Namun selain tujuan hukum dimaksud, adabeberapa penanganan perkara yang mempunyal maksud lebih khusus agarorang lain tidak ikutikutan melakukan tindak pidana yang telah dilakukanberdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidanatersebut harus dihukum (sebagai shock therapy) agar perbuatannya tidak ditiruoleh orang lain.

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligusjuga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

pidanayang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam din Terdakwa bahwaperbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan), selain itusecara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagaiperingatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatanHalaman 30 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN BlaTerdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum(public shock therapy

Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidanayang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwaperbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan), selain itusecara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagaiperingatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatanTerdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum(public shock therapy

satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukhalaman 33 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bknpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Bahwa pihak Termohon dan keluarganya datang ke rumah orangtua Pemohon kerap melakukan bentuk penekanan (shock therapy)terhadap keluarga atau orang tua dari Pemohon yakni akanHalaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 201/Padt.G/2018/PA.Pstmempermalukan orang tua Pemohon di Gereja, dimana orang tuaPemohon merupakan salah satu Pengurus Gereja;e.

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatuHalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amtshock therapy.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).6. Bahwa Putusan MA Nomor 239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 DesemberHalaman 110 dari 159 halaman.

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

1 (satu ) Buah Vaselin Lip Therapy

4.

1 (satu ) Buah Kaos Baju Merk K&j Warna Putih

5.

2 (dua ) Buah Wardah Aloe H Multi Gel

6.

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

karena ribuan generasi mudaterjerumus Narkotika yang dapat merusak moral dan dihubungkan denganbarang bukti + 73.505,55 (tujuh puluh tiga lima ratus lima koma tujuh puluhempat) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pilekstasi + 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluhempat) gram, maka aparat penegak hukum perlu langkah yang pasti dannyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,sehingga Pelaku akan menjadi jera atau menjadi shock therapy

Pid.Sus/2010 PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET 1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.000Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius 2 BH 39.000 78.000PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy

17.414.000PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.0003 Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHANHABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis 2 BH 39.000 78.000dan infeksiusPUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function