diharapkanTerdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangiperbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akandijatunkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukhalaman 33 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bknpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Bahwa karena melihat gelagat yang tidak menguntungkan tersebut dankarena Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada cekcok dan persoalansebelumnya, maka Tergugat dengan ditemani oleh tetangga kembali lagi kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat secara persuasivedari orang tuanya, saat itu kami disambut secara baik, bahkan shalatdhuhur dan makan siang bersama, tetapi orang tua Penggugat belum maumempertemukan kami dengan Penggugat dengan alasan berada di tempatlain sedang menjalani therapy

Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidaklagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannyasekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahayaHalaman 25 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bknbagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function)..Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Putusan Nomor 1002/B/PK/PJK/201616.17.18.pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspecf), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Ely, namun Pemohon tidak dapat menahan hawanafsunya dan memaksa Termohon untuk melayani berhubungan badanlayaknya suami istri walaupun Termohon tidak mampu menahan sakitsampai menangis namun Pemohon sangat bangga tambah menjadi jadiHal.21 dari hal 46 Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2019/PA.Sittanpa ada belas kasihan kepada Termohon dan dilakukan seperti binatangyang mengakibatkan menderita penyakit yang berkepanjangan dan sampaisaat ini Termohon masih melakukan pengobatan melalui therapy yangditangani dr.Ely

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum PidanaHalaman 102 dari 125 halaman.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agungtersebut

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

dilakukannya oleh karena itu Narkotika tersebutmerupakan milik dari terdakwa bersama dengan saksi Dimas Pratama;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

bagipelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yangdilakukan, Supaya ada introspeksi dalam diri Para Terdakwa bahwa perbuatannyasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum, selain itu secara lebih luas juga harus tujukansebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidakmengikuti melakukan perbuatan Para Terdakwa atau perbuatan apapun yangtidak patut atau dilarang oleh Hukum ( public shock therapy

karena ribuan generasi mudaterjerumus Narkotika yang dapat merusak moral dan dihubungkan denganbarang bukti + 73.505,55 (tujuh puluh tiga lima ratus lima koma tujuh puluhempat) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pilekstasi + 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluhempat) gram, maka aparat penegak hukum perlu langkah yang pasti dannyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,sehingga Pelaku akan menjadi jera atau menjadi shock therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbading) berwenangmenerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakHalaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/201617.relevan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 133134, yang menyebutkan:Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi /pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal inimerupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal ;Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknyamenyatakan keberatan atas putusan pengadilan