Putusan Nomor 1761 K/Pid.Sus/2020Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa Ill dan Terdakwa IV tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Ill dan Terdakwa IVtidak dapat dibenarkan, karena judex facti in casu Pengadilan TinggiSurabaya dalam mengadili perkara Para Terdakwa tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalammenguatkan atas keterbuktian

dakwaan Penuntut Umum Pasal 112Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya incasu sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan atasterbuktinya dakwaan in casu, judex facti telah dengan cermatmempertimbangkan faktafakta di persidangan dan memberikanpertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan faktafakta persidangan;Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa III dan Terdakwa IVatas keterbuktian dakwaan

peraturanperundangundangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

tetapi setelahmenggunakan nama yang baru anak pemohon tersebut sehat.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi danpemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwaanak pemohon awalnya diberi nama KEYLSEY PUTRI, namun karena seringsakit, Kemudian oleh pemohon diganti nama KEYLSEY PUTRI NAWANGSARI.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi pidana terhadap diri Terdakwa.Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan yang dilakukan olehHakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslahdikuatkan seluruhnya.Bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer MajelisHakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :Keberatan Oditur Militer yang termuat didalam Kontra MemoriBanding pada intinya tidak mengupas tentang keterbuktian

Tuntutan (Requisitor) dan telahdibuktikan didalam persidangan, mengenai berat ringannya pemidanaanterhadap Terdakwa yaitu : Memidana Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.Terhadap Kontra Memori Banding tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidakmemuat tentang keterbuktian

Teluk Betung Timur kota BandarLampung, saat itu Saksi2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD)dan berusia 13 (tiga belas) tahun.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Bandingmenilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjangmengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidananya, sudah tepat danbenar, oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan10Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangMemidana Terdakwa oleh

Pasal 183 KUHAPdan Pasal 171 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa,kesalahannya harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnyadua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinanbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalahyang bersalah melakukannya.Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidangpengadilan adalah sebagai berikut :1.

Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.Akan tetapi suratsurat tersebut dapat dikategorikan sebagai alatbukti yang mendukung keterbuktian tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer kepada Terdakwa.Bahwa suratsurat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada MajelisHakim berupa :2 (dua) lembar daftar absensi anggota Tuud Dim 0723/Klaten bulanNopember 2014 dan bulan Desember 2014.adalah merupakan bukti yang menerangkan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuan tanta ijin Atasan yang berwenang sehinggadapat

memperkuat keterbuktian perbuatan Terdakwa, untuk ituMajelis Hakim menyatakan dapat dijadikan alat bukti terhadaptindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa suratsurat : 2 (dua) lembar daftar absensianggota Tuud Dim 0723/Klaten bulan Nopember 2014 dan bulanDesember 2014, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai alatbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaraini, ternyata berhubungan

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan membuktikansendiri dalam putusan ini mengenai keterbuktian unsurunsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan diuraikan olehOditur Militer dalam Tuntutannya.2.

peraturan perundangundanganyang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

identitaspemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Novi Istiyanto, dan sekarangPemohon bermaksud merubah namanya menjadi Navi Ahmad Istiyanto.Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut tidak adapihak yang menyatakan keberatan atas perubahan nama Pemohon dimaksud.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secaraHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 159/Padt.P/2019/PN Unrsubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

ketentuan KUHPerdatadan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan nama pemohon,sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasan telah terjadikesalahan dalam penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 124/Padt.P/2020/PN Unrhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiranHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 124/Padt.P/2020/PN Unranak pemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya anak pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 26 November 2004;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan dimaksud tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa dari keterbuktian

surat bukti P3 sampai dengan P6,tertulis dan terbaca namapemohon adalah Tawang Indiyah, yang dihubungkan dengan keterangan parasaksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa namapemohon adalah sebagaimana nama yang diberikan oleh orang tuanya yaituTawang Indiyah.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana dalampasal 328 KUHP.

Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Mailitermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan inisesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan.2.

Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangberisi mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana sebagaimanadalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggapi bersamasamadalam membuktikan unsurunsur tindak pidana dibawah nanti.

Bahwa benar, hal tersebut menunjukan bahwa kepergian Putribersama dengan Terdakwa dan Saksi1 adalah karena terpaksa danadanya bujukan dari Terdakwa dan Saksi1.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke2 dalamdakwaan alternatif ke2 Membawa pergi seorang dari tempatkediamannya, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan OditurMiliter sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke2 Membawa pergiseorang dari tempat kediamannya, dan untuk itu pembelaan TimPenasihat Hukum sepanjang mengenai

keterbuktian unsur tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.Bahwa mengenai unsur ke3 dalam dakwaan alternatif ke2,yaitu: Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secaramelawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain,atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Katakata dengan maksud adalah merupakan pengganti katadengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan darisi Pelaku.Menurut MvT yang dimaksud

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

bahwaapa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkatpertama sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkanpidana terhadap diri Terdakwa sudah mempertimbangkansegala sesuatunya, baik yang menyangkut sifat hakekat danakibat dari perbuatan Terdakwa juga halhal yangmeringankan maupun memberatkan pidananya dan oditurkurang konsisten terhadap pendapatnya yang nyatanyatapada dasarnya Oditur Militer telah sependapat denganpertimbangan yang telah diuraikan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap keterbuktian

.18MenimbangMenimbangBahwa Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwaakan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebutdemikian pula atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampumembina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masapercobaan tersebut dilaksanakan.Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapatbahwa keberatan yang diajukan Oditur Militer tidak dapatditerima dan harus dikesampingkan.Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukanoleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya telahsependapat terhadap keterbuktian

unsurunsur tindak pidanayang didakwakan kepada Terdakwa dan segala pertimbanganyang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlumenanggapinya.Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbanganmengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakandalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis HakimTingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikanpendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yangdidakwakan kepada

Kristin dan yang lainnya kembalipulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkanTerdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelahmempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidangdan Putusan Pengadilan Militer I09 Bandung selaku PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 184K / PM.II09 /AD / 1X /2013 tanggal 25 Nopember 2013 Majelis Hakim TingkatBanding telah sependapat dengan Putusan Pengadilan TingkatPertama mengenai keterbuktian

peraturan perundangundanganyang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kKompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

tidak sesuai dengandokumen pemohon lainnya.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi dan pemohonsendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitaspemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah San Im, sedangkan namaPemohon sebenarnya sebagaimana tertulis dalam dokumen lainnya adalah SwanIm.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

peraturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas pribadi pemohon dalamljazah(Surat bukti P5) sebagai tahun kelahirannya adalah tahun 1991, yangHalaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Unrdihubungkan juga dengan keterangan para saksi di persidangan yang padapokok keterangan mereka, pemohon lahir tahun 1991 di rumah orang tuapemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiranpemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1998;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum;Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 135/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menqgadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu baranq: neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;aan Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangan pada bulan Mei2016, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di pinggir jalan turut Desa

GEPENG Bin KARMIJAH dengan sejumlah harga Rp.2.700.000,00 (dua jutatujuh ratus riobu Rupiah);nonon Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dari unsurAd.2.Membelisesuatu barang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur daripasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;nonoeene Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa telahmengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa dari saksi SUKARI Als.GEPENG Bin KARMIJAH tanpa dilengkapi dengan suratsurat ;weneeeoe Menimbang, bahwa selain diketahuinya sepeda

telah hidup terpisah sejak tahun 2010;Menimbang, bahwa meskipun salah satu saksi (saksi kedua) tidak melihatdan atau mendengar langsung tentang peristiwa dan atau keadaan rumah tangaPemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namunsaksisaksi mengetahui akibat yang ditimbulkan dari sebab yang didalilkan olehPemohon yaitu telah adanya keterpisahan hidup antara Pemohon denganTermohon sejak tahun 2010, lagi pula dalildalil pokok telah diakui olehTermohon;Menimbang selanjutnya, bahwa keterbuktian

tersebut dinilai Majelis Hakim sesuai pula dengan kaedah hukumdalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang berbunyi keterangan dua orang saksi dalamsengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harusdipertimbangkan secara cermat;Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi mengajukan bukti dalam perkaraini;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti dan keterbuktian

pembuktian dalil yang berpijak pada alat bukti saksi telah sesuidengan ketentuan yang diatur dalam pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR dankarenanya dalildalil yang memiliki kesesuaian dengan kesaksian di atas haruslahdinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya dapat dinyatakan sebagai suatu fakta;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap segala dalildalil yangdiajukan oleh Penggugat dapat dinilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat terbuktiberdasar ketentuan dalam pasal 176 HIR, dan atas dasar keterbuktian

dapatditetapkan faktafakta sebagai berikut;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak;e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/tidakrukun lagi sering terjadi pertengkaran dengan sebab Penggugat dan Tergugatsaling menyalahkan dan saling membuka kejelekan masingmasing;e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisahrumah) sejak bulan Pebruari 2012;Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian

Facti tidak salah menerapkan hukum ;Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarmengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militerberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan danmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri"sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian

Oleh karenanya menjadi petunjukakan kebenaran perbuatan yang didakwakan in casu ;Justru terdapat alat bukti yang cukup dari fakta yang saling bersesuaianuntuk menyatakan keterbuktian dakwaan in casu, yakni keteranganTerdakwa yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 17April 2016 bersama Sdr. lwan telah menyebabkan urine Terdakwa ketikadilakukan pemeriksaan di Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim padatanggal 29 April 2016 positif mengandung Metamphetamine.

Dengan demikian bahwa penyebab positif urine dandarah Terdakwa in casu karena Terdakwa memang mengkonsumsiNarkotika sabu ;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut bahwa putusan Judex Facti yangmenyatakan keterbuktian dakwaan in casu sudah tepat dan benar karenanyaharus dikuatkan ;Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untukmembebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer in casu, harus ditolak ;Bahwa alasan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenambah masa pidana putusan Judex

Dengan demikian, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalahsuamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10Desember 1995 menurut hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkandengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2)Angka (8) dan Pasal 66 Ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 danperubahan kedua dengan

nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSonggom Kabupaten Brebes yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat (karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukupsehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat) sebagaimanayang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon denganTermohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan padatanggal 10 Desember 1995 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon begitu juga Termohontidak pernah mendatangi Pemohon dan selama 5 bulan tersebut antara Pemohon danTermohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangbaik karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, begitu jugaTermohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon untuk menjadi istri Pemohonsehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Dalam pertimbangan JudexFacti tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan faktafakta kejadian.Bahwa keraguan (twijfel, doubt) dan ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty)seperti itu jelas menggambarkan juga keraguan mengenai keterbuktian kesalahanatau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan denganketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: Hakim tidak boleh menjatuhkanpidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah telah

Terdakwalah yang bersalah melakukannya.Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaransejati (meterieel waarheid, absolute truth) atas kesalahan tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal danabadi, oleh karena itu:a Kebenaran materiil (absolute) atas kesalahantindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwaharus diyakini terbukti secara bulat dan total olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut.b Keyakinan hakim atas keterbuktian

kesalahanTerdakwa akan tindak pidana yang didakwakankepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secarayuridis.c Dengan demikian keyakinan (overtuiging,convincing) atas keterbuktian kesalahan Terdakwayang didakwakan kepadanya tidak boieh dicemariatau dibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atauketidakpastian (onzekerheid, uncertainty), harusbenarbenar keyakinan itu murni dan bulat beradadalam keadaan beyond a reasonable doubt.d Bahwa keyakinan (overtuiging, convincing) Hakimyang diambil dari alat bukti