASUDUNGAN SITOHANG dari Partai Damai Sejahtera;
  • Fotokopi SK (Surat Keputusan) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 459/KEP.GUB/PEM-4.2/VIII/2014 tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi masa keanggotaan 2014-2019, tanggal 21 Agustus 2014;
  • Fotokopi SK (Surat Keputusan) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 532/KEP.GUB/PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Tri Handayani
Terdakwa:
HADIQUN NUHA, S.S
79 — 67
  • 1 (satu) set fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama : HADIQUN NUHAS.S sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 1 Oktober 2019.