li>

Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet

Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet

Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru5 strip @ 10 tablet

Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet

Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

<

li>Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet

yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluarsa ;DALAM POKOK SENGKETA :- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) ;

TENTANG EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU (KEDALUARSA)Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004, serta UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu dalammengajukan gugatan

Gugatan Lewat Waktu ( Kedaluarsa ), karena secara fakta maupunsecara kasuistis Penggugat sudah lama mengetahui adanya KTUN a quoatau setidaktidaknya sudah mengetahui sejak pada :a.

Dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat II Intervensitidak mengajukan saksi dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat danTergugat Il Intervensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya terlebin dahulu sebelum mempertimbangkan mengenaipokok sengketanya ;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat LewatWaktu/Kedaluarsa sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5/1986 menentukan

Gugatan sengketa a quo maka GugatanPenggugat telah melewati tenggang waktu ketentuan menggugat suatu objeksengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sudah melewati tenggang waktu90 (sembilan puluh) sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 ;Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk menggugatbagi Penggugat telah melewati ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensiyang menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluarsa

adalah beralasanhukum untuk diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan PenggugatLewat Waktu/Kedaluarsa telah diterima, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidakperlu dipertimbangkan lagi ;DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi sebagaimana tersebut diatas dinyatakan diterima, maka terhadappokok sengketanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Mengadili:

Eksepsi:

• Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya administratif telah kedaluarsa;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 2 Perma No. 6 Tahun2018 sehingga eksepsi Terguggat sepanjang menyangkut upaya administratifyang telah kedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratifkedaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi selebihnya tidak relevan lagiuntuk dipertimbangkan;Pokok Perkara:Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratifkedaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untukdipertimbangkan sehingga gugatan yang

yang relevan dengan perkara ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanaterakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;Mengadili:Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya administratif telah kedaluarsa

(dua) macam kedaluarsa, yaitu:1) Yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atauyang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur (extinctieveverjaring);2) Yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu(acquisitieve verjaring);Berdasarkan pengertian Kedaluarsa yang pertama tersebut, menjadi jelas,bahwa pendapat Majelis Kasasi saling bertentangan atau kontradiktif, yaknidisatu sisi berpendapat dalam Hukum Adat tidak dikenal kedaluarsa, namundisisi lain tetap menerapkan

hukum Kedaluarsa (menurut hukum Barat)dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon PK yang tunduk padahukum adat a quo;Bahwa penerapan hukum kedaluarsa terhadap obyek sengketa perkaraPemohon PK yang merupakan hak adat dan tunduk pada hukum adatadalah tidak tepat dan tidak sejalan dengan beberapa yurisprudensiMahkamah Agung, antara lain:Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milikataupun hak menggarap dari pada orang lain.

Bahwa seandainya benar, dalam perkara a quo Hakim diperkenankanmenerapkan hukum kedaluarsa, quod non, maka Hakim juga tidak dapatsecara bebas menerapkan hukum kedaluarsa;19Menurut B.W. kedaluarsa adalah semacam upaya hukum, sehingga tentangadanya kedaluarsa harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam jawabannya.Apabila hal tersebut tidak dikemukakan, maka tidak berlaku secara otomatis,dengan perkataan lain, Hakim tidak diperkenankan, karena alasan jabatan,menyatakan bahwa hak untuk menuntut telah gugur

(1454,1520KUHPerdata);Faktanya dalam perkara ini, pihak lawan (baik Tergugat maupun TergugatIl) dalam eksepsinya sama sekali tidak menyatakan tuntutan Pemohon PKmenjadi gugur karena kedaluarsa;7.

Bahwa meskipun dalam hukum adat tidak dikenal kedaluarsa, namunmemang dapat saja dengan pengaruh lampaunya waktu tertentumenyebabkan dalildalil yang menjadi dasar gugatan suatu perkarasudah tidak dapat dibuktikan lagi.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakaneksepsi Tergugat mengenaigugatanPenggugatKedaluarsa diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 549.400,- (Lima Ratus EmpatPuluhSembilan RibuEmpat Ratus Rupiah).

;Bahwa, saksi tidak ingat pasti, apa saja yang kedaluarsa pada saat ditemukan,yang saksi ingat kosmetik dan hand body;Bahwa, barangbarang kedaluarsa ditemukan di toko Pemohon dibagianbelakang, saksi melihat petugas dari arah belakang membawa 2(dua) buahkarung sedang;Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN JapBahwa, menurut saksi sebelumnya pernah ditemukan barangbarang kedaluarsadi toko Az Zahra pada bulan Desember 2016, petugas Balai POM pernah datangke toko Pemohon dan memeriksa

barangbarang yang terdapat di dalam tokoPemohon dan ditemukan barang kedaluarsa;Bahwa, menurut saksi selama ini belum ada masyarakat yang datang ke tokoPemohon komplain dengan masalah kedaluarsa;Bahwa, saksi pernah melihat surat bukti P1 dan P2;Bahwa, saksi pernah menandatangani surat panggilan tetapi tertulis Pasal 224KUHP yang setahu saksi Pasal 224 KUHP tentang pemanggilan saksi;Bahwa, menurut saksi pada tanggal 18 September 2017 saksi diperiksa oleh PakChristian di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten

,M.Kes di bawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut; Bahwa, ahli bekerja di Rumah Sakit Dok Il Jayapura, sebelumnya ahli bekerja diLaboratorium tetapi sekarang di manajemen sektariatan; Bahwa, ahli belum pernah mengikuti pendidikan khusus ; Bahwa, ahli baru pertama kali menjadi ahli dipersidangan ini; Bahwa, menurut ahli bahwa maksud dari tanggal kedaluarsa pada suatu produkadalah batas mengkonsumsinya; Bahwa, akibat pangan yang sudah kedaluarsa dapat menyebabkan kematian; Bahwa, sepengetahuan

Endar Eka Prananta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa, saksi pernah datang ke toko Az Zahra milik Pemohon bersama dengan3(tiga) orang petugas Balai POM;Bahwa, menurut saksi pada saat ke kios ada Pemohon dan suaminya;Bahwa, menurut saksi di kios Pemohon ditemukan barang yang kedaluarsa atauexpayer;Bahwa, menurut saksi barangbarang yang kedaluarsa tersebut ada yangdipajang di etalase diantaranya berupa makanan jenis puding dan jeli dan adahand body;Bahwa, menurut saksi barang

tanda tangan;Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN JapBahwa, selanjutnya menurut saksi barangbarang tersebut di bawah oleh petugasBalai Pom ke Kantor Balai Pom;Bahwa, menurut saksi saat itu banyak toko yang kena operasi dan ditemukanbarang kedaluarsa termasuk toko Pemohon;.

Bahwa setelah ditemukan produk kosmetika yang di jual oleh terdakwayang tidak memiliki izin edar dan telah kedaluarsa maka terdakwabersama barang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum.Perbuatan terdakwa RAHEL DULE diatur dan diancam pidana dalamPasal 197Jo Pasal 106Ayat (1) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa RAHEL DULE pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihdalam tahun 2020 bertempat

Dan untuk mengecek kedaluwarsa produkkosmetika yang di jual oleh terdakwa dilakukan dengan cara mengecektanggal berlaku yang tertera pada kemasan produk tersebut.> Bahwa, setelah ditemukan produk kosmetika yang di jual oleh terdakwayang tidak memiliki izin edar dan telah kedaluarsa maka terdakwabersama barang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum.> Bahwa, saksi menyembunyikan kosmetik yang tidak memiliki ijin edarpada laci konter orang lain atas perintah dari terdakwa pada saat saksimelapor

Danuntuk mengecek kedaluwarsa produk kosmetika yang di jual olehterdakwa dilakukan dengan cara mengecek tanggal berlaku yangtertera pada kemasan produk tersebut.Bahwa setelah ditemukan produk kosmetika yang di jual olehterdakwa yang tidak memiliki izin edar dan telah kedaluarsa makaterdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa untuk di prosessecara hukum.Bahwa setiap kosmetik yang dijual ke pasaran wajib di daftarkanpada BPOM Rl.Bahwa kosmetik yang dijual yang tidak memiliki ijin edar dibeli olehterdakwa

Danuntuk mengecek kedaluwarsa produk kosmetika yang di jual olehterdakwa dilakukan dengan cara mengecek tanggal berlaku yangtertera pada kemasan produk tersebut.> Bahwa benar, setelah ditemukan produk kosmetika yang di jual olehterdakwa yang tidak memiliki izin edar dan telah kedaluarsa makaterdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa untuk di prosessecara hukum.Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rpg.> Bahwa benar, setiap kosmetik yang dijual ke pasaran wajib didaftarkan pada BPOM

Dan untukmengecek kedaluwarsa produk kosmetika yang di jual oleh terdakwa dilakukandengan cara mengecek tanggal berlaku yang tertera pada kemasan produktersebut dan setelah ditemukan produk kosmetika yang di jual oleh terdakwayang tidak memiliki izin edar dan telah kedaluarsa maka terdakwa bersamabarang bukti tersebut dibawa untuk di proses secara hukum;Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa setiap kosmetik yangdijual ke pasaran wajib di daftarkan pada BPOM RI dan benar kosmetik yangdijual oleh

dalam persidangan, pemohonmenyatakan bahwa anak pemohon yang dimohonkan untuk diberikandispensasi kawin ternyata telah dinikahkan oleh pemohon pada tanggal 15Februari 2015 sebelum adanya penetapan dari pengadilan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pemohon tersebut adalahpatut dinilai sebagai pengakuan murni, yang secara formil merupakan faktatetap karena itu pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan lagi,dimana secara formil bahwa permohonan pemohon dinyatakan telah lewatwaktu (kedaluarsa

);Menimbang, bahwa dalam ketentuanketentuan hukum perdata yangmenyebutkan adanya hukum kedaluarsa, yang pada pokoknya menegaskanbahwa suatu tuntutan hukum tidak dapat diajukan lagi di pengadilan manakalatuntutan tersebut telah dilaksanakan atau telah lewat waktu, dihubungkan puladengan ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 yang padapokoknya menegaskan bahwa terhadap anak yang masih di bawah umutr/belum cukup umur untuk menikah yakni pria 19 tahun dan wanita 16 tahun,maka terhadap mereka

dalam persidangan, pemohonmenyatakan bahwa anak pemohon yang dimohonkan untuk diberikandispensasi kawin ternyata telah dinikahkan oleh pemohon pada tanggal 15Februari 2015 sebelum adanya penetapan dari pengadilan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pemohon tersebut adalahpatut dinilai sebagai pengakuan murni, yang secara formil merupakan faktatetap karena itu pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan lagi,dimana secara formil bahwa permohonan pemohon dinyatakan telah lewatwaktu (kedaluarsa

);Menimbang, bahwa dalam ketentuanketentuan hukum perdata yangmenyebutkan adanya hukum kedaluarsa, yang pada pokoknya menegaskanbahwa suatu tuntutan hukum tidak dapat diajukan lagi di pengadilan manakalatuntutan tersebut telah dilaksanakan atau telah lewat waktu, dihubungkan puladengan ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 yang padapokoknya menegaskan bahwa terhadap anak yang masih di bawah umutr/belum cukup umur untuk menikah yakni pria 19 tahun dan wanita 16 tahun,maka terhadap mereka

Eksepsi Peremtoir :Bahwa gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat telah lewat waktu(kedaluarsa) yakni telah melewati waktu 30 tahun lebih, karena itu gugatanPenggugattersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.2257 K/ PDT / 20093. Eksepsi Disqualificatoir :Bahwa gugatan dalam perkara ini kurang pihak karena penyewa asal /penyewa asli rumah di Jalan K.H. Wachid Hasyim No. 12 Kediri (Sdr.

Bahwa judex facti telah melanggar hukum kedaluarsa (Pasal 1964 BW)karena dalam amar dan pertimbangannya judex facti (Pengadilan Negeri)pada putusan halaman 37 angka 3 menyatakan menolak eksepsi TergugatHal. 15 dari 24 hal. Put.

WachidHasyim No. 12 Kediri adalah milik Termohon Kasasi / Penggugat asli dariwarisan orangtuanya quod non , gugatan Termohon Kasasi /Penggugat terhadap rumah tersebut telah kehilangan dasar hukumnyakarena telah kedaluarsa (lewat waktu 30 tahun) dan bagi Tergugat /Pemohon Kasasi tidak perlu menunjukkan alas haknya, hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1967 BW ; Bahwa Pemohon Kasasi / Tergugat menguasasi obyek sengketa JalanK.H.

Bahwa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini pada bagianRekonvensi, judex facti telah salah menerapkan hukum kedaluarsa danhukum tanah seperti ternyata : Pasal 27 huruf a angka 3 dan Pasal 40 huruf e UUPA hak milik atau hakguna bangunan hapus karena ditelantarkan pemiliknya ; Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untukdibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atassyaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang (vide Pasal 1946 BW) ; Pemohon Kasasi

Wachid Hasyim No. 14Kediri dan orang yang paling berhak untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah Negara di mana bangunan itu berdiri karena kedaluarsa ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan para Pemohon Kasasitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidaksalah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan halhal yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagai berikut :Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telah menghuni dan menguasai

Polosakan juga tidak terdaftar, tidak bersertifikat,tidak dilengkapi dengan label komposisi bahanbahan yang dipakai dan tidak memilikitanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasipangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi olehmanusia dan dilarang untuk diperjual belikan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 Ayat(1) KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Lisbet D.

Polosakan juga tidak terdaftar, tidak bersertifikat,tidak dilengkapi dengan label komposisi bahanbahan yang dipakai dan tidak memilikitanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasipangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila dikonsumsi olehmanusia dan dilarang untuk diperjual belikan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1)KUHP jo Pasal 8 Ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen ;ATAUKETIGA :Bahwa

Polosakan juga tidak terdaftar, tidak bersertifikat,tidak di lengkapi dengan label komposisi bahanbahan yang di pakai dan tidakmemiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standarpersyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatalapabila di konsumsi oleh manusia dan di larang untuk diperjual belikan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 UU RINo. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM, tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding III tentang gugatan telah lewat waktu (kedaluarsa);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pembanding tidak diterima;

2.

menyangkal seluruh dalildalil Penggugat, kecualiterhadap apa yang diakuinya dengan tegas dan bulat sepanjang tidakmerugikan kepentingan hukum Tergugat Il;Bahwa Tergugat Il tidak akan menanggapi dalildalil Penggugat yang tidakberkaitan langsung dengan kepentingan hukum Tergugat Il;Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, karena berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara bahwa hak untukmenagih hutang beban negara kedaluarsa

setelah 5 (lima) tahun sejak utangtersebut jatun tempo, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam positaposita gugatannya utang Tergugat IV adalah sejak tahun 1964/1965, dantenggang waktu tersebut hingga gugatan ini di daftarkan telah mencapai 44Tahun maka sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun2004, tentang Perbendaharaan Negara adalah telah kedaluarsa karenasegala utang badan publik yang menggunakan dana APBN, makapenyelesaian utang tersebut harus tunduk kepada UndangUndang Nomor 1Tahun

Pasal 60Staatsblad dimaksud menyatakan:Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 310 PK/Pdt/2013Dengan menyimpang dari PasalPasal 1954 dan 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka hak tagihantagihan mengenai utangutang atas beban negara, dengan tidak memandang kebangsaan daripihakpihak berpiutang, kedaluarsa sesudah lima tahun terhitung mulaihari sesudah tanggal 31 Desember dari tahun piutang itu sudah dapatditagih, kecuali bila piutangpiutang itu karena ketentuanketentuan KitabUndangUndang Hukum

Perdata dikarenakan masa daluwarsa lebihpendek;Bahwa oleh karena hak tagih utang Penggugat/Termohon PeninjauanKembali atas beban negara terjadi pada tahun 1964/1965, sedangkangugatan diajukan pada tanggal 28 Juli 2007, jadi sudah 43 tahun, makautang negara (Tergugat IV) kepada Penggugat/Termohon PeninjauanKembali sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ICW sebagaimana tersebut diatas adalah kedaluarsa, karena telah lebih dari lima tahun sejak jatuhtempo;Bahwa mengingat hak tagih Penggugat/Termohon Peninjauan

setelah 5 (lima) tahun sejak hutang tersebutjatuh tempo, dengan demikian hak tagih atas piutang Penggugat kepadaTergugat telah kedaluarsa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliPANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) danmembatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pdt/2010, tanggal 28Februari 2011

Bahwa gugatan yag diajukan Penggugat telah kedaluarsa (lewat waktu);2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium);Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.SusHKI/20213.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidaktertentu (exceptio obscuur libelum);Eksepsi Turut Tergugat: Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah kedaluarsa (lewat waktu);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2.

Polosakan juga tidak terdaftar,tidak bersertifikat, tidak dilengkapi dengan label komposisi bahanbahan yangdipakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidakmemenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dandapat berakibat fatal apabila dikonsumsi oleh manusia dan dilarang untuk diperjualbelikan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal204 Ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Lisbet D.

Polosakan juga tidak terdaftar, tidakbersertifikat, tidak dilengkapi dengan label komposisi bahanbahan yang dipakaidan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhistandar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapatberakibat fatal apabila dikonsumsi oleh manusia dan dilarang untuk diperjualbelikan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62Ayat (1) KUHP jo Pasal 8 Ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen ;ATAUKETIGA :Bahwa

Polosakan juga tidak terdaftar, tidakbersertifikat, tidak di lengkapi dengan label komposisi bahanbahan yang di pakaidan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhistandar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapatberakibat fatal apabila di konsumsi oleh manusia dan di larang untuk diperjualbelikan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Tergugat telah mengajukan eksepsi ; Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat eksepsi dariTergugat tersebut telah ternyata bukan mengenai eksepsi tentang kompetensi baikkompetensi absolute maupun kompetensi relatief sehingga eksepsi tersebut diputusbersamasama dengan pokok perkara ; w Menimbang bahwa eksepsi tergugat tersebut pada pokoknya adalah ;1 Gugatan Penggugat lewat waktu / Kedaluarsa ; 2 Gugatan Penggugat Salah Pihak (error in persona) ; ad.

1 Gugatan Penggugat lewat waktu / Kedaluarsa ; Bahwa Penggugat dalam dalilnya angka 5 dan 6 pada intinya telahmenyebutkan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan pada tanggal13 Juli 2011 serta Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 13 Juli 2011, dimanamenurut Penggugat pada tanggal 13 Juli 2011 telah terjadi Pemutusan HubunganKerja secara tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat mengajukangugatan tanggal 13 Agustus 2012 ; Bahwa tengang waktu antara terjadinya pemutusan

hubungan kerja sampaidengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah 13 (tigabelas) bulan ; Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikaitkan dengan bunyi ketentuan Pasal82 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah terlampaui dan / atau lewat waktu /kedaluarsa, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima karena kedaluarsa ; 21ad.2 Gugatan Penggugat Salah Pihak (error in persona) ; w Bahwa

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 ; Bahwa dikaitkan dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Ppenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka menjadi jelastenggang waktu pengajuan gugatan belum terlampaui dan tidak lewat waktu /kedaluarsa ; Bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum adalah Badan Hukum atauorang dan oleh karena Perusahaan UD.

ERICHAINDAH CAHYANI dan menemukan pil jenis LL sebanyak 25 (duapuluh lima) butir yang dibeli dari terdakwa;Bahwa pil jenis LL yang didapatkan pada saat melakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut tidakterdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapatkandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak adaizin edar dari BPOM;Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tanpadilengkapi dengan resep dokter dan jjin dari pihak yang berwenang;Bahwa pekerjaan

saksi pulang diberhentikan oleh petugaskepolisan yang sedang oprasi masker namun karena saksi takutsehingga petugas kepolisan merasa curiga dan dilakukanpenggeledahan lalu ditemukan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluhlima) butir yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa;Bahwa saksi menerima pil LL dari terdakwa tanpa dilengkapi denganresep dokter;Bahwa pil jenis LL yang saksi terima dari terdakwa tersebut tidakterdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapatkandungan, komposisi, masa kedaluarsa

ERICHA INDAH CAHYANI menyerahkan uang kepada terdakwa,sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL kepada saksi setelah itupergi;Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitasatau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi,masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan PT Morinda dan bukanmerupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LLtersebut tanpa resep dari dokter;Bahwa terdakwa tidak memiliki

ERICHAHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN GprINDAH CAHYANI dan menemukan pil jenis LL sebanyak 25 (duapuluh lima) butir yang dibeli dari terdakwa; Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan pada saat melakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut tidakterdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapatkandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak adaizin edar dari BPOM; Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tanpadilengkapi

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan ini juga harus dinyatakan dulutidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);c Gugatan kedaluarsa (lampau waktu/veryaring);Bahwa penguasaan Tergugat dan orangorang yang saat ini berada di atas tanahsengketa adalah sejak tahun 1950 an. Dengan demikian penguasan tersebut hinggasekarang ini telah berlangsung selama hampir 60 (enam puluh tahun), olehkarenanya berdasarkan pada Pasal 1963 bahwa gugatan ini telah lampau waktu/kedaluarsa/veryaring.

Dan gugatan yang telah kedaluarsa harus dinyatakan tidakdapat diterima;Dalam Rekonvensi:1. Bahwa apaapa yang telah diuraikan dalam jawaban konpensi, juga menjadi dasardan bagian dari gugatan (balik/rekonvensi) ini;2. Bahwa oleh karena telah diuraikan dikonvensi bahwa pengakuan pengangkatan anakadalah belum sempurna, sedangkan secara materiil bertentangan dengan faktanya,karena almarhum Ny.

sependapat dengan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukaneksepsi bahwa Penggugat nengadaada dalam mengajukan gugatankarena sesuai dengan aturan perundangundangan' yang berlakuPenggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tentangtidak sahnya anak karena Penggugat bukanlah ayah dari Ny.TASMINI (Tergugat ) dan bahkan waktu dalam mengajukan gugatanperkara ini pun sudah kedaluarsa

ISHAK ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugattersebut mengandung cacat eror inpersona, karena ia bukan orangyang berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukangugatan perkara aquo (diskualifikasi in persona) ;Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat dalammengajukan perkara ini dinilai telah kedaluarsa sebagaimanaditentukan dalam Pasal 102 Kompilsasi Hukum Islam lagi pula salahdalam mendudukkan para pihak, mestinya yang didudukkan sebagaipihak dalam perkara ini adalah NYI.