Ditemukan 1471 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
152 — 55
  • Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyaihubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan denganhakhak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — WIMBO HANDOKO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
131 — 63
  • apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyrakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukumdalam arti formil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundanganyang tertulis mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 30/Pid.TPK/2014/PN.Tk
Tanggal 7 Agustus 2014 — SUGENG bin AMAT KASDU
87 — 17
  • Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiilmasih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadapundangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturantertulis yang tingkatannya lebih rendah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
355 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jaminankebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;bahwa pertimbangan dan amar Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baikjaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amaryang sangat keliru, karena putusan akhir yang nyatanyata putusan yang lebihrendah tingkatannya
    (putusan PT yang menguatkan putusan PN) telahmemberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif)dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya(putusan kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan(baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahanserta perjanjianperjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelasputusan akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukumyang luar biasa sebagaimana
    Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amaryang sangat keliru, karena Putusan Akhir yang nyatanyata putusan yang lebihrendah tingkatannya (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) telahmemberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif)dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya(Putusan Kasasi) mengenai perjanjian kredit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — DEDY NUGRAHADI ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
91 — 28
  • sehinggaapabila ada permasalahan mengenai IT / Computer Terdakwa yang menanganiselain itu Terdakwa juga sebagai Staf pemasaran ; e Bahwa setahu saksi Dedy Nugrahadi / Terdakwa hanya sebagai penggantisementara Penyelia kredit ( PGS ) sedangkan yang menunjuk adalah Pimpinane Bahwa untuk PGS selama belum ada yang menggantikan maka masih tetapmelaksanakan tugas sampai ada yang ditunjuk dari Pusat ; e Bahwa seingat saksi untuk kredit KUR yang bermasalah tahun 2010 pada saatsaksi masih belum pensiun tingkatannya
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
341 — 187
  • serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagipekerja/serikat dan keluarganya;2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi:Halaman 55 dari 147 halaman Putusan No: 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japa. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b. sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 7 Agustus 2014 — BAYU GUNAWAN Bin SUWONO ; KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
38 — 10
  • dalam perkara a quo dihadapkan kedepan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan terhadapTerdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan tindak pidana yangdilakukannya, sehingga unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut telahterpenuhi pada diri TerdakwaAd 2 Unsur secara Melawan Hukumbd JBahwa melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yang melanggarperaturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaran terhadap peraturantertulis yang tingkatannya
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH
Terdakwa:
MAYA RATNA SARI, ST
119 — 22
  • Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer kepadainstitusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lainataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendahHalaman 52 dari 131 Halaman, Putusan Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PN.Ptk(Local government).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
124 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakankekuasaan pemerintahan dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndangDasar 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaanpemerintahan menurut UndangUndang Dasar dihubungkan dengan alasankeberatan Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal inimeskipun Presiden tidak mendapat perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-07-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 16 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Juli 2013 —
49 — 10
  • Hal 96 dari 139sebagaimana yang tertulis didalamnya, sehingga menurut hemat Majelisketentuan ketentuan/aturan aturan yang tertulis dalam Perpres No. 54 Tahun2010 tersebut haruslah dilaksanakan dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan apabila ketentuan tersebut dengan sengaja tidak dilaksanakanatau disimpangi, maka terpenuhi sifat melawan hukum dari perbuatan tersebutdan karena Perpres tersebut juga merupakan produk hukum tertulis maka dapatdisamakan dengan peraturan tertulis lainnya, walaupun tingkatannya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/ PID.SUS/ 2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE Binti SUHARSO KISMO WIJOYO (Alm)
306 — 185
  • tertib Surat Persetujuan Pemberian Kredit,untuk kredit yang disetujui atau surat jawaban untuk kredit yang ditolak;116116Melakukan penelitian jaminan dari aspek legalitas dan melakukan penilaianjaminan (appraisal) berdasarkan tata cara dan metoda yang lazim ;Mengusulkan pencairan kredit kepada seksi Pemasaran dan memproses kreditmengacu pada prinsip kehatihatian dengan memenuhi kelengkapan syarat akadkredit ;Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaian kreditbermasalah sesuai tingkatannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — SULSUM WAHYUDI, SKM
79 — 23
  • apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam artiformil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulismencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 08-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ACHMAD ROSICH, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero),
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atasdasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. HADI HOMSARI KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
51 — 14
  • apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaranterhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sby.
Ir. HADI HOMSARI
81 — 18
  • apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;130Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam artiformil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulismencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 03-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 31 Januari 2019 — Yakub, Dkk >< PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING dan PT. RUPALOAN
160 — 66
  • mengirimkan Surat Permohonan Sosialisasi Keberadaan SerikatPekerja/Buruh nomor 01/ B/ PTP.FPBI.PT.MKM/ VII/ 2016 kepada Tergugat ,dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yangmenyatakan, Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasiserikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harusmemberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuaidengan tingkatannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 363/Pid.B/2011/PN. Bgl
Tanggal 20 Maret 2012 — MUHAMMAD ALI AFNI , S. Sos Bin AMARULLAH SYAM
134 — 59
  • M.Hum (Keterangan ahli) : Bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, hirarki peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut : UUD, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, Peradturan Daerah ; Bahwa suatu peraturan dapat dikatakan Lex Specialist jika merupakan peraturanyang sama tingkatannya. Jika Permendagri dengan UndangUndang tidak dapatdikatakan Lex Specialist ;51Bahwa secara hukum ada yang bersifat mengatur dan melaksanakan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
193 — 156
  • Dengan demikian suatu perjanjian kerja bersamadimungkinkan untuk memuat kaidahkaidah yang bersifathorizontal (pengaturan dari pihakpihaknya sendiri), kaidahkaidahyang bersifat vertical (pengaturan yang berasal dari pihak yanglebih tinggi tingkatannya, dan kaidahkaidah yang bersifat diagonal(ketentuan yang berasal dari pihak yang tidak langsung terlibatdalam hubungan kerja).17.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
704 — 812
  • BPKP adalah bahwaLHA dan LHPKKN dari segi prosesnya memang dikeluarkan oleh BPKP ataspermintaan dari Penyidik namun ketika LHA dan LHPKKN dikeluarkan olehBPKP maka sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa tidak boleh adasebuah tindakan tanpa pertanggungjawaban sehingga apabila melepastanggungjawabnya, tentu) saja telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB); Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada suatu materi yang sudah diaturoleh peraturan perundangundangan yang berbeda tingkatannya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO
217 — 92
  • tertib Surat PersetujuanPemberian Kredit, untuk kredit yang disetujui atau surat jawaban untukkredit yang ditolak;132132Melakukan penelitian jaminan dari aspek legalitas dan melakukan penilaianjaminan (appraisal) berdasarkan tata cara dan metoda yang lazim ;Mengusulkan pencairan kredit kepada seksi Pemasaran dan memproseskredit mengacu pada prinsip kehatihatian dengan memenuhi kelengkapansyarat akad kredit ;Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaiankredit bermasalah sesuai tingkatannya