Ditemukan 3121 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : works werly wora wolu wood
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. drydocks world pertama; Pt pacific world nusantara vs. direktur jenderal pajak 144/pdt/2016/pt kpg 2/pdt.g/2016/pn mme Richard wladislaus janiszewski Hotel pondok dunia laut / sea world club hotel
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Btm
Tanggal 25 Oktober 2023 — DRYDOCK WORLD PERTAMA
3.PT. ASTA SAMUDERA
4.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM CQ. BADAN USAHA PELABUHAN BP BATAM
127 — 0
  • DRYDOCK WORLD PERTAMA
    3.PT. ASTA SAMUDERA
    4.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM CQ. BADAN USAHA PELABUHAN BP BATAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG
53 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menginterpretasi HarmonizedSystem (KUMHS) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IPeraturan Menteri Keuangan ini;2 Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana ditetapkan dalamLampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;3 Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary ExplanatoryNotes) AHTN.b Pasal 2 menyatakan, Uraian barang dalam nomenklatur barangimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) terdiri dari:a Uraian barang pada tingkat 4 digit dan 6 digit merupakan teks dariHarmonized System (HS) yang disahkan oleh World
    digit dalamBab 98 merupakan uraian pos tarif nasional.4 SE22/2006e Angka 1.2 menyatakan Proses penetapan klasifikasi barangdilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut:1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang;1.2.2 Lihat Daftra Isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukanBabbab terkait;1.2.3 Teliti masingmasing Bab terkait tersebut;1.2.4 Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos dan UraianBarang;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan dan setara;1.2.6 Gunakan referensireferensi World
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
308 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dapat dipastikan bahwa pengertian waterproof yangdimaksud disini adalah dari bahan pembuatnya, bukan alas kaki yang mampumemberikan perlindungan tahan air terhadap kaki.Bahwa Ahli Kepabeanan Terakreditasi World Customs Organization (AccreditedCustoms Expert) Bidang Harmonized System, dan selaku Penasehat Teknis danOperasional World Customs Organization (Technical and Operational Advisor)bidang Penerimaan (Revenue Package) Taufik Ismail, dalam keterangannyamenyampaikan hal hal pada intinya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — PT ALASINDO MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan),;Contoh: Explanatory Notes To The HarmonizedSystems, CD ROM HS Comodity Database, AlphabeticalIndex, Compendium of Classificationn Opinions;1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat;4.
Pengadilan MS CALANG Perdata Agama
Register : 11-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan MS CALANG Nomor 65/Pdt.P/2019/MS.Cag
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
27 — 12
  • Kaidah/Pendapat Fikih yang diambil alin menjadi pertimbangan Hakim;Dalam Kitab Bughyah alMurtasyidin, halaman 298, yang berbunyisebagai berikut;S jptie 8 te Wood de 8 heyArtinya : Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atasperempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplahpernikahannya itu;Dalam Kitab lannah alThalibin, Juz V, halaman 254;CPR du gyelaaugeoey Jas ges Sle eSis Ls sla Sy world gd ygba 229)Artinya : Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 578/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : PT. FEGA INDOTAMA Diwakili Oleh : HENRI RUDIONO, SH.
Terbanding/Tergugat : LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (SINGAPORE) PTE LTD
86 — 39
  • ., para Advokat/Pengacara dariKantor Hanan & Rekan, berkedudukan di Jakarta danberalamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat11160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Januari 2015, selanjutnya disebut Pembanding semulaPenggugat;Lawan :LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (SINGAPORE) PTE LTD,sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undangundang Republik Singapura dan berkantor terdaftar di 1Kim Seng Promenade # 1409/10, Great World City, WestTower, Singapore 237944, dalam hal ini memberikankuasa
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-09-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 245/Pid./2014/PN Lmg
Tanggal 30 September 2014 — EGA APRIANTI BINTI IWAN
55 — 3
  • Ekuador 1dt,Honduras 1Jt.Ok, dari Om Nor mrgo; WORLD CUP IN BRAZIL" ArgentinaNigeria.1.pilin / Bosnia.25lran.0,25 / Switz Honduras.1,25.pilin/Frances.25Ecuador.075/20.30.end yang maksudnya adalah untuk pertandingan antarateam Argentina melawan Negeria 1 pilih berarti penombok yang memilih teamArgentian memberi kemenangan 1 (satu) point goal terhadap penombok yangmemilih Nigeria, apabila score permainan antara team Argentina melawanNigerian 1 (Satu) kosong untuk kemenangan team Argentina maka perjudianbola
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 B/PK/PJK/2007
Tanggal 6 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BERJAYA MAKSATRA SEGARA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2000 =swtterrsebut, pada prinsipnya walaupun penghasilantersebut berasal dari luar negeri, namun karena penghasilantersebut diterima oleh kru kapal yang merupakan pendudukIndonesia, maka prinsip World Wide Income diberlakukan danTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selakupihak yang membayarkan penghasilan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 23-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017 K/PDT/2010
CM. ISMU WARDOYO, DKK.; WALIKOTA SURAKARTA CQ. JOKO WIDODO
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukanperbuatan melawan hukum karena dalam memberikan ijin tersebut tidakmengindahkan tata ruang dan tidak melibatkan serta mensosialisasikan denganmasyarakat sekitar juga melibatkan pejabat yang terkait dengan pertahanan dankeamanan paling tidak untuk dimintai masukan atau pertimbangannya karena inimenyangkut bangunan pencakar langit di Kota budaya Solo yang menelan danadalam pembangunannya mencapai triliunan rupiah di tengah krisis globalekonomi dunia;Bahwa Tergugat telah sukses menjadi tuan rumah World
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — PT. ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gunakan referensireferensi World Customs Organization/WCO (jika diperlukan);Contoh: Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary ExplanatoryNotes) AHTN.b Pasal 2 menyatakan, Uraian barang dalam nomenklatur barangimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri dari:a Uraian barang pada tingkat 4 digit dan 6 digit merupakan teks dariHarmonized System (HS) yang disahkan oleh World CustomsOrganization (WCO);b Uraian barang pada tingkat 8 digit mengacu pada teks ASEANHarmonized Tariff Nomenclature (AHTN);c Uraian barang pada tingkat 10 digit merupakan uraian pos tarifnasional
    digitdalam Bab 98 merupakan uraian pos tarif nasional.4 SE22/2006;e Angka 1.2 menyatakan Proses penetapan klasifikasi barangdilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut:1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang;1.2.2 Lihat Daftra Isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukanBabbab terkait;1.2.3 Teliti masingmasing Bab terkait tersebut;1.2.4 Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos dan UraianBarang;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan dan setara;1.2.6 Gunakan referensireferensi World
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4253/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — PT QUEEN PACIFIC SUKSESABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dapat dipastikanbahwa pengertian waterproof yang dimaksud disini adalah daribahanpembuatnya, bukan alas kaki yang mampu memberikanperlindungan tahan air terhadap kaki:Bahwa Ahli Kepabeanan Terakreditasi World Customs Organization(Accredited Customs Expert) Bidang Harmonized System, dan selakuPenasehat Teknis dan Operasional World Customs Organization(Technical and Operational Advisor) bidang Penerimaan (RevenuePackage) Taufik Ismail, dalam keterangannya menyampaikan hal halpada intinya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1667 B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHUBB SAFES INDONESIA
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komarberalamat di World Trade Center 6 (dahulu Wisma Metropolitan Il),Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 1667/B/PK/PJK/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
    afiliasinya menunjukkanpenjualan ekspor yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 1667/B/PK/PJK/2017adalah penjulan langsung dan bukan kepada pihakketiga sebagaimana dinyatakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa bukti yang diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)pada saat persidangan, yaitu Purchase Order,proforma /nvoice, dan PEB atas nama customer diluar negeri, yaitu Product World
    Bahwa dalam contoh tersebut, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menggambarkan bahwa Gunnebo Singaporebertindak sebagai distributor, pembeli sebenarnyaHalaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 1667/B/PK/PJK/2017dari produk Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Product World Safety CoLtd, Thailand.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 08-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN SAMARINDA Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Smr
Tanggal 9 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
FAJARUDIN SEMAR THAIMIYAH SALAMPESSY, S.H
Terdakwa:
H. MUHAMMAD SUBARI HERRY Als BAPAK ALZA Bin WAHYU (Alm)
97 — 0
  • warna biru bercorak gambar love dan bintang kecil berwarna putih di seluruh bagian baju dan bertuliskan GAP berwarna merah muda di bagian tengah baju;
  • 1 (satu) buah celana panjang warna biru bercorak bunga di bagian depan celana kanan kiri;
  • 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda terdapat gambar kartun kucing bersepeda disertai dengan gambar lainnya di bagian depan celana dalam dan terdapat tulisan Hello Kitty di bagian kiri depan celana dalam dan tulisan AROUND THE WORLD
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 04-01-2016 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 04/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 18 Januari 2016 —
50 — 23
  • ., Nur Isnaeni, SH. dan Eko Sapta Putra, SH.Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center 2,lantai 18, jalan Jenderal Sudirman Kav. 2931, JakartaSelatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebutTderbanding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengansurat gugatan tanggal 9 September 2014 yang diterima dandidaftarkan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 09-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020
Tanggal 21 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : DIAN HADI MANTRA
Terbanding/Oditur : AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
265 — 57
  • Bahwa Justice is the greatest man in the world merupakanungkapan yang sangat luhur dan agung, yang dimana; banyakpihak dalam hal didunia ini yang menuntut dan memuja darisebuah keadilan yang benarbenar dapat memberikan kesejukandan kesetaraan dimata hukum.Tidak berlebihan apabiladipersidangan yang terhormat ini, Terdakwa dan semua wargaNegara yang taat akan hukum pasti akan menghargai dan mentaatihukum, didalam pelaksanakan fungsi aparatur dalam penegakanhukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
Gani Sandjaja
Tergugat:
1.Bambang Susilo
2.PT Bank Commonwealth
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
Turut Tergugat:
PT Central Asia Balai Lelang
139 — 86
  • BANK COMMONWEALTH, tempat kedudukan Gedung World TradeCenter 6 Level 16 Jl. Jendral Sudirman 2931, Jakarta Selatan,untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNLDENPASAR, tempat kedudukan Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Gedung KeuanganNegara I, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali,untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG, tempat kedudukan Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2194 K/Pdt/2020
Tanggal 7 September 2020 — YUSUF S. HUM BIN HI. HARUN ZOHAR Lawan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG, DKK
161 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., C.L.A dan kawankawan, Para Advokat pada Barus &Partners Law Office, beralamat di World Trade Centre 5Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 31, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3Februari 2020;7. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 22 April 2014 — PT. ASIA PACIFIC FIBER, Tbk vs PT. WAHANA JAYA PERKASA, Tbk. (dalam PKPU)
257 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung World TradeCenter Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2931, JakartaSelatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal21 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terlawan;terhadapPT. WAHANA JAYA PERKASA, Tbk.
    Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);Peter Kurniawan, SH., Kurator dan Pengurus, yang beralamat diCAKRA & Co., Gedung World Trade Centre Lantai 13, JalanJenderal Sudirman Kav. 2931, Jakarta Selatan, 12920; LiliBadrawati, SH., Kurator dan Pengurus, yang beralamat di SummitLaw Firm, Gedung World Trade Centre Lantai 8, Jalan JenderalSudirman Kav. 2931, Jakarta Selatan, 12920; dan R.
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
7639 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Greenberg et. al., Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For NonConviction BasedAsset Forfeiture (Washington DC: World Bank, 2009), hlm. 14.*8 July Wiarti, NonConviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan KerugianNegara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIR Law Review No.
    Greenberg, et. al, Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for NonConviction Based AssetForfeiture, (Washington DC: The World Bank, 2009), hlm. 21.322) Melanggar hak milik pribadi (fundamental property right). Di Indonesia haltersebut diatur di dalam Pasal 28 H ayat (4) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 karena berdasarkan pasal tersebut hak miliktidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.b.
    Greenberg, et.al., Stolen Asset Recovery, (Washington: The World Bank, 2009), hlm.199.* Ibid. hlm. 13 dan 191.% Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149.* Pasal 32, 33, 34 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.41yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbuktiadanya kerugian negara, dan:a.
    Samuel, Wingate Grant, Stolen Asset Recovery: A Good PracticesGuide for NonConviction Based Asset Forfeiture (The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank,2009),hIm 20''? Ibid, him. 39.72Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahanberupa perampasan barangbarang tertentu hasil tindak pidana yang hanya dapat dilakukandengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
    Greenberg, et. al, Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for NonConvictionBased Asset Forfeiture, (Washington DC: The World Bank, 2009)Wirjono Prodjodikoro. AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama,2003).JurnalHadi Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan NonConviction Based AssetForfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 (JuliDesember 2016)Imelda F.K.