;

Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemupada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baruHalaman 55 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELbertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksiAan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER; Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulanDesember 2007 di Samarinda.

FELIX di kirim diundang atau tidak dandalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Aktadengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016; Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual danTerdakwa tidak tahu nilainilai menjual dan Terdakwa hanyamempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%; Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H.

CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegangsaham PT. MULTI SARANA PERKAS;. Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkandalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr.

Imansayah, dimana dalam RUPS tersebut yangdijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa denganAkta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunanDirektur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahuibahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, denganberdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, denganberdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebutterjadi perubahaan susuna Direksi dan

., Csmenyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty MariaMachdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Budy Dinata selakupemegang saham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 200B sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.

Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H.Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut:Tony Amin sebagai Direktur Utama;Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs.

Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan AktaNomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan danmengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dantelah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar PTI Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3711.000berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta NomorHalaman 21 dari 34 Hal. Put.

,dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs.lantaran menggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dannotabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PTPuteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana diMabes Polri vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim..

Yang menjadi dasar dan alasan daripermohonan tersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BURMARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belummemperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain dan RapatHal 16 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI3.2.3.3.3.4.Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

atau lebih, baikyang berkaitan satu sama lain maupun tidak.Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut dapatdiketahui bahwa anggota Direksi terlebin dahulu harus memintapersetujuan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atas suatuHal 21 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI12.13.14.utang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baru berlakuuntuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Sementara itu,di dalam Surat Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal sama sekali tidakpernah menjelaskan apakah aset Pelawan Asal yang dijaminkan olehBURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% dari jumlahkekayaan bersih Perseroan?

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, secara pasti dapatdikatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS menjaminkanasetaset Pelawan Asal sebagaimana tertuang dalam Surat Jaminan No.111 belum diperlukan persetujuan dari RUPS karena selama peridanganperkara No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. di PN Jakarta tersebut, tidakpernah ada bukti yang menyatakan bahwa asetaset yang dijaminkantersebut jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih dari PTLekom Maras.

persetujuan dari RUPS, namun tetap mengikatPerseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa pembelian 950 saham tersebut dituangkan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. PASIR PRIMA COALINDONESIA No.71 tanggal 15 Februari 2005, dengan perincian sebagai berikut :1 NY. NONNY OENTORO ( Pemohon) = 550 saham.3 NY. UCKY OENTORO (Adik Pemohon) = = 50 saham.Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.

Pemohon tersebut saat ini mereka masih sekolahdi SMA Patra Dharma Balikpapan mereka tinggal bersama Pemohon ; Benar semasa hidupnya suami Pemohon tersebut (almarhumah HANDI JAYAAWIE) dan Pemohon ada mempunyai 950 saham pada Perseroan Terbatas PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yaitu suatu perusahaan yang bergerakdibidang tambang batu bara, berkedudukan di Balikpapan ; Bahwa benar kepemilikan 950 saham almarhum suami Pemohon dan Pemohontersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PASIR PRIMA COAL INDONESIA belumditindak lanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di depan Notaris,karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; Bahwa untuk mempertanggung jawabkan penjualan 950 saham PT.

keterlambatan pembayaran dari waktuyang telah disepakati dikarenakan kondisi perusahaan yang sedangmengalami kerugian yang sangat mempengaruhi kemampuan ekonomiPemohon sebagai Debitor PKPU untuk memenuhi seluruhkewajibannya sesuai dengan kesepakatan ;Bahwa mengingat Pemohon sebagai Debitor PKPU adalah PerseroanTerbatas, maka sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitandan PKPU, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON sebagaiDebitor PKPU harus mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

).Penjelasan ketentuan Pasal 224Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam halDebitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapatdiajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangHal.3 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Sby11.2.13.saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

pailit.Telah Mendapat Persetujuan RUPS dan Permohonan PKPUDiajukan Melalui Pengadilan Daerah Tempat Kedudukan HukumDEBITOR.Bahwa sebelum Permohonan PEMOHON PKPU ini diajukan, Pemohonsebagai Debitor PKPU telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

debitor atas prakarsanya sendiri , maka selain harus memenuhiketentuan pasal 224 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yangditentukan dalam penjelasan pasal 224 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Dalam hal Debitor adalahperseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembataranutang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

;Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh NotarisJAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M.

No40 Tahun 2020 tentang Undangundang Perseroan Terbatas;Bahwa, Pasal 78 (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 menyatakan"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir";Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikankepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleg RUPS";.Bahwa, sepengetahuan Penggugat

H., M.kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M. Kn,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materilsebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakniSebuah ruko yang beralamat di JI. Cipto Mangunkusumo CSB Mall RukoYellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Nomor 3. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JaenudinUmur,S.H.,S.E.,M.Kn;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

., M.Kn,berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat surat Persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Angaran Dasar, Tertanggal 03April 2018 Nomor AHU0005105.AH.01.10 Tahun 2018, dan Surat Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalinaFatma Nomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030221426 tertanggal 16 April 2019 padaakta Nomor 24 tanggal 26 April 2019 yang di buat oleh Notaris TITO UTOYO, SH,mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT.

(RUPS) PT Pantai Perupuk Indah yang disampaikan dengan Kop SuratTergugat Nomor 076/ExtPPIIXI14 tertanggal 26 Nopember 2014 danNomor 085/ExtPPI/XI14 tertanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sahdan batal demi hukum:;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTPantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari2015 yang masingmasing dituangkan kedalam Akta Nomor 11 BeritaAcara Rapat PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 danAkta Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal

Pantai Perupuk Indah Nomor 11 Tanggal 16 Demseber 2014, yangdiperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty S.H., Notaris di Medan, yangtercatat di dalam sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukumdan HAM RI, Nomor AHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014:Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Sahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen RapatUmum Pemegang Saham PT.

., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 08Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita AcaraRapat Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2015, yang diperbuat oleh CiptoSoenaryo, S.H., selaku Notaris di Medan;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkarayang timbul dalam konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi ini;Halaman 8 dari 20 hal

Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta NotulenRapat Umum Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah tertanggal5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dinadapan PoeryantoPoedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor3543/Leg/2015;Halaman 17 dari 20 hal.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Peruput Indah, tertanggal 8Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2015 ,yang diperbuatoleh Cipto Soenaryo, S.H. selaku Notaris di Medan;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untukmenanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupundalam rekonvensi ini;Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas Central Finance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006; 5. 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi Asri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas CentralFinance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006;5 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. BumiAsri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahandata perseroan PT.

BAPPpada tanggal 7 Mei 2013 ;Bahwabenar pernah terdakwa menerima surat tersebut, akan tetapi setiapkali terdakwa meminta kepada mereka tentang hasil akta RUPS tersebutdiberikan kepada terdakwa untuk terdakwa lihat dan hasil RUPS harusterdakwa tanda tangani mereka tidak pernah memberikan kepada terdakwasampai dengan hari ini terdakwa tidak pernah melihat akta RUPS tersebutyang mereka nyatakan yang kemudian terdakwa ketahui ternyata RUPStersebut pada bulan Juni yang terdakwa tidak pernah tahu ;Bahwa

BAPP Terdakwa serahkan kepada mereka dan terdakwamenjawab kepada mereka terdakwa minta disertakan copy daripada aktayang dinyatakan oleh mereka pada surat yaitu hasil RUPS yang Terdakwapikir dari RUPS bulan April tetapi sampai hari ini mereka tidak pernahmemberikannya Copy atau hasil RUPS tersebut kepada Terdakwa ;49Bahwa karena memang Terdakwa saat itu masih sebagai Direksi saat itu;Bahwa saat itu dokumen masih ada di Notaris ;Bahwa saat ini terdakwa tidak menguasai dokumen tersebut, karena sudahterdakwa

LB PT.BAPP, Surat No.Reff:001/BAPPS/DeKom/III/2013kepada Ibu Atoek Koesmoryantati tertanggal 20 Maret 2013 ( Bukti42 ) ;Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:007/BAPPS/DeKom/IH/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati, PT Buana Asri Prima Pratamatertanggal 02 April 2013, padahal dalam hal ini seharusnya PT Bumi Asri PrimaPratama ( Bukti 43 ) ;Pemberitahuan Ralat Jadwal Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:011/BAPPS/DeKom/IV/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati tertanggal 04April 2013 (

Bumi Asri PrimaPratama (BAPP) dengan OverseasCentral Finance Ltd tertanggal 09Oktober 2006;1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi AsriPrima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan dataperseroan PT.

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

RATUBADISADHIPERKASA;ii Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukiilivvlVilmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta.Dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikankarena RUPS Luar Biasa tersebut menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiWakil Komisaris Utama PT.

Bahwa yang telahmenghilangkan dan mengesampingkan Penggugat sebagai Wakil KomisarisUtama dan Pemegang Saham adalah RUPS Luar Biasa PT.RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

No. 333 K/Pdt/2009Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, oleh karenannya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selakupemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untukmembatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta UtaraRegister Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.

Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketamenyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkanketerlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasankegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telahditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV

Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bindalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan GugatanPerdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telahmemutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasatersebut.Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang

perseroan, telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebutpada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.

No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat I /Termohon Kasasi I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki arealpabrik dan/atau kantor PT.

Unicomindo Perdana berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 makaTerbantah sebagai Pemegang saham baru tidak mempunyai kompetensiuntuk membatalkan akta yang dibuat dan ditandantangani oleh PTUnicomindo Perdana pada tahun 1995 atau 11 (sebelas) tahun yanglalu. Kalaupun ada pemegang saham yang keberatan dengan aktaaktatersebut tentunya sangat masuk akal bila diajukan oleh PemegangSaham pada saat dibuat dan ditandatanganinya aktaakta tersebut;c.

Unicomindo Perdana (vide P6);Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum alasan Terbantah dalam suratgugatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya permasalahanaktaakta berdasarkan hasil laporan direksi pada RUPS tanggal 29 Juli2005 karena apabila benar quod non sesuai ketentuan Pasal 56Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang kewajiban membuat laporantahunan, maka sudah barang tentu segala perkembangan masalahperusahan telah dilaporkan oleh Direksi paling tidak dalam 10 (sepuluh)kali Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Perseroan karena aktaakta tersebut dibuat pada tahun 1995 atau 11 (Sebelas) tahun yang lalu;Bahwa kalaupun benar quod non Terbantah sebagai Pemegang Sahamberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli2005, sedangkan gugatan pembatalan aktaakta diajukan olehTerbantah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2005.tentu menjadi pertanyaan bagi Pembantah kerugian seperti apa yangdialami Terbantah yang baru 8 hari sebagai Pemegang saham PT.Unicomindo Perdana?

,LLM halaman 10);Bahwa kalaupun quod non Terbantah membeli 1200 lembar sahammilik Terbantah Il berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 maka berartisebelum adanya pengalihan saham kepada Terbantah , kepemilikan sahamTerbantah II di PT. Unicomindo Perdana adalah sebanyak 1900 lembar saham(95 %) dengan 100 lembar saham (5 %) dimiliki oleh Sdr. Soekardi sehinggadapat dikatakan Terbantah Il adalah pemegang saham pengendali yangmempunyai kekuasaan mutlak terhadap PT. Unicomindo Perdana.

Unicomindo berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli2005.

HARUM RESOURCES tertanggal 15 Desember 2023;

HARUM RESOURCES;

No. 759 PK/Pdt/2011Bahwa sehubungan dengan penyerahan dan pengalihan aset materialmilik turut Tergugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II tidak pernah memintadiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), PT.

InterconEnterprises guna menyetujui penyerahan dan pengalihan aset material turutTergugat tersebut kepada Bank Tamara ;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II untuk menyerahkan danmengalihkan aset material turut Tergugat tanpa persetujuan RUPS jelasmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1)UUPT Jo. Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT.

Intercon Enterprises ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, walaupun keduanya adalahpemegang saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari keseluruhansahamsaham yang telah dikeluarkan oleh turut Tergugat , tidak pernah secaraformil melakukan RUPS guna memberikan persetujuan atas Penyerahan danPengalinan aset material milik turut Tergugat terlebihlebin memintapersetujuan RUPS untuk menggunakan aset material guna pelunasan hutangpribadi Tergugat dan perusahaan Tergugat Il dengan demikian Tergugat dan Tergugat

Intercon Enterprises, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk memberi nasihat kepada Direksi bahwapenyerahan tersebut harus melalui persetujuan RUPS dan jika perluTermohon Peninjauan Kembali memberi nasihat agar Direksi segeramenyelenggarakan RUPS ;. Bahwa jika ternyata ada pertentangan kepentingan antara Direksi danPerseroan, maka Termohon Peninjauan Kembali berkewajibanmelakukan pemanggilan RUPS.

Hal ini berdasarkan penjelasan Pasal68 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara tegasmengatur bahwa Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.Namun dalam hal Direksi berhalangan atau adapertentangankepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapatdilakukan oleh Komisaris ;4.

AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untukHalaman 10 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.tetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

yang dilakukan melebihi waktu tersebuttoko Mitra Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untuktetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

rupiah) tersebut dibayar oleh saksi FETTY SUSANApada Tanggal 1 Pebruari 2017 dan berdasarkan perhitungan sementarayang telah diketahui oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwamenyatakan telah terjadi klopklopan diantara PT INDOCON SUKSESABADI dengan toko Mitra Aneka yang mana toko Mitra Aneka tidak lagimemiliki uang yang belum terbayar kepada PT INDOCON SUKSES ABADI,adapun saksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGOyang mengetahui terdakwa tidak pernah mengadakan pelaporan keuanganmelalui RUPS

Aneka tidak dapat melakukanpembelian item barang baru, namun oleh terdakwa khusus terhadap tokoMitra Aneka diberikan kemudahan untuk tetap melakukan pembelianbarang walaupun terhadap item barang sebelumnya, belum dilakukanpelunasan dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi SOENDOROHalaman 30 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang juga merupakanpemegang saham karena terdakwa tidak pernahn mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

Dan apabilasecara normative dierktur dilarang membuka atau tidak diberi kunci untukmembuka tapi tetap membuka, hal ini dikatakan melanggar norma yangada dalam RUPS diatur untuk pembukaan blokir, dan di RUPS diaturuntuk pembukaan blokir apabila ada pelunasan akan tetapi direktur tetapmembuka blokir tersebut ?RUPS ini kebenarannya Ahli tidak tahu. Terkait dengan keputusannyatertuju kepada direksi atau setiap orang yang memiliki jabatan dalamsystem itu.

Geria Wijaya Prestige pengalinan saham dari HartonoKarjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpinoleh HARIJANTO KARJADI:40) foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan PT.

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT.GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI:41) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12November 2011:Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas namaHartono Karjadi;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya

Geria Wijaya Prestige pengalinan saham dari HartonoKarjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpinoleh HARIJANTO KARJADI:foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan PT.

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT.GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI:Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12November 2011:Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal KeputusanPenetapan Penggunaan Izin Usaha PT.

Geria Wijaya Prestige pengalihnan saham dariHartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWPyang dipimpin oleh HARISJANTO KARJADI:Foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestigepengalinan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujuioleh RUPS PT.

RAAU ABADI SEJAHTERA;Bahwa laporan keuangan melalui audit belum juga disampaikan olehTergugat kepada perusahaan, maka Penggugat menyurati Tergugat untukmenindak lanjuti dari hasil rapat umum pemegang saham tahun (RUPS)yang dilaksanakan tangal, 20 Mei 2015, untuk menunjuk secepatnyapelaksanaan audit secara menyeluruh tentang kegiatan operasional dankeuangan perusahaan tahun 2013 dan 2014 dengan diberi batas waktu 1(satu) minggu;Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa memberilaporan

Karya Lestari Mandiri adalah pihakindependent yaitu ditentukankan bersama Tim Audit Independen dalamHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PTPBRmenyusun laporan keuangannya; Hal tersebut berdasarkan pada SuratPernyataan Terguagt tanggal 20 Mei 2015 dalam Rapat UmumPemegang Salam (RUPS) PT. RAS, hal tersebut juga dituangkandalam Notulen RUPS; Bahwa berdasarkan Surat Komisaris PT.

RAS tertanggal 12 Juni 2015 sebesarRp.611.596.012,00. dan masih juga pekerjaan lanjutan yang semuladirintis dan dikerjakan oleh Tergugat; namun demikian Tergugat tetapmemenuhi undangan RUPS PT. RAS tersebut, dan kemudian memintaagar dilakukan audit keuangan PT. RAS yang harus dilakukan oleh timaudit independent dengan ketentuan biaya audit dibebankan kepadaperusahaan (PT. RAS) dan harus terlebin dahulu diselesaikan seluruhpekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat atas nama PT.

RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal20 Mei 2015 dan RUPSLB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undangundang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akalakalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT.

RAS, jadi dalilPenggugat ini hanyalah akalakalan Penggugat saja, terbukti jauhsebelum adannya RUPS dan RUPSLB, Penggugat selaku KomisarisPT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentianTergugat selaku Direktur PT.

PANCA LOGAM MAKMURpada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Bahwa lokasi tambang PT PANCA LOGAM MAKMUR di KabupatenBombana sekarang dikuasai oleh pihak lain ;Bahwa dalam RUPS tersebut tidak ada pergantian kepemilikan sahamnamun terdapat pergantian struktur/ kepengurusan perusahaan;Bahwa saham PT. PANCA LOGAM MAKMUR dimiliki oleh PT. AYUTA,PT. SEMESTA, PT. SUGIHARTA, dan Sdr.

MARPAUNG;Bahwa RUPS tersebut merupakan RUPS luar biasa dan hasilnyadicatatkan di Notaris serta mendapat pengesahan dari Kemenkumhan;Bahwa sepengetahuan Saksi, Komisaris PT. PANCA LOGAM MAKMURyakni Sdr. SUTANTO, Sdr.

PANCA LOGAM MAKMURberdasarkan Keputusan RUPS luar biasa dengan Akta Notaris Nomor 3tertanggal 6 Juni 2011, yang kemudian dicatatkan di Notaris MARIACHANDRA;Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 363/PID.B/2014/PN.BauBahwa adapun agenda RUPS tersebut adalah perubahan kepengurusanperusahaan dari Dirut Sdr. TOMI JINGGA menjadi Dewan Direksi yangterdiri dari Sdr. TOMI JINGGA dan Saksi HADYANTO CHANDRA. Danperubahan Komisaris dari Komisaris Saksi RU.

PANCA LOGAM MAKMURberdasarkan Keputusan RUPS tanggal 6 Juni 2011 dengan DirekturUtama yakni Sdr. TOMI JINGGA; Bahwa Saksi mengenal Saksi SOEHANDOYO yang merupakanKomisaris PT.

PANCA LOGAMMAKMUR yang menjabat sebagai Komisaris;Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada RUPS yang melakukanperubahan terhadap struktur kepengurusan PT.

yang disetujui oleh semuapemegang saham Tergugat,obahkan Penggugat pun menyampaikan bilaTergugat tidak mengadakan RUPS untuk mengganti atau memberhentikanPenggugat, maka Surat PHK tersebut tidak memiliki arti apa pun, namunpenjelasan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;Bahwa setelah Penggugat berupaya melakukan mediasi secara langsungdengan pihak Tergugat dan tidak tercapai kata sepakat, kemudianPenggugat melakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan Sosial

, bahkan apabila pemberhentian itu dilakukan, makaRUPS tersebut pun harus disetujui oleh seluruh pemegang saham dankemudian RUPS wajib memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untukdidengar keterangannya terkait pembelaan diri yang bersangkutan(Penggugat), apabila RUPS tidak melakukan pemanggilan terhadap yangbersangkutan (Penggugat), maka pemberhentian yang bersangkutan(Penggugat) selaku anggota direksi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal91 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, kecuali yang

Gugatan kabur dan tidak jelas/tidak terang:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas/tidakterang (obscuur libel/onduidelijk), ini tercantum secara jelas dimanaPenggugat mencampur adukan antara:Pemutusan Hubungan Kerja (tuntutan uang pesangon);Dengan;Persoalan Pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengharuskan Tergugat jugamengikuti peraturan sesuai Pasal 91 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas (alasan Penggugat dalam gugatan

Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuperusahaan;Bahwa tentang persoalan pelaksanaan RUPS(Rapat Umum PemegangSaham) dalam perusahaan milik Tergugat bukan termasuk dalam sengketaPengadilan hubungan Industrial yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian perselisinan Hubungan Industrial tersebut di atas;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai halaman 11disebutkan:Bahwa ..... atas perselisihan yang terjadi, apalagi hingga saat ini punPenggugat masih

menjabat sebagai direktur pada Tergugat oleh karena belumHalaman14 dari 25 hal.Put.Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016ada akta notaris yang menunjukkan adanya pergantian atau pemberhentianPenggugat sebagai salah satu dewan direksi pada Tergugat .... bahwa direksiperusahaan tidak dapat diberhentikan begitu saja tanpa melalui RUPS, ..... makapemberhentian tersebut cacat hukum;Sehingga alasan gugatan Penggugat dalam sengketa/perkara ini (tentangpersoalan pelaksanaan RUPS) bukan wewenang/kewenangan Pengadilanhubungan