Ditemukan 1926 data
ANINDITYA EKA BINTARI, SH. MH
Terdakwa:
I GEDE ARYASTINA SEPUTRA, SH alias BOLER
107 — 37
Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
29 — 14
knusunya yang berkaitan dengan Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treat ment) danmemberikan shock therapy
228 — 147
juga merupakan shock therapy dan treatment komprehensif yang melihataspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akanmengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat impikasi socialkemasyarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakatsendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif,sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai lamanya pemidanaanberdasarkan pertimbangan tersebut
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung tersebutmerupakan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
87 — 23
6 pcs 150.000 900.000 818.181,8220 Klem pean lurus 3 pcs 150.000 450.000 409.090,9121 Klem penjepit sponge 3 pcs 250.000 750.000 681.818,1822 Kursi roda 3 unit 4.500.000 13.500.000 12.272.727,2724 Lemari instrument 3 unit 5.250.000 15.750.000 14.3818.181,8226 Needle holder 6 pcs 150.000 900.000 818.181 ,8227 Needle, suture surgeon 1/2 6 pack 38.500 231.000 210.000,00circle28 Needle, suture surgeon 3/8 6 pack 38.500 231.000 210.000,00circle29 Nierbeken 3 buah 150.000 450.000 409.090,9130 Oxygen therapy
roda 3 unit MAK Baik/Lengkap23 Lampu Halogen/Examination lamp 3 unit Gea Baik/Lengkap Halaman 73 dari 332 perkara No. 33/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn No Nama Barang/Alat Satuan Merk Kondisi24 Lemari instrument 3 unit Lokal Baik/Lengkap25 Mata pisau bedah @100 pcs 3 box Onemed Baik/Lengkap26 Needle holder 6 pcs Meiden Baik/Lengkap27 Needle, suture surgeon 1/2 circle 6 pack Meiden Baik/Lengkap28 Needle, suture surgeon 3/8 circle 6 pack Meiden Baik/Lengkap29 Nierbeken 3 buah Lokal Baik/Lengkap30 Oxygen therapy
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 TahunHalaman
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Halaman 124 dari 136 halaman.
93 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)
Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki pbenekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
46 — 22
yang besarserta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungansebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka keduapidana yang akan dijatuhnkan pada terdakwa WIYONO Bin MARSOSUWITNYO, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwasecara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasakemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensitujuaan pemidanaan sebagai bentuk efek jera (shock therapy
83 — 21
Para terdakwa dalamkeadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telahdiperbuatnya dan oleh karenanya kepada Para terdakwa akan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Laporan Hasil Litmas dariBAPAS Cirebon yang memberikan saran Kepada Majelis Hakim anak yangmenyidangkan kasus ini apabila menurut hukum dan keyakinan majelis hakim Para45Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya,sebagai upaya shock therapy
102 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Halaman 125 dari 137 halaman. Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/201616.1?
Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair tunction
78 — 45
Hal ini dimaksudkan agar para terdakwatidak lagi mengulangi perouatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakansuatu. shock therapy. Penjatuhan pidana lbukanlan sematamata merupakanpembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman; Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
146 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 128 dari 140 halaman.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakHalaman 137 dari 140 halaman.
489 — 183
Physio Therapy 6.000.000 24 144.000.0003. Transportasi 3.500.000 12 42.000.0004. Asisten 6.000.000 12 72.000.0005. Pelatihan UntukPenguatan Otot 12.000.000 12 144.000.000 Halaman 7 dari 46. Put. No.776/Pat.G/2019/PN. Jkt. Sel.16.17. Otot 6. Terapi Berenang 40090.000 24 96.000.0007. Obatobatan 15.000.000 24 360.000.0008. Kehilangan 50.000.000 12 600.000.000Pendapatan9. Mesin untukpelatihan di 200.000.000 1 200.000.000rumah 10.
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamputusannya halaman 131 angka 1317, yang keliru mengartikanpertimbangan
Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/201516.17.18.pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan Putusan
680 — 209
Kurniawan Spesialis Penyakit Dalam kembali, injeksi dan,dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusi darah PRC 3 kantong.dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Ngt diet cair DM, Observasi.Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00 perawatpagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGT kepada pasien.Pukul 14.15 Wib perawat melaporkan kondisi pasien menurun, pukul 14.16 Wibdokter jaga meminta perawat untuk mempersiapkan peralatan
Kurniawan Spesialis Penyakit Dalamkembali, injeksi dan, dalam therapy extra di stop rencana diberikantranfusi darah PRC 3 kantong. dan penambahan therapi dan tindakan,Pasang Ngt diet cair DM, Observasi. Pukul 13.00 perawat mengecekulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00perawat pagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGTkepada pasien.
Kurniawan Spesialis Penyakit Dalam kembali, injeksi dan,dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusi darah PRC 3 kantong.dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Ngt diet cair DM, Observasi.Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .
Kurniawan Spesialis Penyakit Dalamkembali, injeksi dan, dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusidarah PRC 3 kantong. dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Notdiet cair DM, Observasi. Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00perawat pagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGT kepadapasien.
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
YOGA DENI Als YOGA Bin SURIPTO
136 — 54
orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
53 — 7
Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syaratsyarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab PerawatanTahanan karena didalam surat yang diajukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negera KelasIIB Sumenep tidak menyertakan surat rekomendasi dari dokter atau tenaga kesehatan dariRumah Tahanan Negera Kelas IIB Sumenep, yang ada hanya berupa lampiran suratberobat, yang didalamnya hanya menyebut tentang tandatanda atau keluhan kesehatanyang dialami oleh Terdakwa dan telah pula ada penangannya berupa therapy
76 — 19
Setelah dilakukan pemeriksaandan pemberian therapy pasien dinyatakan meninggal dunia;Nomor 645/BVISUM/RSMHTP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas namaDimas Budi Luhur Wicaksono, dengan kesimpulan cedera pada pasienkemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul dan beberapakarena benda tajam;Nomor 648/BVISUM/RSMHTP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas namaSupriadi bin Slamet, dengan kesimpulan luka ataucedera pada pasienkemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;Nomor 643/BVISUM/RSMHTP/V/2016 tanggal
Terbanding/Tergugat : Drs. HERRY SUBIYANTO bin SUHARJO
126 — 0
20) 1 (satu) buah kipas angin dinding Maspion
21) 1 (satu) buah kipas angin pakai remote Maspion
22) 1 (satu) buah setrika Philips
23) 10 (sepuluh) lusin piring makan Indokeramik (tinggal 4 lusin saat PS)
24) 3 (tiga) lusin sendok makan Dall (tinggal 1 lusin saat PS)
25) 1 (satu) lusin garpu Dall
26) 1 (satu) buah kompor gas Rinnai
27) 1 (satu) buah Sumo Therapy
79 — 70
adanya sifat Preventif (pencegahan) agar calon calon pelaku tindakpidana korupsi lainnya berpikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana korupsisehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi, oleh karenanya sehubungan denganhal tersebut perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum denganmenjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakatsehingga hal ini merupakan Shock Therapy