BAKRIE INVESTINDO;

BAKRIE INVESTINDO, suatu) Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan Hukum Indonesia, beralamat di Gedung WismaBakrie Lantai 6, Jalan HR. Rasuna Said Kav, B1, Jakarta 12920,dalam hal ini diwakili oleh M. Sahid Mahudie, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bakrie Investindo dalamhal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya, dengan memberikan Kuasa Khusus kepada :1. GP. AJI WIJAYA, SH ; 2. SUNARTO YUDONARPODO, SH.,LLM ; 3. LINDU DWI PURNOMO, SH; 4.

ASURANSI JIWA BAKRIE

Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu

BAKRIE INVESTINDO, Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan Hukum Indonesia, beralamat diGedung Wisma Bakrie Lantai 6, Jalan H. R.Rasuna Said Kav. B1 Jakarta 12920, Dalam halini diwakili oleh M. Sahid Mahudie ,Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Bakrie Investindo,memberikan kuasa dan memilih domisili hukumpada kuasa hukumnya : 1. GP. Aji Wijaya,SH., 2. Lindu Dwi Purnomo, SH., 3.Eresendi Winaharta, SH., 4.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU;PT BAKRIE INVESTINDO;

., Ak ;: Account Representative Seksi Pengawasan danKonsultasi I, KPP Wajib Pajak Besar Satu; Masingmasing adalah pejabat dan pegawai Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Satu, beralamat di Jalan Medan Merdeka TimurNomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :SKU2/WPJ.19/KP.01/2012 tertanggal 16 Mei 2012, selanjutnyadisebutsebagai TERGUGAT/ PEMBANDING ;MELAWANPT BAKRIE INVESTINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarHukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta

dan beralamat diGedung Wisma Bakrie lantai 6, Jalan H.R.

Bakrie Autopart) telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat (PT. TJM Internasional);

BAKRIE AUTOPARTS

BAKRIE AUTOPARTS, yang berdomisili di Jl.

Bakrie Autoparts membayar penggantianbiaya, kerugian, dan bunga kepada Penggugat PT.

Bakrie Autoparts tanggal 24Desember 2020, bermeterai cukup, diberi tanda T1;2.

Bakrie Autopart (Tergugat) dan invoice dari PT. TJM Internasional(Penggugat) kepada PT.

Bakrie Autopart) telah melakukan perbuatanWanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat (PT. TJM Internasional);3. Menghukum Tergugat (PT. Bakrie Autoparts) untuk membayar hutangnyakepada Penggugat (PT.

PT Bakrie Investindo;Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu

BAKRIE INVESTINDO; Dalam hal ini memberikankuasa kepada : 1 G.P. Aji Wijaya, S.H.; 2 Lindu Dwi Purmnomo, S.H.; 3 Eresendi Winaharta, S.H.;4 Rio Kurnia Maesa, S.H., MH.; 5 Rifki Febriadi, S.H.; 6 Hardiansyah, S.H., MH.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law FirmAji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Sequis Plaza (d/h Plaza DM)lantai 18, Jl.

Bakrie Investindo. (fotocopy sesuai dengan asli); Nota Dinas Kasubdit Rekayasa Keuangan Nomor : ND0099/PJ.0523/2007 tanggal 02 Mei 2007 kepada Direktur Intelijendan Penyidikan tentang Tindak Lanjut Pengaduan PT. BakrieInvestindo (fotocopy sesuai dengan asli); Surat Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor : SR89/PJ.0531/2007 tanggal 31 Mei 2007, hal : Instruksi PemeriksaanBukti Permulaan terhadap PT.

Bakrie Investindo. (fotocopy sesuaidengan asli); Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor :STP.PBP03/WPJ.19/BD.03/2009 tanggal 10 September 2009yaitu Surat Tugas dalam rangka melanjutkan pemeriksaanBukti Permula terhadap PT. Bakrie Investindo. (fotocopysesuai dengan asli); Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor :STP.PBP02/WPJ.19/BD.03/2010 tanggal 20 April 2010 yaituSurat Tugas dalam rangka melanjutkan pemeriksaan BuktiPermulaan terhadap PT. Bakrie Investindo.

Bakrie InvestindoPeminjaman dokumen ini terkait Pemeriksaan Bukti Permulaanterhadap PT. Bakrie Investindo Tahun Pajak 2001(fotocopy sesuai dengan asli); Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP001/WPJ.19/2010 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. BakrieInvestindo, NPWP 01.558.625.8091.000, Tahun Pajak 2001(fotocopy sesuai dengan asli); Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT.

Bakrie Investindo Tahun 2001(fotocopy sesuai dengan asli); 25. Bukti T 25 : Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar kepadaKepala KPP Wajib Pajak Besar Satu Nomor : S778/WPJ.19/2011 tanggal 19 April 2011, hal : Risalah TemuanPemeriksaan Bukti Permulaan (fotocopy sesuai dengan asli); 26.

Penggugat:
MUHAMMAD RAFKI
Tergugat:
YAYASAN BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS

BAKRIE INVESTINDO;

Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKUIMWPJ.19/KP.01/2014, tanggal 6 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/ Pembanding/Tergugat;melawan:PT BAKRIE INVESTINDO, tempat kedudukan di GedungWisma Bakrie Lantai 6, Jalan HR.

Bakrie Investindo (Termohon Kasasi).2) Bahwa berdasarkan prinsip hukum similia similibus solvuntur, terhadapperkara yang sama seharusnya terdapat putusan yang sama;3) Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 71dan 72 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013tersebut menyatakan:"Bahwa alasanalasan kasasi angka dapat dibenarkan, karena JudexFacti salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa sesuai Pasal 7 angka 5UndangUndang Nomor

Investindo (BIO).Laporan Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidakmelaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar;b) Laporan pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehDirektorat Intelijen dan Penyidikan dengan melakukan analisis.Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Nota Dinas KasubditRekayasa Keuangan Nomor ND0099/PJ.0523/2007 tanggal 02 Mei2007 kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan tentang TindakLanjut Pengaduan PT Bakrie Investindo;Di dalam Nota Dinas tersebut dinyatakan

bahwa terdapat dugaantindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Penggugat.c) Menindaklanjuti hasil analisis dimaksud, Direktur Intelijen danPenyidikan menerbitkan surat nomor SR88/PJ.0531/2007tanggal 31 Mei 2007, hal: Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaanterhadap PT Bakrie Investindo Tahun Pajak 2000;d) Pada tanggal 12 Juli 2007, diterbitkan Surat Perintah PemeriksaanHalaman 36 dari 58 halaman.

Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017STP.PBP02/WPJ.19/BD.03/2009 tanggal 10 September 2009yaitu Surat Tugas dalam rangka melanjutkan pemeriksaan BuktiPermulaan terhadap PT Bakrie Investindo (Bukti T18);3) Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan NomorSTP.PBP01/WPJ.19/BD.03/2010 tanggal 20 April 2010 yaituSurat Tugas dalam rangka melanjutkan pemeriksaan BuktiPermulaan terhadap PT Bakrie Investindo (Bukti T19);4) Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor S202/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 18 Juli

BAKRIE INVESTINDO.;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI SATU.;

BAKRIE INVESTINDO, diwakili oleh M. SAHID MAHUDIE, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. BakrieInvestindo, beralamat : Bakrie Tower Lantai 39, Jalan H.R.Rasuna Said, Kav. B 1, Jakarta 12920, dengan inimemberikan kuasa kepada : 1 GP Aji Wijaya, S.H ; 2. Lindu Dwi Purnomie, S.H 92ers3. Eresendi Winaharta, S.H ; 4 Rio Kurnia Maesa, S.H.,M.H ; 5 Rifki Febriadi, S.H ; 6 Hardiansyah, S.H.

PT BHAKTI BUANA MAKMUR DISTRIBUTOR, DKK VS PT BAKRIE BUILDING INDUSTRIES, DK

Penggugat:
EL SURYA
Tergugat:
YAYASAN BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS

MUHAMMAD BACHRUN BAKRIE bin ROA

ASURANSI JIWA BAKRIE

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topan Guntoro Bin Tony Bakrie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Topan Guntoro Bin Tony Bakrie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan

Penuntut Umum:
DESIYANA.SH
Terdakwa:
TOPAN GUNTORO bin TONY BAKRIE

BAKRIE INVESTINDO, vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,

BAKRIE INVESTINDO, Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Gedung WismaBakrie Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B1 Jakarta 12920,diwakili oleh M. Sahid Mahudie, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT. Bakrie Investindo, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. GP. Aji Wijaya, SH.;Sunarto Yudonarpodo, SH., LLM. ;Lindu Dwi Purnomo, SH.;Eresendi Winaharta, SH.,Rio Kurnia Maesa, SH., MH.;Rifki Febriadi, SH.;Hardiansyah, SH., MH.

Bakrie Investindo (in casu Pemohon Kasasi) telahmemenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009, yaitu bersifat : Konkret, karena Keputusan Termohon Kasasi secara nyatadibuat oleh Termohon Kasasi yang memerintahkanPemohon Kasasi untuk membayar tunggakan pajak berupasejumlah uang tertentu yang disertai dengan Surat Paksa; Individual, karena Keputusan Termohon Kasasi tersebutditujukan secara khusus terhadap Pemohon Kasasi danbukan untuk umum; Final, karena Keputusan

BAKRIE INVESTINDO;

Account Representative SeksiPengawasan dan Konsultasi I, KPP Wajib Pajak Besar Satu;masingmasing adalah pejabat dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU2/WPJ.19/KP.01/2012 tertanggal16 Mei 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT BAKRIE INVESTINDO, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarHukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat

di GedungWisma Bakrie lantai 6, Jalan H.R.

Bakrie Investindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. G.P. Aji Wijaya, S.H., 2. Sunarto Yudonarpodo, S.H.,LL.M ., 3. Lindu DwiPurnomo, S.H., 4. Eresendi Winaharta, S.H., 5. Rio Kurnia Maesa, S.H., MH., 6.Rifki Febriadi, S.H., 7. Hardiansyah, S.H., MH., para Advokat pada Law FirmAji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, UnitA, Jalan H. R.

Bakrie Investindo (Termohon Kasasi).b Bahwa penerbitan Surat Paksa merupakan tindakan Penagihan untukmelaksanakan SKPKB yang menjadi objek perkara a quo yang telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu:e Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 16 tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur:Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sertaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

BAKRIE INVESTINDO;

BAKRIE INVESTINDO

BAKRIE INVESTINDO, berkedudukan di Gedung WismaBakrie, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B1, Jakarta 12920,diwakili oleh M. Sahid Mahudie, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1 GP. Aji Wijaya, SH.Lindu Dwi Purnomo, SH.Eresendi Winaharta, SH.Rio K. Maesa, SH.,MH.Rifki Febriadi, SH.Hardiansyah, SH.,MH.

Jenis Pajak Pokok Pajak Sanksi Pajak yang masihharus dibayar 47 1 PPh Badan 2 PPh Pasal 21 999.997 479.999 1.479.9963 PPh Pasal 23 10.497.649.823 5.038.871.915 15.536.521.7384 PPh Pasal 26 6.029.902.214 2.894.353.0063 8.924.255.2775 PPh Pasal 4 (2) 1.959.630 940.622 2.900.2526 PPNDN 43.459.042 43.459.042 86.918.0847 PPnBM Di dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, terlampir antara lain DaftarTemuan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Bakrie

Investindo Tahun 2000 danPerhitungan Pajak Terutang PT Bakrie Investindo Tahun Pajak 2000;Atas hasil temuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak in casu TermohonKasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat masih memiliki kewajibanperpajakan yang belum diselesaikan yaitu bahwa Termohon Kasasi masihmemiliki pajak yang kurang dibayar maka Kantor Wilayah DJP Wajib PajakBesar meneruskan temuantersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana TermohonKasasi terdaftar yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu

melalui Surat KepalaKantor Wilayah DJP Wayjib Pajak Besar Nomor S1712/ WPJ.19/2010 tanggal26 Oktober 2010, hal: Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;Selanjutnya terhadap Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaandimaksud, KPP Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon Kasasi dahulu Pembandingdahulu Tergugat) melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalamUraian Penelitian Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan NomorUP02/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Wajib PajakPT Bakrie

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menetapkan bahwa Termohon PKPU PT BAKRIE BUILDING INDUSTRIES berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Bintang AL, S.H.

BAKRIE BUILDING INDUSTRIES

PT BAKRIE TELECOM Tbk, DK

PT BAKRIE TELECOM Tbk., yang diwakilioleh Para DirekturHarya Mitra Hidayat dan Bachder Bachtarudin, berkedudukandi Wisma Bakrie Lantai 3, Jalan H.R. Rasuna Said KavB1,Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepadaG.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat,beralamat di Gedung Cyber 2, Lantai 31, Jalan H.RRasuna Said, Blok X5 Nomor 13 Jakarta Selatan 12950,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2015, sebagaiTermohon Peninjauan Kembali Idahulu Termohon PKPU;2.

Nomor 83 PK/Pdt.SusPailit/2015 Tidak Setuju; tidak ada;Menimbang , bahwa dari Laporan Tim Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk(Dalam PKPU), tertanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagaiberikut:Keterangan Mengenai Perkara;Putusan PKPU Sementara;Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multi Media (PemohonPKPU), melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Bakrie Telecom Tbk. di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar

Bersamasama dengan Direksi dan Komisaris melakukan pengurusan atasPT Bakrie Telecom Tbk. (Dalam PKPU);Membuat persetujuanpersetujuan atas tindakantindakan yang dilakukanoleh PT Bakrie Telecom Tbk.

Klaim atau Tagihan Yang Diajukan Kreditur;Sehubungan dengan PKPU PT Bakrie Telecom Tbk. (Dalam PKPU), kamitelah menerima tagihan atau klaim yang diajukan oleh Para Kreditur,dengan rincian sebagai berikut;1.

Nomor 83 PK/Pdt.SusPailit/201523.Bahwa dengan adanya hubungan istimewa antara Termohon PK dengan kreditor Bakrie Telecom Pte.