suatutindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesaliperbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebihtepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang,melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebin tegas lagi bersifatedukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akandatang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danhalaman 25 dari 32 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2018/PN Bkniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

mengulangi lagi perbuatannyadimasa mendatang dan juga bertujuan untuk melindungi korban maupunmasyarakat dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban,ketentraman dan kedamaian dimasyarakat.Sehubungan dengan poinpoin tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidakmengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy

peredaran gelapNarkotika dan Prekursor Narkotika, dalam artian bahwa tindak pidana yang dilakukanterdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyaitu bukan sematamata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventifdan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagikehidupan terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agarterdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yangdilakukannya, Supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannyasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas jugaharus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publiksupaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapunyang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu. yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy. Sekallilagi penjatuhan pidana bukan sematamata sebagai pembalasan dendamtetap!i yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman ;6.

Ketidaktaatanpemohon pada prinsip dasar hukum perkawinan Islam menjadi alasanmendasar bagi majelis hakim menolak permohonan pemohon sebagai wujud13terapi kejut (shock therapy) bagi pemohon serta suami lain yang hanyamelihat hukum sebagai alat justifikasi terhadap keinginannya danmenempatkan intitusi perkawinan sebatas ikatan formal belaka..

Pasal 36Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena

Pasal 36Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Pasien mendapat tindakan heacting sebanyak 5 heacting dan therapy :Paracetamol 3 x 500 mg, Amoxicillin 3 x 500 mg, Antasida 3 x 1(setengah jam sebelum makan) dan Vitamin b Complex 3 x 1.4. Dijumpai kelainan pada pemeriksaan akibat trauma benda tumpul.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;ATAU,KEDUA :Bahwa Terdakwa . SAMSON ROPENTUA MANURUNG, Terdakwa Il.LISBON SITORUS, Terdakwa III.

Pasien mendapat tindakan heacting sebanyak 5 heacting dan therapy :Paracetamol 3 x 500 mg, Amoxicillin 3 x 500 mg, Antasida 3 x 1(setengah jam sebelum makan) dan Vitamin b Complex 3 x 1.4.

ruangtindakan untuk membersihkan luka Sabar Manurung dengan cairan NaCl,setelah itu Saksi melihat dan dijumpai luka robek pada pelipis sebelah kiridengan ukuran diameter 0,4 x 2,5 cm, kemudian dijumpai luka padatulang pipi sebelah kiri dengan ukuran 0,3 x 2,4 cm, setelah itu Saksimelakukan tindakan hecting (menjahit luka) sebanyak 5 (lima) jahitanterhadap Sabar Manurung pada bagian pelipis sebelah kirinya yang lukarobek tersebut, setelah selesai melakukan tindakan hecting, Saksimelakukan tindakan therapy

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 99 dari 120 halaman.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agungtersebut

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungan sebagai penggantidenda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka kedua pidana yang akan dijatuhkanterdakwa SUDIRMAN Bin ABDUL RONI, Majelis Hakim akan memperhatikan segikemampuan terdakwa secara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasakemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensi tujuanpemidanaan sebagai bentuk efek jera (shock therapy

Hakim berpendirian tindak pidana yangdilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengantujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegaslagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srhharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy