Ditemukan 1359 data
Ir. CHAIRIL ANWAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
79 — 12
PoldaJambi, diberi tanda P2;Fotokopi Surat Panggilan 1 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/13/l/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 22 Januari 2021, diberi tanda P3;Fotokopi Surat Panggilan 2 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/34/Il/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 04 Pebruari 2021, diberi tanda P4;Fotokopi Surat Permohonan Hadir Untuk Identifikasi Objek Lahan PoldaJambi Nomor: B/98/III/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal: 15 Maret2021, diberi tanda P5;Fotokopi Surat Kementrian ATR / BPN Kantah Kab Muaro Jambi No.UP.02.03
212 — 49
Transmigrasi PropinsiSumatera Barat mengelola dana dekonsentrasi berupa KegiatanPembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T),yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor : 0460.0/02606.1/111/2005 Tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesarRp.16.558.137.000, (Enam Belas' Milyar Lima Ratus Lima PuluhDelapan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang telahdirevisi terakhir dengan surat Nomor : S1353/Wpb.03/BD.02.03
126 — 25
., berdasarkan Surat Tugas Nomor 2357/ST15.04.100.UP.02.03/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;Selanjutnyadisebut Tergugat XV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muara Bulian pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor8/Pdt.G/2019/
1.Lalu Muhamad Padil
2.Irim
3.Sumartono
4.Muhammad Suharmi, S.Sos
5.Ardian Pradeta
6.Suhardi
Termohon:
1.Kementerian ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
58 — 42
tender tersebut adalah membuat SuratPenunjukan Penyedia untuk Paket Pengadaan Jasa Penilai Publik/AppraisalObyek Pengadaan Tanah Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika, tanggal 5 September 2019 untuk mendukung pelaksanaanpenilaian dimaksud, dan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan adanya SuratPerjanjian Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi PengadaanJasa Penilai Publik/Appraisal Obyek Pengadaan Tanah Pembangunan BypassBandara Internasional Lombok (BIL)Mandalika Nomor: HK.02.03
29 — 73
bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda P1; Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 348/045/VII/2019,tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Drono,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, cocokdengan aslinya, diberi tanda P2; Fotokopi suratsurat berkaitan dengan proses pembinaan dariatasan Penggugat, riwayat penyakit Penggugat, seluruhnya bermeteraicukup, ditandai dengan P3 sampai dengan P15; Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor KP.02.03
50 — 145
melihat dan memeriksa bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh kedua pihak yangberperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 pebuari 2012, yangtelah di daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah RegisterNomor : 114/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Pebruari 2012 telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;Ol.02.03
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
163 — 69
Nangka;
- 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.
Nangka;1 (Satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulu kepadaKepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56 tanggal 20Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.
Nangka;1 (satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulu kepadaKepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56 tanggal 20Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.
Nangka;1 (satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulukepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.Sindang Brothers;1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts KotaKepahiang SP Kanto Bupati Kepahiang NomorPW.04.01/301/SKPDTP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember2017;1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket PreservasiRehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang
357 — 80
., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1665/SKU-73.02.MP.02.03/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor 95/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 02 September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II;
., Jabatan Kepala Sub SeksiPenanganan, Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KabupatenBulukumba;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1665/SKU73.02.MP.02.03/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bulukumba Register NomorHalaman 2 dari Halaman 48 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.BIk.95/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 02September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat ll;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca suratsurat
42 — 14
Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara RapatKoordinasi.2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011tanggal 08 Agustus 201 1.3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/TX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalamrangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTTAPBNP TA. 201 1.4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03
Direktif Presiden di Propinsi NTT besertalampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:313/DK/PK. 05.01/TX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapantanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Provinsi NTT APBNP TA. 2011.4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03
AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, SH., MH
Terdakwa:
NAFDI, S.T., M.T Bin (Alm) SUTAN INDRA
60 — 107
Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada Terdakwa.
4) 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor: 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR;
6) 1 (satu
7) 3 (tiga) bundle Gambar Kerja Shop Drawing PT Mulia Permai Laksono.
8) 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 1 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1 1/413 25 Mei 2018.
9) 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 2 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1 1/675 tanggal 04 September 2018
10) 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 3 Nomor HK.02. 03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1/1/1067 tanggal 27 Desember 2018.
67 — 33
Bukit Asam (Persero) Tbk.No.321/KEP/Int0100/LG.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016:Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, Tergugat Illmengikuti lelang / tender dengan memenuhi segala persyaratansebagaimana ditentukan dalam Pengumuman Lelang Nomor630/Eks15200/LG.02.03/XI/2016, tanggal 4 November 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2017, Tergugat Ill dinyatakansebagai pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Rancang dan Bangun BukitAsam Convention Hall Jakabaring Palembang SPPH 6276 berdasarkanSurat
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
286 — 201
(Sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, NomorIP.02.03/208.52.05/VI/2021, Perihal Permohonan Informasi,Tanggal 14 Juni 2021. (Sesuai dengan asli);Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli ataufotokopinya, masingmasing diberi tanda T1.a sampai dengan T14, sebagaiberikut:1. Bukti T1.a2. Bukti T1.b3.
133 — 38
Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2012, telah dibuatkanBerita Acara Rapat Evaluasi perubahan Kontrak Paket Peningkatan JalanBatas Kota Serang Batas Kota Tangerang ditandatangani TimHalaman 27 dari 248 Putusan Nomor: 32
Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2012, telah dibuatkanBerita Acara Rapat Evaluasi perubahan Kontrak Paket Peningkatan JalanBatas Kota Serang Batas Kota Tangerang ditandatangani TimPembahas Teknis Unsur Direktorat Bina
Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
SAEFUDIN Bin SOBANDI
156 — 52
KAI, Lampiran1 (tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Lampiran 3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17Desember 2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.
KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus duapuluh) Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap II Sebanyak 90 (Sembilan puluh)Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (Seratus empatpuluh
KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17 Desember2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomor : UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019,tanggal 17 Desember 2019. Lampiran 3 (tahap 3)UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Halaman 322 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Bna147.148.149.150.151.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT.
KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019. Lampiran3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.
KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/V1/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus dua puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Il Sebanyak 90 (Sembilan puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (seratus empat
205 — 41
Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 474/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014 tanggal 16 Desember 2013;65. 1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03
/I /1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;66. 1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;67. 1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 474/MENKES/SK/X1V2013 tentang PelimpahanWewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dantanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara KementrianKesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran2014 tanggal 16 Desember 2013;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03
/I/1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan TahunAnggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.02.03//0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah SakitRujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan Keduaatas Keputusan
//1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan TahunAnggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 212 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN Tpg67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.HK.02.03//0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah SakitRujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan
264 — 65
CV.Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No.131. tanggal 17 April 2013 An.
65 — 23
Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan PelayananPerijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJPSumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. KaryaNusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An.
CV.Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No.131. tanggal 17 April 2013 An.
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
190 — 103
Kandean Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige (DAK);
- 1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2259/SP2D/LS-KEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29 November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk PT.
Kandean Mitra Utama rekening Bank Papuadengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls PaketPekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan UllongTaige (DAK);1 (Satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 2259/SP2D/LSKEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang untuk PT.
Kandean Mitra Utama rekening Bank Papuadengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls PaketPekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan UllongTaige (DAK);1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 2259/SP2D/LSKEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang untuk PT.
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0JUMLAH 40.999.085.588 40.999.085.588 0PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 435.217.684 435.217.684 0PM yang dapat diperhitungkan (167.678.144) (142.272.909) 25.405.235PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (267.539.540) (267.539.540) 0Jumlah PM (435.217.684) (409.812.449) 25.405.235Jumlah PPN Kurang Bayar 0 25.405.235 25.405.235Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP 0 10.162.094 10.162.094Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 35.567.329 35.567.329 Bahwa dengan surat nomor 02.03
19 — 2
Kdr.02.03.Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX, tertanggal 22 Oktober 2009yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) XXX, Kabupaten Jombang ;Bahwa, benar setelah melangsungkan permenikah / perkawinanPenggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri danbertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama + 3( tiga ) tahun,setelah ituPenggugat dan Tergugat membeli rumah di Dusun Pakisaji, RT.08/RW.02, Desa XXX, Kec.