1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham PT.

KREDIT BIRO INDONESIA JAYA lainnya, dengan surat tercatat atau melalui iklan dalam Surat Kabar, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Luar Biasa diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS Luar Biasa;

Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir;

Bentuk RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

2.2. Mata Acara RUPS :

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;

2. Permintaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Penyelenggaraan RUPS;

3.

Jangka Waktu Pemanggilan Rapat :

Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan Surat Tercatat (sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.4. Tempat RUPS :

Tempat kedudukan dikantor PT.

Kuorum Kehadiran dan/atau Ketentuan Tentang Persyaratan Pengambilan Keputusan Dalam RUPS :

Kuorum Kehadiran Rapat untuk pemanggilan paling sedikit (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilakukan pemanggilan dan telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kuorum kehadiran, maka kuorum kehadiran Rapat untuk pemanggilan ketiga paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebihdari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

2.6.

M E N ET A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RUI XUE INTERNATIONAL, dengan Mata Acara Rapat:

a. Pergantian Direksi (pengangkatan dan pemberhentian Direksi) PT. RUI XUE INTERNATIONAL;

b.

Menetapkan bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RUI XUE INTERNATIONAL adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);

5. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS-LB PT. RUI XUE INTERNATIONAL dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS-LB diadakan baik pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;

6.

Menetapkan quorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS-LB PT. RUI XUE INTERNATIONAL sesuai dengan Anggaran Dasar Pendirian PT. RUI XUE INTERNATIONAL;

7. Menetapkan menunjuk Pemohon (CHEN JIALE) sebagai Ketua Rapat;

8. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (CHEN JIALE) untuk menuangkan hasil keputusan RUPS-LB PT.

RUI XUE INTERNATIONAL untuk hadir dalam RUPS-LB tersebut;

10. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Pemohon dalam jabatannya selaku direktur perseroan, berwenang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ketiga PT. Sepanjang Agung Industri, dengan agenda :
a. Membahas perubahan komposisi pemegang saham menjadi yaitu : PEMOHON, Ny.Tiffany Serica Seputro, Ny. Angeline Serica Seputro serta ahli waris Alm.

William Seputro (seandainya mereka hadir dan menyetujui semua agenda RUPS Luar Biasa ketiga sebagaimana tersebut dalam permohonan penetapan ini), dengan jumlah saham dari masing-masing pemegang saham yang besarnya akan diputuskan dalam RUPS Luar Biasa ketiga dimaksud dengan memperhatikan sepenuhnya penambahan jumlah modal PT.

Sepanjang Agung Industri yang telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa ketiga tersebut;
b. Menaikan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang berasal dari Pemohon, Ny.Tiffany Serica Seputro, Ny. Angeline Serica Seputro serta ahli waris Alm.

William Seputro seandainya mereka bersedia menambah modal dengan besaran yang akan diputuskan dalam RUPS Luar Biasa ketiga yang akan diselenggarakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
c. Memilih dan mengangkat Komisaris PT. Sepanjang Agung Industri berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa ketiga;
d. Membahas Laporan pos piutang usaha dan deposito dengan CV.

Sepanjang Agung Industri;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ketiga PT. Sepanjang Agung Industri tersebut, adalah sebesar minimal 50 % (lima puluh persen) dengan jumlah 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dari jumlah seluruh saham perseroan;
4. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ketiga PT.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad)3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Pebruari 2016, yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan terbatas PT.

Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas

Natatex Prima pada tanggal 5Pebruari 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPTyang menyatakan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan :" Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana

Pasal 15 huruf (g) UUPTyang menyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, kKecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

TRIBAL WOOD;

TRIBAL WOOD melalui Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batubara Bukit Kendi adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan;

4.

Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batubara Bukit Kendi dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 75% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batubara Bukit Kendi untuk seluruh agenda rapat;

5.

Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Batubara Bukit Kendi yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam Penetapan adalah sah;

7. Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Batubara Bukit Kendi berdasarkan Penetapan ini;

8.

Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT Batubara Bukit Kendi untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;

9. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp. 892.000,- (delapan ratussembilan puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Para Termohon;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemanggilan sendiri RUPS PT Bukit Nusa Harapan;
3. Menetapkan Bentuk RUPS Luar Biasa PT BUKIT NUSA HARAPAN, dengan Agenda sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat :

• Meratifikasi Akta Perjanjian Gadai Saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 48 tanggal 07 Mei 2019;
• Peralihan saham atas nama PT Bukit

1. Menetapkan jangka waktu Pemanggilan RUPS PT BUKIT NUSA HARAPAN paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
2. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut;
3. Menghukum TERMOHON membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 79 ayat (5) UU PT, Direksi PT.BNH/Termohondalam jangka watu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.20.Bahwa setelah lebih dari 15 hari Direksi PT.BNH/Termohon tetap tidakmengadakan RUPS, sehingga berdasarkan Pasal 79 ayat (6) UU PT,Hal 6 dari 31 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PN DpsPemohon pada tanggal 08 Juni 2021, kembali mengirimkan SuratPemrnohonan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Dewan KomisarisPT.BNH (Termohon).21.Bahwa berdasarkan Pasal

79 ayat (7), Komisaris wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;22.Bahwa sampai dengan Permohonan Penetapan ini dibuat PEMOHONsama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindaklanjut dari suratpermintaan untuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepadaDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT dan DewanKomisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT.23.Bahwa berdasarkan

), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU.PT), dengan alasan Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7) UU PT;Menimbang, bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.RUPS lainnya atau disebut juga RUPS luar biasa, dapat dilakukan ataspermintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

sendiri, karenaHal 26 dari 31 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2021/PN Dpsselaku penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa No.50, telah menempatkanPEMOHON sebagai pemegang saham 60% dalam Perseroan TERMOHON,maka PEMOHON meminta diadakan RUPS, sebagaimana dibuktikan denganSurat Permohonan yang disebutkan dalam Bukti P10 dan P11;Bahwa permintaan untuk melaksanakan RUPS tersebut didasarkankepada Akta Perjanjian Gadai Saham No.48 tanggal 07 Mei 2019, AktaKuasa Jual No. 49 tanggal 07 Mei 2019 dan Akta Kuasa RUPS

, maka Hakim berpendapat PEMOHONmempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonanpemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan PEMOHON,Hakim berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(3), (4) dan ayat (6) UU PT telah terpenuhi, dan ternyata bahwa PEMOHONmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS tersebut;Menimbang, bahwa terhadap mata acara RUPS sebagaimanadimohonkan oleh PEMOHON, Hakim berpendapat tidak bertentangan

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Harum Resources;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT.

Harum Resources;

Harum Resources;

1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS PT. ALIKA EKAPUTERA kepada Pemohon;
4. Menetapkan RUPS PT.

ALIKA EKAPUTERA dalam bentuk RUPS tahunan dan RUPS luar biasa;

mata acara RUPS tahunan sebagai berikut :

• Menetapkan susunan komposisi Pemegang Saham PT.

Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta pasal 8dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPSLuar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

No. 1833 K/Pdt/2010mempunyai laba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mataacara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf(a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) :RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

;Ayat (3) RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pasal 78ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktiksering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa:Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS

Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

No. 1833 K/Pdt/2010mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujul dengan suara bulat;Bentuk

Lili Widjaja, MPHS, untuk melakukan RUPS Tahunan,yaitu:a. Permohonan diselenggarakan RUPS yang disampaikan melaluiSurat Para Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 tentangpermohonan RUPS LB dengan tujuan;1) Penyampaian laporan tahunan perseroan yang belum pernahdisampaikan;2) Pengangkatan Direksi yang telah berakhir masa jabatan;3) Penyelesaian utangpiutang pemegang saham terkait perjanjian28 Februari 2008;b.

adalah undangan RUPS Tahunan yangpertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi.

dalam pertimbangannya pada halaman 47 telah salahmenilai dan salah mempertimbangkan tentang RUPS tanggal 31 Maret2015 dan salah mempertimbangkan ketidakhadiran Para Pemohon Kasasipada RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut;Halaman 14 dari 25 Hal.

., untuk mengundang RUPS denganmengatasnamakan sebagai pemegang saham, maka Pemohon Kasasiberpendapat bahwa undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 yangditandatangani oleh Dra.

Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 47 alinea ke 2, karena sebenarnyake 2 (dua) RUPS tersebut tidak berhubungan dan sangat berbeda;Perbedaannya adalah yaitu; Surat Undangan RUPS Nomor: 0/033/RUPS01/1214 tertanggal 23Desember 2014 untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 berjudul SuratUndangan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rapat: (a)Penyampaian Laporan Keuangan tahun buku 20092013.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satu perlima) dari keseluruhan saham perseroan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT. NAUFAL PRATAMA ABADI ketiga selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Foto copy Undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi tanggal 1 Januari 2019kepada Andana Fadjari Sjamsu, diberi tanda P.6;7. Foto copy Undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi tanggal 1 Januari 2019kepada Tri Purwanto, diberi tanda P.7;8. Foto copy Undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi tanggal 1 Januari 2019kepada Sri Agus Rachmawati, diberi tanda P.8;9. Foto copy daftar hadir RUPS LB PT.

Naufal Pratama Abadi, Atas nama AndanaFadjari Sjamsu tidak hadir, tertanggal 10 Januari 2019, diberi tanda P9;10.Foto copy Berita Acara RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, pertama tanggal 10Januari 2019, diberi tanda P10;11.Foto copy undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, kedua tertanggal 28Januari 2019 kepada Andana Fadjari Sjamsu, diberi tanda P11;12.Foto copy undangan RUPS LB PT.

Naufal Pratama Abadi, kedua tanggal 28 Januari2019 kepada Tri Purwanto, diberi tanda P12;13.Foto copy undangan RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, kedua tanggal 28 Januari2019 kepada Tri Purwanto, diberi tanda P13;14.Foto copy Daftar Hadir RUPS LB PT. Naufal Pratama Abadi, tertanggal 7 Pebruari2019, Atas nama Andana Fadjari Sjamsu tidak hadir, diberi tanda P14;15.Foto copy Berita Acara RUPS LB PT.

Naufal Pratama Abadi, kedua tanggal 7Pebruari 2019, diberi tanda P15;16.Foto copy Berita Acara RUPS LB PT.

Sri Agus Racmawati, S.E, diberi tanda P22;22.Foto copy undangan persidangan RUPS di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15Januari 2020 mengundang Andana Fadjari Sjamsu, diberi tanda P23;23.Foto copy undangan persidangan RUPS di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15Januari 2020, mengundang Tri Purwanto, diberi tanda P24;24.Foto copy undangan persidangan RUPS di Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15Januari 2020, mengundang Ny.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainya;2. RUPS tahunan wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;a Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40tahun 2007 menentukan sebagai berikut :1.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainya sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;3.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2022/PN.Mtr6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukankembali kepada Dewan Komisaris ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;7.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;4.

RUPS maka tanggung jawabnya ada padapenyelenggara dan pemimpin RUPS itu sendiri yaitu PENGGUGAT danPENGGUGAT II bukan PARA TERGUGAT.

Bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan undangan RUPS PT.PKGdan PT.PKAB berdasarkan surat undangan tanggal 31 Desember 2016untuk RUPS tanggal 2 Januari 2017. Bukti Surat undangan RUPS tanggal31 Desember 2016 tertanda (Bukti T5).

;Ketentuan Pasal 90 ayat 1 UUPT sebagai berikut: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.;Ketua Rapat RUPS tanggal 2 Januari 2017 adalah Shintia. SekarangShintia menolak menandatangani berita acara RUPS aquo dengandemikian Shintia/ Aquo TERGUGAT rekonpensi telah melanggar Pasal90 ayat 1 UUPT.

keputusan ;Menimbang, bahwa wewenang RUPS antara lain :a.

PKAB telah melaksanakan RUPS LuarBiasa PT. PKG dan PT.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Tata Hiburan Permai.

3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. Tata hiburan permai.

4. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT.

Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil Keputusan sah dan mengikat bagi PT. Tata Hiburan Permai sebatas untuk :

- Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT. Tata Hiburan Permai;

6.

Sehingga hal inibertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :Pasal 78(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam ) bulan setelah tahun buku berakhir(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Artinya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang memiliki kewajibanutama menyelenggarakan RUPS baik itu RUPS tahunan maupun RUPSlainnya adalah Direksi, bukan pemegang saham.

ApabilaHalaman 45 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.pembubaran PT karena keputusan RUPS, maka RUPS yang harusmenentukan siapa yang menjadi likuidator.

Namun apabilaHalaman 50 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.menginginkan RUPS sukses, ide mengadakan RUPS mestinya datang daripemegang saham mayoritas;Bahwa ketika pemegang saham menginginkan ada RUPS kemudianmengajukan permohonan ke direksi maka direksi akan membuat agendauntuk menyelenggarakan RUPS.

Terlawan mendalilkan bahwasejak didirikannya PT Bangkit Grafika Sejahtera berdasarkan Akta Pendiriantanggal 11 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Kayun Widiharsono,S.H., M.Kn tidak pernah dilakukan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya,sedangkan Direksi memiliki kewajiban utama menyelenggarakan RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPS lainnya, bukan pemegang saham.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

saat RUPS karena Denni tidak punya jabatandi PT.

pada saat itu juga RUPS akan menentukan diterima atau tidakditerima.

RUPS Luar Biasa tersebut adalah atas suratpermohonan dari PT.

bertindak sendiri atas nama direksi, ada haknya dan sudah diaturdalam UUPT itu untuk memimpin RUPS, mengundang RUPS dan lainsebagaimnya.

RUPS LuarBiasa PT.

Rambi Agung sesuai dengan pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007, dengan mata acara RUPS Luar Biasa PT. Rambi Agung adalah:

1. Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas PT. Rambi Agung;
2. Mengesahkan dan melakukan pencatatan pemindahan hak atas 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham perseroan terbatas PT.

Rambi Agung milik Almarhum Yasin Antony kepada masing-masing:

• YULIAWATI ANTONY untuk 6/10 (enam per sepuluh) bagian;
• FONNY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• BUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• RUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
• ADI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;

Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan;

Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASAtersebut.

Tembusan Berita Acara RUPS atau AktaPernyataan Keputusan RUPS mengenaiHalaman 21 dari 45 hal. Putusan No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel2d2dPerubahan Susunan Direksi dan/atau DewanKomisaris; dan2.

pembuatan Notulen RUPS LUARBIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas Perintah Messrs.

, untuk dibuatkan AKTA RUPS LUARBIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01DESEMBER 2009.Seharusnya yang benar tertulis dan terbaca pada pada halaman (28) Positaangka (7) adalah: Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang: Tergugat untuk Meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan NOTULEN RUPS LUARBIASA Tertanggal 01 DESEMBER 2009, yang sudah ditanda tangani olehseluruh Peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu; yang untuk kemudianoleh Tergugat

RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01 DESEMBER2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapat beberapa Perubahan Susunan Pemegang Sahamdan Komisaris, sebagai berikut:I.