Tempat : di Kedudukan PT.

MenetapkanAgenda RUPS LB Ketiga sebagai berikut:

a.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dasar dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehingga, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor diubah menjadi:

Jenis Modal	Pemodalan Terakhir		Setelag Perubahan dengan RUPS LB
Modal Dasar	Rp 2.000.000.000 Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi : Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Akta Pendirian No. 72 tanggal 22 Desember 2021 Rencana Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam RUPS LB Ketiga Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3 Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 28-11-2014 — Upload : 01-10-2015 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/Pdt/2013 Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, MEDAN ZAINUL ARIFIN VS MARRY LUMBAN TOBING, disebut juga MARRY PARDEDE, selaku Direktur PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus (selanjutnya disingkat PT. Pertekstilan TD. Pardede) dan 1. SARIATY PARDEDE, dkk. 91 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap Bahwaakan tetapi Penggugat tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimanaPara Tergugat memblokirnya;e Bahwa dengan uraian di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Dalam Rekonvensi:Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohondalildalil yang telah dimajukan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandismerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.PertekstilanTD Pardede tanggal 11 Agustus 2009, yangselanjutnya ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 16 November 2009 Nomor 26 yang dibuatoleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok sebagaimana yang tertuang dalamGugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan pada pokok perkara dilangsungkandengan tidak cukup quorum karena tidak dihadiri setengah dari pemegangsaham;Bahwa dengan demikian RUPS LB PT. Pertekstilan TD. ., waktu itu Noaris di Medan, Sariaty Pardede (Penggugat I dalamRekonvensi) telah diangkat sebagai Presiden Komisaris PT.Pertekstitan TD.Pardede dimana Berita Acara Rapat dimaksud masih berlaku sampai saat ini;Bahwa dengan demikian secara hukum patut dinyatakan Berita Acara RapatNomor 6 tanggal 08 Mei 1991 dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum;Balwa dengan digelarnya RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi Register : 29-09-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-09-2014 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 396/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 3 Mei 2012 — Dr. SUARDI, selaku Direktur Utama PT. PELITA JAYA AGUNG >< PT. ASTA MAKMUR SEJAHTERA cq. HERMAN TAMBAYONG,Cs 113 — 23 Bahwa apabila Perseroanakan mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruhnya atausebagian besar kekayaan perseroan harus dilakukan dengan RUPS danternyata hal ini Penggugat tidak pernah melakukan RUPS dimaksud ;10.Bahwa dalam Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas, menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaanperseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi :Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangseluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit %4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suaratersebut.Pasal 88 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkandalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak DalamUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan :Pasal 102 ayat (1) berbunyi :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub. Menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakanlebin dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihperseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak ;Pasal 102 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beretikad baik;12.Bahwa dengan demikian ternyata telah terbukti Tergugat II (PT. Perlunya persetujuan RUPS dalam pengalihan hutang perseroanjikalau aset perseroan yang dialinkan tersebut adalah seluruhaset atau sebagian besar kekayaan perseroan. Pengalihanhutang yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat Ilbukanlah termasuk sebagai definisi seluruh aset atau sebagianbesar kekayaan perseroan, in casu Tergugat sehinggaketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (3) Undang13.IV.14.Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 102 ayat (1) jo. Pengadilan PT MEDAN Perdata Register : 13-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020 Putusan PT MEDAN Nomor 318/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. Hj. Khadijah Terbanding/Tergugat : Abdul Khalid Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Medan Terbanding/Turut Tergugat II : Sevent Roni Sianturi, SH Terbanding/Turut Tergugat III : Poltak S. Tambunan, SH Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan 77 — 62 Bahwa oleh karena didalam RUPS tanggal 21 Juli 2011 tidak ditentukanmulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan penghentian anggotaDireksi perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (6)Undangundang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menentukan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham ;9. Bahwa dengan demikian Penggugat yang telah diangkat selaku Direktur PTINDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan RUPS tanggal 21 Juli 2011sehingga Penggugat yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYALESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejakpengangkatan Penggugat selaku Direktur hingga berakhirnya masa jabatanselaku Direktur atau diberhentikan melalui RUPS atau diberhentikan olehDewan Komisaris ;10. Indrapura Jaya Lestari padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal21 Juli 2011 di kantor Notaris Elza Mawardi, SH berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZAMAWARNI, SH, Notaris di Medan;6. Bahwa benar sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur terhitung sejaktanggal 21 Juli 2011 hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantianDirektur melalui RUPS maupun pemberhentian Direktur oleh Komisaris PT.Indrapura Jaya Lestari;10. Bahwa benar Tergugat telah mewakili PT. Indrapura JayaLestari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan pada 21 Juli 2011 sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notarisdi Medan telah dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT.Indrapura Jaya Lestari;Menimbang, bahwa TurutTergugat telah mengajukan jawabanterhadapgugatan tersebut menyatakan sebagai berikut :. Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi Register : 08-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 25-05-2016 Putusan PT JAKARTA Nomor 178/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 23 Mei 2016 — SUHADI CS >< TANTO TANUMIHARDJA 148 — 105 Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selakuPemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham danselaku Direktur Persero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjualsahamnya dan Tergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat,maka untuk itu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT. AviaHal 5 dari 49 hal put. Avia Global Teknologi sebagaimana termuat dalamtanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat dan Chardin Trinanda(Bukti P9) dan juga telah dijualnya seluruh saham milik ParaPenggugat, maka sejak RUPS LB tersebut di atas Para Penggugat tidaklagi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas dan kewajiban TTPTT AviaGlobal Teknologi.10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDKdan PTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsahammilik PTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.b.Cc.Pembayaran pertama sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) sudah di bayar pada tanggal 17 Juli 2012pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp.125.000.000, dan kepada Kiki Ageng Budi memori banding dari Para Pembanding / ParaPenggugat, Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori bandingtertanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri jakartaBarat tentang terjadinya jual beli saham antara Para Pembanding danTerbanding yang tertuang dalam RUPSLB dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT. Pengadilan PT JAKARTA Perdata Register : 29-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 13-02-2021 Putusan PT JAKARTA Nomor 716/PDT/2020/PT DKI Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : JHONY LUKITO Diwakili Oleh : GOGO EDY H MARPAUNG Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH 584 — 344 ,Spn. tentangpemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Direktur Utama;Ketentuan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan Anggota Direksidiangkat oleh RUPS;Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU PT menyatakan RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecualliundangUndang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar;Ketentuan Pasal Direktur Utama dapat diberhentikan sewaktuwaktu oleh RUPSkarena hal ini sepenuhnya adalah kewenangan RUPS. Dengan demikiankeputusan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama PT. untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jikadisetujui paling sedikit 2/2 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Berdasarkan ketentuan dalam UU PT di atas maka keabsahan keputusanyang diambil dalam RUPS adalah Dengan demikian maka semua keputusan RUPS PT. MitraGraha Sejahtera yang tidak merubah Anggaran Dasar PT. Mitra GrahaSejahtera yang disetujui Tergugat Ill selaku pemegang saham mayoritasPT. Mitra Graha Sejahtera adalah keputusan yang sah dan berdasar hukumkarena telah memenuhi kuorum pengambilan keputusan rapat meskipuntidak disetujui oleh Penggugat. Sedangkan keputusan RUPS yangmengubah anggaran dasar PT. Mitra Graha Sejahtera yang hanya tidakdisetujui oleh Penggugat selaku pemilik 30% saham, yang artinya 70%pemilik saham lainnya menyetujui adalah keputusan RUPS yang sah;Tergugat III dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan dalampersidangan ada keputusan RUPS PT. Mitra Graha Sejahtera yangpengambilan keputusannya yang tidak mengubah Anggaran Dasar yangdisetujui kurang dari 50% +1 yang tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (2)UU PT dan ada keputusan RUPS PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-12-2020 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pdt/2020 Tanggal 30 Juni 2020 — MUHAMMAD FAHRI AMINY VS 1. BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI,, DKK 166 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yangHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telahdiubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat diKantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan PalibeloKabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLBtanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat:b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Pengadilan PT BANDUNG Perdata Register : 06-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021 Putusan PT BANDUNG Nomor 345/PDT/2021/PT BDG Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : WILLYANTO LIM Diwakili Oleh : YEHEZKIEL VICTOR TANGGO SH MH Terbanding/Tergugat I : FELIX BELANUSA PIETER Terbanding/Tergugat II : AAN RUSTIAWAN Terbanding/Tergugat III : HARIS BUDIARSO Terbanding/Turut Tergugat I : Intan Permata Sari Binti H. Imansyah Terbanding/Turut Tergugat II : Herwinsyah Bin H. Imansyah Terbanding/Turut Tergugat III : Aspianur Bin H. Ismansyah Terbanding/Turut Tergugat IV : Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah Terbanding/Turut Tergugat V : Ridwansyah Bin H. Imansyah Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn Terbanding/Turut Tergugat VII : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 882 — 443 ,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT. Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukantidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPS wajibdidahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham. Adapun jika langkah yangdiambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajib disetujuloleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dantelah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap perubahan direksi dankomisaris, pengalihan saham, serta perubahan modal dasar. Adapun jika langkahyang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajibdisetujui olen seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, didalam Bab VIII Pasal 125 sampai Pasal 131 UUPT, diaturmengenai prosedur akuisisi yang mewajibkan dilakukannya prosedur akuisisitermasuk adanya pengumuman koran.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangandan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk Akita No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati,35.36.37.38.EB.S.H Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.Bahwa Pelawan mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H (AktaNo. 4/2014).Didalam angka 12 Gugatannya, Pelawan menyampaikan dengan sadar jikaTerlawan II dan Terlawan Ill membuat Akta No. 4/2014, yang mana Pelawansendiri akui sebagai akta RUPS PT MSP.Bahwa terkait RUPS suatu Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak Putus : 11-01-2010 — Upload : 14-10-2011 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/2006 Tanggal 11 Januari 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. PERMATA SURYA GITATAMA, 54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, jenis = ataumacam, status, tempat kedudukan dan lain lain yangdianggap perlu) demi kejelasan mengenai penyetorantersebut ;2) Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat padaperseroan adalah orang perseorangan atau badanhukum = yang disahkan oleh pemerintah, yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyaikemampuan untuk menilai harga benda tersebut ;Pasal 341) Penambahan Modal perseoran hanya dapat dilakukanberdasarkan keputusan RUPS ;2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikanpersetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima)tahun ;Hal. 11 dari 14 hal. No.116/B/PK/PJK/20063) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalamayat 2 sewaktu waktu) dapat ditarik kembali dalamRUPS ;Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa padatanggal 22 Januari 2003 telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, namun berdasarkanhasil pemeriksaan dalam persidangan di PengadilanPajak diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakhanya memeriksa Jurnal, Buku Besar dan Vouchervoucher, dan tidak pernah memeriksa bukti yang sahmengenai telah diadakannya RUPS Luar Biasa padatangggal 22 Januari 2003, untuk meyakini bahwa RUPSLuar Biasa tersebut juga membahas masalah penambahanmodal perusahaan/perseoran ;Bahwa apabila ternyata terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa benar telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Januari2003 yang membahas penambahan modal perusahaan danbenar bahwa pengalihan Hak Tagih atas piutang sebesarRp. 3.175.154.597,00 adalah untuk penambahan modalkerja, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang undangNo Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 25-11-2014 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 28-07-2017 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 557/Pdt.G/Plw/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 9 September 2015 — PT. RIMAU ENERGY MINING >< PT. PUTERI MEA,Cs 223 — 77 Sehubungan dengan adanya gugatan No.312 / Pdt.G / 2010 / PN.Jkt.Pstdimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, SHCs lantaranmenggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dan notabenedapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PT.Puteri Mea,maka Ary Hans SetiawanCs telah dilaporkan secara pidana di Mabes Polri vide tanda bukti lapor Nomor; TBL /102 / Ill / 2010 / BARESKRIM Jo.Laporan Polisi Nomor ; LP/177/111/2010/BARESKRIM tanggal 9 Maret 2010yang telah dilimpahkan penangannya Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.Puteri Mea No.76tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan IlmiaA/an Dekrit S, SH,MH Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan pemegang saham danpengurus perseroan, yaitu ;Edy Longgo 350 saham, kedudukan sebagai DirekturMetropole Bantuk Djanguk 100 saham .Halaman 14 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Upin 50 sahamMengangkat Jonny sebagai Komisaris ;23. Putri Mea berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT Putri Mea No. 76 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapanllmiawan Dekrit S, SH, MH Notaris di Jakarta.9. Bahwa dengan demikian telah terjadi sengketa kKepengurusan PT. Putri Meaantara Edi Longgo dengan Ary Hans Setiawan, SH dan M. Faisal Rani yangkesemuanya mengaku sebagai Direktur PT. Putri Meadengan alasan sebagai Direktur PT Putri Mea berdasarkan Akta PernyataanKeputusan RUPS LB PT Putri Mea No. 76 tanggal 27 September 2013 yangdibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, SH, MHHalaman 22 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Notaris di Jakarta.5. Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli2014 untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaituTergugat Intervensi Il sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapanNotaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan telah mendapatkan persetujuandari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat No: AHU2172.40.22.2014 tangal 23 Juli 2014.12.