disebut sebagai Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar pada tanggal 28 Februari 2020 dalam Register Nomor7/Pdt.G/2020/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yangberupa sebuah mobilitas

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAKMENARIK DINAS TRANSMIGRASI/DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DANPERAMBAHAN HUTAN SEKARANG BADAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK, SEBAGAI PIHAKTERGUGAT1.

Bahwa dalam dalil Posita Nomor 14 Gugatan a quo, PARA PENGGUGATjuga telah membawa persoalan ini kepada Dinas Transmigrasi yang diakuioleh PENGGUGAT sebagai pihak yang berkompeten oleh karenanya eratkaitannya dengan gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga DinasTransmigrasi/Departemen Transmigrasi dan Perambahan Hutansekarang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk,harus ditarik masuk sebagai TERGUGAT..

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar kepemilikan, selainhanya berdalin sebagai pemilik lahan tambak secara syah danmeyakinkan sesuai dengan surat keputusan Departemen Transmigrasidan Perambahan Hutan sekarang Badan Administrasi Kependudukandan Mobilitas Penduduk, yang dikeluarkan pada tanggal 20 September1999.

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik PT BumiHarapan Jaya, Dinas Transmigrasi/Departemen Transmigrasi dan PrambahanHutan sekarang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Pendudukmasingmasing sebagai Tergugat;3. Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya4. Obyek sengketa Gugatan tidak jelas dan tidak disertai letak, batasbatas danluas obyek sengketa;5. Petitum Nomor 2 dan Nomor 5 Gugatan tidak jelas dan bertentangan denganPosita;6.

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadipertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat, Penggugat bekerja di luar kota sehingga merasa lelahpulang pergi bahkan pernah mengalami keguguran, Penggugat memintaTergugat juga ikut pindah bersama Penggugat agar bisa bersamasama danmengurangi mobilitas demi kesehatan Penggugat namun Tergugat menolak;5.

tentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas dalildalilyang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonisnamun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak pernan memberi nafkah kepada Penggugat,Penggugat bekerja diluar kota sehingga merasa lelah pulang pergi bahkanpernah mengalami keguguran, Penggugat meminta Tergugat juga ikut pindahbersama Penggugat agar bisa bersamasama dan mengurangi mobilitas

No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btmsering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidakrukun lagi;Bahwa penyebabnya karena pekerjaan Pemohon banyakberhubungan dan berkomunikasi dengan kaum perempuan, selain ituguna meningkatkan mobilitas penjualan di high brand womenPemohon juga dituntut untuk mengadakan pertemuan rutin maupunberkumpul antar komunitas.

didukung buktiSuratsurat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta, sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 20 Mei 2016, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus disebabkan karena pekerjaanPemohon banyak berhubungan dan berkomunikasi dengan kaumperempuan, selain itu guna meningkatkan mobilitas

Kecamatan Banda Raya, KotaBanda Aceh; selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkasberkas dalam perkara ini;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah Memeriksa buktibukti dan saksi yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal7 Januari 2019 yang dilampiri Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Bahwa pada tanggal 25 April 2018 dilakukan sidang mediasipertama dalam perundingan tripartit antara PENGGUGAT danTERGUGAT, dimana TERGUGAT tanpa alasan yang jelas tidak hadirjuga tidak mengirimkan kuasanya, sedangkan PENGGUGAT hadir, sertabertemu perwakilan Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk AcehSdr. Hasballah selaku Mediator;15. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 dilakukan sidang mediasi keduadalam perundingan tripartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT,diwakili oleh Sdr. T.

Eko Antariksa (bagian administrasi), Perwakilan DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, serta perwakilanDinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh Sdr. Hasballah selakuMediator;16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan sidang mediasi ketigadalam perundingan tripartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT,diwakili oleh Minar, S.H. selaku Kuasa Hukum, Sdr. T. Mirzan selakukaryawan bagian umum (General Affair) dan Sdr.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mengeluarkan SuratAnjuran tertulis dalam penyelesaian perselisihnan Pemutusan HubunganKerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor:560/2107/2018 yang dalam amar Anjurannya menganjurkan agarTERGUGAT memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerjakepada PENGGUGAT sejumlah Rp 17. 200.000, (Tujuh Belas Juta duaratus ribu rupiah);19.

Fotocopy Anjuran Nomor 560/2107/2018 tertanggal 21 Mei 2018yang dikeluarkan oleh Mediator Hasballah, S.H. pada Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, yang diberitanda P05;6. Surat Pesanan Sementara Nomor: M: 170809 Tertanggal 12Oktober 2017 PT. Darussalam Berlian Motor Atas Nama Aguslina, yangdiberi tanda P06;7. Fotocopy Tanda Pengenal dengan No. ID. S112688 denganNama Icha dengan jabatan sebagai Sales Force Supervisordi PT.

No. 1636 K/Pid.Sus/2013f.1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.61.001.5.2.2.11.04 (Belanja Makanan dan minumankegiatan).2 (dua) dJilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.017.5.2.2.11.03 (Belanja Makanan dan minumantamu).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.61.002.5.2.2.11.03 (Belanja Makanan dan minumantamu).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.02.024.5.2.2.07.04 (Belanja sewa tempat parkir/uangtambat/hanggar/sarana mobilitas).1 (satu) Jilid buku per Kode

No. 1636 K/Pid.Sus/2013g. 2 (dua) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.017.5.2.2.11.03 (Belanja Makanan dan minumantamu).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.61.002.5.2.2.11.03 (Belanja Makanan dan minumantamu).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.02.024.5.2.2.07.04 (Belanja sewa tempat parkir/uangtambat/hanggar/sarana mobilitas).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.02.024.5.2.2.05.02 (Belanja Penggantian suku cadang).1 (satu) Jilid buku per Kode

darat).d.1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.003.5.2.2.08.03 (Belanja sewa sarana mobilitas udara).Hal. 83 dari 142 hal.

No. 1636 K/Pid.Sus/201315.16.17.18.19.20.21.O1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.003.5.2.2.08.01 (Belanja sewa sarana mobilitas darat)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.003.5.2.2.08.03 (Belanja sewa sarana mobilitas udara)e.3 (tiga) Jilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.007.5.2.1.01.01 (Belanja honorarium panitia pelaksanaakegiatan). 2 (dua) dJilid buku per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.007.5.2.1.02.01 (Belanja honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber

darat)4 (satu) Jilid buku = per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.003.5.2.2.08.03 (Belanja sewa sarana mobilitas udara). 3 (tiga) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.007.5.2.1.01.01(Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan)2 (dua) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01(Belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber)a.. 4 (satu) Jilid buku = per Kode Rekening Nomor1.20.03.01.007.5.2.1.02.02 (Belanja honorarium pegawai honorer/tidaktetap)h. 1 (satu) Jilid

dalam bekerja Pekerjatidak pernah melakukan pelanggaran ataupun melakukan halhal yangmemalukan Perusahaan ;Bahwa berdasarkan surat No. 207/UmDn/IV/2004 tertanggal 20 April2004 yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang isinya telah bertindak sewenangwenang dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses PHKterhadap Pekerja yang tidak sesuai procedural hukum berdasarkan kelalaiandalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan ijin dan mengisi blankoPHK ke P4Daerah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.V.Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat tanggal 13 Januari 2006 Nomor. 259/423/697/XIII/PHK/1 2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut : Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya Nomor. 567/531/4383/112.10/2004tanggal 2

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya di Surabaya ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 259/423/697/XIlII/PHK/12006 tanggal 13 Januari2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 26 April2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali denganperantaraan kuasanya khusus berdasarkan

Yusuf ) Nomor114070107740148, tanggal 18 Mai 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah diberi kode P.3 ;e Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Sahrizal No. 717/Ist/2006,tanggal 07 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga KerjaMobilitas Penduduk Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengahdiberi kode P.4 ;e Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Sari Mahbengi No.3290/Ist/2006, tanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasTenaga Kerja Mobilitas

daripemiliknya yaitu saksi korban Mashuri, terdakwa menyerahkan mesinsepeda motor Honda Grend yang berada di gudang toko bangunan tersebutkepada Ari, kemudian lagi pada bulan Desember 2012 sekira jam 13.30 wib,terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah ban serep dan 1 (satu) unit mesin DongFeng yang berada di gudang toko bangunan tersebut kepada Ari dan padabulan yang sama terdakwa juga telah menyerahkan Sepeda Motor SuzukiTornado nopol H 3437 HH tahun 1997 warna hitam yang berada di gudangtersebut untuk mobilitas

TunjungMaya dan saya simpan dirumah saya dan setelah itu saya lepas plat No.Polisinya dan saya kupas / lepasi semua less/ stiker yang ada disepeda motor tersebut dan saya gunakan Plat No.Polisi palsu hinggasaya tertangkap sekarang ini.Bahwa maksud dan tujuan saya adalah untuk saya miliki dan sayapergunakan sebagai sarana untuk mobilitas ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlinatkan barang bukti1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 jenis Yamaha MIO Nomor Polisi DA6142 NV nomor rangka MH3828D30CBJ788722

Polisinya dan Terdakwa kupas / lepasi semualess/ stiker yang ada di sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakanPlat No.Polisi palsu hingga Terdakwa tertangkap sekarang ini.e Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki danTerdakwa pergunakan sebagai sarana untuk mobilitas ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363ayat (1) ke5 KUHP yang mempunyai unsurunsur :1.2.Barang siapaMengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;Dengan maksud

Kemudian atas kesepakatan para pihakmaka selanjutnya dilakukan upaya bipartit secara tertulis, hal manahasilnya tidak ada kesepakatan atau perundingan bipartit gagal;Bahwa atas dasar PHK sepihak tersebut dan gagalnya perundinganbipartit maka PENGGUGAT mengadukan perselisihan Hak dan PHKtersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten AcehBesar yang kemudian karena tidak ada mediator pada Dinas tersebut lalumelimpahkan penyelesaian perselisinan tersebut pada Dinas TenagaKerja dan Mobilitas

Bahwa Perselisihan Hak dan PHK yang dialami PENGGUGAT telah puladiupayakan penyelesaian melalui mekanisme tripartit yang dimediasi olehmediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, dantelah memanggil para pihak secara patut dan dilakukan Mediasi namunpada akhirnya mediator mengeluarkan surat Anjuran dan RisalahPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Nomor: 560/2240/ 2020 tertanggal O06 Agustus 2020 (terlampir).

PendududukAceh No. 560/3340/2020 perihal Anjuran tertanggal 06 Agustus 2020, telahdilihat dan diperiksa sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P10);Fotokopi Risalahn Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangditandatangani oleh Hamdani, SE. selaku Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Pendududuk Aceh, telah dilihat dandiperiksa sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P11);Menimbang, bawa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, jugamengajukan

Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, telahmengeluarkan surat Anjuran dan Risalan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dengan Nomor: 560/ 2240/ 2020 tertanggal 06 Agustus2020, agar PT. Aceh Media Grafika mempekerjakan kembali Penggugat danmembayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima Penggugat..

Aceh Media Grafika) mempunyaiPeraturan Perusahaan, (Vide bukti P3); Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upayapenyelesaian perselisihan hubungan industrial ditingkat Bipartit, Tripartit,(Vide bukti P7, P8, P9, P10, P11, T7, T8 dan T9); Bahwa Tergugat memberikan jawaban/balasan terhadap hasil pertemuanBipartit, (Vide bukti P9 dan T6); Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telahmengeluarkan Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dengan

Laut Sekolah;

Vistama Multi Engineering Consultant tahun Anggaran 2016;

Vistama Multi Engineering Consultant tahun Anggaran 2016;

Sarpini nomor1117KM230620300001 tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberitanda P.7;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaMildawati Nomor 1117CL1I12301200700542, tanggal 23 Januari 2007,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Pendudukdan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah

Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberitanda P.8;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JulianaNomor 1117CLD2301200700543, tanggal 23 Januari 2007, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk danPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

Ops Pimp & Anggt DPRD Rp 10.000.000,00Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Rp 1.500.000.000,00Pimpinan & Anggota b Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota CirebonTahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut : Biaya Jasa Pegawai Non PNSJasa Pegawai Non PNS Rp 833.000.000,00Biaya Jasa Iklan, ucapan Slmt, Duka, Berita Rp 172.000.000,00Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb) Rp 90.000.000,00Honor Panggar & Pembahasan Raperda Rp 303.000.000,00Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnyaBantuan Penunjang kegiatan > Rp 395.500.000,00Bantuan operasional Pimpinan : Rp 7.000.000,00Biaya mobilitas : Rp 14.000.000,00Biaya Operasional Panggar : Rp 72.000.000,00Biaya Operasional Sekretaris Panggar > IRp 25.000.000,00Biaya Pansus : IRp 104,000.000,00Biaya Perjalanan Dinas > Rp 127.550.000,00Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan : Rp 10.600.000,00Jumlah > Rp 757.150.000,00d.

(demo, Paripurna, dsb) Rp 90.000.000,00Honoraruim Panggar & Pembahasan Raperda Rp 303.000.000,00Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp 56.000.000,00Biaya Pmbhasan & Sosialisasi RASK dan Rp 300.000.000,00DASK 2004Biaya Bantuan Hukum APBD 2001 Rp 300.000.000,00Biaya Reses DPRD Rp 900.000.000,00Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan KantorBiaya cetak biodata pegawai dan anggota Rp 3.250.000,00DPRDBiaya cetak buletin Varia DPRD Rp 15.600.000,00Biaya cetak bahan bahan Produk Hkm Rp 15.680.000,00Biaya Cetak

Ops Pimp & Anggt DPRD : Rp 10.000.000,00Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti : Rp 1.500.000.000,00Pimpinan & Anggota d Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota CirebonTahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut : Biaya Jasa Pegawai Non PNS Jasa Pegawai Non PNS : Rp 833.000.000,00Biaya Jasa Iklan, ucapan Slmt, Duka, Berita : Rp 172.000.000,00Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb) : Rp 90.000.000,00 Honor Panggar & Pmbahsn Raperda : Rp 303.000.000,00 Biaya Taktis dan Mobilitas

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnyaBantuan Penunjang kegiatan > Rp 395.500.000,00Bantuan operasional Pimpinan : Rp 7.000.000,00Biaya mobilitas : Rp 14.000.000,00Biaya Operasional Panggar : Rp 72.000.000,00Biaya Operasional Sekretaris Panggar : IRp 25.000.000,00Biaya Pansus : IRp 104,000.000,00Biaya Perjalanan Dinas > Rp 127.550.000,00Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan : Rp 10.600.000,00Jumlah : Rp 757.150.000,00d.

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000.BiayaPmbhasan&SosialisasiRASK&DASK Rp. 300.000.000.BiayaBantuanHukum APBD Tahun 2001 Rp. 300.000.000. Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000.Hal 8 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG. Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor : Biaya Cetak Biodata Pegawai dan Anggt Dewan Rp. 3.250.000. Biaya Cetak Buletin Varia DPRD Rp. 15.600.000. Biaya Cetak Bahan Bahan Produk Hukum Rp. 15.680.000. Biaya Cetak Blangko Blangko Rp. 4.470.000.

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. Biaya Pmbhasan & Sosialisasi RASK & DASKRp. Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp. Biaya Reses DPRD Rp.Biaya Penunjang Operasional Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp. Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. Biaya Revisi Surat Edaran Rp. Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. Biaya Operasional Sekretariat Rp.

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya :Bantuan Penunjang kegiatan Rp. 395.500.000,Bantuan operasional Pimpinan Rp 7.000.000,Biaya mobilitas Rp 14.000.000,Hal 16 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG.Biaya Operasional Panggar Rp 72.000.000,Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,Biaya Pansus Rp. 104.000.000,Biaya Perjalanan Dinas Rp. = 127.550.000,Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,Jumlah Rp. = 757.150.000,d.

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000. Biaya Pmhasan & Sosialisasi RASK& DASK Rp. 300.000.000. Biaya Bantuan Hukum APBD th.2001 Rp. 300.000.000. Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000.Biaya Penunjang OperasionalHal 24 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG. Penunjang Operasional Dinas, Badan,Kantor Rp. 277.000.000. Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000. Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000. Biaya Pembuatan Penyusunan RisalahDPRD Rp. 6.000.000.

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya :Bantuan Penunjang kegiatan Rp. = 395.500.000,Bantuan operasional Pimpinan Rp 7.000.000,Biaya mobilitas Rp 14.000.000,Biaya Operasional Panggar Rp 72.000.000,Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,Biaya Pansus Rp. 104,000.000,Biaya Perjalanan Dinas Rp. = 127.550.000,Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,Jumlah Rp. 757.150.000,c. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama sekali :Biaya Perjalanan Dinas Rp. 40.000.000,d.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon.Il,telah diberi meterai secukupnya dan di nazegeling Pos yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas DanPendaftaran Penduduk Kabupaten dan telah sesuai denganaslinya, (bukti P.6);saksiSaksi :Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaanSopir, tempat kediaman di Kabupaten Bireuen, dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya sebagaiberikut :Hal. 3 dari13 hal. Anonim Ptp.

aktaoutektik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, makadengan demikian bukti ( P.5 ) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danmempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuatdalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;Menimbang, bahwa alat bukti ( P.6) berupa Fotokopi Kutipan AktaKelahiran atas nama anak kandung Almarhum ( Pemohon.Il), telah diberimeterai secukupnya dan di nazegeling Pos yang dikeluarkan oleh Kepala DinasTenaga Kerja, Mobilitas

empat puluh ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penangggulangan penyakitmalaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp75.960.000, (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh riburupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penangggulanganpenyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa belanjaperalatan,penggandaan, sewa sarana mobilitas

darat, makanan dan minumankegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta bahan bakar minyak/gassarana mobilitas.3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0244/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp78.500.000, (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/naras umber.4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS

No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.22)23)24)25)26)27)kecacingan (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0263/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp28.072.000, (dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah)untuk pembayaran program pencegahan dan penangggulanganpenyakit kecacingan (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan,sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.Surat Perintah

darat, makanan dan minumankegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta bahan bakar minyak/gassarana mobilitas.3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0244/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp78.500.000, (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS

dalam daerah serta bahan bakar minyak/gassarana mobilitas.3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0244/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp78.500.000, (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/naras umber.4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp221.500.000

Mewajibkan kepada para pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan inipada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya danPanitia Daerah di Surabaya ;Vill.

Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya di Surabaya ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengusahapada tanggal 7 Pebruari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pengusaha (denganperantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari2006 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Pebruari2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/KAS/PHI.G/2006 PN

/PN BIs.DPA sebesar Rp.31.500.000 setelah di potong pajak menjadi Rp.27.720.000 untuk 3 titik kegiatan tidak boieh melebihi dari dana yangtertera di DPA.belanja dokumentasi : belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.000.000maksudnya adalah belanja membuat undangan peserta reses cetakfoto, buat spanduk.belanja sewa sarana mobilitas darat : 3.400.000 tertera di DPAsetelah di potong pajak menjadi Rp 3.090.909 belanja sewa kendaraanuntuk operasional anggota DPRD selama pelaksanaan reses sebanyak3 titik / tempat

dan maksudanya sewa mobilitas itu adalah sewakendaraan untuk operasional anggota DPRD selama pelaksanaanreses sebanyak 3 titik / tempat contohnya sewa mobil, jasa supir, danBBM.belanja sewa Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan : sebesar Rp.7.135.000 setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.486.964.untuk masaselama reses sebanyak 83 titik / tempat.perjalan dinas dalam daerah: sebesar Rp. 9.000.000 selama masareses sebanyak 3 titik/tempat.dan anggaran untuk 1 orang anggota reses DPRD tersebut selama 1kali reses

setelah di potong pajak sebesar Rp. 47.296.000.000. bahwa sesuai Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang hak kKeuangan danadmistrasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bengkalis bahwa kegunaan dana reses tersebut tidak boiehdiluar perda Nomor 2 tahun 2017 tentang hak keuangan dan admistrasipimpinan dan anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBengkalis yaitu yang saksi terangkan diatas1 belanja makanan minuman kegiatan2 belanja dokumentasicr belanja Sewa sarana mobilitas

darat : 3.400.000 tertera di DPAsetelah di potong pajak menjadi Rp 3.090.909 belanja sewakendaraan untuk operasional anggota DPRD selamapelaksanaan reses sebanyak 3 titik / tempat dan maksudanyasewa mobilitas itu adalah sewa kendaraan untuk operasionalanggota DPRD selama pelaksanaan reses sebanyak 3 titik /tempat contohnya sewa mobil, jasa supir, dan BBM4. belanja sewa Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan : sebesar Rp.7.135.000 setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.486.964.untukmasa selama reses sebanyak

darat : 3.400.000 tertera di DPA setelahdi potong pajak menjadi Rp 3.090.909 belanja sewa kendaraan untukoperasional anggota DPRD selama pelaksanaan reses sebanyak 83 titik /tempat dan maksudanya sewa mobilitas itu adalah sewa kendaraanuntuk operasional anggota DPRD selama pelaksanaan reses sebanyak 3titik / tempat contohnya sewa mobil, jasa supir, dan BBM. belanja sewa Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan : sebesar Rp. 7.135.000setelah dipotong pajak menjadi Rp. 6.486.964.untuk masa selama resessebanyak

Singkong Gajah Indonesia (SGI) selanjutnyaKIKI INDRIA SARI langsung bertanya kepada terdakwa dan temannya yangbernama ADI gimana cara kerja dan sistem dari profit shering/investasipengadaan bibit singkong gajah lalu terdakwa BENI SAPUTRA menjawab "darinilai yang ibu infestasikan, ibu akan mendapatkan fee 25 % dari modal yangsudah diserahkan, terdakwa BENI SAPUTRA juga menerangkan keuntungankita 100 % jadi disisinkan buat investor 25 %, 75 % untuk mobilitas dankeuntungan pribadi kami selanjutnya terdakwa

singkong, ketika itu saksi MURNINGSIH mengatakan"inilah pak BENI dan Pak ADI langsunglah tanyain bagaimana programkerjanya , selanjutnya saksi KIKI INDRIA SARI langsung bertanya *gimanacara kerja dan sistem dari profit sering pengadaan bibit singkonggajahselanjutnya Terdakwa BENI SAPUTRA menjawab "dari nilai yang ibuinfestasikan, ibu akan mendapatkan fee 25 % dari modal yang sudahdiserahkan, Terdakwa BENI SAPUTRA juga menerangkan keuntungan kita100 % jadi disisihkan buat infestor 25 %, 75 % untuk mobilitas

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksiKAMSIDI pergi kKerumah saksi MURNINGSIH sekira pukul 10.00 wib datangterdakwa BENI SAPUTRA dan ADI dirumah saksi MURNINGSIH lalu saksiKAMSIDI bertanya apa benar investasi tersebut ada dan dijawab olehTerdakwa BENI SAPUTRA dan ADI ada yaitu berupa jual beli bibit singkonggajah dengan keuntungan 100 % dengan pembagian 25 %keuntungan untukinvestor dan 75 % untuk mobilitas perusahaan, selanjutnya merekamengatakan bahwa jual beli bibit

Singkong GajahIndonesia (SGI) selanjutnya KIKI INDRIA SARI langsung bertanya kepadaterdakwa dan temannya yang bernama ADI gimana cara kerja dan sistemdari profit shering/investasi pengadaan bibit singkong gajah lalu terdakwaBENI SAPUTRA menjawab "dari nilai yang ibu infestasikan, ibu akanmendapatkan fee 25 % dari modal yang sudah diserahkan, terdakwa BENISAPUTRA juga menerangkan keuntungan kita 100 % jadi disisihkan buatinvestor 25 %, 75 % untuk mobilitas dan keuntungan pribadi kami;Bahwa selanjutnya

Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD KotaCirebon Tahun 2004 (setelah perubahan), sebagai berikut: Biaya Jasa Pegawai Non PNS:Jasa Pegawai Non PNSBiaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat,Duka, BeritaBiaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)Honorarium Panggar & PembahasanRaperdaBiaya Taktis dan Mobilitas FraksiBiaya Pembahasan & SosialisasiRASK & DASK 2004Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001Biaya Reses DPRD Biaya Penunjang Operasional:Penunjang Operasional Dinas, Badan,KantorBiaya Pengantar

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya:Bantuan Penunjang kegiatan Rp. 395.500.000,00Bantuan operasional Pimpinan Rp 7.000.000 ,00Biaya mobilitas Rp 14.000.000,00Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2015Biaya Operasional Panggar Rp 72.000.000,00 Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,00Biaya Pansus Rp. 104,000.000,00Biaya Perjalanan Dinas Rp. 127.550.000,00Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,00Jumlah Rp. 757.150.000,00d.

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp.Rp.Rp.Rp.Biaya Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya Rp. Biaya Pembahasan & SosialisasiRASK & DASK 2004 Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp.Rp.54.100.000,0017.500.000,0023.000.000,003.000.000,008.000.000,002.000.000,00600.000,00. 3.249.200.000,0072.000.000,00138.000.000,0024.000.000,0060.000.000,001.200.000,00833.000.000,00172.000.000,0090.000.000,00303.000.000,0056.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00Hal. 23 dari 85 hal. Put.

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya:Bantuan Penunjang kegiatan Rp. 395.500.000,00Bantuan operasional Pimpinan Rp 7.000.000 ,00Biaya mobilitas Rp 14.000.000,00Biaya Operasional Panggar Rp 72.000.000,00Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,00Biaya Pansus Rp. 104,000.000,00Biaya Perjalanan Dinas Rp. 127.550.000,00Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,00Jumlah Rp. 757.150.000,00d.

No. 116 PK/Pid.Sus/2015(tiga) lembar SPJ Biaya Bantuan Reses;(satu) berkas SPJ Biaya Bantuan BBM KR Dinas;(dua) lembar SPJ Biaya lainlain;. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Mobilitas Fraksi;j.