Oleh karena ituadalah layak menjadi alasan gugat cerai yang dijukan oleh Penggugat.Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugatmempunyai keturunan 4 orang anak sebagaimana dimaksud pada dalilketiga diatas, 3 orang diantara anakanak tersebut masih butuh biaya,baik biaya berupa biaya pendidikan maupun biaya hidup rumah tangga .Bahwa adapun mengenai perincian biaya pendidikan dan biaya hidupanak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sampaipendidikannya selesai pada tingkatannya masingmasing

Membebankan biaya perkara dalam segala tingkatannya kepada semulaTergugat/Termohon Kasasi dan semula Tergugat II Intervensi/TermohonKasasi Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 April 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, danoleh karena adanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronanatau terjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelis berpedoman adanya suatuasas hukum lex superior derogat legi inferior atau peraturan yangtingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya

Sehinggaberdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan tingkatannya lebih tinggi dari pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara otomatis ketentuan Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 1975 tersebut tidak berlaku maka tidak ada lagi kewajibanpanitera

Golongan Karya Nomor: KEP146/DPP/GOLKAR/XII/2011;2 Bahwa menurut Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,anggota partai politik diberhentikan apabila: a. meninggal dunia, b.mengundurkan diri secara tertulis;, c. menjadi anggota partai politik lain; atau d.Melanggar AD dan ART dan melalui caracara yang selanjutnya diatur dalamAD dan ART partai yang bersangkutan dalam hal ini Partai GOLKAR;3 Bahwa Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya

telah melakukan pelanggaranterhadap mekanisme sanksi organisasi (BAB III tentang Sanksi Organisasi, Pasal13 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentangdisiplin dan sanksi organisasi) yaitu dengan didahului dengan peringatan tertulisyang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya, sementaraPenggugat tidak pernah mendapat teguran dan atau peringatan tertulis oleh DPDPartai GOLKAR Kabupaten Batang Hari;4 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang

berwenangmengadili sengketa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD KabupatenBatanghari, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan TataUsaha Negara Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor: PO09/DPP/GOLKAR/VII/2010 seharusnya Penggugat terlebihdahulu mengajukan keberatan atas kebijakan pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Golongan Karya kepada pihakpihak internal Partai GolonganKarya sesuai dengan tingkatannya

HakimPengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadiliperkara ini mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Pemberhentianatas Diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalahperbuatan melawan hukum.Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 Peraturan OrganisasiPartai Golongan Karya Nomor: PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 telahsecara tegas dan jelas dinyatakan bahwa diberhentikan sebagai Anggotadiberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan PimpinanPartai sesuai tingkatannya

Bagir Manan, SH, MCL dalam buku DasarDasar Perundangundangan Indonesia penerbit INDHILLCO Jakarta 1992 halaman 15menyatakan keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dengan rujukan dasar yuridis sebagaimana SoerjonoSoekantoPurnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat:1) Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harusberdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;2) W.Zevenbergen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harusmemenuhi syaratsyarat pembentukannya

muatan PERDA sebagaimana yang diuraikandalam posita angka 3, 4, 5, 6 dan 7di atas";Sebab, peraturan perundangundangan yang menjadi objek permohonankeberatan a quo pada prinsipnya telah dibentuk dan ditetapkan sesuaidengan mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan, telah memenuhi asasasas umumpenyelenggaraanpemerintahan dan secara materiil telah memuat pengaturan mengenaimateri muatan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan olehperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

., yang telah diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa PengadilanNegeri Makale tidak punya kewenangan baik kewenangan absolut maupunkewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara pidana yangtelah diputuskan oleh Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dan PengadilanNegeri Makale tidak punya kewenangan hukum untuk membatalkan ataumenganulir Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2008 No.234/PID/2008 PT.Mks., yang telah mempunyai kekuatan

mengulangi perkara tersebut dengan mengganti nomor, tanggal dantahun surat Dakwaan dalam perkara yang sama adalah telah NEBIS IN IDEM,dan seharusnya kalau Jaksa/Penuntut Umum tidak menerima putusanPengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2008 No. 234/PID/2008/PT.Mks. tersebut, maka seharusnya menurut hukum Jaksa/Penuntut Umumharus menempuh upaya Kasasi atau Peninjauan Kembali atas perkara yangsama, Terdakwa yang sama, dakwaan yang sama, yang telah diputuskan olehPengadilan yang lebih tinggi tingkatannya

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterimatanggal 17 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusanini terdapat adanya soal sama dengan obyek yang sama tekah diputus slingbertentangan oleh pengadilan yang sama tingkatannya

Organisasi Serikat Pekerja ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal 23tentang Pemberitahuan dan Pencatatan Keanggotaan Organisasi harusdibuktikan dengan adanya kartu anggota, dimana Penggugat menyatakanKaryawan Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti kKeanggotaan organisasibaik Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh kepada Perusahaan Tergugat ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal 23setiap organisasi harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawabberdasarkan tingkatannya

Organisasi Serikat Pekerja.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal23 tentang Pemberitahuan dan Pencatatan Keanggotaan Organisasiharus dibuktikan dengan adanya kartu anggota, dimana Penggugatmenyatakan Karyawan Tergugat tidak pernah menunjukkanbuktikeanggotaan organisasi baik Serikat Pekerja maupun Serikat Buruhkepada Perusahaan Tergugat.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal23 setiap organisasi harus dicatatkan kepada instansi yangbertanggung jawab berdasarkan tingkatannya

Bahwa berdasarkan hal itu maka objek permohonan keberatan dalamperkara ini adalah termasuk dalam jenis kategori peraturanperundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang;.

dan huruf d:(1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuaan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkankesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:b. sebagai wakil pekerja/ourun dalam lembaga kerja samadibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

Terlepas putusan No.28/Pdt.G/2018/PN Bau setelah berkekuatan hukum tetap ternyata gugatanPenggugat (Termohon Eksekusi) tidak dapat diterima oleh pengadilanyang lebih tinggi tingkatannya dari Pengadilan Negeri Baubau hal tersebuttidak berarti menghalalkan uang diambil La Ede (Pemohon Eksekusi)hapus dengan sendirinya dan/atau hal ini dapat dimaknai bahwaPermohonan Eksekusi La Ede adalah tidak tepat lagi dilaksanakanberhubung La Ede telah mengeksekusi lebih awal permohonan eksekusiyang dimohonkannya

Terlepas putusan No. 28/Pdt.G/2018/PN Bau setelahberkekuatan hukum tetap ternyata gugatan Penggugat (Termohon Eksekusi)tidak dapat diterima oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dariPengadilan Negeri Baubau hal tersebut tidak berarti menghalalkan uangdiambil La Ede (Pemohon Eksekusi) hapus dengan sendirinya dan/atau halini dapat dimaknai bahwa Permohonan Eksekusi La Ede adalah tidak tepatlagi dilaksanakan berhubung La Ede telah mengeksekusi lebih awalpermohonan eksekusi yang dimohonkannya

"Hak Uji Material diIndonesia" Edisi ke2, Cetakan ke1, Alumni, Bandung, 1997,halaman 1516 (Bukti PK15) yang dalam pembahasannyamengenai bermacam cara dan lembaga yang melakukanpengujian menyatakan:"Di Indonesia, sepanjang mengenai peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang,pengujiannya dilakukan oleh badan peradilan umum, badanperadilan agama, badan peradilan Militer dan Mahkamah Agung."

Jikatidak demikian, maka pembuat undangundang (dalam artiperaturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendahakan dengan mudah mengabaikan atau = menghindarkanberlakunya undangundang yang tingkatannya lebih tinggi secaraefektif dengan cara membuat undangundang (peraturanperundangundangan) yang bertentangan dengannya. Asashukum "lex superior derogat legi inferiori juga sesuai dengantujuaan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastianhukum, ketertiban dan keadilan.

B.Arief Sidharta, S.H., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum:Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IlmuHukum", Buku I, Alumni, Bandung, 2000, halaman 63,menyatakan (Bukti PK16):"Hirarki perundangundangan tersebut di atas yangdidasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat pentingHal 45 dari 74 hal. Put. No. 9/B/PK/PJK/2008untuk kepastian hukum.

Bahwa dari uraianuraian di atas, terbukti secara jelas bahkanPasal 1460 KUH Perdata, yang tingkatannya sama denganundangundang, dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilansesuai dengan anjuran Mahkamah Agung, jika memang adaalasan untuk itu. Perkara a quo hanya berkenaan dengan Pasal 1Keputusan Direktur Jenderal No.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 08 Oktober 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 16 Oktober 2020 dengan nomor: 50/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakniPeraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha yang diterapkan dalam perpanjangan Hak GunaBangunan (HGB) adalah termasuk dalam jenis kategori peraturanperundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang,maka berdasarkan apa yang telah Para Pemohon uraikan di atas(UUD NRI 1945, UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Mahkamah Agung, UndangUndang

Setoran Retribusi daerah Nomor Bukti: 17169/ST/SSRDP/2018, tanggal 31 Juli 2018; (vide bukti P30);Bahwa dalam membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaharusnya tunduk pada asas hierarki perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yang artinya dalam merumuskan suatu materi muatanayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Daerah tidak bolehbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya

, untuk itu pembuatan perda harus didasarkan padaPancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum Negara danpula pembuatan perda tidak boleh menyimpang atau keluar darikoridor ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya dari Perda dimaksud dengan kata lainpembentukan suatu perda merupakan peraturan pelaksanaan dariperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya,sehingga kKewenangan yang termuat di dalam suatu perda tidak bolehmelebihi dari muatan

dan pengembangan budidaya.Bahwa Majelis Hakim dalam penerapan hukumnya sudahbertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori', menurutHans Kelsen terdapat asasasas dan prinsipprinsip tata urutan yaitubahwa : Perundangundangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubahatau mengesampingkan ketentuan perundangundangan yang lebihtinggi, tetapi sebaliknya dapat; Perundangundangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambaholeh atau dengan perundangundangan yang sederajat atau lebihtinggi tingkatannya

Ketentuanketentuan perundangundangan yang lebihtinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat,walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturanperundangundangan yang lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih rendah.

dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yangbertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik besertaanggotanya.Pasal 48(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan olehpengadilan negeri.(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Pate BS Rte ane16bersangkutan sesuai dengan tingkatannya

dana yang diterimanya.(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yangbersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dandenda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4)dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan PartaiPolitik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya

yaitu berjarak selama 23 tahun,sehingga kedua pewaris tersebut pada saat meninggal dunia sudah pastimemiliki ahli waris yang bisa saja berbeda untuk masingmasing pewaristersebut, sementara itu dalam gugatan a quo Penggugat hanya memposisikan kedua pewaris dalam satu tingkatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

./2010 tanggal20 April 2011.Bahwa putusanputusan pengadilan tersebut penting dan perlu dilampirkansebagai bukti pendukung dalam permohonan peninjauan kembali sebabputusan tersebut memuat putusan yang saling bertentangan antara putusansatu dengan putusan lainnya padahal menyangkut pihakpihak yang sama ,mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, dan olehpengadilan yang sama atau sama tingkatannya.8.

).Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadapobjek sengketa yang sama, di Pengadilan Negeri yang sama danmenyangkut subjek hukum utama yang sama pula, maka hal tersebut telahmemenuhi rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982 sebagai dasar alasan dalampermohonan peninjauan kembali a quo, yang menyebuikan : Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yangsama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Nomor 2614 K/Pdt/2010tanggal 20 April 2011 tidak bertindak cermat dan teliti, bahkan telah terjadikelalaian dalam putusannya, sehingga telah menimbulkan adanya 2 (dua)putusan yang berbeda dan saling bertentangan amar putusannya.Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diawali denganadanya suatu fakta hukum berupa putusan antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satudengan lainnya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama LabuanBajo pada tanggal 6 Juli 2020 dengan nomor: 26/SKKH/2020/PA.Lbj,Hal.7 dari 9 hal

angkajudi she jie yang keluar adalah dengan cara membuka internet di situswww.singaporepools.com.sg yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggusekira pukul 18.00 WIB ;Bahwa jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar dijaringan www.singaporepools.com.sg tersebut maka pemasang atau pembelinomor akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yangdipasangnya;Bahwa hadiah yang diterima oleh pemasang/ pembeli nomor judi she jie jikanomor she jienya keluar sebagai pemenang ada kategori/ tingkatannya

ternyata keluar sebagai nomor pemenang;Bahw Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merkNokia expres music warna merah itam dan kartu perdana simpati AS dengannomor 082385765909 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 110 typeHalaman 10 dari 19Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN TbkRM827 warna biru hitam adalah handphone miliknya yang disita oleh petugaspolisi saat menggerebek dan menangkap terdakwa; Bahwa hadiah yang diterima pemasang/ pembeli nomor judi she jie ada kategori/tingkatannya

PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(3), Pasal 13 ayat e.2, Pasal 24 Ayat 3.d dan ayat (7) PeraturanBupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang melanggar asas hukum yanglebih tinggi mengesampingkan undangundang atau Peraturan yanglebih rendah tingkatannya

Tentang Desa danPasal 76 (1) Huruf a dan b UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 Undang Undang RINomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik sehingga melanggar asas hukum UndangUndangyang lebih tinggi mengesampingkan UndangUndang atau peraturanyang lebih rendah tingkatannya

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 76UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah,Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,Sehingga melanggar asas hukum UndangUndang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau peraturan yang lebihrendah tingkatannya