Ditemukan 2882 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bosdm bkprd bksda bkpm bkpd bpsdm bkppd
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — BUPATI LAHAT vs KASMAWATI, S.PD, DKK;
129 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan terhadapKeputusan Bupati Lahat Nomor 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat, beserta Lampirannya sampai dengan adanyaPutusan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/20213.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan keadaan ParaPenggugat seperti semula;5.
    Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2.029/KEP/BKPSDM/2020, tentang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di LingkunganPemeritah Kabupaten Lahat, tanggal 12 Februari 2020, denganmemperbaiki cacatcacat yuridis yang terdapat pada Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo, sehingga Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa a quo tidak berlaku lagi; Bahwa sesuai dengan asas spontane vernietiging dalam hukumadministrasi negara yang artinya Badan atau Pejabat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
206 — 115

  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan
    Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama H.
    /VII/BKPSDM/2019 Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untukpemberhentian Tergugat.
    /VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM. Tanggal 30 Juli2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888/Ill.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.
    sejak 9 Januari 2019; Bahwa sebelum di BKPSDM saksi bertugas di Satpol PP dari 4 Januari 2017 9 Januari 2019; Bahwa adapun tupoksi saksi di BKPSDM adalah tentang Kepegawaian danPelatihan; Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Kasubag KepegawaianDinas Pendidikan bahwa Penggugat tidak terima diberhentikan dengan tidakhormat dan akan mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa data PNS yang berkaitan dengan kasus korupsi didapat dari Pimpinandan diberi perintah untuk memperoses administrasi pemberhentian
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888jIII.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama H. Hairuni,SH., MM., NIP 196809041992031006;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama H. Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 17-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 60/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
220 — 232

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
    ,M.Si, NIP.196412231998031002;
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin, SE., M.Si, NIP.196412231998031002;
  • Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat
    KEWENANGAN PENGADILANBahwa Obyek sengketa Nomor : 888/IIl.1 140/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si.
    UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, per tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.
    ,M.Si., NIP : 19641223 199803 1002;Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Pakhruddin, SE.
    Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :810/I1.1238.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 23 Mei 2018 TentangPemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil atas nama PAKHRUDDIN,SE.,M.SI; Bahwa saksi pernah melihat Surat dari Kantor Advokat & Pengacara SAKIR, ZSH dan Rekan tanggal 26 Agustus 2019.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si, NIP.196412231998031002 ;3.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
275 — 132

  • DALAM PENUNDAAN:

    Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018.

    SUPANDI tanggal 2 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018;4.
    BuktiP.1 : Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tanggal 2Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil.(fotokopi Sesuai asli);2. BuktiP2 =: Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Buol Tanggal 15 Mei 2018.
    (Fotokopi Sesuai asli);Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor:991/62/VI/SKPP/BKPSDM/2018 Tanggal 21 Juni 2018.(Fotokopi sesuaiasli);Kutipan Daftar Pidana Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Bul Tanggal 7April 2011.
    Bukti T.6: Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tanggal 2Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil.(fotokopi Sesuai asli);Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BKPSDM/2018, Tanggal 23 Maret 2018 Perihal TindakLanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.(Fotokopi sesuaiasli);Tanda Terima dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BKPSDM/2018 Tanggal 30 April 2018.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — IBRAHIM AKBAR vs BUPATI SUMBA BARAT DAYA;
131 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/06/BKPSDM/IV/2019,tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama lbrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LuwuUtara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;4.
    perkara yangtimbul;Dan AtauMohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM
    Putusan Nomor 33 K/TUN/2021Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip 197611282005021 004 sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor94/PID.SUS/2015/PN.Mks., tanggal 12 Mei 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) setelah tanggal
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 09-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA BATAM Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
  • Penggugat telah mendapatkan ijin dariBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Batam untuk berpisah dengan Tergugat, sesuai SuratKeterangan Nomor : 261/BKPSDM/PPKPA.1/I/2020, tanggal 28 Januari2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Batam;Halm. 2 dari 12 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut denganjalan musyawarah namun tidak berhasil;8.
    XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, telahmemperoleh surat izin untuk melakuakan perceraian dari pejabat berwenangdari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Batam, Nomor : 261/BKPSDM/PPKPA.1/I/2020, tanggal 28Januari 2020;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makajawaban Tergugat atas gugatan Penggugat
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 tentangpemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, telahmengajukan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor261/BKPSDM
    XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kota Batam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti bahwaPenggugat adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam, olehkarenanya Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — Ir. HAMID HANUBI vs BUPATI LUWU;
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:4.
    Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi NIP 19660125200701 1014:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DRS. MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;
76 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SORONG, tempat kedudukan di Jalan Kurana Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam pokok perkara:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong Nomor888/03/BKPSDM
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota SorongNomor 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Drs. Markus lek, M.Si.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/20214. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dankedudukan Penggugat seperti semula;5.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong Nomor888/03/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHalaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/2021Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Drs. Markus lek, M.Si.,tanggal 04 Oktober 2019;3.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabutKeputusan Walikota Sorong Nomor 888/03/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Markus lek, M.Si., tanggal 04 Oktober 2019;4.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SINABANG Nomor 27/Pid.B/2019/PN Snb
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, S.H
2.Abdul Basir, S.H
Terdakwa:
Ongki Hardiawan Bin Alimashar
91 — 15
  • pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah kotak hand phone Android merk VIVO1718 warna hitam dengan kode IMEI 1 : 866949030822457, IMEI 2 : 866949030822440;
    • 1 (satu) buah Buku Pemilik Kenderaan Bermotor merk honda Beat type D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : BL-2950-SN, Nomor Rangka : MH1JM1110HK513006, Nomor Mesin : JM11E1490905 warna merah putih, pemilik atas nama BKPSDM
      Simeulue;
    • 1 (satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda Beat type D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : BL-2950-SN, Nomor Rangka MH1JM1110HK513006, Nomor Mesin : JM11E1490905 warna merah putih, dari kantor BKPSDM Kab.
      Simeulue kepada Sdri Jora Novida pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017;
    • 1 (satu) unit hand phone Android merk VIVO 1718 warna hitam dengan kode IMEI 1 : 866949030822457, IMEI 2 : 866949030822440;
    • 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) merk honda Beat type D1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : BL-2950-SN Nomor Rangka : MH1JM1110HK513006, Nomor Mesin : JM11E1490905 warna merah putih, pemilik atas nama BKPSDM Kab.
      Saksi Jora Novida Binti Alm Muhammad Hasim dibawah sumpah yangmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 2950 SN warna merah putihyang merupakan milik dari Dinas BKPSDM Kabupaten Simeulue danselain itu didalam sepeda motor yang hilang tersebut tersimpan dibawahjok berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uangsejumlah Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit hp Vivo, 1(satu) buah STNK
      Simeulue;3. 1 (Satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda Beattype D1BO2N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : BL2950Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.SnbSN, Nomor Rangka MH1JM1110HK513006, Nomor MesinJM11E1490905 warna merah putih, dari kantor BKPSDM Kab.
      Yoriansyah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknyayaitu Dinas BKPSDM Kabupaten Simeulue yang saat ini dipergunakan untukkendaraan dinas Saksi Jori dan perbuatan dari Terdakwa bersama denganSaksi Hasvi dan sdr. Yoriansyah mengakibatkan Saksi Jori mengalami kerugiansejumlah Rp.19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah);Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dengan demikianunsur ini kedua telah terpenuhi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.SnbAd.3.
      Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) buah kotak hand phone Android merk VIVO1718 warna hitamdengan kode IMEI 1 : 866949030822457, IMEI 2 : 866949030822440;1 (Satu) buah Buku Pemilik Kenderaan Bermotor merk honda Beat typeD1B02N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : BL2950SN,Nomor Rangka : MH1JM1110HK513006, Nomor Mesin : JM11E1490905warna merah putih, pemilik atas nama BKPSDM Kab.
      Simeulue;1 (Satu) lembar berita acara serah terima sepeda motor merk honda Beattype D1BO2N13L2 A/T, tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : BL2950SN, Nomor Rangka MH1JM1110HK513006, Nomor MesinJM11E1490905 warna merah putih, dari kantor BKPSDM Kab.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 26-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 02-02-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 66/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 31 Januari 2018 — HERIYANTO. SE, vs BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
103 — 56
  • ., Muara Dua ; Halaman 7 dari Putusan Perkara Nomor 66/G/2017/PTUNPLGDalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :2403.3/KUASA/BKPSDM/2017., Tertanggal 01 November 2017, kepada : 1. Nama H. RAMIN HAMIDI, SE. MH. ; NIP 196605021987031010 ; Pangkat / Gol. Ruang Pembina Utama Muda / IV.c ; Jabatan Asisten Administrasi Umum Kabupaten OganKomering Ulu Selatan ; 2. Nama YUSRINAWATI, SH. MT. ; NIP 19710704200501 12007 ; Pangkat / Gol.
    Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor: 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE, NIP:197705162007011029 tanggal 21 Agustus 2017, menimbulkan kerugian bagiPERGOUGAT VANIL 2 seecesnneentccsen canneries nnnnnainenenentintsateeananibentniae nena1.
    Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE,NIP. 197705162007011029, yang diterbitkan tertanggal 21 Agustus 2017,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; 4.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering UluSelatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, S.E.,NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus 2017 ; 3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati OganKomering Ulu Selatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Heriyanto, S.E., NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamPOrkara.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 42/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
GUSLAND TOMBOELO, S.Sos., M.AP
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
149 — 60
  • Bahwa Surat Keputusan Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018, tanggal28 Mei 2018 sebagai Objek Gugatan, yang dikeluarkan oleh Tergugatadalah cacat hukum / inprosedural sehingga sudah sepatutnya LembagaPeradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palumembatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;17.
    Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati MorowallUtara Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenMorowali Utara, tanggal 28 Mei 2018 an. GUSLAND TOMBOELU, S.Sos,M.AP;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor : 888/327/BKPSDM/V/2018 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Morowali Utara, tanggal 28 Mei 2018 an.
    P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/327/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Gusland Tomboelu,S.Sos., M.AP ( Sesuai dengan aslinya );2.
    P2 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan BupatiMorowali Utara Nomor 888/327/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei2018 Tentang: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara AtasNama Gusland Tomboelu, S.Sos., M.AP, tertanggal 18 September2018 (Sesuai dengan aslinya );3.
    T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/327/ BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Gusland Tomboelu,S.Sos., M.AP ( Sesuai dengan aslinya );2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — H. ANDI SANA, S.Sos., M.Si vs BUPATI LUWU;
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juli 2018dengan surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2018, sesuai denganperundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor65/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April
    ,M.Si;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Andi Sana, S.Sos.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 23/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Nuraida, SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
143 — 59
  • Dalam Penundaan:

    - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pengawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018;

    II. Dalam Eksepsi:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    III.

    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PLtanggal 2 Mei 2018;4.
    Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat pada angka 13,angka 14, dan angka 15, berhubung sebab Tergugat baru menerima usulanpemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selaku Pejabatyang Berwenang tertanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor800/167.20/BKPSDM/2018, sementara objek sengketa diterbitkan padatanggal 2 Mei 2018.
    Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaNuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018 (tanpa asli);2.
    KepalaBKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal18 September 2018 (tanpa asli);14.
    Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,tanggal 2 Mei 2018;Il. Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. H. ANDI MUSAKKIR, MM
Tergugat:
BUPATI LUWU
199 — 120
  • Bupati Luwu No. 888/11/BKPSDM/2019 An. Drs. H.Andi Musakkir, MM tentang pemberhentian tidak dengan hormatPegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatanHalaman 10 dari 39 halaman Perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN.Mks.jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaPENGGUGAT yang yang di terima oleh TERGUGAT pada tanggal31 Mei 2019, kemudian tidak mendapatkan tanggapan dariTERGUGAT;VI.
    PETITUM1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negarayang di keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/11/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama Drs. H.
    Andi Musakkir, MM;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdi keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/11/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama Drs. H.
    Bukti P.8Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M, tanggal 25 April2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor: 800/165.2/BKPSDM/V/2019atas nama Drs. H.
    Drs.Andi Musakkir, MM, NIP. 195812311983031204 ditujukanKepada Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSDM Kabupaten Luwu di Belopa;Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Keberatan atasterbitnya SK Bupati Luwu No.888/11/BKPSDM/2019, tentangPTDH An. Drs. H. Andi Musakkir, MM danNo.888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos. M.Si.,tanggal 29 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Luwu diBelopa, tanggal 29 Mei 2019;Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Drs. H. Andi Muzakkir, M.Mdan H. Andi Sana, S.Sos.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2020
Tanggal 13 Oktober 2020 — ANDI AMIRUDDIN JUSUF, SH VS WALIKOTA PALOPO;
94 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2020tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Andi = Amiruddin Jusuf, S.H., NIP.197111162002121004;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Andi Amiruddin Jusuf, S.H.,NIP. 197111162002121004:4.
    9 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili :Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor67/B/2020/PTTUN tanggal 23 April 2020 dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar No.94/G/2019/PTUN.Mks tanggal 16 Januari 2020Mengadili Sendiri: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat: Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaituKeputusan Wali Kota Palopo Nomor 800/403/BKPSDM
    /V/2019 tanggal31 Mai 2019 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Andi Amiruddin Jusuf, SH yang terhitungsejak 10 Juni 2019; Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusannyayaitu Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019tanggal 31 Mei 2019 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Amiruddin Jusuf, SH yangterhitung sejak 10 Juni 2019: Mewajibkan Termohon Kasasi merehabilitasi nama baik PemohonKasasi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 110/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : SYARIFAH MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
83 — 59
  • Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan
    dan Pencatatan Sipil di Instansi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menundapelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan dan Pencatatan
    No. 110/B/2020/PT.TUN.JKTKutai Kartanegara.Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) berupa: Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atasnama SYARIFAH MAEMUNAH, NIP. 196512122000122005
    pada unitkerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Instansi PemerintahKabupaten Kutal Kartanegara.Memerintahkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IIl.1151 / A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PEMBERHENTIANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUHlm.6 dari 10 him.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 74/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
MUH.YUSRI JUFRI,S.IP
Tergugat:
BUPATI LUWU
192 — 88
  • Mks.Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Luwu Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 888/8/BKPSDM/2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, AtasNama Muh.
    Bahwa Bupati Luwu dengan Keputusannya Nomor: 821.20/02/BKPSDM/20, tanggal 03 Januari 2017, menaikkan Pangkat/Golongan/Ruang: Penata Tingkat /Ill/d, Eselon IV/a, dengan JabatanKepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Unit Kerja: Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;5.
    ., tanggal 03 Januari 2017; Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, SuratPernyataan Pelantikan oleh Bupati Luwu Nomor: 821.24/80/BKPSDM/ 2017, atas nama Muh. Yusri Jufri, tanggal 04Januari 2017;Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati LuwuNomor: 888/8/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, tanggal 25 April 2019, Atas Nama Muh.
    Mks.Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/8/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25April 2019, Atas Nama Muh.
    /2017, tanggal 03 Januari2017 (vide Bukti P4), dengan Surat Pernyataan Pelantikan olehBupati Luwu Nomor: 821.24/80/BKPSDM/2017, tanggal 04 Januari2017 (vide Bukti P5); Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 74/G/2019/PTUN.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
134 — 77
  • Laut Nomor : 821.2/57SI/SPP/BKPSDM/V1I/2020tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal O05 Juni 2020 Atas NamaPARIDAH, S.Sos;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos.sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada KecamatanPelaihari
    Kabupaten Tanah Laut;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PelantikanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257SI/SPP/BKPSDM/2019tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal O5 April 2019 Atas NamaPARIDAH, S.Sos.
    ) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PelantikanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325SI/SPP/BKPSDM/2019tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal O01 Oktober 2019 Atas NamaASDAH SETIANI, S.E;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan jabatan Atas Nama
    Laut Nomor : 821.2/57SI/SPP/BKPSDM/V1I/2020tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal O05 Juni 2020 Atas NamaPARIDAH, S.Sos;Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJM96)97)98)99)1.00)101)102)103)104)105)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan
    TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau KabupatenTanah Laut;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PelantikanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259SI/SPP/BKPSDM/2019tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 98/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
MATIUS TAMBING, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
134 — 82
  • Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanterhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019;Bahwa diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31Mei 2019, oleh Tergugat didasarkan pada adanya PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) pada tanggal 04 April
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama MATIUS TAMBING, SP.,NIP 19621231 198903 1 152:3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019, tanggal31 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama MATIUS TAMBING, SP.
    Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi SelatanNomor: 800/407/BKPSDM/ V/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama sar.Matius Tambing, S.P. adalah Sah Menurut Hukum:;3.
    BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/407/BKPSDM/V/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama Matius Tambing, SP;2. BuktiP2 =: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Walikota Palopo Nomor: 890/304/BKPSDM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019:3.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 99/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
SAFRULLAH JALAMANI, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
97 — 67
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada WHubungannya Dengan Jabatan atas namaSAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.MksKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaSAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;4.
    Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/ 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak PidanaKejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Safrullah Djalamani,S.P. adalah Sah Menurut Hukum;Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks3.
    BuktiP 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/405/BKPSDM/V/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Mei 2019;2. BuktiP 2: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Walikota Palopo No.890/305/BKPSDM/VII/2019,tanggal 26 Juli 2019;3.
    BuktiP 4: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan SuratPernyataan Sikap Keberatan PTDH (Upaya Administratif),Nomor: 890/322/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5 Agustus2019;5.