orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka pendapat Majelis yangmembenarkan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 a quo yangditerbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Koorporasi, sudah benardan

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis hakim yang tetapmempertahankan koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayartersebut merupakan suatu kekeliruan.IX.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/2016dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function),dan olehkarenanya Keputusan Terggugat yang mendalilkan Pasal 2huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

sebagai pembinaanmemperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera danadanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi knususnya bagi pelaku; Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya antisipasi/pencegahandari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga halini merupakan shock therapy

sebagai orang yang tidak mempunyalkompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

mengurangi esensi tujuanpemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi terpidana dan memberikanrasa keadilan di masyarakat;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidikterpidana menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akantindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yangdianut dalam asasasas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balasdendam dengan memberikan hukuman (punishment) terberat bagi terpidana,meskipun hal tersebut merupakan sarana shock therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangiperbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy ;Menimbang, terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan sematamatasebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingandan pengayoman. Dalam perkara ini Terdakwa diajarkan dan dididik untuk lebihmemahami dan mencermati aturan hukum yang ada agar tidak terjatuh kemasalahpelanggaran atau kejahatan.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danhalaman 27 dari 35 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Bknilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Tulang Bawang, selain itu Terdakwa telahpula menjalani masa penahanan yang juga merupakan shcok therapy bagi diri Terdakwauntuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengatakan bahwatujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :1.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagihalaman 29 dari 34 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2018/PN Bknkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tersebut sejalan dengan saran danpertimbangan BAPAS dalam penelitian Kemasyarakatannya agar anak yangberhadapan dengan hukum diberikan pidana penjara;Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Hakim sependapatdengan Bapas, karena anak yang berhadapan dengan hukum memerlukanpembinaan kepribadian, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadarikesalahannya, mau memperbaiki diri dan menjunjung nilainilai moral, sosial,agama maupun hukum guna mencegah pengulangan tindak pidana yang laindan sebagai shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hakim berpendirian tindak pidana yangdilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengantujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegaslagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy