Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV20a danBukti TI,TIV dan TV20b melalul kurir tanggal 22Mei 2013 langsung diterima oleh Lani Wibowo.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV21a danBukti TIT dan TV21b melalui kurir tanggal 22Mei 2013 kepada Kantor Advokat Kailimang &Ponto.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV22a danBukti TILT dan TV22b melalui Fax No.Pengiriman 30012485 Tanggal 22 Mei 2013kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalSurat dari Direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV25a danBukti TITM dan TV25b dikirim melalui kurirtanggal 22 Mei 2013.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV26a danBukti TIT dan TV26b dikirim kepada KantorAdvokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT.

Perseroan dan berdasarkan RUPS dinyatakan bahwa satusatunya direktur Perseroan yang memberikan perhatian penuh untuk mengelolaPT.

Sebab tidak ada rekomendasi atau persetujuan secara tertulisdari Penggugat kepada TERGUGAT atau TERGUGAT Il untukmenjual tanah dengan SHM nomor: 2778 dan SHM nomor: 2779ataupun tidak ada persetuju~an RUPS PT.

Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGATll menjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untukmenjual tanah asset dari PT. Bali lhai. Yang = mana kemudianTERGUGAT Ill mengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1.SHM nomor: 2778 dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VIselama jangka 30 (tigapuluh) tahun.

BALI IHAI semetinya harus melaluipersetujuan RUPS atau melalui RUPS atau persetujuan dariPENGGUGAT sebagai Komisaris dan Pendiri PT. BALI IHAI.Akan tetapi TERGUGAT melalui TERGUGAT Il telah menjualasset PT. BALI IHAl kepada TERGUGAT Ill. Sehingga dengandemikian TERGUGAT Ill bukanlah pembeli yang baik. Olehkarena TERGUGAT Ill bukan pembeli yang baik, makaTERGUGAT Ill tidaklah dilindungi oleh Undangundang.

selaku Direktur PT Bali lhaiuntuk membalik nama SHM nomor 2777, SHM nomor 2778,dan SHM nomor 2779 yang dilakukan tanpa seijinPENGGUGAT sebagai komisaris PTBali lhai, maupun tanpapersetujuan RUPS bukanlah merupakan perbuatan melawanhukum.b.

Bali IHAl kepada Tergugatlll tanopa sepengetahuan Penggugat atau keputusan RUPS PT.

Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( MRUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT.

Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tok / Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 lembar saham perseroan denganHalaman 16 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Piknilai Rp. 6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima jutarupiah ) yang harus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam aktaPT.

Murui Jaya Perdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tentang Peningkatan modal dasar dan Perubahan SusunanPemegang Saham Perseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk/Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 saham Perseroansebagaimana tertuang dalam akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 27tertanggal 22 Agustus 2014.

Apabila Tergugat mengetahui bahwa ternyata ada akta No.104 tanggal 13 Januari 2012tersebut, pastinya Tergugat tidak akan mau melaksanakan RUPS danmenandatangani akta hasil RUPS tersebut yaitu akta No.27 tanggal 22Agustus 2014.Tergugat juga tidak pernah menerima Permintaan dari Para Penggugatbaik lisan maupun tulisan untuk membatalkan akta No. 27 tanggal 22Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN PlIkAgustus 2014 dan mengembalikan sahamsaham PT.

Murui JayaPerdana;Bahwa RUPS dilaksanakan di rumah Sdr. Yesaya selaku salah satupemilik saham PT.

/RUPS LB.e Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.

Indrapuri Wahana Asia ;Bahwa pada waktu RUPS tahun 2008 belum terlihat adanya kerjasama, danpada waktu laporan tahun 2009 baru terlihat kerjasama tersebut ;Bahwa setahu saksi RUPS dilakukan diawalawal tahun tetapi laporannyadipertengahan tahun ;Bahwa direktur PT.

Indrapuri Wahana Asia itu dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Gransi SKBDN, yang saksi tahu adaSKBDN yang nilainya + Rp 2 Milyar yang kegunaannya untuk pembiayaanpupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa usaha penyaluaran pupuk itu setahu saksi diberikan pada perorangan ;Bahwa PT.

atausebelum RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu kredit macet PT.

Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan meminta kepadaPemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukan RUPS LuarBiasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, Pemegang Saham danDireksi atau Komisaris PT.SGI belum melakukan RUPS Tahunan.

Dengan demikian berhubungtidak ada RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan, makaPenggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Para Tergugat.TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA (KEKELIRUAN PIHAk).10.

Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yangmenyatakan tentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagaiakibat dari perobuatan almarhnumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio.

SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebutmengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan atauRUPSLB.c.

SGI, dan hingga saat ini tidak pernahadanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembiomelakukan penggelapan uang PT.SGI.

padahalaman 23 alinea ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) yang menyatakan :Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kedudukan sebagaidirektur dan sebagai kuasa direktur, ternyata tidak pernahmemperlihatkan tanggung jawab sebagai salah satu pengurus perseroanataupun orang yang diberi kuasa untuk menjalankan klausulaklausulasebagaimana yang ternyata dalam surat pemberian kuasa tertanggal 21Agustus 2007 dan akta Nomor 125 (Vide P5), baik dalam organ resmiperusahaan, apalagi dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Bahwa jika dilihat dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertanda P4 berupa foro copy Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham PT.

Katingan Jaya Perkasa No.124 tertanggal30 Juni 2008 terlihat dengan =nyata bahwa PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat selaku Direktur bertindak selaku KetuaRapat yang memimpin RUPS tersebut yang mengagendakan acaraMasalah Perubahan susunan pengurus Perseroan Terbatas (oukanmerupakan RUPS tahunan melainkan RUPS lainnya), sehingga tidakberalasan dan tidak berdasarkan bukti jika Majelis Hakim menyatakanPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah memperlihatkantanggungjawabnya selaku salah satu pengurus

Dalam BeritaAcara RUPS tersebut karena bukan merupakan RUPS tahunan sehinggatidak diagendakan penyampaian laporan tahunan perusahaan yangmemuat tentang laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, rincianmasalah yang timbul dan sebagainya (Vide pasal 78 ayat (3) Undangundang No.40 tahun 2007);.

Katingan JayaPerkasa No.124 tertanggal 30 Juni 2008 yang mengagendakan acaraMasalah Perubahan susunan pengurus Perseroan Terbatas (oukanmerupakan RUPS tahunan), sehingga dalam berita acara RUPS tersebuttidak diagendakan penyampaian laporan tahunan perusahaan yangmemuat tentang laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, rincianmasalah yang timbul dan sebagainya (Vide pasal 78 ayat (3) Undangundang No.40 tahun 2007).

Bahwa permintaan Pemohon kepada Direksi perseroan agarmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) danItA (3) UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas joPasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan (Bukti P3), yang berbunyi :Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT :Ayat (2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegangsaham atau lebih yang bersamasama

kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan RUPSLB sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan, RUPSdapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroanmelakukan kegiatan usahanya, maka dalam hal ini RUPSLB dapatdilakukan di Jakarta dimana perseroan berkedudukan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkanbentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapatdalam penjelasan Pasal 67 ayat (4) disebutkan sebagai berikut"Ketentuan ini dimaksud agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda";bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan Penetapansebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Dwimajaya Utama telah mengajukan permohonanpenyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada direksi Rahmat tetapiternyata tidak dipenuhi" ;Menimbang bahwa ternyata Direksi dan Komisaris tidak lagimelakukan kepengurusan (bukti P4, P5)";Menimbang, atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri berpendapat telah terdapat keadaan yangmendesak untuk mengisi kepengurusan perseroan guna menjaminlancarnya roda operasional perseroan";Menimbang, bahwa media untuk mengisi kekosongan pengurusperseroan

Bahwa Bukti P4 adalah surat peringatan dari Termohon PK sedangBukti P5: adalah permohonan dispensasi penundaanpenyelenggaraan RUPS, dan tidak ada satu pun dari bukti tersebutyang menyatakan atau dapat ditafsirkan untuk membuktikan Direksidan Komisaris tidak lagi melakukan tugas kepengurusan;11.

Yang menjadi dasar dan alasan dari permohonantersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BUR MARASdalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belum memperolehpersetujuan dari anggota direksi yang lain dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama /ain maupun tidak,Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut dapatdiketahui bahwa anggota Direksi terlebihn dahulu harus memintapersetujuaan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atassuatu utang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baruberlaku untuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.Sementara itu, di dalam Gugatan, sama sekali tidak pernah menjelaskanapakah aset yang dijaminkan oleh BURHANUDIN BUR MARASjumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Pelawan, sehinggadalam melakukan tindakan hukum ini BURHANUDDIN BUR MARASharus mendapatkan persetujuaan RUPS?

dari RUPS, namun tetapmengikat Perseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik.

Ratu Prabu Energy segala sesuatu harus sepengetahuanperusahaan tersebut, kalau OJK memberi izin Dod, Doc dan RUPS;Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Lekom Maras telah menjaminkanasset ke PT. Pertamina EP;Bahwa sepengetahuan saksi setiap asset PT. Lekom Maras dapatdilihat dalam buku laporan setiap tahun;Bahwa saksi kenal dengan Bapak Burhanudin Bur Maras sebagaiDirektur di PT. Ratu Prabu Energy dan di PT.

;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masukkategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukumMasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam

pasal 114 UndangUndangNo.1 th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank TamaraMasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarketentuan 4 or ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kewenangan Direksi, KomisarisPemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbhk., makaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak

atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PTBank Tamara Tbk.

Salinan Akta PernyataanKeputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;2. Fotocopy Minuta AktaPernyataan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 34. Menetapkan agar Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ;IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 10 Agustus 2009, Nomor821/Pid.B/2009/PN.TNG, yang amarnya berbunyisebagai berikutI.

Fotocopy Minuta Akta PernyataanKeputusan RUPS PT. Pintatec CeriaNo. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH.

Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;V. Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPSPT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;Tetap terlampir dalam berkas ;5.

Menetapkan barang buktiberupaSalinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober2008 Notaris Nurbani Alam, SH. ;Fotocopy Minuta Akta Pernyataan KeputusanRUPS PT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21Oktober 2008 Notaris Nurbani Alam, SH.(Legalisir) ; Tetap terlampir dalam berkas20perkara ;7.

Bangun Megah Semesta, karena Pengguat berdasarkan RUPSmaupun RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta tidak pernah memilikiHalaman 43 dari 121 halaman, Putusan Nomor :26/G/2018/PTUNJKT.saham dan tidak pernah diangkat sebagai pengurus di dalam PT. BangunMegah Semesta, dalam suatu RUPS maupun RUPS Luar Biasa yang sah yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham.Bahwa dalam Akta Pendirian maupun Akta PerubahanPerubahan PT.

Setelah RUPS Luar Biasayang dilaksanakan di hadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam yang telahdimasukkan dalam Database Sisiminobakum Surat Pemberitahuan Nomor : AHU33100.40.22.2014, tanggal 01 Oktober 2014, tidak pernah lagi diadakan RUPSmaupun RUPS Luar Biasa yang sah yang dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan pengurus yang sah.

Kampar Sakti Jaya, berdasarkan RUPS maupun RUPS Luar Biasayang diadakan di hadapan Dr.

Bangun Megah Semesta pasal 9,jelas kedudukan hukumnya adalah di Batam sehingga sesuai dengan ketentuandalam Anggaran Dasar Perusahaan, seluruh RUPS maupun RUPS Luar Biasaharus dilakukan di wilayah kedudukan hukum Perseroan, yaitu di Batam, tidaksah jika dilakukan di Tangerang.

,menyatakan RUPS hanya dihadiri olen 280 saham yang hanya dimilik 1pemegang saham. Padahal tidak ada sebuah Akte RUPS ataupun SuratKeputusan atau Surat Pemberitahuan dari Menkumham yang menyatakan ContiChandra pernah memiliki saham sebanyak 280 saham. Hal mana pulaPenggugat maupun Conti Chandra dan/atau Notaris DR.

Johan Maharis karena penarikan uangperusahaan harus dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terlebihdahulu, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tidak adapersetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Bahwa saksi Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur PT GayalandProkencana telah berusaha meminta kepada Terdakwa I. Johan Maharis untuksegera mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut kepada pihakperusahaan PT Gayaland Prokencana, namun Terdakwa I.

;Menimbang, bahwa fakta perbuatan para Terdakwa tersebut akan menimbulkanpertanyaan bahwa apakah dalam keadaan perusahaan yang tidak normal di manaterjadi 2 (dua) kantor yang menjalankan operasional perusahaan di bawah pimpinanyang berbeda yakni saksi Anthony yang berkantor di Bekasi dan yang berkantor diWisma Slipi di bawah pimpinan Terdakwa II dapat dilakukan RUPS karena padakenyataannya dalam PT Gayaland Prokencana sudah terjadi 2 (dua) kelompok;Menimbang, bahwa dari adanya keadaan yang tidak

memungkinkan untukdilakukan RUPS, dan di sisi yang lain Terdakwa I yang bergabung selama kurang lebih3 (tiga) bulan dan belum memperoleh hasil sebagai pemegang saham pasti merasa14khawatir kehilangan uang atas kondisi perusahaan yang demikian sehingga olehTerdakwa II sebagai orang yang merasa secara moral bertanggung jawab kepadaTerdakwa I maka adalah wajib jika Terdakwa I menarik modalnya kembali untuksementara sebagaimana pernyataan dalam surat Terdakwa I kepada para pemegangsaham yakni dalam rangka

yang meringankan dan keterangan para Terdakwa yangtidak didukung alat bukti lain, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan di sidang, antara lain:e Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Bank BCA CabangKedoya Jakarta Barat, Terdakwa I JOHAN MAHARIS, Terdakwa I IWAN NG danTerdakwa I LIM KRISTINE LUKIMIN telah melakukan penarikan dana padaRekening Nomor 3093018849 atas nama PT Gayaland Prokencana tanpasepengetahuan para pemegang saham dan tanpa melalui RUPS

(lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yangdilaksanakan bersamaan dengan rapat umum pemegang saham(RUPS

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.

Bahwa, selanjuinya Penggugat menyetujui penawaran dari Tergugat Ilterurai diatas, sebagai tindak lanjutnya tindakan pembelian sahamtersebut dilakukan dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)yang akta dan berita acaranya di lakukan di Notaris YOHANAMENGGALA SH sebagaimana terbukti dengan Akta Notaris Jual BeliSaham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 danAkata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018.

Bahwa, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor :70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan NotarisYOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan olehKementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHUAH.01.030090189 tertanggal 18 Oktober 2016. ( Bukti P.5).3.

Bahwa, oleh karena Tergugat dan Tergugat Il tidak ada niat beriktikadbaik untuk menyelesaikan kasus ini, dan selalu berbuat curang kepadaPenggugat maka sudah selayaknya Penggugat menyeret mereka kePengadilan Negeri Pekalongan, agar Penggugat memperoleh keadilan.Bahwa, oleh karena Penggugat berdasarkan Akta Notaris Jual Beli SahamNomor : 2861/L/1X/2016 tertanggal 30 September 2016 dan AkataBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

untukdihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak KetuaPengadilan Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai hukum yaitusebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan menurut hukum, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor:2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menuangkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalamsuatu Akta Notaris, dengan kata lain Notaris dalam hal ini tidak memilikiperan Aktif hanya mendengar dan turut menghadiri untuk menjaminkepastian tanggal, pihakpihak yang menghadiri RUPS, dan pihakpihakyang menandatangani Akta, sehingga dengan demikian Akta Notarisdapat dikatakan Otentik.Karenanya segala keteranganketerangan dan keputusan yangdihasilkan pada saat pelaksanaan RUPS tersebut merupakan hasilHalaman 16 Putusan No. 106/Pdt/2019/

dalam akta Nomor 43 tanggal 22 Januari 2013 tentang beritaacara, RUPS yang dibuat oleh Notaris Sinwar Widjono Oei, SH.

saham di jual kepadaPenggugat; dan3 Pengangkatan Tuan Iwan Kurniawan sebagai KomisarisPerseroan;Selanjutnya selain merumuskan hasil RUPS Luar Biasa diatas Direksi dan Komisaris PTPinang Sejati Utama sepakat untuk mengangkat Tergugat II sebagai MarketingExecutive pada PT.

Denganadanya RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 113 makaPenggugat memiliki 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta) rupiah pada PT.

Tutisiani Wijono yang dilakukan dalam RUPS Luar Biasa dalam AktaNomor 43 (bukti P6 identik dengan bukti T.IIIIII7), dengan demikian Penggugattidak lagi memiliki saham di dalam PT.

Pinang Sejati Utama, maka dilakukanlah RUPS Luar Biasaoleh direksi dan komisaris untuk menunjuk Direktur Utama yang baru menggantikanposisi Penggugat, sebagaimana dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemberhentian Direksi harusberdasarkan kepada keputusan RUPS yang diatur dalam AD dan ART perusahaan.Dimana pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Utama di PT.

Nomor 256 K/Pdt/2016sebagaimana dituangkan dalam Akta No.264 dan Akta No.265, yangdibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Pada tanggal 8 Desember 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. Guna Kadota Manunggal, yang dipimpin olehTergugat Il. Dalam Rapat tersebut beliau mengusulkan dilakukannya :1) Perubahan Nama Perusahaan dari PT. Guna Kadota Manunggalmenjadi PT. Kadota Textile Industries dan 2) Perubahan Nama SuntechKadota Co. Ltd. menjadi Kadota Co.

Selanjutnya, padatanggal 21 Februari 2011 RUPS Luar Biasa PT.Kadota Textile Industriestelah menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. Otong Tjandradinatakepada Aoyama Sangyo Co. Ltd., sebagaimana dituangkan dalam AktaNo. 167 dan Akta No. 168, yang dibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Dan pada tanggal 12 Juli 2011 RUPS Luar Biasa PT. Kadota TextileIndustries kembali menyetujui penjualan selurun saham milik PT. Insansandang Internusa kepada Aoyama Sangyo Co.

Ltd.: 28 %:Selain penjualan saham tersebut di atas, RUPS juga telah menyetujuiPerubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi:Presiden Direktur : Tn. Kazuto Hayashi;Direktur : Tn. Shankar Sunderdas Manghwani;Direktur : Tn.Alvosius Gunawan;Presiden Komisaris : Tn. Motohiro Aoyama;Komisaris : Tn. Naren Manghwani:Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/201610.Komisaris : Ny.

,M.H., Notaris di Karawangadalah sah dikarenakan diambil berdasarkan kuorum lebih dari 50 %Pemegang saham (yaitu 64%) yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Akta Pendirian PerseroanNomor 73 tertanggal 26 April 1996 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a AktaPernyataan Rapat Nomor 33 tertanggal 29 Agustus 2008 jo Pasal 86Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Bahwa dalam RUPS aquo, keputusan RUPS ditandatangani olehPemohon Kasasi dahulu Pembanding

I/Tergugat yang mewakili KadotaCo.Ltd (86% saham) dan Tn.Motohiro aoyama mewakili Aoyama SangyoCo.Ltd (28% saham) sedangkan dari pihak Koshii (HK) Ltd tidak adasatupun yang menandatangani keputusan RUPS a quo, dimana ataskeputusan aquo, Ibu Ria Muliati lrawan, S.H., selaku kKuasa Koshii (HK) Ltdmengatakan bahwa keputusan a quo adalah sah berdasarkan kuorumsebagai jawaban dari pernyataan yang diajukan oleh Tn.

Bahwa (in casu Vijay Perapti) dalam hal ini disebut sebagaiPenggugat pada tanggal 22 Mei 2012 diminta oleh oleh NotarisAntonius Wahono Prawirodirjo untuk menandatangani hasil RUPS JualBeli Saham yang isinya pengambil alihnan saham bahwa PT TraditionAsia Pasific bersedia membeli PT Mitra Dana Utama sehinggakepengurusan beralin ke PT.Tradition Asia Pacific LTD dan kemudianberubah nama menjadi PT. TRADITION INDONESIA (Tergugat ) danPenggugat memegang jabatan sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Tradition Indonesia sebagai anggota Direksi PTTradition Indonesia (Tergugat ) oleh karenanya Penggugatsepenuhnya tunduk pada pada Undangundang No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Penggugat (in casu Vijay Perapti ) diberhentikan olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidak terbantahkanlagi Penggugat tunduk pada UU No.40 tahun 2007 tentang PeraturanPerusahaan dan sampai saat gugatan ini dimasukkan belummendapatka hakhaknya.D. KATEGORI WANPRESTASI BERDASARKAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN15.

pada UUNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Kedua, Jika Penggugat mendalilkan PHK oleh RUPS tunduk padaUndang undang Perseroan Terbatas, maka seharusnya jugamenggunakan mekanisme UU Perseroan Terbatas dalam keberatannya,yakni dalam proses/tahap RUPS itu sendiri.

Bukan diluar mekanismeRUPS.2) Berdasarkan hal tersebut, maka selain Penggugat salahmenggunakan dasar hukum gugatan aquo, Penggugat juga daluarsadalam mengajukan keberatan atau tuntutan atas PHK yang diputusakndalam RUPS.4.

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Halaman 15 alinea9s.d13: bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap datadata yangdisampaikan Pemohon banding berupa Jurnal, Buku Besar dan vouchervoucher, diketahui piutang pemegang saham (Sudwikatmono) sebesarRp. 3.175.154.597,00 kepada PT Megarimba Karyatama dialihkankepada Pemohon Banding sebagai tambahan setoran modal;bahwa tambahan setoran modal dari pemegang saham (Sudwikatmono)tersebut belum dibuat aktanya karena belum sampai dibuat Berita Acarapada tingkat RUPS

Sedangkan penyetoran dalambentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagaibadan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yangditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uangHal. 9 dari 15 hal. Put.

2006harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis ataumacam, status, tempat kedudukan dan lainlain yang dianggap perlu demikejelasan mengenai penyetoran tersebut.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat pada perseroan adalah orangperseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untukmenilai harga benda tersebut.Pasal 34(1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan RUPS

.(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuansebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Komisaris untuk waktupaling lama 5 (lima) tahun.(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sewaktuwaktu dapat ditarik kembali dalam RUPS.Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07584/PP/M.V/15/2006 tanggal 14 Februari 2006 diketahui MajelisPengadilan Pajak tidak pernah memeriksa bukti yang sah mengenai telahdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa