SUJANTO;6. ABDUL HANAN;7. AKMAL SUKRIZAL;8. PUDJO DAMARYONO;9. CECEH HARIANTO;10. TRIWANTY OKTAVIA;Halaman 1 dari 36 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/201711. SRI WAHYUNI;12. THERESIA SEPTRINA;13. RENY YUANITA;14. WAHID HAKIM SIREGAR;15. RAKHMAN RICARDO S.

SISWO SUJANTO,DEA didalampersidangan;Bahwa penerapan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang dijadikan pertimbanganhukum oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingJayapura yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama Manokwari tersebut terhadapPemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan hukum yangsudah tidak berlaku karena :a.

KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.

KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakilioleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, berkedudukan di KrekotBunder XI/10, Jakarta Pusat, keduanya dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dr. Chandra Jaya, S.H., M.H.

Mhum. dan KETUT SUARTA, SH. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingiHakimHakim Anggota, dibantu oleh :KISTOYO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : ADI SUJANTO, SH. JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Perkara No.710/Pid.Sus/2014/PN.SdaHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,1. TEGUH SRI RAHARDJO, SH. Mhum. EKO SUPRIYONO, SH. MAP. MH. 2.

Siswo Sujanto, DEA, dan Ahli Abdul Chair,Ak.CEF, yang menerangkan: bahwa bendahara bersifat pribadi yangMandiri, di mana bendahara harus bertanggung javab atas kelebihanpembayaran yang tidak sesuai dengan landasan dan bendahara memilikikewenangan untuk tidak membayar atau menolak pengeluaran tersebut';Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti berkaitan tentangkeuangan Gerakan Pramuka Kwarda Jambi dan Kewenangan Bendaharahanya berdasarkan Pendapat Ahli Drs.

SSS'WO SUJANTO, DEA, dan AbhliABDUL CHAIR, Ak.CEF namun, tidak mempertimbangkan pendapat ahlilainnya, yang telah memberikan pendapat di depan persidangan, seperti:Ahli Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H. M.Hum., Prof. Dr. SUKAMTOSATOTO, S.H.

SOEKOTJO TRI SULISTYO ( P E N G G U G A T IV), SUSETYO EDI SUWARSONO, BA (P E N G G U G A T - V ), LELY WINDUWATIE (P E N G G U G A T VI), HERU PAKU SUJANTO, SH ( P E N G G U G A T - VII )M E L A W A NS I M A N, (T E R G U G A T - I ), S U P I Y A H, (T E R G U G A T II)

HERU PAKU SUJANTO, SH pekerjaan Swasta, alamat Jalan Purwakarta V Nomor25 Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VIIUntuk selanjutnya keseluruhan disebut sebagai PARA PENGGUGAT Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu NURYANTO, SH Advokatdan Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Punden Nomor 39 DesaJiwan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Jawa Timur berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 02 Mei 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri

SOEKOTJO TRI SULISTYO.SUSETYO EDI SUWARSONO, BA.LELY WINDUWATIE.HERU PAKU SUJANTO, SH2. Bahwa sewaktu masih hidup Drs. SOEPARMAN, SH memiliki 2 (dua) bidangtanah darat yang berdampingan yaitu :2.1. Tanah darat sebagaimana dalam Buku Letter C Desa Klecorejo Nomor 979 PersilNomor 59 D1 luas 1230 m?

Siswo Sujanto, DEA (ahli hukum keuangan Negara, dan mantanSesditjen Perbendaharaan Dep. Keuangan RI, yang juga turut merancang UndangUndang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maupun turut merancangperaturanperaturan ataupun edaranedaran terkait LangkahLangkah AkhirTahun) diperoleh fakta sebagai berikut :15.1. Bahwa Keuangan Negara memiliki 2 (dua) aspek yaitu: Aspek Politis danaspek Administrasi.

SISWO SUJANTO, DEA yang pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Bahwa dibidang Pendidikan ahli sekolah di Institut Keuangan Jakarta melanjutkandi Paris dibidang Hukum Keuangan Negara dan perpajakan ;Bahwa Ahli juga Ketua Team yang menyusun UndangUndang di bidangKeuangan Negara (UU No.17 tahun 2003 UU No.1 tahun 2004, UU No.15) danberbagai turunannya ;Bahwa ahli menjelaskan lingkup didalam studi Keuangan Negara dibagi menjadi 2(dua) sisi Pertama Politis, mengatur hubungan Hukum antara dua

Sujanto Basuki, DirekturUtama PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING,beralamat di Jalan Pulo Lentut No. 2Kawasan Industri Pulo Gadung, KelurahanRawa Terate, Kecamatan Cakung, dalam halini member i kuasa kepada INSAN ~~ BUDIMAULANA, dkk, para Advokat berkantor diMayapada Tower, Lantai 5, Jalan JenderalSudirman Kavling 28 Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2010Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Termohon Kasasi ;MEL AWAN1.PT. HITACHI CONSTRUCTIONMACHINERY INDONESIA.

Nomor : 219/1979, tertanggal 27 Mei1987, atas nama SUI SIAN, dari Kepala Kantor Catatan Sipil Pemangkat(Bukti P2) ;3 Foto copy Penetapan Ganti Nama Nomor : 1472/PDT.P/1993/PN.SINGKAWANG, tertanggal 21 Mei 1993 atas nama Sulastrina (Bukti4 Foto copy Sertifikat Pembaptisan tertanggal 01 Maret 2004, atas namaAngela Sulastriana (BuktiMenimbang, bahwa disamping mengajukan buktibukti surat, untukmembuktikan dalildalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksiyang masingmasing bernama :1 SUJANTO

dibawah sumpah masingmasing saksi telah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksisaksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai suami dan Karyawanditempat suami Pemohon bekerja ;Bahwa saksisaksi mengetahui sebelumnya Pemohon bernama SUI SIAN lalumengganti namanya menjadi SULASTRINA dan saat ini akan menambah namanyatersebut dengan ANGELA ;Bahwa saksisaksi mengetahui Pemohon akan menambah namanya Angela tersebutkarena nama Angela adalah nama Baptis dari Pemohon ;Bahwa saksi Sujanto

tersebutsejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;Bahwa Saksi bekerja sebagai toke sawit sejak tahun 2011;Bahwa Saksi memiliki kebun kelapa sawit di sebelah lahan cina;Bahwa lokasi Dayun Mas itu biasanya disebut juga lahan cina yang berada diDayun;Bahwa setahu Saksi pemilik pertama dari lahan tersebut adalah KUD TunasMuda;Bahwa yang pertama kali mengajak Saksi untuk mengambil buah kelapasawit di lahan tersebut adalah saudara Zaini;Bahwa saudara Zaini merupakan anggota KUD Tunas Muda;Bahwa saudara Sujanto

.200,00 (dua ratus rupiah) per kilogramnya;Bahwa menurut Saksi hasil panen dari lahan kebun sawit tersebut, kuranguntuk bayar pekerja karena terkadang mandor pinjam duit atau ngebon dariSaksi untuk membayar operasional pekerjanya;Bahwa pinjaman dari mandor tersebut sudah lunas pada tahun 2019, saat ituTerdakwa Mawardi Bin Jalaluddin yang melunasi sisa hutang sebesarRp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);Bahwa Saksi kenal orang didalam foto tersebut yaitu Terdakwa Mawardi BinJalaluddin dan saudara Sujanto

Saudara Sujanto ada mengontrak lahansawit di Dayun Mas tersebut pada tahun 2019 dan setelah tahun 2019saudara Sujanto membeli lahan tersebut seluas 2 Ha dari pengurus yangbaru;Bahwa pada saat itu hasil panen buah kelapa sawit pada lahan tersebut ditahun 2019 sekitar 6 ton atau 7 ton saja;Bahwa pada saat itu karena mandor sudah tidak ada jadi para pekerja takuttidak dibayar sehingga yang bekerja dilahan tersebut tinggal saudara Tedisaja;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan

Siswo Sujanto Dea, seorang Ahli Keuangan Negara (antara lainpernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal PerbendahaanDepartemen Keuangan), menjelaskan pada pokoknya antara lain bahwadasar pemikiran/filosofi pendirian Badan Usaha Milik Negara karenakebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang tidakselurunnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembagapemerintah yang bersifat stuktural dengan menggunakan mekanismepenetapan harga atas dasar non pasar;Lebih jauh Ahli Siswo

Sujanto menerangkan, BUMN/BUMD tidak samadengan PT karena PT tidak berfikir rakyat tujuannya hanyalah mencarikeuntungan sedangkan BUMN/BUMD dilahirkan dengan tujuan untukkepentingan rakyat;Hal. 58 dari 74 hal.

Terbanding/Penggugat I : SUJANTO Diwakili Oleh : ROMI SYAHRIAL, S.H
Terbanding/Penggugat II : RANIE Diwakili Oleh : ROMI SYAHRIAL, S.H
Terbanding/Penggugat III : GUNAWAN JACOB Diwakili Oleh : ROMI SYAHRIAL, S.H
Terbanding/Penggugat IV : IRWAN JACOB Diwakili Oleh : ROMI SYAHRIAL, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : JALALUDDIN Alias AJIN Alias AJIN ATUTAK
Turut Terbanding/Tergugat II : SAIFUL BASRI
Turut Terbanding/Tergugat III : NURLELA
Turut Terbanding/Tergugat IV : M.

Capitol Gravure Industries
Tergugat:
1.Sri Huntati Alias Teo Sri Huntati, Charlie Salim, Yansen Ahli Waris Almarhum Lim Tji Bin Alias Sujanto Salim
2.Sri Huntati alias Teo Sri Huntati, dalam kedudukan selaku Komisaris Utama PT. Capitol Gravure Industries
3.Pemerintah RI c.q. Direktorat Jenderal Pajak ... cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua
4.Pemerintah RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Turut Tergugat:
PT.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS RIYANTO bin SULARMIN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TEGUH UTAMI NINGRUM binti SUJANTO HARTO MULYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3.

SUJANTO, ST Alias ALI Bin WITARMIN, dibacakan keterangannya dipersidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah salesman dari produk Fumakila yaitusejenis produk obat nyamuk dengan merk Vape dan di pekerjakan oleh distributor PT.

Sujanto Pejabat Manager Unit Bisnis Kartu Kredit PT.BankCentral Asia Tbk (Bank BCA), sebagaimana disebut namanyadalam surat Nomor 1235/PPDUPK/2012 tanggal 20 Juni 2012; Tidak tertulis nama pembuatnya dalam surat No. 3236/PPDUPKK/2012, tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dan dikirim dengansistem Elektronik/Pejabat Bagian penagihan dan penyelamatanKredit PT. Bank Central Asia, Tok (Bank BCA); PT.

SSWO SUJANTO, DEA, Dosen :Bahwa Ahli adalah Ahli tentang Keuangan Negara;Bahwa yang dimaksud Pengeluaran Negara adalah untuk PengadaanBarang dan Jasa, untuk membayar Hutan dan Transfer;Bahwa Pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah merupakansalah satu pelaksanaan APBN;Bahwa Maksud dari Kepres 80 tahun 2003 yaitu agar Pemerintahmendapatkan barang yang baik dengan harga yang rasional, PanitiaPengadaan harus Independen karena produknya diserahkan kepadapimpinannya yang akan mengakibatkan pengeluaran

Siswo Sujanto, DEA, ahli hukum keuanganNegara yang didatangkan oleh Terdakwa menyatakan :a) Kalau surat Menteri Keuangan sudah melewati batas waktu yangditetapbkan dalam Keppres 80/Tahun 2003 maka validitas suratmenteri tersebut sudah tidak ada lagi ;b) dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara karena telahmenerima dan menikmati barangnya sesuai dengan speknya;c) Negara justru mendapatkan keuntungan karena Negara hanyamembayar 80% tetapi pekerjaan diterima 100%;. Bahwa pengeluaran PT.

Siswo Sujanto, DEA, ahli hukum keuanganNegara yang didatangkan oleh Terdakwa menyatakan: a) Kalau surat MenteriKeuangan sudah melewati batas waktu yang ditetapbkan dalam Keppres80/Tahun 2003 maka validitas surat menteri tersebut sudah tidak ada lagi; b)dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara karena telah menerima danmenikmati barangnya sesuai dengan speknya; c) Negara justru mendapatkankeuntungan karena Negara hanya membayar 80% tetapi pekerjaan diterima100%, untuk hal ini Majelis berpendapat

Bedjo Sujanto, M.Pd RektorUniversitas Negeri Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk PanitiaPengadaan barang/jasa untuk 9 (sembilan) kegiatan yaitu :e Pekerjaan Pembangunan Gedung Fasilitas Pendukung Pendidikan (RM).e =Pekerjaan Pengadaan Meubelair Penunjang Pendidikan (RM).Hal.7 dari 211 hal. Putusan No.03/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt.

Bedjo Sujanto, M.Pd selaku KuasaPengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dengan susunan Panitia Pengadaan barang/Jasasebagai berikut :1 Ir. Tri Mulyono, MT. sebagai Ketua Panitia Pengadaan2 Iffaturohiah Yusuf, ST sebagai Sekretaris ;3 Suwandi, S.IP. sebagai Anggota ;4 Andi Irawan Sulistyo, A.Md. sebagai Anggota ;5 M.

Bedjo Sujanto, M.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Fakhruddin Arbah, M.Pd.e Bendahara Pengeluaran : Fenny Daruny, SE.e BPP Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) : Rita Aryani, S.PdBahwa pada bulan Desember tahun 2009 (sebelum adanya DIPA (Revisi Keempat)UNJ Nomor : 0087/02304.2/X1/2010 tanggal 27 Agustus 2010), ketika PermaiRaya Group ikut serta dalam Proyek Pembangunan Gedung Pusat Studi danSertifikat Guru (Teacher Study and Training Center) UNJ, dengan joint operationantara PT.

Bedjo Sujanto, M.Pd selaku KuasaPengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dengan susunan Panitia Pengadaan barang/Jasasebagai berikut :1 Ir. Tri Mulyono, MT. sebagai Ketua Panitia PengadaanIffaturohiah Yusuf, ST sebagai Sekretaris ;Suwandi, S.IP. sebagai Anggota ;Andi Irawan Sulistyo, A.Md. sebagai Anggota ;nan FF WwW WNM.

Bedjo Sujanto, M.Pd.= Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Fakhruddin Arbah, M.Pd.= Bendahara Pengeluaran : Fenny Daruny, SE.= BPP Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T): Rita Aryani, S.PdHal.19 dari 211 hal.

SISWO SUJANTO,DEA, bilamana jumlah dana yang telah direalisasikan untuk pembayaranbarang/ jasa yang ternyata tidak memberikan manfaat sebagaimanadirencanakan, kerugian yang diderita oleh negara merupakan kerugian total,sehingga merugikan keuangan negara cq keuangan PT Angkasa Pura Il(persero) sebesar Rp6.905.397.944, (Enam milyar sembilan ratus lima jutatiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)sesuai jumlah yang diterima oleh PT.

SISWO SUJANTO,DEA, bilamana jumlah dana yang telah direalisasikan untuk pembayaranbarang/ jasa yang ternyata tidak memberikan manfaat sebagaimanadirencanakan, kerugian yang diderita oleh negara merupakan kerugian total,sehingga merugikan keuangan negara cq keuangan PT Angkasa Pura Il(persero) sebesar Rp 6.905.397.944, (Enam milyar sembilan ratus lima jutatiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)sesuai jumlah yang diterima oleh PT.

SISWO SUJANTO, Dea, menerangkan : Bahwa ahli dalam pekerjaannya adalah Direktur Pusat Kajian KeuanganNegara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/MantanSekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI ;Halaman 81 dari 148 hal Putusan Nomor 39/Pid.

SISWO SUJANTO,DEA, bilamana jumlah dana yang telah direalisasikan untuk pembayaranbarang/ jasa yang ternyata tidak memberikan manfaat sebagaimanadirencanakan, kerugian yang diderita oleh negara merupakan kerugian total,sehingga merugikan keuangan negara cq keuangan PT Angkasa Pura Il(persero) sebesar Rp. 6.905.397.944, (Enam milyar sembilan ratus lima jutatiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empatrupiah) sesuai jumlah yang diterima oleh PT.

SISWO SUJANTO,DEAyang memberikan pendapat sebagiaberikut: Benar ahli telah bekerja di lingkungan Departemen Keuangan sekitar 41tahun dan ahli pernah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keahlianSaudara di bidang Keuangan Negara, antara lain :a. Sebagai Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen KeuanganDepartemen Keuangan dari tahun 1999 sampai dengan sekarang.b.

SISWO SUJANTO, DEA menjelaskan yang dimaksud denganKeuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uangmaupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi(pemerintahan) negara.

SISWO SUJANTO, DEA menerangkan bahwa sesuai denganpemikiran yang terkandung dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tigaHalaman 94 dari 154 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.sub bidang, yaitu. sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidangpengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yangdipisahkan.Ahli menerangkan bahwa benar uang Negara yang dipisahkan dan beradaserta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup kKeuangan

SISWO SUJANTO, DEA menjelaskan yangdimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi(pemerintahan) negara.