Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagiHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Gstkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatanhalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Bkn.dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Tulang Bawang, selain itu Terdakwa telahpula menjalani masa penahanan yang juga merupakan shcok therapy bagi diri Terdakwauntuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengatakan bahwatujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :1.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Perundangundangan lain yang bersangkutan;Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 25 HalamanMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dilaksanakan upaya diversi dan hukuman yang pantas danlayak terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Pemidanaan(vide Pasal xxx Ayat (1) dan (2) )Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangsistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak yang berhadapan dengan hukummemerlukan pembinaan kepribadian, agar menjadi manusia seutuhnya,menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan menjunjungnilainilaimoral, sosial, agama maupun hukum guna mencegah pengulangan tindakpidana yang lain dan sebagai shock therapy

pembenaryang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan ParaTerdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepadaPara Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat /sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapbkan menjadi manusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera / shock therapy

Bahwa Pengguggat pada saat ini sedang menjalani therapy di Dohadengan Psychotherapist Dr. Adriana Stoicheva Stoichkova dari Dr.Ajus Clinic. Therapy dilakukan karena Penggugat pernah mengalamiPelecehan Seksual (sexual Abuse) pada saat kecil. Penggugat saatitu sedang sendirian karena ditinggal oleh kedua orang tuanya.Sexual Abuse ini terjadi secara berulangulang oleh Pelaku di rumahPenggugat. Pelakunya adalah tetangganya yang sampai sekarangmasih hidup.

Penggugat dengan secara tidaklangsung telah mencoba mengaburkan batasbatas nilainilai yangprinsipil dan baku dalam agama Islam;7.14.Bahwa Pengguggat pada saat ini sedang menjalani Therapy diDoha dengan Psychotherapist Dr. Adriana Stoicheva StoichkovaHal 80 Dari 145 hal Putusan Nomor : 0363/Pdt.G/2017/PA.Clgdari Dr. Ajus Clinic.

Therapy dilakukan karena Penggugat pernahmengalami Pelecehan Seksual (sexual Abuse) pada saat kecil.Penggugat saat itu sedang sendirian karena ditinggal oleh keduaorang tuanya. Sexual Abuse ini terjadi secara berulangulang olehPelaku di rumah Penggugat. Pelakunya adalah tetangganya yangsampai sekarang masih hidup. Sexual Abuse ini meninggalkanTrauma yang sangat dalam terhadap Penggugat.

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihatdari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai Ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan

Di sisi lainsanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhankewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukumadministrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawmerupakan kebijakan perpajakan sebagai Ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex Factie dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang danpajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

sebagai pembinaanmemperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera danadanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi knususnya bagi pelaku; Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya antisipasi/pencegahandari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga halini merupakan shock therapy

orang yangtidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu. yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy